PSN atau Proyek Strategis Nasional adalah program pembangunan berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dilansir dari ortax.org, melalui Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,9% hingga 7,5%. Target tersebut merupakan strategi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Proyek Strategis Nasional ini berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang menjelaskan konsep dan landasan yang manjadi dasar arah kebijakan dan program pemerintah untuk tahun 2026.
Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan daerah harus menunjang Prioritas Nasional, sekaligus mengakomodasi kebutuhan dan potensi daerah.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa RKP 2027 akan dijalankan dalam bentuk Program Prioritas Kementerian dan Program Nasional (PKPN) hingga 2029 dengan 60 program prioritas yang dikategorikan dalam delapan sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kedelapan sektor tersebut antara lain; kedaulatan pangan (diantaranya pengembangan kawasan pangan terintegrasi, perkebunan, serta revitalisasi tambak), kemandirian energi dan air (mencakup program pembangkit listrik, elektrifikasi desa, hingga swasembada air), pendidikan (mencakup makanan bergizi gratis (MBG), sekolah garuda, Universitas Republik Indonesia), kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa (diantaranya percepatan pembangunan daerah 3T, serta Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih), serta penurunan kemiskinan.
Presiden menjelaskan bahwa delapan aspek tadi akan didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata Kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Bersama Militer membangun Indonesia.
“Arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong ‘Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat’,” ujar presiden RI.
Dilansir dari Indonesiadefense.com, Wakil panglima TNI Jendral Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan TNI untuk mendukung penuh percepatan pembangunan yang menjadi arahan Presiden, terutama melalui kolaborasi lintas sektor. “…jadi pembangunan yang cepat itu pernting. Dan karena kami terstruktur, maka Agrinas Pangan Nusantara menggandeng TNI agar pembangunan ini bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan dapat terealisasi sesuai harapan” ujarnya dalam peletakan batu pertama pembangunan koperasi desa.
Ia juga menjelaskan keterlibatan TNI dalam program koperasi desa merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dalam praktiknya, TNI tidak ditempatkan sekadar sebagai institusi yang memberikan dukungan keamanan, melainkan TNI diberi peran dalam survei lokasi pembangunan, sosialisasi program kepada masyarakat, pendampingan pelaksanaan konstruksi, mobilisasi masyarakat, pengawasan pembangunan, evaluasi kegiatan, distribusi logistik, pengamanan program, pertukaran data dan informasi, hingga berbagai bentuk kegiatan lain yang telah disepakati bersama presiden. Tidak hanya itu, Menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa laboratorium farmasi milik TNI juga akan memproduksi obat-obatan yang kemudian akan didistribusikan melalui jaringan koperasi desa. Pernyataan ini menunjukkan peran TNI tidak hanya terbatas sebagai aktor pembanguan infrastruktur saja, melainkan lebuh luas lagi, TNI merupakan bagian dari ekosistem distribusi produk kesehatan nasional.
Di sisi lain, pemangku jabatan PT Agrinas Pangan Nusantara, perseroan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan infrastruktur fisik dari program koperasi desa tidak sedikit yang berlatar belakang militer. Pada tingkat komisaris, posisi Komisaris Utama dijabat oleh R. Wisnoe Prasetija Boedi, purnawirawan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat yang sebelumnya pernah menjabat Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat. Jajaran komisaris juga diisi oleh Meris Wiryadi, purnawirawan Mayor Jenderal TNI yang menjabat Komisaris Independen. Nama lain yang masuk dalam struktur komisaris adalah Barita Simanjuntak, mantan Ketua Komisi Kejaksaan sekaligus figur yang pernah terlibat dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Begitupun dalam jajaran direksi yang juga diisi oleh para pejabat berlatar belakang militer.
Tidak sampai di sana, kementrian pertahanan juga mengumumkan bahwa sekitar 30.000 calon manajer Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih akan mengikuti Latihan dasar militer (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad). Hal ini menunjukkan hubungan KDMP dengan institusi militer juga mencakup aspek pembentukan sumber daya manusia yang akan mengelola koperasi.
“Keterlibatan TNI mendukung sektor pangan merupakan wujud pengabdian kepada rakyat, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mengatasi tantangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tidak hanya dalam PSN KDMP saja, peran militer juga hadir dalam PSN sektor ketahanan pangan.
“Lima batalyon di lima daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi”. Sebagaimana tertulis dalam Kompas pada 10 Agustus 2025, batalyon dibangun pada lokasi-lokasi yang menurut presiden “tempat yang paling bahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis.”
Di lapangan Proyek PSN Merauke, aparat militer bersenjata terlibat memfasilitasi, memperlancar dan mengamankan aktivitas perusahaan. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan bahwa prajurit batalyon tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketahanan pangan dan layanan kesehatan.
“Setiap batalyon akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Wahyu, dilansir dari Kompas, pada 3 Juni 2025.
Tidak cukup di KDMP dan sektor ketahanan pangan, TNI juga masuk ke sektor Pendidikan dalam proyek MBG. “Dukungan TNI membantu memastikan distribusi MBG berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran, terutama di wilayah dengan tantangan geografis,” Presiden menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas dan ketertiban semata, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rasa aman pertama yang harus dimiliki setiap keluarga adalah terbebas dari kelaparan dan kekurangan gizi. 6 dari 10 pejabat BGN diduduki pensiunan tentara dan polisi, lebih dari 452 sppg dikelola TNI dan polri. Keberadaan ratusan SPPG tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat langsung bagi 378.745 siswa di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil dan balita. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen TNI untuk senantiasa hadir di tengah rakyat, mendukung terwujudnya generasi penerus bangsa yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas.
Efektifitas peran militer dalam Proyek Strategis Nasional
Proyek yang prospektif, terlihat dan terasa perubahannya. Keluarga yang tadinya tidak bisa makan dengan adanya MBG makan mereka terjamin. Proyek pembangunan desa sudah tampak bentuk produknya berupa koperasi desa. Kehadiran pemerintah seakan-akan bisa dirasakan oleh rakyat di setiap harinya. Apa salahnya?
Dilansir dari laporan yang diterbitkan oleh tim Multatuli, Sebanyak 103.685 keluarga menjadi korban konflik lahan akibat PSN pada 2020-2024, atau nyaris 57 keluarga per hari. Komnas HAM menerima 114 aduan pelanggaran HAM terkait PSN pada 2020-2023, entah yang terkait konflik lahan, kekerasan saat unjuk rasa, ataupun ketenagakerjaan. Sebanyak 67 warga Desa Wadas ditangkap polisi setelah menolak penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener di Jawa Tengah. Total 518 keluarga digusur demi Bandara Internasional Yogyakarta. Setidaknya 33.626 pelajar se Indonesia keracunan setelah menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis. Hutan seluas 543.575 hektare akan dilepas untuk lumbung pangan dan energi di Papua Selatan. Perlu diingat, ini bukan hanya angka tanpa makna, tapi nyawa yang satiap satunya harus dijaga.
Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah bisa menggambarkan bagaimana pemerintah memandang bangsa, institusi pemerintahan, dan masyarakat. Dari sini peran militer masuk. Bukan sebagai pelindung dan pembela rakyat, bukan sebagai pembentuk generasi bangsa, tetapi sebagai pion-pion penjaga dari berjalannya perputaran uang para investor elit atas nama pembangunan untuk kesejahteraan bangsa. TNI tidak ditempatkan sekadar sebagai institusi yang memberikan dukungan keamanan, melainkan menjadi bagian dari mesin interfensi kebijakan di ruang sipil.
Saat institusi dengan struktur komando, disiplin hierarkis, serta memiliki kemampuan mobilisasi nasional masuk ke ranah sipil, maka relasi kekuasaan antara militer dan rakyat tidak lagi dalam posisi yang setara.
“Jadi wilayah yang sekarang; wilayah Ilwayab, Bibikem, dan Uliuli—bisa jadi di sana, tentaranya lebih banyak daripada masyarakat sipil”. “Jadi untuk apa kehadiran pasukan tentara yang begitu besar di sana? Seolah-olah di situ zona perang, yang harus dikawal begitu ketat,” Romo Pius, salah satu warga papua yang tanahnya dirampas atas nama PSN.
Dalam jumpa pers, KontraS menyampaikan laporan adanya 85 peristiwa kekekrasan yang dilakukan oleh prjurit TNI. Dari peristiwa itu, tercatat 182 orang menjadi korban, dengan rincian: 64 orang mengalami luka-luka, 31 orang meninggal dunia, 87 orang lainnya mendapat perlakuan yang tidak semestinya dalam konteks negara hukum, seperti intimidasi maupun teror. Bentuk kekerasan yang terjadi didominasi oleh: 35 peristiwa penganiayaan, 19 tindakan intimidasi, 13 tindakan penyiksaan, 11 peristiwa penembakan, 7 peristiwa kekerasan seksual. PSN malah menjadi sumber baru konflik agraria, dengan pendekatan keamanannya.
Di sisi lain, dalam program koperasi desa, sejumlah kepada desa mengeluhkan kehadiran militer di koperasi desa justru menyingkirkan peran perangkat desa. Sejumlah kepala desa mengaku didatangi oleh tentara untuk menyediakan lahan untuk pembangunan koperasi desa, bahkan memotong anggaran desa untuk terlaksananya koperasi desa, dan mengurusi syarat perizinan lahan. Selain itu, kepala desa tidak dilibatkan dalam pembangunannya. Wajah militer di Indonesia sudah berubah dari lambang pertahanan menjadi lambang efektifitas dengan sifat militer yang khas, yakni sentralistik komando, menyebabkan tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan program.
Indonesia memilih militer sebagai solusi dari persoalan sipil
Militer dilibatkan dalam ketahanan pangan, pembangunan desa, distribusi bantuan sosial, pengelolaan koperasi, maupun berbagai program lain yang secara tradisional berada dalam ranah sipil. Bukan kebetulan, tetapi tidak lain ini merupakan cara negara memandang dirinya sendiri, masyarakat, dan hubungan antara keduanya. Setiap negara pasti membutuhkan cara yang menjadi landasan untuk mengorganisasi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan teknologi komando. Teknologi komando tidak selalu mengenai militer, tapi memang berjalan paling baik dalam organisasi militer. Bekerja dengan hierarki yang jelas, kewenangan yang tegas, ada yang memberi perintah dan melaksanakan, dan juga mampu mengambil keputusan dengan cepat. Dalam situasi genting seperti perang, bencana atau keadaan darurat teknologi komando bekerja sangat efektif, begitu pula jika diaplikasikan kepada program yang dituntut rampung dalam waktu cepat.
Namun itulah yang menjadi masalah. Ketika cara yang hadir dari kebutuhan pertahanan dianggap cara yang juga cocok bagi persoalan Pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Pertanyaan mengapa seorang manager koperasi memiliki urgensitas untuk menjalani Pendidikan dasar militer, mengapa TNI memiliki tanggung jawab untuk pendistribusian MBG, mengapa TNI butuh hadir dalam proyek ketahanan pangan, semua bisa dijawab dengan bagaimana pandangan negara mendefinisikan persoalan proyek strategis nasional. Jika persoalannya berupa tata kelola koperasi, inovasi usaha, perbaikan gizi bangsa, ketahanan pangan negara, maka teknologi yang digunakan seharusnya berbeda.
Maka sudah bisa dipastikan, bukan kesejahteraan rakyat yang hendak diraih, bukan juga kebangkitan bangsa yang dituju.
Pembangunan kini telah berubah bentuk menjadi hegemoni baru, tidak hanya berperan sebagai program ekonomi, tetapi juga sebagai bahasa politik yang menjadi alat untuk mendapatkan persetujuan masyarakat. Atas nama pembangunan, berbagai bentuk kuasa lebih mudah diterima, konflik agraria dipandang sebagai hambatan kebangkitan negara, kritik dapat dianggap mengganggu kepentingan nasional.
Dalam proyek yang dipaksakan dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat ini, industrialisasi akan menciptakan konflik lahan, ekspansi proyek menghasilkan perlawanan masyarakat, ketimpangan sosial melahirkan ketegangan politik. Maka semakin besar skala proyek pembangunan, semakin besar kebutuhan akan kekuatan teknologi komando yang hadir dari peran militer untuk menjaga stabilitas.
Proyek Strategis Nasional Menampakkan Wajah Aslinya
Bukan untuk Indonesia Emas 2045. Pada masa orde baru, kepercayaan politik berdiri di atas stabilitas, pembangunan ekonomi, juga kontrol birokrasi. Aktivitas politik relatif tertutup dengan komunikasi satu arah. Namun setelah reformasi, pemilihan presiden secara langsung menimbulkan urgensi baru. Presiden tidak sebatas administrator negara. Ia harus menjadi figur di ruang publik, membangun hubungan emosional dengan jutaan masyarakat. Titik ini menjadi bermulanya politik pencitraan hadir. Negara, media, influencer, algoritma, membentuk ekosistem yang tidak bisa dihindari. Pemimpin tidak lagi dinilai berdasarkan kebijakannya, tetapi juga kemampuannya membangun hubungan emosional dengan jutaan masyarakat yang mengenalnya dari layar. Gaya berbicara, gestur, ekspresi, hingga tarian khas hadir menjadi bahasa politik sehari-hari.
Negara tidak lagi dikenal sebagai konsep abstrak republik. Akan tetapi negara hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam program sekolah unggulan, jalan yang dibangun, bantuan yang diterima, dan makanan bergizi yang hadir setiap harinya di hadapan anak-anak. Stabilitas politik tidak hanya dibangun berdasarkan kebijakan yang baik atau pertumbukan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaiamana mereka membangun ikatan dan hadir dalam keseharian masyarakat.
Seperti analogi dalam buku roti dan sirkus yang menggambarkan bagaimana politik romawi pada akhir abad pertama masehi, “beri mereka roti dan sirkus maka mereka tidak akan memberontak”. “roti” yang kini hadir dalam bentuk Makanan Bergizi Gratis hingga layanan kesehatan gratis, juga “sirkus” yang berbentuk informasi sosial media yang diwarnai teater politik dan algoritma sudah cukup untuk membungkam masyarakat agar tidak bersuara, terlibat dalam kebijakan politik pemerintah.
Bagaikan racun berbalut madu. Proyek strategis nasional hanyalah bahasa politik pemerintah untuk mendapatkan persetujuan sosial untuk merampok rakyat demi kepentingan mereka yang memiliki modal. Rakyat dibungkam dengan “roti dan sirkus” juga diborgol dengan kekuatan militer. Pemerintah memandang rakyat hanya sebagai variabel dalam permainan para Kapitalis. Yang terjadi adalah kapitalisme pembangunan semakin terpusat. Gabungan dari negara yang semakin kuat, modal yang besar, birokrasi dan elit politik membentuk kolusi yang stabil untuk mengelola bisnis Proyek Strategis Nasional.
Hubungan pemimpin dan masyarakat dalam sistem Islam
Bisnis Proyek Strategis Nasional adalah produk alamiah dari sistem Kapitalisme. Karena kebijakan dalam suatu sistem bisa dilihat dari bagaimana cara mereka mendefinisikan masyarakat, serta pemerintahan. Dikutip dari kitab Nidzamul Islam, kepala negara dalam sistem Kapitalisme adalah orang yang dibayar untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Rakyat berhak mengubah undang-undang sesuai kehendaknya. Karena kekuasaan dalam sistem Kapitalisme adalah kontrak kerja antara rakyat dan kepala negara. Yang tentunya, rakyat yang dimaksud adalah rakyat tertentu yang memiliki nilai keuntungan bagi penguasa. Sehingga dalam praktiknya, pemerintah akan dengan mudah melegitimasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan pesanan para Kapitalis seperti yang terjadi pada proyek PSN ini.
Maka definisi ini harus diubah, satu-satunya cara adalah dengan mengubah kacamata ideologi yang digunakan.
Dalam kitab Nidzamul Hukmi, syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan kepala negara Islam yakni Khalifah dengan seseorang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara’. Kedaulatan di tangan Syara’. Khilafah berhak secara mutlak untuk melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya dengan syarat tidak boleh menyimpang dari hukum Syara’ meskipun karena alasan kemaslahatan tertentu. Sebagaimana hadits Rasulullah “Imam adalah pelayan, dan hanya dialah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya”. Maka dengan predikatnya sebagai pelayan rakyat, Khalifah hanya akan memperhatikan bagaimana rakyat akan sejahtera yang diikat dengan hukum syara’ dan dibentengi dengan ketaqwaan dan keimanan. Pemerintah (Khilafah) tidak akan bisa membuat aturan dan proyek semaunya.
Islam dan Pemerintahan Militer
Dikutip dari kitab Nidzamul Hukmi, Militer dalam daulah islam memiliki posisi yang pasti. Militer tidak berperan untuk melayani dan mengendalikan urusan-urusan umat. Ditekankan bahwa militer tidak identik dengan kekuasaan. Militer didefinisikan sebagai gambaran kekuatan fisik yang tercermin dalam angkatan bersenjata dimana penguasa akan menggunakannya untuk menerapkan hukum-hukum syara’, menekan tindakan kriminal, juga memberantas orang fasik.
Militer juga bisa digunakan untuk memaksa orang-orang yang keluar dari kekuasaan daulah Islam, juga menyeret para pembangkang. Alat untuk mempertahankan kekuasaan Islam, serta menjaga konsep dan pemikiran yang menjadi landasan kekuasaan Islam. Termasuk juga mengemban konsep dan pemikiran Islam ke negara lain.
Syaikh Taqiyuddin menegaskan, kekuasaan tidak boleh menjadi militer, dikarenakan konsep dan standar otoriter dan diktator akan merusak nilai pelayanan umat. Pemerintahan dengan militer hanya akan menyiratkan kepada ketakutan, kediktatoran, otoriter, hingga pertumpahan darah.
Juga sebaliknya, militer tidak boleh berubah menjadi kekuasaan. Karena Militer yang berkuasa akan memerintah rakyat dengan cara-cara militer dan melayani urusan-urusan mereka dengan konsep-konsep hukum militer. Hal itu bisa menghantarkan umat kepada kehancuran dan keruntuhan sebagaimana keduanya terjadi hari ini. (*)
