Dalam Islam perempuan dikatakan baligh (berakal) jika sudah mengalami menstruasi atau haid. Saat kecil saya pernah mendapatkan informasi dari guru ngaji bahwasannya perempuan akan mengalami haid pada rentang usia 10-12 tahun tergantung dengan kondisi biologis dari masing-masing. Bahkan di era sekarang yang semakin banyak tersaji jenis makanan bisa menjadi faktor yang mendorong seorang perempuan untuk mengalami haid di usia yang sangat muda.
Hari ini kita bisa menemukan berbagai jenis makanan olahan yang praktik dan memiliki rasa yang menyenangkan lidah. Namun makanan instan tersebut juga bisa memicu obesitas pada anak. Sehingga ketika perempuan sudah mengalami obesitas sejak dini. Sel lemak yang berada dalam tubuhnya bisa memproduksi sel leptin secara tinggi sehingga memicu hormon reproduksi untuk mempercepat terjadinya pubertas.
Makanan yang tinggi kadar garam seperti produk dengan tambahan micin juga ikut menyumbang kalori yang besar dalam tubuh meski tidak selalu mengenyangkan. Sehingga tubuh gagal memahami respon lapar dari otak. Maka tak heran hal ini bisa memicu seseorang untuk memasukan makanan berlebihan ke dalam tubuhnya. Kadar garam yang tinggi di dalam tubuh juga memicu kenaikan berat badan serta keseimbangan hormon di dalam tubuh.
Ketika seorang perempuan mengalami menstruasi maka diperlukan alat (pembalut) agar darah yang keluar tidak berceceran dan mengganggu ketidaknyamanan seorang perempuan. Sebetulnya penggunaan pembalut memiliki sejarah panjang bagi perempuan. Dahulu saat zaman Mesir Kuno, perempuan menggunakan pelepah atau serat tanaman air yang telah melalui proses pelembutan dengan rendaman air. Bahkan salah satu informasi yang dihimpun oleh CNN, pada zaman Yunani Kuno, para perempuan melilitkan seutas kain kepada kayu kecil yang dibentuk sebagai tampon.
Sementara pada abad ke -10, Filsuf dan matematikawan Yunani, Hypatia tercatat menggunakan kain perca atau kain bekas yang ditumpuk untuk menampung darah menstruasi. Kemudian era inovasi muncul pertama kali pada tahun 1960-1980- an pembalut perekat seperti hari ini. Lalu pada tahun 1970-an/1980-an design sayap (wings) mulai diperkenalkan agar penggunaan pembalut aman dari kebocoran.
Isu pembalut kena pajak muncul setelah akun DJP (Direktorat Jendral Pajak) mengunggah dalam akun resminya terkait pertambahan Nilai/ Pajak PPN sebesar 11-12%. Postingan tersebut menyedot perhatian banyak akun di media sosial dan mulai mempertanyakan , apakah pajak tersebut wajib ditetapkan kepada pembalut, mengingat menstruasi adalah siklus biologis dan pembalut adalah kebutuhan primernya.
Sebetulnya pajak terhadap pembalut sudah ada sejak tahun 1985. Di Indonesia sendiri kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa yang baru diberlakukan secara nasional pada 1 April 1985. Undang-Undang tersebut juga mengkategorikan pembalut (pembalut sekali pakai, pembalut kain, menstrual cup dan tampon) sebagai Barang Kena Pajak (BKP) umum dan sejauh ini belum pernah menjadi kelompok barang yang dibebaskan dari pajak.
Lalu kenapa pajak pembalut kembali ramai dibahas ?
Menurut saya penyebab utamanya adalah literasi digital yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Ketika DJP mengumumkan pajak terkait pembalut, masyarakat mulai mencari tahu apakah hal yang serupa juga masih terjadi di negara yang lain. Misalnya negara Kenya menjadi negara pertama di dunia yang menghapuskan pajak penjualan (PPN) untuk produk menstruasi (pembalut dan tampon) sejak tahun 2004. Disusul oleh negara lain seperti Kanada (2015), Australia (2019), Inggris (2021) bahkan India pada tahun 2018 padahal memiliki status sebagai negara berkembang seperti di Indonesia.
Kesadaran tersebut ikut mengusik beberapa kalangan khususnya perempuan untuk menyuarakan penolakan terhadap pajak pembalut tersebut. Sehingga melalui keberanian bersuara tersebut munculah kesadaran kolektif yang disebarkan melalui satu postingan yang bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang di media sosial.
Selanjutnya beberapa kalangan masyarakat menyadari bahwa pembalut merupakan kebutuhan biologis. Itu artinya sebuah kebutuhan yang murni lahir dari ketentuan penciptanya. Perempuan tidak bisa memilih untuk menstruasi atau tidak menstruasi. Pembalut juga bukan termasuk barang mewah yang punya kewajiban untuk dibayarkan pajaknya ke negara.
Dari suara para perempuan tersebut kini polemik itu berkembang ke Mahkamah Konstitusi dari diskusi daring menjadi langkah hukum formal berupaya gugatan terkait aturan pajak pembalut. Semoga apa yang diperjuangkan perempuan bisa didengar. (*)