Sebagai salah seorang yang jarang berolahraga, saya merasa perlu membaca Profil Kesehatan Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dalam momentum Hari Kesehatan tahun ini. Kalau kita mau jujur, melihat angka-angka di balik laporan di dalamnya, isu kesehatan di negeri ini jauh lebih kompleks dari sekadar urusan kurang gerak atau makan bergizi. Kesehatan kita sebenarnya adalah cerminan paling nyata dari isi dompet, pendidikan, dan di mana kita “kebetulan” dilahirkan.
Sedikitnya, ada empat sudut pandang menarik dan krusial dari data kesehatan nasional yang layak untuk diangkat ke permukaan. Pertama, kesehatan bukan hanya Sekadar urusan medis, melainkan juga urusan dompet dan tingkat pendidikan kita. Sering mendengar kalimat "sehat itu mahal", dan data menunjukkan kalimat itu bukan sekadar keluhan warga di warung kopi, melainkan fakta struktural. Tingkat kesehatan masyarakat kita berkelindan dengan tingkat pendidikan dan taraf ekonomi.
Di satu sisi, pendidikan—yang bisa dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS)—berperan sebagai fondasi literasi kesehatan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah ia mencerna informasi soal gizi, sanitasi, hingga kesadaran untuk mengecek kesehatan sebelum jatuh sakit. Sebaliknya, di wilayah dengan akses pendidikan rendah, urusan kesehatan sering kali baru dipikirkan ketika penyakit sudah telanjur parah.
Di sisi lain, isi dompet menentukan porsi di meja makan. Secara statistik nasional, pengeluaran per kapita untuk kebutuhan non-makanan memang terlihat cukup tinggi. Namun, kalau kita menengok ke kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan pas-pasan, sebagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk memastikan perut terisi hari itu. Akibatnya, kebutuhan gizi seimbang, lingkungan tempat tinggal yang layak, apalagi pencegahan penyakit menjadi barang mewah yang terpaksa dinomorduakan.
Kedua, pergeseran "Mesin Pembunuh" dan ironi ruang bersalin. Hal menarik berikutnya yang wajib masuk dalam refleksi ini adalah perubahan wajah penyakit di Indonesia. Kita sedang mengalami apa yang disebut transisi epidemiologi di mana beban penyakit menular perlahan bergeser didominasi oleh Penyakit Tidak Menular (PTM) atau penyakit katastropik—seperti jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal.
Data pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memperlihatkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar negara akibat gaya hidup modern dan minimnya deteksi dini. Penyakit jantung saja menduduki puncak klasemen sebagai penguras anggaran terbesar sekaligus penyumbang kasus terbanyak, menelan biaya hingga belasan triliun rupiah. Ini adalah alarm keras bahwa pola makan, stres kerja, dan kurangnya aktivitas fisik di perkotaan sedang menagih bayarannya.
Namun, di saat kota-kota besar sibuk berhadapan dengan penyakit gaya hidup, di sudut negeri yang lain kita masih berjibaku dengan persoalan paling dasar, keselamatan ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi rapor merah yang belum tuntas. Penyebab utamanya sebenarnya sudah sangat klasik, mulai dari hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, hingga komplikasi non-obstetrik. Ironisnya, tragedi di ruang bersalin ini sering kali terjadi bukan karena penyakitnya tidak bisa ditangani, melainkan karena keterlambatan merujuk pasien dan sulitnya akses geografis menuju fasilitas kesehatan yang memadai.
Ketiga, Ironi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika berbicara soal sistem asuransi kesehatan, pemerintah patut berbangga karena secara administratif, cakupan kepesertaan JKN telah menembus angka di atas 99 persen penduduk. Artinya, hampir seluruh rakyat Indonesia sudah terdaftar dalam payung jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage).
Akan tetapi, angka 99 persen itu menyimpan lubang besar yang menarik untuk dikritisi, yaitu tingginya jumlah peserta non-aktif. Puluhan juta jiwa tercatat memiliki kartu JKN, tetapi statusnya "mati suri" karena menunggak iuran atau kendala administrasi mutasi kepesertaan. Ketika musibah sakit datang mendadak, kartu di dompet itu mendadak tak berguna, memaksa mereka kembali merogoh kocek pribadi atau terjerat utang.
Selain persoalan kartu aktif, ada pula ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga medis. Jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan sering kali berbenturan dengan kenyataan di lapangan bahwa dokternya tidak ada. Hingga hari ini, dokter spesialis maupun dokter umum di Puskesmas masih menumpuk di Pulau Jawa dan kota-kota besar, sementara wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) masih mengalami defisit tenaga kesehatan yang akut. Punya kartu asuransi gratis pun terasa percuma jika untuk bertemu dokter spesialis saja warga harus menyeberang pulau dengan biaya transportasi yang justru jauh lebih mahal daripada biaya berobatnya.
Keempat, menengok cermin negara maju yang menggeser fokus dari mengobati ke mencegah. Membandingkan kondisi kita dengan negara-negara maju—seperti di kawasan Skandinavia atau Eropa Barat—bisa memberikan perspektif segar. Negara-negara tersebut sadar betul bahwa membangun ribuan rumah sakit megah dan membeli alat medis tercanggih tidak akan pernah cukup jika masyarakatnya terus dibiarkan jatuh sakit.
Kunci keberhasilan mereka terletak pada penguatan layanan primer yang radikal. Puskesmas atau klinik komunitas di tingkat paling bawah tidak hanya berfungsi sebagai tempat meminta surat rujukan atau berobat saat demam, melainkan menjadi benteng pertahanan utama untuk edukasi, pencegahan, dan deteksi dini. Selain itu, negara maju unggul dalam integrasi data lintas sektor. Urusan kesehatan tidak dikerjakan sendirian oleh kementerian kesehatan, melainkan disambungkan langsung dengan data kemiskinan, pendidikan, hingga tata ruang kota. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa langsung menyasar kantong-kantong kerentanan sebelum masalah kesehatan meledak menjadi krisis.
Pada akhirnya, memperingati Hari Kesehatan Nasional lewat tulisan ini bukan sekadar mengingatkan diri dan pembaca untuk rajin berlari pagi. Lebih dari itu, kita perlu menyadari bahwa kesehatan yang adil hanya bisa terwujud jika akses pendidikan merata, ekonomi warga berdaya, dan negara hadir memastikan setiap warga negara—di mana pun ia tinggal—punya hak yang sama untuk tetap sehat, bukan diobati selagi sekarat. (*)
