PEMERINTAH Kota Bandung berencana menggandeng perguruan tinggi untuk membangun platform komunikasi dan informasi mengenai HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS ((Acquired Immunodeficiency Syndrome).
Dengan jumlah kampus perguruan tinggi yang bejibun, Bandung saat ini merupakan kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa pendatang yang lumayan besar.
Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, seperti dikutip sebah portal berita lokal, sekitar 62 persen mahasiswa perguruan tinggi swasta berasal dari luar daerah. Banyak di antara mereka tinggal di tempat kos, sementara jumlah tempat kos di Bandung diperkirakan mencapai 90.000–100.000 unit.
Dalam perkara HIV, muncullah kemudian pertanyaan: apakah mahasiswa memang kelompok yang paling membutuhkan perhatian, atau mereka sekadar kelompok yang paling mudah dijangkau oleh program pemerintah?
Pertanyaan itu penting karena HIV tidak mengenal status apakah seseorang itu mahasiswa atau bukan mahasiswa, tingkat pendidikan, maupun alamat tempat tinggal. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, penggunaan alat suntik yang terkontaminasi secara bergantian, serta dari ibu kepada anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.
Risiko penularan HIV berkaitan dengan paparan dan kondisi kesehatan, bukan semata-mata identitas sosial seseorang. Tentu saja, menjadikan mahasiswa di Bandung sebagai sasaran edukasi merupakan pilihan kebijakan yang sah. Tetapi, menjadikan mereka seolah-olah pusat persoalan epidemi HIV di Bandung merupakan penyederhanaan yang sebaiknya perlu dihindari.
Ada perbedaan antara memilih satu kelompok sebagai pintu masuk komunikasi dan memahami siapa saja yang sesungguhnya menghadapi risiko penularan.
Menurut Kota Bandung Dalam Angka 2025, dari 1.400 temuan HIV sepanjang tahun 2024, sebanyak 802 kasus atau sekitar 57,3 persen berada pada kelompok usia 25–49 tahun. Kelompok usia 20–24 tahun mencatat 376 kasus atau 26,9 persen, sedangkan usia 15–19 tahun sebanyak 105 kasus. Ada pula 90 kasus pada kelompok usia 50 tahun ke atas.
Data tersebut tidak menunjukkan bahwa mahasiswa tidak membutuhkan edukasi. Namun, angka tersebut memperlihatkan bahwa kelompok usia yang paling banyak ditemukan justru berada pada rentang usia yang jauh lebih luas daripada usia mahasiswa pada umumnya. Bahkan, kelompok 25–49 tahun menyumbang lebih dari separuh seluruh temuan.
Maka, ada persoalan yang seharusnya diperhatikan Pemerintah Kota Bandung. Kelompok usia tidak sama dengan kelompok pekerjaan atau status sosial. Seseorang berusia 25 tahun bisa berstatus mahasiswa, pekerja, pengusaha, atau tidak bekerja.
Demikian pula, seseorang berusia 35 tahun bisa menjadi pekerja, pasangan suami istri, maupun orang tua. Karena itu, data berdasarkan umur belum cukup untuk menentukan kelompok mana yang paling membutuhkan intervensi.
Pemerintah membutuhkan data yang lebih terperinci mengenai pekerjaan, faktor risiko, pola penularan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Tanpa informasi tersebut, kebijakan terkait HIV berbasis kampus berisiko lebih banyak mengikuti kemudahan menjangkau sasaran daripada mengikuti peta epidemiologi yang sesungguhnya.
HIV di kalangan mahasiswa
Sebuah kajian yang diterbitkan BandungBergerak pada tahun 2022, dengan mengutip data Komisi Penaggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung untuk periode 1991–2021, mencatat 407 kasus HIV/AIDS pada kalangan mahasiswa dari total 5.843 kasus atau sekitar 6,97 persen.
Tentu saja, angka tersebut merupakan data historis dan tidak bisa digunakan untuk menggambarkan komposisi kasus saat ini. Namun demikian, temuan itu memberikan satu perspektif penting bahwa mahasiswa bukan satu-satunya kelompok yang membentuk gambaran epidemi HIV di Bandung.
Kajian yang sama juga mengungkap bahwa pendataan berdasarkan pekerjaan atau profesi digunakan untuk menentukan strategi penjangkauan. Artinya, pemerintah sebenarnya memiliki alasan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih beragam daripada hanya mengandalkan perguruan tinggi.
Lalu, bagaimana dengan kelompok lain? Pekerja, misalnya, memiliki karakteristik mobilitas dan jam kerja yang berbeda dari mahasiswa. Sebagian mungkin sulit mengakses puskesmas pada jam pelayanan reguler.
Pasangan suami istri juga tidak boleh dianggap otomatis bebas dari risiko hanya karena berada dalam hubungan perkawinanyang sah. Seseorang dapat terinfeksi tanpa mengetahui status HIV pasangannya.
Dalam situasi tertentu, pemeriksaan dan konseling pasangan menjadi bagian penting dari pencegahan. Demikian pula kelompok usia lebih tua yang mungkin merasa pemeriksaan HIV tidak relevan dengan kehidupan mereka. Mereka bisa saja tidak merasa dirinya berisiko sehingga tidak pernah meminta pemeriksaan.
Dalam hal ini, persoalannya bukan membuat semua orang merasa terancam, melainkan memastikan informasi dan layanan tersedia bagi siapa pun yang membutuhkannya.
Populasi kunci
Khazanah epidemiologi mengenal konsep key populations atau populasi kunci dalam penanggulangan HIV. Kelompok ini mencakup lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, pekerja seks, pengguna narkoba suntik, transgender, serta orang yang berada dalam lingkungan tertutup seperti lembaga pemasyarakatan.
Kelompok tersebut memiliki kerentanan yang berkaitan dengan perilaku tertentu maupun hambatan struktural, termasuk stigma dan diskriminasi.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa prioritas intervensi harus ditentukan berdasarkan epidemiologi setempat, bukan semata-mata kategori demografis yang mudah dikenali.
Itu artinya strategi HIV di Kota Bandung perlu mempertimbangkan populasi kunci, pasangan mereka, kelompok muda, ibu hamil, pekerja migran, dan kelompok lain yang terbukti memiliki kebutuhan layanan.
Kalangan mahasiswa dapat menjadi salah satu sasaran, tetapi tidak menggantikan kebutuhan penjangkauan terhadap kelompok lainnya.
Kampus perguruan tinggi memang merupakan institusi yang relatif mudah dijadikan mitra pemerintah. Ada pimpinan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, kegiatan akademik, dan jaringan komunikasi yang sudah terbentuk.
Secara demikian, pemerintah bisa menyelenggarakan seminar, pelatihan duta kesehatan, atau membangun platform informasi dengan lebih terstruktur.
Sebaliknya, menjangkau pekerja informal, orang yang tidak memiliki hubungan dengan institusi pendidikan, atau kelompok yang khawatir identitasnya diketahui membutuhkan pendekatan berbeda dan boleh jadi lebih sukar.
Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara kelompok yang paling mudah dijangkau dan kelompok yang paling membutuhkan intervensi. Keduanya tidak selalu sama.
Jika kemudahan administratif menjadi pertimbangan utama, program pemerintah terkait HIV berisiko menjangkau mereka yang sudah relatif mudah memperoleh informasi, sementara kelompok yang menghadapi hambatan lebih besar tetap berada di luar jangkauan kebijakan.
Memiliki kesempatan setara
Dalam keterangan Dinas Kesehatan yang diwartakan lewat laman jabarprov.go.id, pada tahun 2026, sekitar 80 persen ODHIV di Bandung telah mengetahui statusnya, 63 persen menjalani pengobatan, dan 45 persen mencapai supresi virus.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya menemukan orang yang belum mengetahui status HIV-nya. Ada pula persoalan menghubungkan mereka dengan pengobatan dan memastikan terapi berlangsung efektif.
Dalam persoalan inilah, edukasi kampus perlu ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi yang lebih besar, bukan seolah-olah menjadi jawaban utama atas persoalan HIV di Bandung.
Karena itu, platform komunikasi yang direncanakan Pemerintah Kota Bandung sebaiknya tidak berhenti sebagai kanal informasi untuk kalangan mahasiswa. Perguruan tinggi bisa menjadi pusat penyebaran pengetahuan yang benar, tetapi jejaringnya perlu pula menjangkau masyarakat di luar kampus.
Puskesmas dapat memperkuat edukasi dan pemeriksaan sukarela. Tempat kerja dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi kesehatan yang menjaga privasi. Organisasi masyarakat dan komunitas pendamping dapat membantu menjangkau kelompok yang selama ini kurang terlayani.
Pendekatan seperti ini sejalan dengan rekomendasi WHO mengenai layanan HIV yang dibedakan menurut kebutuhan populasi. Tidak semua kelompok membutuhkan cara pendekatan yang sama, tetapi semuanya harus memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan informasi, pemeriksaan, pencegahan, dan pengobatan.
HIV bukan semata persoalan mahasiswa, pekerja, pasangan suami istri, atau kelompok tertentu saja. Ia merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan kebijakan berdasarkan bukti, dan bukan prasangka sosial.
Kampus bisa menjadi salah satu pintu masuk. Namun begitu, jangan sampai pemerintah begitu sibuk membuka pintu kampus hingga lupa bahwa masih banyak pintu lain di Kota Bandung yang juga perlu diketuk dalam upaya penanggulangan dan pananganan HIV. (*)
