Sekolah Rakyat merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menjamin pendidikan kalangan ekonomi bawah dengan tujuan menuntaskan kemiskinan. Akankah menjadi angin segar?
Sejumlah media nasional memberitakan, seperti Detik.com (09/2022), liputan6.com(04/2025), dan tirto.id(05/2025), kesulitan ekonomi memang menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak putus sekolah.
Berdasarkan data, 76% keluarga menyatakan bahwa alasan utama anak mereka putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Dari jumlah tersebut, 67% tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara 8,7% harus mencari nafkah.
Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan keluarga dan biaya pendidikan yang masih tinggi meskipun ada kebijakan pendidikan gratis, tetap menjadi kendala bagi banyak orang tua disebabkan rendahnya pendapatan keluarga.
Masalah ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menjadi tantangan bagi negara dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata. Pemerintah telah berupaya mengatasi kesenjangan ini melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tetapi kesenjangan antara keluarga miskin dan kaya masih cukup besar.
Program Sekolah Rakyat pertama kali dicetuskan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program ini dirancang untuk mulai beroperasi pada Juli 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Sekolah Rakyat pada pertengahan Juli 2025. Pemerintah menargetkan 100 sekolah dapat dibuka pada tahun pertama, dengan 65 titik yang sudah siap beroperasi. Program ini merupakan kolaborasi antara berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Program ini hadir sebagai solusi atas masalah keterbatasan akses pendidikan yang masih dialami jutaan anak Indonesia.
Sekolah Rakyat, Menuntaskan Kemiskinan?
“Tujuan utama sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orangtuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka," kata Mensos Gus Ipul.
Seolah angin segar, sekolah rakyat seakan-akan hadir sebagai penyelamat untuk menuntaskan kemiskinan dengan menaikkan taraf Pendidikan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, sekolah rakyat ini dinilai sebagai kebijakan yang perlu dikritisi.
Sekolah rakyat hadir untuk memfasilitasi anak-anak dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Dalam penamaan, sekolah rakyat ini kental dengan gambaran sekolah anak miskin. Hal ini akan membentuk segregasi sosial pada status ekonomi masyarakat. Anak-anak yang bersekolah di sana akan dilabeli dengan anak-anak yang berasal dari ekonomi bawah. Didukung dengan program lain pemerintah, yakni Sekolah Garuda Unggulan yang ditujukan untuk anak-anak berprestasi unggulan. Maka akan terbentuk segmentasi di tengah masyarakat. Jika tujuan program ini untuk pemerataan pendidikan, maka kedua program ini dinilai tidak tepat. Terlebih, dengan program asrama yang diusungnya, maka ini akan menjauhkan rakyat miskin yang bersekolah di sana dengan dunia luar. Selain itu, dengan dikelolanya program ini oleh dinas sosial menambah buramnya tujuan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
Baca Juga: Review Buku Animal Farm karya George Orwell, Kesatiran dalam Novel Binatang
Maka, perlu dipertanyakan apa urgensi pemerintah dalam mencanangkan program tersebut. Jika tujuannya untuk memajukan pendidikan kalangan miskin dan menghapus kemiskinan, maka seyogyanya tidak perlu adanya dikotomi sosial dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Penyaluran dana untuk sekolah rakyat dinilai tidak efisien. Dibandingkan dengan membangun kembali sekolah, akan lebih bijak jika anggaran dana digunakan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik kepada sekolah-sekolah yang ada. Pemerataan fasilitas, kesejahteraan guru dan subsidi untuk siswa dinilai lebih penting untuk disalurkan.
Pendidikan ialah Kebutuhan Dasar dan Tanggung Jawab Negara
Selayaknya kesehatan dan keamanan, pendidikan merupakan hal dasar rakyat yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi.
Dalam sistem pendidikan yang islami, negara wajib memfasilitasi dan menjamin kebutuhan pendidikan rakyat. Terintegrasi dengan sistem ekonominya yang menyediakan anggaran khusus untuk pendidikan yang dikelola oleh baitul mal dan didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam, jizyah, dan kharaj. Bukan dari pajak.
Sistem pendidikan dalam Islam memiliki tujuan untuk membentuk generasi ilmuan yang tujuannya murni untuk berkontribusi untuk kehidupan umat.
Berbeda dengan pendidikan berbau neoliberalisme hari ini, pendidikan diintegrasikan dengan industri dan ekonomi. Kini pendidikan dinilai sebagai status sosial dan memiliki tujuan nilai ekonomi. Hal ini membuat buramnya tujuan pendidikan generasi. Tak heran, jika banyak keluarga yang lebih mementingkan anaknya untuk bekerja yang menghasilkan recehan ekonomi untuk bertahan hidup.
Baca Juga: Nasib Buruh Perempuan di Tengah Ekosistem Kerja yang Segregatif
Beranjak dari sudut pandang yang islami, muncul kekhawatiran jika Sekolah Rakyat hanya jadi solusi tambal sulam ala Kapitalisme untuk mengobati masalah kemiskinan. Tujuannya masih buram. Harus diperjelas realisasinya, karena belum tentu dapat menyelesaikan kemiskinan masyarakat.
Karena masalah kemiskinan adalah masalah yang konkret dan sistemis. Sehingga dalam penyelesaiannya, tidak cukup hanya mengamputasi masalahnya saja, akan tetapi harus dituntaskan dari akarnya, dari sistemnya; dan sistem pendidikan yang didasarkan pada persepsi Islam bisa menjadi solusi dari segala carut marut persoalan yang diciptakan oleh cacatnya sistem kapitalisme. (*)