SELAMA ini Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Sayangnya, jumlah besar tersebut tak pernah menjadi bargaining power yang sebanding di panggung politik nasional.
Sekadar ilustrasi, pada Pemilu 2024 lampau, daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat mencapai 35.714.901 pemilih, tersebar di 27 kabupaten/kota dan lebih dari 140 ribu tempat pemungutan suara (TPS). Angka ini bukan kecil. Ia bahkan lebih besar daripada gabungan jumlah pemilih sejumlah provinsi di luar Jawa.
Sayang bin sayang, dengan pemilih Jawa Barat yang begitu banyak itu, provinsi ini justru hanya menjadi lumbung suara ketimbang menjadi pusat lahirnya calon pemimpin nasional.
Pertanyaannya adalah: apakah pada Pemilu 2029 mendatang Jawa Barat lagi-lagi hanya bakal menjadi lumbung suara pula?
Pertanyaan ini agaknya layak kita apungkan di saat nama Dedi Mulyadi -- yang akrab disapa KDM -- sekarang ini mulai disebut-sebut dalam diskursus menuju Pilpres 2029.
Sebagai pasar elektoral
Pada dasarnya, politik tidak sesederhana matematika terkait jumlah penduduk. Banyaknya penduduk memang bisa menghasilkan banyak suara. Tetapi, itu tidak otomatis pula menghasilkan political bargaining power.
Suara warga memang bisa menjadi bahan bakar demokrasi. Namun demikian, kekuasaan politik membutuhkan pula elemen lain: organisasi, partai, jaringan elite, sumber daya, kemampuan membangun koalisi, dan yang paling penting, kemampuan mengubah dukungan lokal menjadi penerimaan nasional.
Sejauh ini, Jawa Barat tampak kuat sebagai pasar elektoral. Namun, belum selalu kuat sebagai produsen agenda nasional. Inilah salah satu masalahnya.
Pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, para kandidat presiden datang ke Jawa Barat cuma untuk mengambil suara doang. Partai-partai membangun jaringan. Tim kampanye memasang baliho. Para elite turun ke daerah. Lalu, kelar pemilu, perhatian politik kembali bergeser ke Jakarta. Jawa Barat ibarat cuma gudang suara besar yang dibuka setiap lima tahun. Setelah itu, cul wae ditinggalkan
Pemilu 2024 memperlihatkan hal tersebut dengan sangat jelas. Prabowo-Gibran meraup setidaknya 16.805.854 suara di Jawa Barat, atau sekitar 58,5 persen suara sah provinsi ini. Pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 9.099.674 suara. Adapun Ganjar-Mahfud 2.820.995. Dengan kata lain, Jawa Barat memberikan kontribusi suara yang sangat besar kepada pemenang nasional. Tetapi, calon yang menang di Jawa Barat justru bukanlah figur yang lahir dari proses politik di provinsi ini.
Tentu saja, ini bukan berarti masyarakat Jawa Barat tidak mempunyai preferensi politik sendiri. Justru sebaliknya. Data menunjukkan pemilih Jawa Barat sangat besar dan partisipasinya juga relatif tinggi. Pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih Jawa Barat tercatat sekitar 81,73 persen. Sedangkan pada Pilkada 2024, angkanya turun menjadi sekitar 68,06 persen. Artinya, warga Jawa Barat cukup aktif dalam politik elektoral, tetapi keaktifan itu belum tentu berujung pada artikulasi kepentingan politik daerah di level nasional.
Sumber daya politik
Kalau kita telisik, Jawa Barat memiliki banyak sumber daya politik. Di Jawa Barat, ada partai politik besar, organisasi keagamaan, pesantren, perguruan tinggi, kelompok profesi, komunitas, organisasi kepemudaan, jaringan pengusaha, hingga jaringan alumni berbagai perguruan tinggi dan organisasi. Pokoknya ceuyah. Nah, masalahnya selama ini bukan ketiadaan jaringan. Masalahnya adalah fragmentasi. Banyak jaringan bekerja hanya untuk kepentingan masing-masing, dan nyaris tidak ada satu agenda bersama yang secara konsisten dibawa ke level nasional.
Karena itu, apungan gagasan tentang “putra Jawa Barat” yang akan dan siap maju ke Pilpres 2029 sebenarnya harus dibaca hati-hati. Ia bisa menjadi gagasan representasi yang sehat bahwa Jawa Barat ingin mempunyai kesempatan melahirkan sosok pemimpin nasional. Tetapi, ia juga bisa menjadi pepesan kosong jika hanya berhenti pada kebanggaan kedaerahan. Presiden bukan gubernur yang diperbesar skalanya. Ia juga harus memperoleh legitimasi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan seluruh Indonesia.
Jadi, persoalan KDM untuk melenggang menuju pentas nasional di 2029 bukan sekadar apakah ia populer di Jawa Barat. Justru pertanyaan strategisnya adalah: apakah popularitas di Jawa Barat yang telah digenggam KDM bisa dikonversi menjadi legitimasi nasional?
Bagaimanapun, ini dua hal yang berbeda. Seorang figur dapat sangat kuat di satu provinsi tetapi kesulitan membangun resonansi di provinsi lain. Sebaliknya, figur yang tidak terlalu dominan di satu daerah bisa saja memperoleh dukungan luas karena mampu membangun koalisi lintas wilayah.
Karena itu, kemenangan gemilang KDM pada Pilgub 2024 menjadi penting, tetapi juga harus dibaca secara proporsional. KDM -- yang berpasangan dengan Erwan Setiawan -- mengantongi 14,13 juta suara dalam kontestasi gubernur. Angka itu menunjukkan daya tarik elektoral yang besar.
Namun, suara dukungan untuk gubernur dan suara dukungan untuk presiden bekerja dalam konteks berbeda. Pemilih dapat memilih seorang gubernur karena merasa dekat dengan gaya komunikasinya, kebijakan daerahnya, atau identitas lokalnya, tetapi belum tentu memberikan pilihan yang sama ketika pertanyaannya berubah menjadi siapa yang paling layak memimpin Indonesia. Jarak inilah tampaknya yang harus ditempuh KDM. Dan jarak tersebut tidak pendek.
Permainan koalisi
Jujur saja, politik nasional kita bukan sebatas persoalan siapa yang paling dikenal, siapa paling populer. Politik nasional merupakan permainan koalisi yang rumit. Bahkan, kemenangan nasional Prabowo-Gibran pada 2024 memperlihatkan bahwa kemenangan itu dibangun dari kombinasi suara lintas wilayah. Secara nasional pasangan itu memperoleh 96.214.691 suara, bukan karena satu provinsi, melainkan karena mampu membangun keunggulan di banyak wilayah Indonesia.
Jawa Barat memang bisa menjadi titik berangkat untuk menuju pentas nasional. Tetapi, ia tidak bisa menjadi titik akhir. Seorang kandidat yang ingin berangkat dari Jawa Barat harus mampu mengubah narasi “kami punya pemilih terbesar” menjadi “kami mempunyai gagasan yang dibutuhkan Indonesia”. Perubahan kalimat itu kelihatannya sederhana. Namun, dampak politiknya tidak sederhana.
Tersebab, ada perbedaan mendasar antara politik identitas geografis dan politik representasi. Politik identitas berkata: “Kami orang Jawa Barat, sudah saatnya orang dari provinsi kami menjadi presiden.” Politik representasi berkata: “Kami berasal dari Jawa Barat, tetapi membawa persoalan Jawa Barat menjadi bagian dari persoalan Indonesia.” Tentu, yang kedua jauh lebih kuat secara politik.
Jawa Barat sendiri menyimpan persoalan yang sangat nasional. Persoalan industrialisasi, urbanisasi, kemacetan, kualitas udara, transportasi publik, banjir, perumahan, ketimpangan kota-desa, pendidikan vokasi, tenaga kerja muda, kawasan industri, pangan, hingga tekanan ekologis semuanya ada di provinsi ini. Jawa Barat sesungguhnya adalah laboratorium kecil Indonesia. Jika seorang pemimpin Jawa Barat mampu menunjukkan solusi-solusi cespleng yang terbukti di provinsi ini, maka ia mempunyai bahan yang jauh lebih meyakinkan untuk berbicara di tingkat nasional.
Dilihat dari karakter pemilih, selama ini, karakter pemilih Jawa Barat tidak tunggal. Jawa Barat bukanlah satu blok politik. Bogor tidak sama dengan Cirebon. Bekasi berbeda dengan Garut. Bandung mempunyai kultur politik yang berbeda dengan Indramayu. Depok dan Bekasi bersentuhan langsung dengan dinamika metropolitan Jakarta. Pantura memiliki persoalan yang berbeda dengan Priangan. Bahkan, preferensi politik dapat berubah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Karena itu, tidak tepat membayangkan 35 juta pemilih Jawa Barat sebagai satu tubuh politik yang dapat digerakkan oleh satu tombol. Demokrasi bekerja lebih mirip jaringan daripada komando. Ada keluarga, komunitas, media sosial, tokoh agama, tokoh lokal, teman kerja, organisasi, pengalaman ekonomi, dan persepsi terhadap pemerintah. Semua berinteraksi membentuk pilihan seseorang di bilik suara.
Itu pula yang membuat popularitas personal mempunyai batas. Figur yang sangat populer memang memiliki keuntungan luar biasa lantaran mampu menembus biaya pengenalan politik. Tanpa harus repot, khalayak sudah mengenal wajah, suara, gaya bicara, bahkan kebiasaan politiknya. Tetapi, popularitas adalah cuma modal awal, dan bukan surat mandat untuk menang.
Oleh sebab itulah, persoalan ihwal infrastruktur politik menjadi penting pula. Jika KDM benar-benar ingin dipertimbangkan sebagai kandidat nasional di tahun 2029, tantangannya bukan sekadar mempertahankan elektabilitasnya di Jawa Barat. Ia juga membutuhkan mesin politik yang mampu bekerja ketika kamera tidak menyala, jaringan yang mampu menjangkau daerah-daerah yang tidak mengenalnya, dan gagasan-gagasan yang dapat dipahami orang yang tidak memiliki pengalaman hidup seperti masyarakat Jawa Barat.
Dalam konteks itulah, organisasi seperti Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menarik untuk diperhatikan. Jaringan alumni yang tersebar di pemerintahan, partai politik, dunia usaha, kampus, hingga masyarakat sipil memang dapat menjadi infrastruktur sosial yang penting. Tetapi jaringan sosial tidak serta-merta berubah menjadi kekuatan politik. Ia baru memiliki daya politik ketika mampu mengolah gagasan menjadi agenda, membangun koordinasi, memperluas jaringan, dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu semua, organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang kebetulan memiliki latar belakang kaderisasi yang sama.
Karena itu, jika Jawa Barat ingin melahirkan calon pemimpin nasional, pekerjaan rumahnya tidak boleh berhenti pada memenangi pertarungan elite di dalam organisasi. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem politik yang mampu memproduksi gagasan dan kepemimpinan. Riset kebijakan, kaderisasi, jaringan nasional, serta agenda mengenai ekonomi, pendidikan, industri, pertanian, lingkungan, kesehatan, hingga diplomasi harus menjadi bagian dari proses tersebut. Dengan begitu, pencalonan seorang figur tidak berdiri di ruang kosong, melainkan tumbuh dari kebutuhan dan gagasan yang memang berakar di Jawa Barat.
Di sinilah Jawa Barat perlu mengubah cara melihat dirinya sendiri. Jawa Barat jangan hanya mengirim suara ke Jakarta, Jawa Barat harus mulai mengirim agenda ke Indonesia. Itulah lompatan yang sesungguhnya. Sebab, daerah tidak menjadi kuat hanya karena memiliki pemilih paling banyak, tetapi karena elite nasional membutuhkan gagasan, jaringan, kepemimpinan, dan legitimasi yang tumbuh dari daerah tersebut. Jika itu yang dibangun, maka ambisi melahirkan calon presiden dari Jawa Barat tidak lagi sekadar soal kebanggaan kedaerahan, melainkan bagian dari upaya menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu sumber gagasan bagi masa depan Indonesia.
Meningkatkan daya tawar
Pilpres 2029 masihlah jauh. Peta politik Indonesia dapat berubah berkali-kali sebelum sampai ke sana. Koalisi partai bisa bergeser. Partai-partai bisa berubah posisi. Tokoh-tokoh baru bisa saja muncul. Kondisi ekonomi nasional bisa berubah. Bahkan, persepsi publik terhadap seorang pemimpin dapat berubah hanya dalam beberapa bulan.
Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan Jawa Barat seharusnya jangan cuma “ orang Jawa Barat siap menjadi presiden”. Ukuran yang lebih dewasa adalah: orang Jawa Barat siap dan mampu meningkatkan daya tawarnya dalam menentukan arah Indonesia.
Kalau memang suratan tangan menetapkan KDM maju ke pentas politik nasional di tahun 2029 dan berhasil, tentu itu akan menjadi sejarah politik nan penting. Untuk pertama kalinya Jawa Barat mempunyai figur dengan basis elektoral provinsi yang sangat kuat dan kesempatan nyata memasuki pertarungan nasional. Walau demikian, kemenangan seorang figur belum tentu otomatis menjadi kemenangan sebuah daerah. Jawa Barat baru benar-benar menang jika gagasan, kepentingan dan kualitas kebijakannya ikut naik kelas.
Selama ini, Jawa Barat terlalu mudah dilihat sebagai angka: 35 juta pemilih, puluhan juta suara, ratusan kursi politik lokal dan nasional. Padahal, di balik angka itu ada masyarakat yang mempunyai kebutuhan sangat konkret. Mereka tidak memilih presiden agar Jawa Barat terlihat hebat. Mereka memilih karena ingin hidup yang lebih baik.
Maka, kontestasi 2029 sebaiknya tidak pertama-tama dibaca sebagai pertanyaan “siapa calon presiden dari Jawa Barat?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “apa yang ingin Jawa Barat tawarkan kepada Indonesia?”
Jika jawabannya hanya seorang figur, maka Jawa Barat bakal tetap cuma menjadi lumbung suara. Tetapi, jika yang ditawarkan adalah kepemimpinan, gagasan, jaringan nasional dan solusi atas problem-problem nyata, barulah Jawa Barat berpeluang mengubah dirinya dari sekadar pasar elektoral menjadi kekuatan politik nasional.
Dan di titik itulah, siapa pun putra daerah Jawa Barat yang maju -- termasuk KDM -- tidak sekadar meminta-minta suara dari Indonesia, tetapi datang membawa sesuatu yang berharga untuk Indonesia tercinta.***