Awal 1966 bukanlah masa yang tenang bagi Indonesia. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, krisis politik meluas, perekonomian memburuk, dan kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno terus menghadapi tekanan. Inflasi yang sangat tinggi memperparah kesulitan masyarakat. Di tengah keadaan tersebut, mahasiswa turun ke jalan membawa Tritura: pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.
Nyatanya pada masa itu, tidak semua orang memandang demonstrasi mahasiswa sebagai jalan keluar. Bagi sebagian pendukung Soekarno, gelombang aksi tersebut justru mengancam kedudukan presiden dan kesinambungan revolusi yang selama ini mereka yakini.
Ketegangan itu mencapai babak baru pada Januari 1966, ketika gagasan pembentukan Barisan Soekarno mengemuka. Di tengah krisis politik, nama sang presiden kembali menjadi titik perebutan: siapa yang berhak mengaku membelanya, dan siapa yang dianggap sedang berusaha menjatuhkannya?
Ketika nama Soekarno menjadi medan pertarungan
Pada malam 16 Januari 1966, Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio, menyampaikan pidato melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Ia menyerukan pembentukan Barisan Soekarno dan mengkritik demonstrasi mahasiswa yang dinilainya melampaui batas kesopanan serta tidak sesuai dengan akhlak bangsa Indonesia.
Subandrio juga mempertanyakan apakah aksi mahasiswa benar-benar lahir dari kehendak mereka sendiri atau telah ditunggangi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh revolusi, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa tidak lagi semata-mata diperdebatkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga ditempatkan dalam pertarungan mengenai siapa yang dianggap setia kepada revolusi.
Seruan tersebut segera memperoleh tanggapan. Menurut rekonstruksi Rum Aly dalam Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966: Mitos dan Dilema Mahasiswa dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970 (2006), pada 17 Januari 1966, Menteri Penerangan Achmadi mengadakan pertemuan dengan sejumlah pendukung Soekarno di kediamannya di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan keputusan untuk membentuk Barisan Soekarno sebagai kekuatan tandingan terhadap Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Bagi kelompok pendukung presiden, pembentukan barisan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan Soekarno di tengah tekanan politik yang semakin besar. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang mengusung Tritura, langkah itu justru dipandang sebagai usaha mengimbangi, bahkan melemahkan, gerakan demonstrasi.
Di sinilah persoalannya menjadi rumit. Nama Soekarno bukan hanya simbol seorang presiden, melainkan juga simbol revolusi, kemerdekaan, dan legitimasi politik. Ketika nama itu digunakan untuk membentuk sebuah barisan, pertentangan yang muncul bukan sekadar soal mendukung atau menolak seseorang. Pertentangan tersebut juga menyangkut siapa yang berhak mendefinisikan kepentingan bangsa.
Bandung dan mahasiswa yang tidak sepenuhnya sejalan
Ketegangan di Jakarta memiliki gema tersendiri di Bandung. Namun, dinamika mahasiswa di kota ini tidak dapat diperlakukan sebagai salinan persis dari situasi ibu kota. Dalam Mereka dari Bandung: Pergerakan Mahasiswa Bandung 1960-1967, Hasyrul Moechtar merekam dinamika gerakan mahasiswa Bandung, termasuk munculnya Barisan Soekarno di lingkungan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Salah satu tokoh yang disebut dalam kisah tersebut adalah Siswono Yudohusodo, mahasiswa Teknik Sipil ITB, bersama rekan-rekannya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berafiliasi dengan kelompok Ali-Surachman.
Menurut penuturan yang direkam dalam buku itu, Barisan Soekarno di Bandung dibentuk pada malam 16 Januari 1966 di Asrama Barac ITB. Suko Sudarso disebut sebagai komandan barisan, sedangkan Siswono menjadi wakilnya.
Kehadiran kelompok ini memperlihatkan bahwa mahasiswa Bandung tidak memiliki satu sikap tunggal terhadap Soekarno. Di satu sisi, terdapat mahasiswa yang terlibat dalam aksi-aksi KAMI dan mendesak pemerintah memenuhi Tritura. Di sisi lain, terdapat mahasiswa yang menolak anggapan bahwa perjuangan melawan PKI harus berujung pada penghinaan terhadap Soekarno.
Bagi Siswono dan rekan-rekannya, kedudukan Soekarno sebagai Proklamator tidak dapat dihapus begitu saja dari penilaian terhadap krisis politik yang sedang berlangsung. Mereka menilai bahwa pengabdian Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan tetap patut dihargai, sekalipun kebijakan dan kepemimpinannya dapat dipersoalkan.
Sikap tersebut tidak serta-merta berarti mereka menyetujui seluruh kebijakan pemerintah atau menolak semua tuntutan mahasiswa. Justru di sinilah letak perbedaan yang penting: kritik terhadap pemerintahan Soekarno tidak harus identik dengan penolakan terhadap seluruh warisan politik dan sejarahnya.
Dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Rum Aly juga merekam kesaksian Siswono mengenai pilihannya membela Soekarno ketika presiden berada dalam posisi terdesak. Siswono menghubungkan sikap itu dengan pengalamannya sendiri dalam Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung, yang membuatnya pernah dicap reaksioner atau kontra-revolusi.
Kesaksian tersebut memperlihatkan bagaimana pengalaman politik seseorang dapat membentuk sikapnya dalam menghadapi perubahan zaman. Namun, sebagai kesaksian retrospektif, pernyataan Siswono tetap perlu dibaca bersama dokumen sezaman dan sumber lain untuk menguji kronologi serta konteksnya.
Siapa yang berhak mengaku sebagai Barisan Soekarno?
Pertentangan tersebut tidak hanya terjadi antara pendukung dan penentang Barisan Soekarno. Bahkan, istilah itu sendiri menjadi bahan perebutan makna. Dalam rekonstruksi Rum Aly, pimpinan KAMI Konsulat Bandung pernah menyatakan kepada wartawan asing bahwa mahasiswa tidak perlu mendirikan Barisan Soekarno karena mereka merasa telah menjadi Barisan Soekarno sejak lama. Pernyataan ini memperlihatkan perbedaan mendasar dalam cara kelompok mahasiswa memahami loyalitas politik.
Bagi kelompok yang menolak pembentukan organisasi tandingan, membela kepentingan bangsa dan mempertahankan Soekarno sebagai simbol kemerdekaan tidak harus diwujudkan melalui barisan baru yang dibentuk atas seruan pemerintah. Sebaliknya, bagi para pendukung pembentukan Barisan Soekarno, keberadaan organisasi tersebut dipandang perlu untuk menghadapi gerakan yang mereka anggap mengancam presiden. Persoalannya bukan sekadar siapa yang mendukung Soekarno. Persoalannya juga menyangkut siapa yang dapat mengklaim bahwa sikap politiknya paling mewakili kepentingan nasional.
Perbedaan itu semakin rumit ketika aparat negara harus menghadapi dua tuntutan yang berlawanan. Dalam kisah yang direkam Rum Aly, Panglima Kodam Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie digambarkan berada dalam posisi sulit. Ia dikenal loyal kepada Soekarno, tetapi juga mengkhawatirkan penggunaan nama presiden oleh pihak-pihak yang dianggap memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.
Sikap Ibrahim Adjie, sebagaimana dituturkan dalam sumber tersebut, menunjukkan bahwa loyalitas kepada presiden tidak selalu berarti menerima setiap langkah yang dilakukan atas nama presiden. Dalam situasi politik yang penuh tekanan, membela Soekarno dan mendukung pembentukan Barisan Soekarno merupakan dua hal yang tidak selalu identik.
Kritik dari Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat
Pertarungan mengenai Barisan Soekarno juga berlangsung di ruang pemberitaan. Surat kabar mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu media penting dalam lingkungan gerakan mahasiswa Bandung, menyoroti pembentukan barisan tersebut melalui tajuk yang diterbitkan pada hari Minggu, 11 September 1966 berjudul “Barisan Soekarno Dibentuk dengan Uang Negara, atas Instruksi Presiden”. Surat kabar tersebut mewartakan bahwa dana negara sebesar Rp210 juta telah dikeluarkan untuk pembentukan Barisan Soekarno. Media tersebut juga menyebut sejumlah nama yang diklaim menerima dana, masing-masing sebesar Rp25 juta.
Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Barisan Soekarno tidak hanya diperdebatkan di jalanan atau dalam rapat organisasi. Pers juga menjadi arena untuk mempertanyakan legitimasi, pendanaan, dan kepentingan politik di balik sebuah gerakan.
Lebih dari sekadar dua kubu
Pembentukan Barisan Soekarno pada Januari 1966 memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa Bandung tidak dapat dipahami melalui pembagian sederhana antara pendukung dan penentang Soekarno. Ada mahasiswa yang memusatkan perjuangannya pada tuntutan perubahan politik, ada pula yang berusaha mempertahankan kehormatan Soekarno sebagai Proklamator tanpa harus menyetujui seluruh kebijakan pemerintahannya.
Perbedaan itu berlangsung ketika kedudukan politik Soekarno semakin terdesak dan arah pemerintahan Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Karena itu, pilihan politik mahasiswa pada 1966 tidak dapat dilepaskan dari situasi krisis, pengalaman organisasi, serta penafsiran mereka terhadap revolusi dan kepentingan nasional.
Kisah Barisan Soekarno juga mengingatkan kita bahwa nama besar seorang tokoh dapat menjadi sumber legitimasi yang diperebutkan berbagai kelompok. Mengaku membela Soekarno tidak otomatis berarti memiliki pandangan politik yang sama, sebagaimana mengkritik pemerintahannya tidak selalu berarti menolak seluruh jasa dan warisan sejarahnya. (*)
