Anak kita adalah kita adalah satu jutaan remaja di Indonesia yang setiap pagi kita antarkan ke sekolah, mengenakan seragam sekolah, melangkah ke ruang-ruang kelas menggendong beban di tas. Sebagian banyak dari mereka bahkan mungkin belum pernah mengenal nama Amir Hamzah, yang mempengaruhi Chairil yang eksentrik itu. Amir Hamzah inentik dengan “sunyi”, Nyanyi Sunyi (1937).
JIka sunyi bagi Amir hamzah menjadi imaji dalam puisinya, kesunyian bagi anak-anak remaja kita menjadi penghayat kesunyian yang sesungguhnya. Di balik riuh rendah di kelas dan deretan angka di lembar jawaban ujian, mereka menyimpan sunyi yang luput dari perhatian guru dan kita. Sekolah yang secara ideal dirancang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya potensi anak, tanpa disadari menjelma arena tekanan psikologis yang intens. Fenomena krisis kesehatan mental di kalangan pelajar bukan lagi isu rekaan atau sekadar riak emosi remaja biasa, melainkan ancaman riil bagi masa depan generasi muda.
Data memperlihatkan skala krisis yang mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil skrining nasional Kementerian Kesehatan terhadap anak dan remaja usia 15–19 tahun, sekitar 10% atau hampir 700.000 siswa terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa. Rinciannya mencatat lebih dari 363.000 anak menunjukkan gejala depresi, sementara lebih dari 338.000 lainnya mengalami gangguan kecemasan.
Yang lebih memprihatinkan, terjadi kesenjangan penanganan, lebih dari 97% dari siswa yang terindikasi tersebut tidak mendapatkan bantuan profesional. Angka-angka ini bukan sekadar statistik yang beku, melainkan alarm yang mengirim pesan bahwa ada yang keliru dalam ekosistem pendidikan kita.
konon, akar dari krisis ini bersumber dari budaya akademik yang sangat berorientasi pada hasil (performance-oriented culture). Di banyak sekolah, kriteria keberhasilan seorang siswa masih diukur secara tunggal melalui peringkat, angka ujian, dan tolok ukur kelulusan instan. Siswa dituntut untuk selalu unggul secara kognitif, sering kali dengan mengorbankan waktu istirahat, interaksi sosial, dan ruang mengekspresikan ketakutan mereka.
Tekanan akademik itu masih diperparah oleh maraknya fenomena perundungan, baik secara fisik di area sekolah maupun cyberbullying di media sosial yang mengejar siswa hingga ke kamar tidur mereka. Kombinasi tekanan nilai dan lingkungan sosial yang rentan memicu ketakutan mendalam akan kegagalan (fear of failure) serta rasa terisolasi.
Tantangan ini menjadi semakin pelik berhadapan dengan bagaimana sistem di sekolah merespons masalah emosional siswa. Alih-alih menjadi ruang aman (safe space) dan tempat berlindung tempat siswa dapat menumpahkan beban pikiran tanpa rasa takut dihakimi, ruang BK kerap diposisikan sebagai "kantor polisi sekolah". Guru BK lebih sering diperankan sebagai penegak disiplin yang mengurusi rambut gondrong, rok menggantung, atau pelanggaran tata tertib. Di sisi lain, keterbatasan jumlah tenaga konselor terlatih yang tidak seimbang dengan jumlah murid membuat upaya deteksi dini serta penanganan kesehatan mental menjadi sangat terbatas.
Sesungguhnya, pemerintah telah membaca persoalan ini. Hal itu dapat kita temukan pada kompetensi yang dituntut dikuasai oleh guru yang mengikuti program pendidikan profesi. Tapi, sudahkah 555.684 sekolah di seluruh Indonesia sudah mengakomodir, menjadikannya kebijakan, dan mengaplikasikannya. Pertama, kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan Pembelajaran Sosial-Emosional. Sekolah tidak boleh hanya mengajarkan matematika, sains, atau bahasa, tetapi juga harus secara eksplisit mengajarkan literasi emosional–bagaimana mengenali kecemasan, mengelola stres, membangun empati, dan meminta bantuan saat berada di titik terendah. Mengajarkan ketahanan mental harus menempati porsi yang sama pentingnya dengan pencapaian prestasi akademik.
Kedua, perlu ada reorientasi peran dan penguatan kapasitas ruang Bimbingan Konseling. Sekolah harus menggeser citra guru BK dari penegak hukum menjadi mitra tumbuh kembang siswa. Selain itu, pembentukan kelompok sebaya teredukasi di lingkungan sekolah menjadi sangat strategis. Remaja akan lebih nyaman bercerita kepada sesama temannya, dengan membekali siswa keterampilan mendengarkan dan empati, ekosistem saling menjaga dapat terbangun dari bawah.
Akhirnya, tema "Lived Experiences Heard: Real Voices, Real Change" di hari kesehatan mental tahun ini mengingatkan kita bahwa perubahan nyata hanya bisa dimulai dengan mau benar-benar mendengarkan suara dan pengalaman nyata para siswa. Sekolah tidak boleh lagi dinilai sukses hanya karena melahirkan lulusan berindeks prestasi tinggi, tetapi gagal melindungi jiwa anak-anak yang belajar di dalamnya. Merawat kesehatan mental di sekolah adalah investasi paling mendasar untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya diisi oleh manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga utuh, tangguh, dan sehat secara jiwa.
Kesunyian di tangan penyair mungkin saja akan menjadi syair yang indah dan puitik, tapi bagi anak-anak yang gagal menakhlukannya, ia akan sama membahayakannya dengan erupsi Anak Krakatau tanpa mitigasi yang baik. Atau, kita menjadi menonton permukaan air laut yang terus meninggi selagi es abadi di kutub terus mencair alih-alih kita turut menyumbang emisi karbon. (*)