Di Awal tahun pelajaran tahun ini (2026-2027) mengemukakan fenomena sekolah negeri yang minim siswa—bahkan beberapa di antaranya menyebut sekolah yang hanya mendapatkan 1–5 siwa. Masalah ini paling nyata terlihat pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri. Tentu saja, hal ini mesti menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.
Jika ditelusuri, penyebab fenomena adalah karena perubahan demografi dan penurunan angka kelahiran. Penurutan itu tentu saja sejalan dengan jumlah anak usia sekolah. Laju pertumbuhan penduduk di sejumlah daerah melambat dibanding beberapa dekade sebelumnya. Di kawasan pemukiman tua atau desa-desa tertentu, mayoritas penduduknya sudah berusia lanjut dan anak-anak muda berpindah (urbanisasi). Akibatnya, pasokan calon siswa baru di lingkungan sekitar sekolah makin menipis.
Pada masa lalu, pembangunan sekolah dilakukan secara masif di hampir tiap desa/kelurahan. Dalam satu wilayah kecil atau kelurahan, bisa terdapat 2 hingga 4 SD Negeri yang jaraknya sangat berdekatan, sementara jumlah calon muridnya terus berkurang.
Selain faktor-faktor tersebut, tingginya daya tarik sekolah swasta/berbasis agama. Banyak orang tua kini lebih memilih sekolah swasta, sekolah islam terpadu (IT), atau sekolah berbasis keagamaan lain yang menawarkan fasilitas lebih lengkap, jam belajar full-day, kurikulum keagamaan/karakter, dan fasilitas ekstrakurikuler yang bervariasi.
Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah dampak sistem penerimaan murid baru yang konon bertujuan memeratakan akses pendidikan. Ironisnya, pada wilayah yang minim populasi anak usia sekolah, sekolah negeri di lokasi tersebut tidak mendapat pendaftar yang cukup.
Puncaknya, label "Sekolah Gratis" pada sekolah negeri tampaknya tidak lagi menjadi satu-satunya pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah. Faktor ketersediaan fasilitas dan mutu pengajaran dinilai kompetitif dibanding swasta.
Yang mungkin dilakukan untuk mengatasi persoalan ini adalah Regrouping / Merger untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan anggaran. Redistribusi juga perlu dilakukan dengan melakukan pemetaan (mapping) ulang persebaran sekolah agar disesuaikan dengan pola pemukiman warga saat ini. Dan, paling penting dari itu semua adalah mendorong sekolah negeri untuk membenahi kualitas pengajaran, sarana, serta program unggulan agar tidak kalah bersaing dengan sekolah swasta.
Jika membaca data dengan berasumsi matematika ekonomi, orang tua yang mungkin mengakses pendidikan di sekolah swasta yang menjanjikan lengkapnya fasilitas adalah mereka yang berasal dari kelas ekonomi menengah. Di Indonesia, definisi kelas menengah umumnya diukur berdasarkan acuan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia (World Bank), yang diklasifikasikan berdasar pada tingkat pengeluaran per kapita per bulan (bukan sekadar total pendapatan kotor).
BPS dan Bank Dunia mengelompokkan masyarakat kelas menengah dengan kriteria berikut ke dalam 5 tingkatan ekonomi berdasarkan kelipatan dari Garis Kemiskinan (GK).
Kelompok Ekonomi | Kriteria Pengeluaran (Kelipatan Garis Kemiskinan) | Batas Pengeluaran/Orang/Bulan (Estimasi) |
1. Miskin | Di bawah Garis Kemiskinan (< 1x GK) | < Rp582.000 |
2. Rentan Miskin | 1x hingga 1,5x GK | Rp582.000 – Rp874.000 |
3. Menuju Kelas Menengah (Aspiring Middle Class) | 1,5x hingga 3,5x GK | Rp874.000 – Rp2.040.000 |
4. KELAS MENENGAH (Middle Class) | 3,5x hingga 17x GK | Rp2.040.000 – Rp9.900.000 |
5. Kelas Atas (Upper Class) | Lebih dari 17x GK | > Rp9.900.000 |
Di Indonesia, mereka yang termasuk dalam kelas menengah memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas. Pertama, keamanan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, tempat tinggal) tanpa kesulitan dan memiliki sisa dana untuk tabungan, investasi, atau hiburan. Kedua, pengeluaran tidak lagi didominasi oleh makanan, melainkan hiburan, kendaraan, dan hiburan/liburan lebih dominan). Ketiga, kelas menengah mengalokasikan porsi anggaran signifikan untuk pendidikan berkualitas bagi anak-anak serta asuransi/layanan kesehatan, dan terakhir, ketersediaan akses ke fasilitas perbankan.
Sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya berada di kategori Menuju Kelas Menengah (Aspiring Middle Class). Kelompok ini sudah lepas dari batas kemiskinan, namun kondisinya belum sepenuhnya stabil. Jika terjadi guncangan ekonomi (seperti PHK, inflasi tinggi, atau sakit parah), kelompok ini sangat rentan bergeser turun ke kategori rentan miskin.
Terdapat kaitan yang sangat erat antara status ekonomi kelas menengah dengan keputusan memilih sekolah negeri atau swasta untuk anak-anak mereka. Namun, perilaku kelas menengah di Indonesia tidak bersifat tunggal. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh segmentasi lapisan kelas menengah, jenjang pendidikan, serta kebijakan sistem pendaftaran sekolah.
Mereka, dari kelimpok kelas menengah bawah akan cenderung memprioritaskan sekolah negeri. Tentu saja alasanya terkait dengan biaya operasional sekolah negeri relatif gratis atau jauh lebih terjangkau. Kelompok ini masih rentan terhadap gejolak ekonomi, sehingga anggaran rumah tangga lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pokok, transportasi, dan tabungan ketimbang membayar SPP bulanan sekolah swasta.
Sementara, bagi kelas menengah atas dapat mendominasi tren migrasi ke sekolah swasta (khususnya swasta menengah atas, Sekolah Islam Terpadu/SIT, atau sekolah berkurikulum internasional). Argumentasinya adalah pendidikan dipandang sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Selain itu, kelompok ini memiliki fleksibilitas finansial untuk membayar uang pangkal dan SPP bulanan demi mendapatkan mutu layanan tertentu.
Kelompok kelas menengah yang secara sadar menghindari atau tidak memilih sekolah negeri, faktor pendorong utamanya meliputi efek sistem Pemenrimaan Murid Baru yang tidak akomodatif. Kebutuhan akan Full-Day School dan Akses Pengawasan. Mayoritas pasangan suami-istri di kelas menengah adalah pekerja penuh waktu (double-income household). Sekolah swasta berbasis full-day menyediakan jam pulang yang selaras dengan jam kerja orang tua, sehingga anak tetap dalam pengawasan aman selama seharian.
Baca Juga: Bunderan Cibiru Belum Bebas Macet, Apa yang Perlu Dibenahi?
Penguatan nilai keagamaan dan karakter. Peningkatan permintaan terhadap sekolah keagamaan swasta didorong oleh keinginan orang tua agar anak mendapatkan fondasi moral, ibadah harian, dan pembentukan karakter yang intensif. Berikutnya, fasilitas dan rasio guru-siswa; sekolah swasta favorit menawarkan fasilitas yang memadai (AC, laboratorium komputer, sarana olahraga, ekstrakurikuler beragam) serta jumlah murid per kelas yang lebih sedikit (15–25 siswa), sehingga perhatian guru lebih terfokus.
Pola pilihan kelas menengah juga bervariasi tergantung tingkatan sekolah. Pada tingkat SD dan SMP, tren masuk sekolah swasta jauh lebih tinggi. Pada usia dini, orang tua kelas menengah menekankan pembentukan karakter, pengawasan, dan kenyamanan lingkungan belajar. Sementara, untuk tingkat SMA, sekolah negeri unggulan/favorit tetap menjadi perebutan utama. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa SMA negeri bereputasi tinggi memiliki kuota jalur undangan (SNBP) yang lebih menjanjikan untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah-sekolah swasta membaca fenomena ini sebagai peluang/tantangan untuk terus berkembang? Bukankah sebelum hari ini kita dikejutkan fenomena sekolah negeri yang dimerger atau sekolah negeri yang kekurangan siswa, kita sudah jauh lebih akrab dengan kabar sekolah swasta yang dulu memiliki siswa banyak, sekarang hidup tak mau matipun segan. Kita juga tak kekurangan contoh, sekolah swasta yang pernah eksis pada masa lalu, tetapi sekarang tinggal nama saja. Pada akhirnya, penentu kelas menengah memilih sekolah untuk anak-anak mereka adalah faktor ideal, bukan sebaliknya. (*)