NYI Roro Kidul, yang diyakni oleh sebagian kalangan sebagai penguasa Laut Kidul, sudah begitu lama menjadi bagian dari imajinasi masyarakat Jawa. Ombak besar, kecelakaan laut, badai, hingga berbagai kejadian yang sulit dijelaskan tak jarang dikaitkan dengan kemurkaan Nyi Roro Kidul. Seolah-olah Laut Kidul memiliki seorang penguasa yang sewaktu-waktu bisa marah apabila manusia tidak tahu diri.
Namun, ada satu hal yang barangkali tidak pernah masuk dalam daftar kemurkaan Nyi Roro Kidul. Apa itu? Jalan raya yang berlubang!
Setidaknya, belum pernah terdengar Nyi Roro Kidul dituduh menjadi penyebab jalan rusak di sejumlah wilayah di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Padahal, jika melihat kondisinya, kerusakan jalan bisa cukup untuk membuat siapa pun kehilangan kesabaran, termasuk orang yang tidak percaya takhayul.
Pengalaman nyata Dahlan Iskan
Kisah perjalanan Dahlan Iskan, yang ia tuangkan dalam catatan hariannya, saat menyusuri jalur selatan Jawa Barat memberikan gambaran menarik tentang jalan berlubang.
Dahlan, -- mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjabat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono -- kala dirinya melakukan perjalanan dari arah Palabuhanratu menuju Pangandaran, harus melewati jalan bopeng dan bergelombang sejak pertigaan Waluran hingga menjelang Surade, Sukabumi.
Perbedaan kualitas jalan dalam satu jalur perjalanan yang dialami Dahlan memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu berjalan dengan kualitas yang sama. Ada memang ruas yang sudah nyaman dilalui, ada pula yang seolah masih tertinggal dari kalender pembangunan.
Yang menarik justru percakapan Dahlan dengan seorang warga Ciracap. Ketika melihat sepeda motor dengan pajak yang sudah lama mati, Dahlan mendapat jawaban spontan bahwa pemiliknya tidak mau membayar pajak sebelum jalan di daerahnya diperbaiki.
Secara hukum, kewajiban membayar pajak kendaraan tentu tidak otomatis gugur karena jalan rusak. Namun, pernyataan warga itu menyimpan persoalan yang lebih besar daripada urusan administrasi kendaraan, yakni rasa keadilan dalam hubungan antara warga dan negara.
Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi warga untuk membiayai penyelenggaraan negara. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban mengelola penerimaan tersebut untuk kepentingan publik. Hubungan itu tidak sesederhana transaksi langsung antara seseorang yang membayar pajak kendaraan dan jalan tertentu yang harus segera diperbaiki.
Namun, warga tetap membutuhkan bukti bahwa uang yang mereka setorkan kembali dalam bentuk pelayanan yang dapat dirasakan. Ketika jalan bertahun-tahun rusak, sementara kendaraan mereka setiap hari harus melewati lubang yang sama, kepercayaan terhadap pemerintah perlahan kehilangan pijakannya.
Dalam kaitan inilah, cerita Nyi Roro Kidul agaknya menjadi menarik untuk dibawa ke wilayah yang sedikit lebih serius. Dalam tradisi masyarakat pesisir selatan Jawa, mitos tentang penguasa laut bukan sekadar cerita tentang sosok gaib. Ia merupakan bagian dari kebudayaan yang membentuk cara masyarakat memahami hubungan manusia dengan laut, alam, dan sesuatu yang berada di luar kendalinya.
Ombak besar dan laut yang tidak bisa diprediksi mengingatkan manusia bahwa ada kekuatan alam yang tidak selalu bisa ditundukkan. Mitos memberi bahasa kebudayaan untuk menghadapi ketidakpastian tersebut.
Masalahnya, manusia modern kadang justru lebih sibuk mencari penjelasan untuk sesuatu yang tidak terlihat daripada mengurus persoalan yang penyebabnya terang-benderang. Ketika terjadi kecelakaan di laut, orang mungkin saja menghubungkannya dengan kemurkaan penguasa Laut Kidul.
Padahal, keselamatan pelayaran juga ditentukan oleh cuaca, kondisi kapal, peralatan keselamatan, keterampilan awak, dan kepatuhan terhadap prosedur. Menghormati tradisi tidak harus berarti mengabaikan penjelasan ilmiah. Keduanya berada di wilayah yang berbeda dan tidak perlu dipertentangkan.
Lebih ironis lagi, kerusakan lingkungan pesisir yang nyata justru tidak membutuhkan penjelasan mistis. Sampah plastik, pencemaran, penebangan vegetasi pantai, eksploitasi sumber daya, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan merupakan persoalan yang penyebabnya bisa ditelusuri.
Tidak ada gunanya menunggu kemurkaan Nyi Roro Kidul untuk menjelaskan mengapa pantai kehilangan kualitas ekologisnya. Toh manusia sendiri memiliki andil besar dalam menciptakan kerusakan itu. Sang Ratu Laut Kidul bahkan tidak perlu keluar dari istananya untuk menyaksikan bagaimana wilayah kekuasaannya diperlakukan.
Persoalan serupa terlihat pada kawasan sepanjang Cibadak menuju Pelabuhan Ratu. Dalam catatan perjalanannya, Dahlan menggambarkan deretan bangunan yang semakin padat, permukiman yang saling berhimpitan, dan jalan yang terasa semakin sempit.
Di sana ada persoalan yang lebih rumit daripada sekadar pemandangan yang tidak lagi indah. Ada kebutuhan tempat tinggal, mata pencaharian, pertumbuhan ekonomi, hak atas tanah, serta lemahnya pengendalian tata ruang. Bangunan-bangunan itu bukan muncul dengan sendirinya. Di belakangnya ada keputusan pemilik lahan, aktivitas ekonomi, izin, pengawasan, dan kebijakan pemerintah. Menata kawasan seperti itu tidak cukup dengan mengeluhkan kekumuhannya, apalagi menggusur orang-orang yang menggantungkan hidup di sana.
Di sinilah tanggung jawab pemerintah menjadi penting. Jalan rusak bukan semata-mata persoalan aspal yang harus ditambal. Ia menyangkut perencanaan anggaran, pembagian kewenangan, pemeliharaan rutin, pengawasan pekerjaan, dan konsistensi kebijakan.
Begitu pula persoalan tata ruang. Pemerintah tidak bisa hanya hadir ketika kawasan sudah telanjur padat, kemudian sibuk mencari cara untuk memperbaikinya. Penataan seharusnya bekerja sebelum persoalan menjadi terlalu rumit dan mahal untuk diselesaikan. Negara semestinya lebih tanggap daripada sekadar menjadi pemadam kebakaran setelah rumah telanjur terbakar.
Mampu mengendalikan alam
Kita sering menganggap kemajuan teknologi sebagai bukti bahwa manusia semakin mampu mengendalikan alam. Jalan dibangun menembus perbukitan, hotel berdiri di tepi pantai, kawasan wisata berkembang, dan perjalanan yang dahulu memerlukan waktu berhari-hari kini dapat ditempuh dalam hitungan jam.
Namun, kemajuan semacam itu tidak otomatis menunjukkan kematangan peradaban. Kemampuan membangun belum tentu diikuti kemampuan merawat. Kemampuan membuka kawasan belum tentu disertai kebijaksanaan untuk membatasi eksploitasi. Kita bisa membangun hotel dengan pemandangan Samudra Hindia, tetapi belum tentu mampu menjaga pantai di depannya tetap bersih.
Nyi Roro Kidul boleh saja menjadi tokoh dalam imajinasi tentang kepentingan dunia spiritual. Tetapi di daratan, manusia justru menghadapi kepentingan yang lebih nyata, yakni antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, antara pembangunan dan penataan, antara kewajiban warga dan tanggung jawab pemerintah.
Dan pertarungan antar kepentingan itu tidak berlangsung di langit. Ia terjadi dalam rapat anggaran, meja perizinan, keputusan pembangunan, dan jalan-jalan yang setiap hari dilalui masyarakat.
Barangkali kita tidak perlu terlalu sibuk membayangkan kapan Nyi Roro Kidul akan murka. Laut Kidul memang menyimpan kekuatan alam yang patut dihormati, tetapi kerusakan yang dihasilkan oleh keputusan manusia membutuhkan sesuatu yang berbeda, yaitu tanggung jawab, keberanian memperbaiki kebijakan, dan kesediaan mengakui kesalahan.
Nyi Roro Kidul tidak pernah merusak jalan di pesisir selatan Sukabumi. Ia juga tidak pernah mengeluarkan izin bangunan di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Ratu.
Kalau jalan berlubang dibiarkan bertahun-tahun dan lingkungan pesisir semakin terdegradasi, mungkin sudah waktunya manusia berhenti mencari siapa yang membuat penguasa laut marah.
Karena yang sedang murka mungkin bukan Nyi Roro Kidul, melainkan masyarakat yang terlalu lama diminta bersabar dan bersabar. (*)
