AYOBANDUNG.ID - Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan setiap bulan. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan selama menstruasi, pembalut menjadi salah satu kebutuhan yang harus dibeli secara rutin.
Namun, kebutuhan tersebut juga berarti ada pengeluaran tambahan yang harus disiapkan setiap bulan. Bagi sebagian perempuan, harga pembalut menjadi pertimbangan sebelum membeli, terutama ketika harus menyesuaikannya dengan kondisi keuangan.
Hal itu dirasakan Tiara Yulianti (21), seorang mahasiswi yang mengaku menghabiskan lebih dari Rp50 ribu setiap bulan untuk membeli tiga jenis produk menstruasi dengan ukuran berbeda.
Dalam memilih produk, Tiara mengaku sering mempertimbangkan potongan harga yang ditawarkan toko. Ia juga beberapa kali mengganti merek pembalut karena harus menyesuaikan harga dengan anggaran belanja bulanannya.
Persoalan harga pembalut juga berkaitan dengan kebijakan pajak pemerintah. Produk tersebut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan beban efektif sebesar 11 persen.
Artinya, setiap pembelian pembalut sudah termasuk pajak yang menjadi bagian dari harga jual produk.
Gladies Zenia (21) juga merasakan perubahan harga pada produk menstruasi yang biasa dibelinya. Menurutnya, kebutuhan tersebut turut memengaruhi pengeluaran bulanan karena harus dipenuhi secara rutin.
Hal serupa dirasakan Zulfita Nur Haliza (23). Ia mengaku pernah mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain demi membeli produk menstruasi. Meski pembelian pembalut sejauh ini belum terlalu memberatkan, ia menilai pajak yang dikenakan tetap menambah biaya yang harus dikeluarkan perempuan.
Menurutnya, pembebasan PPN untuk produk menstruasi dapat membantu perempuan mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan harga lebih terjangkau.
Sementara itu, Risma (21) menilai pengenaan PPN pada pembalut kurang tepat. Menurutnya, perempuan harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tidak bisa dihindari.
Bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang cukup, tambahan pajak dalam harga pembalut mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi perempuan dengan penghasilan terbatas, selisih harga sekecil apa pun dapat memengaruhi pengeluaran sehari-hari.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perlakuan khusus terhadap produk menstruasi, misalnya melalui pembebasan atau penurunan tarif PPN.
Mengapa Pembalut Dikenakan PPN?
Pembalut yang dijual di Indonesia masih dikenakan PPN karena termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Produk tersebut juga belum masuk dalam kelompok barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, penghitungan PPN untuk barang nonmewah menggunakan tarif 12 persen dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 11/12 dari harga jual. Melalui mekanisme tersebut, beban PPN yang dibayar konsumen setara dengan 11 persen dari harga jual.
Sebagai contoh, jika harga pembalut sebelum pajak sebesar Rp15.000, PPN yang dikenakan adalah Rp1.650. Dengan demikian, total harga yang harus dibayar konsumen menjadi Rp16.650.
Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi ini dikenal dengan istilah period tax. Istilah tersebut merujuk pada pajak konsumsi yang dikenakan terhadap produk sanitasi menstruasi, seperti pembalut dan tampon.
Pembalut belum mendapatkan pembebasan PPN karena tidak termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok tertentu yang memperoleh fasilitas tersebut.
Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Daftar barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN antara lain beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran. Pembalut tidak termasuk di dalamnya.
PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau aktivitas menstruasi. Pajak tersebut merupakan bagian dari ketentuan umum perpajakan atas barang konsumsi.
Meski demikian, pengenaan pajak terhadap produk menstruasi masih menjadi perhatian karena berkaitan dengan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi perempuan secara rutin.
Kebutuhan Dasar yang Perlu Diperhatikan
Menanggapi persoalan tersebut, Femi Fauziah Alamsyah, dosen Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Muhammadiyah Bandung, menilai kebutuhan produk menstruasi tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi harga dan pajak.
Menurutnya, menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dipilih, ditunda, atau dihentikan berdasarkan kondisi ekonomi seseorang. Karena itu, pembalut bukan sekadar barang konsumsi, melainkan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi.
Ia juga menilai produk menstruasi perlu dipandang sebagai kebutuhan dasar karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kebersihan, dan kenyamanan perempuan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Keterbatasan ekonomi dapat membuat sebagian perempuan harus memilih produk dengan harga lebih murah, membeli dalam jumlah terbatas, atau bahkan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.
“Jadi tidak seharusnya perempuan dipaksa untuk berkompromi dengan kesehatan dan kenyamanan tubuhnya hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Femi menjelaskan, pengenaan PPN pada pembalut memang tidak secara langsung menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sebab, PPN merupakan pajak konsumsi yang berlaku secara umum.
Namun, dampaknya bisa berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Perempuan dengan kemampuan ekonomi terbatas dapat merasakan beban yang lebih besar karena harus membeli produk menstruasi secara rutin.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi ketika menetapkan kebijakan perpajakan.
Femi berharap pemerintah dapat mengevaluasi pengenaan PPN terhadap produk menstruasi dan mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan pajak.
Selain kebijakan perpajakan, ia juga menilai akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau perlu diperhatikan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak di ruang publik.
