GUBERNUR Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyambut gembira pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI. Seperti diwartakan sejumlah media, KDM bahkan menyampaikan terima kasih atas lahirnya undang-undang tersebut.
Meski begitu, KDM mengaku belum membaca secara utuh isi undang-undang itu. Ia memilih mempelajarinya terlebih dahulu sebelum berbicara lebih jauh mengenai pelaksanaannya
Sejatinya, bukan cuma KDM yang perlu menyambut gembira pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Masyarakat pun perlu menyambut dengan perasaan serupa.
Perkembangan penting
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset patut dilihat sebagai perkembangan penting dalam agenda pemberantasan korupsi di Republik ini. Negara memperoleh instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
Namun, tentu saja, keberadaan instrumen legal tersebut tidak otomatis membuat praktik korupsi langsung berhenti seketika. Perampasan aset bekerja ketika kejahatan telah terjadi dan memenuhi persyaratan hukum.
Sementara itu, pencegahan korupsi seharusnya bekerja jauh sebelum penyimpangan menjadi perkara.
Karena itu, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mempunyai pekerjaan yang tidak kalah penting.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat 2026, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2025, menetapkan belanja daerah sekitar Rp29,83 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja barang dan jasa mencapai Rp7,12 triliun, sedangkan belanja modal sekitar Rp5,06 triliun.
Dengan demikian, terdapat lebih dari Rp12 triliun pada dua kelompok belanja yang berkaitan erat dengan aktivitas pengadaan dan pembangunan. Angka ini bukan berarti seluruhnya merupakan belanja pengadaan, tetapi cukup menggambarkan besarnya ruang transaksi yang harus dijaga integritasnya.
Sudah barang tentu pula, setiap kucuran rupiah yang dikeluarkan membutuhkan jejak pertanggungjawaban yang bisa diperiksa.
Lalu, mengapa sektor pengadaan perlu mendapat perhatian khusus?
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan gambaran yang tidak bisa dianggap enteng. Berdasarkan data penyidikan hingga 31 Desember 2025, sebanyak 446 dari total 1.782 perkara yang ditangani KPK sejak tahun 2004 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Proporsinya sekitar 25 persen.
Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menemukan bahwa risiko penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa teridentifikasi pada 99 persen pemerintah daerah. Angka ini perlu dibaca secara tepat. Bukan berarti 99 persen pemda terbukti melakukan korupsi, melainkan menunjukkan luasnya kerentanan tata kelola pengadaan yang terdeteksi melalui survei.
Bahkan, 53 persen responden internal mengakui adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini bukan sekadar persoalan beberapa oknum, melainkan sinyal adanya persoalan sistemik.
Menentukan proyek
Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terdapat persoalan yang dikenal sebagai principal-agent problem. Masyarakat tidak selalu memiliki informasi untuk mengetahui bagaimana pejabat menentukan proyek, memilih penyedia barang dan jasa, menyusun harga, atau mengawasi pekerjaan.
Ketimpangan informasi ini membuka peluang bagi pejabat atau pihak swasta untuk mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik. Masalahnya bukan semata-mata ada atau tidaknya orang jujur, melainkan apakah sistem membuat penyimpangan mudah dilakukan dan sulit diketahui. Itulah sebabnya, mengandalkan imbauan moral tanpa memperbaiki prosedur pengawasan tidak akan cukup.
Dalam konteks Jawa Barat, agenda pertama yang perlu diperkuat KDM adalah transparansi sektor pengadaan sejak tahap perencanaan. Pemprov Jabar sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen digital, seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), serta portal informasi keuangan dan aset BPKAD.
Namun, sistem tersebut perlu diintegrasikan agar masyarakat tidak hanya mengetahui proyek yang dikerjakan, tetapi juga alasan pembangunannya, nilai anggaran, identitas kontraktor, proses pemilihan penyedia, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi kontrak.
Informasi mengenai rencana umum pengadaan, proses tender, pemenang, nilai kontrak, perubahan pekerjaan, hingga realisasi pembayaran perlu terhubung dan mudah ditelusuri masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan tidak berhenti pada pengumuman tender atau daftar pemenang, tetapi mencakup seluruh perjalanan penggunaan uang publik.
Pemerintah juga perlu mengidentifikasi pola yang patut dicurigai, seperti paket yang sengaja dipecah agar menghindari tender, spesifikasi yang terlalu mengarah kepada penyedia barang dan jasa tertentu, atau penawaran dengan harga yang tidak wajar. Sistem elektronik penting, tetapi digitalisasi saja tidak menjamin integritas apabila data hanya menjadi formalitas administratif.
Hal berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah konflik kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, kedekatan personal, hubungan keluarga, jaringan politik, dan hubungan bisnis dapat mempengaruhi keputusan tanpa selalu terlihat sebagai pelanggaran yang kasatmata.
Karena itu, pejabat yang terlibat dalam perencanaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, serta pengawasan kontrak perlu memiliki kewajiban deklarasi konflik kepentingan. Jika memiliki hubungan dengan calon penyedia barang dan jasa, mereka harus mengungkapkannya dan tidak ikut mengambil keputusan terkait.
Pemeriksaan juga perlu menjangkau pemilik manfaat akhir perusahaan atau beneficial ownership, bukan berhenti pada nama badan usaha yang tercantum dalam dokumen tender. Tanpa langkah semacam ini, persaingan usaha yang tampak terbuka bisa saja hanya menjadi panggung bagi perusahaan-perusahaan yang sesungguhnya berada dalam kendali jaringan yang sama.
Agenda lain yang tidak kalah penting adalah memperkuat Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan internal jangan hanya sibuk memeriksa kelengkapan dokumen setelah anggaran dibelanjakan.
APIP perlu dilibatkan sejak tahap identifikasi risiko, terutama pada proyek bernilai besar, pekerjaan konstruksi, pengadaan berulang, dan program yang memiliki riwayat keterlambatan atau perubahan kontrak. Mereka juga membutuhkan keleluasaan profesional untuk memeriksa unit kerja mana pun tanpa tekanan dari pejabat yang sedang diawasi.
Hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti dengan tenggat yang jelas, sementara temuan berulang perlu menjadi dasar evaluasi pejabat penanggung jawab. Pengawasan yang efektif bukan yang paling banyak menghasilkan laporan, melainkan yang mampu mencegah kerugian sebelum uang publik terlanjur keluar.
Daftar prioritas
Pengelolaan aset daerah juga layak masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah provinsi memiliki tanah, gedung, kendaraan, fasilitas umum, dan berbagai bentuk kekayaan daerah lainnya. Persoalannya bukan hanya bagaimana aset itu dicatat, tetapi juga apakah keberadaannya jelas, pemanfaatannya produktif, dan penguasaannya tidak menguntungkan pihak tertentu.
Inventarisasi aset yang terintegrasi dengan data pertanahan, pemeriksaan aset yang dikuasai pihak ketiga, serta publikasi pemanfaatan dan kerja sama aset merupakan langkah konkret. Aset yang menganggur, disewakan tanpa mekanisme transparan, atau tidak jelas status penguasaannya dapat menjadi sumber kebocoran yang berlangsung bertahun-tahun.
Pencegahan korupsi tidak cukup mengawasi uang yang keluar dari kas daerah. Kekayaan yang sudah dimiliki daerah juga harus dijaga.
KPK sebenarnya telah menyediakan kerangka kerja yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yang merupakan pengembangan dari instrumen MCSP sebelumnya.
Dalam pedoman 2026, MCSP menggunakan pendekatan berbasis risiko dan mencakup tujuh area strategis, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan APIP.
Itu artinya KDM tidak perlu memulai dari nol atau merancang program antikorupsi yang baru. Yang lebih penting adalah menerjemahkan indikator tersebut menjadi target kerja yang terukur. Misalnya, berapa banyak rekomendasi hasil pemeriksaan yang diselesaikan, berapa kontrak yang diawasi berbasis risiko, berapa aset yang berhasil ditertibkan, dan berapa lama tindak lanjut pengaduan masyarakat diselesaikan.
KDM dikenal memiliki gaya komunikasi langsung, berani mengambil keputusan, dan gemar menunjukkan hasil pekerjaan pemerintah kepada masyarakat.
Modal komunikasi seperti itu bisa menjadi kekuatan apabila disertai keterbukaan yang sama dalam urusan anggaran dan pengadaan. KDM memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan informasi pengadaan dan aset ke dalam sebuah dasbor publik yang mudah diakses, diperbarui secara berkala, dan memungkinkan masyarakat mengikuti perjalanan uang daerah sejak perencanaan hingga hasil pekerjaan.

Kesempatan penyimpangan
Pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak orang yang ditangkap atau berapa besar aset yang berhasil dirampas. Ukuran lainnya adalah seberapa kecil kesempatan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang merupakan langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi. Regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memungkinkan pemulihan aset hasil kejahatan dan kerugian negara.
Namun, instrumen hukum tersebut tidak serta-merta dapat langsung diterapkan. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya badan pengelola serta badan pengawas aset. Sementara itu, Pasal 72 membatasi penerapannya pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Artinya, masih ada proses yang harus dilalui sebelum instrumen hukum tersebut bekerja. Sementara itu, APBD Jawa Barat terus berjalan dan setiap hari menghadirkan keputusan tentang uang, proyek, pengadaan, serta aset milik masyarakat. (*)