Dari masa ke masa publik di kota Bandung merasa jengkel dan terganggu dengan jenis pekerjaan atau proyek yang terkait dengan utilitas kota. Ada anekdot dikalangan warga bahwa istri pejabat sering kehilangan cincin di trotoar oleh karena itu terjadi terus gali menggali yang amat menyebalkan.
Hari ini bertepatan dengan hari pekerja nasional yang setiap tahun diperingati pada 20 Februari. Spirit hari pekerja juga perlu menyentuh hakikat pekerjaan umum yang pada masa kini mestinya bisa dikerjakan lebih teratur dan mesti profesional.
Gali menggali tanah, kabel yang semrawut, selokan yang rusak, trotoar yang amburadul, tiang listrik dan telekomunkasi yang asal-asalan, pohon yang tidak dipangkas, semua itu masih terjadi di Bandung. Tidak jarang proyek tersebut dikerjakan tanpa perencanaan yang bagus sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan publik.
Memutuskan Lingkaran Setan
Menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, persoalan proyek utilitas kota Bandung perlu segera dituntaskan. Teruatama proyek-proyek yang terkait yang berpengaruh kapada infrastruktur publik, tempat perdagangan, destinasi wisata dan infrastruktur transportasi.
Tidak jarang pengerjaan proyek utilitas dikerjakan oleh pekerja yang kurang professional karena bersifat padat karya pekerjaan umum. Proyek galian tanah untuk penataan kabel bawah tanah (ducting) di Kota Bandung sering menuai keluhan warga karena menyebabkan kemacetan parah, kerusakan jalan, dan minim rambu keselamatan. Bekas galian sering tidak dirapikan kembali, memicu kecelakaan, serta adanya indikasi pencurian kabel utilitas yang merusak infrastruktur.
Infrastruktur publik semakin berpotensi menimbulkan petaka yang sewaktu-waktu bisa mengancam jiwa dan mengganggu kesehatan. Kasus orang yang terjerat kabel utilitas, terperosok parit trotoar, papan reklame roboh, jembatan penyeberangan yang rapuh dan tidak ergonomik, tempat parkir yang penuh polusi, dan masih banyak lagi ancaman di tempat publik, menimbulkan gugatan masyarakat terhadap kinerja dan fungsi instansi kekerjaan umum dan penataan ruang kota.
Kompleksitas masalah diatas telah menjadi vicious circle alias lingkaran setan yang sulit diatasi. Semua pihak terkait memiliki alibi dan saling menyalahkan. Kondisinya semakin rumit dan terus berputar dalam lingkaran setan karena peraturan hanya menjadi pajangan saja.
Lingkaran setan tata ruang menyebabkan petaka terus mengintip utilitas yang merupakan fasilitas untuk kepentingan umum seperti listrik, telekomunikasi, informasi, air, migas dan bahan bakar lain, sanitasi dan sebagainya. Utilitas didukung oleh bangunan dan jaringan utilitas agar bisa berfungsi secara baik dan optimal. Sebagai bagian dari kegiatan pembangunan, berbagai jenis bangunan dan jaringan utilitas banyak dibuat oleh pemerintah maupun swasta, baik di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.
Seringkali pembangunan bangunan dan jaringan utilitas yang berada di lahan yang menjadi bagian dari ruang publik, misalnya jalan raya maupun trotoar sering mengabaikan faktor keselamatan. Apalagi dalam proses pengerjaan maupun pemeliharaan sering kali asal-asalan. Cuaca ekstrim semakin memperburuk keadaan. Baik di musim hujan maupun kemarau infrastruktur publik terus dibayang-bayangi oleh bahaya yang selalu mengintip. Musim hujan dan cuaca ekstrim, bahkan saat kekeringan selalu berimplikasi serius terhadap infrastruktur publik. Infrastruktur publik seperti gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, bangunan bawah tanah dan lain-lain bisa terkena petaka akibat tidak adanya pengawasan dan tindakan yang berarti dari dinas tata kota.
Baca Juga: Berkat Teknologi Retort Industri Makanan Kian Berkembang
Proyek Padat Karya Tidak Boleh Asal-asalan
Pada saat ini masyarakat membutuhkan proyek padat karya di segala bidang, khususnya infrastruktur. Padat karya mesti dilaksanakan secara akuntabel dan tidak asal-asalan. Padat karya kementerian, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu ditambah untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja.
Anggaran perlu dialihkan untuk program padat karya. Salah satunya, melalui program padat karya tunai atau cash for work yang dipercayakan kepada Kementerian PU dan PKP. Tahun lalu melalui Kementerian PUPR, pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran PKT sebesar 11,3 triliun rupiah, dengan target penyerapan tenaga kerja di 34 provinsi.
Kegiatan padat karya melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan sekaligus pemelihara infrastruktur terbangun. Tujuannya, tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap sarana prasarana terbangun, tetapi juga membantu masyarakat dari kesulitan ekonomi.
Salah satu sasaran padat karya yang cukup signifikan adalah sektor pengairan dan aspek mekanisasinya. Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang biasa dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU bersama masyarakat.
Apalagi pada saat ini kualitas infrastruktur irigasi masih banyak yang buruk. Perlu perbaikan saluran irigasi tersier, dari saluran alam (tanah) menjadi saluran dengan pasangan batu atau lining yang dikerjakan dengan cara padat karya. (*)