Meluasnya peristiwa kebencanaan seolah sebagai kado tersedih yang diterima bagi negeri kita. Di NTT terjadi gempa bumi hingga memberikan trauma panjang bagi masyarakat di sekitar, korban dari bencana ini jumlahnya semakin bertambah hingga banyak empati berdatangan.
Di Kalimantan tak kalah traumanya, berhektar-hektar luasnya terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Terbakarnya kawasan hutan dan lahan meski ditengarai karena el nino, namun faktor manusia pula yang menjadi sorotan. Korbannya pun bukan hal remeh melainkan mayoritas penduduknya mengalami ISPA.
Situasinya semakin kritis dan naas berakibat pada aktivitas masyarakat yang mandek dan statis, tidak dapat berbuat apa-apa selain menunggu kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan problematika yang menahun ini.
Berdasarkan data BNPB menyebutkan bahwa dari 1.532 bencana memberi dampak kepada 3.8 juta masyarakat. Rentetan bencana di bulan Agustus tahun 2026 ini mengingatkan kita bahwa mitigasi kebencanaan memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, demi terwujudnya langkah mengantisipasi kebencanaan.
Sebab langkah mengantisipasi kebencanaan ini untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu mencegah ketika bencana mengguncang. Oleh karena itu, kita wajib menyoroti hal ini secara mendalam.
Sebab kebencanaan yang sering terjadi perlu mendapatkan perhatian paling serius. Selain dari program yang sudah ada di BNPB, tentunya diperlukan pendidikan mitigasi kebencanaan yang tertib dan dipahami oleh masyarakat.
Bencana di Indonesia sudah tidak bisa dianggap sebagai rutinitas tahunan, melainkan kewaspadaan yang wajib diberi label secara tanggap dan cepat. Situasi bencana memang tidak mudah tetapi pencegahan yang serius itu perlu disiapkan secara aktif dan koordinatif. Upayanya agar masyarakat mengerti bahwa bencana bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan diperlukan kesiapsiagaan yang semestinya.
Berkaca ke Jepang
Apakah kita bisa menyesuaikan diri dengan peristiwa kebencanaan? Kita sudah tahu bahwa Jepang adalah negara yang sudah memastikan menjadi negara yang selalu melindungi warganya ketika bencana terjadi.
Ibaratnya belajar dari Jepang sebenarnya perkara mudah, belajar dari cara mengatasi bencana di wilayah-wilayah dan cara mengatasi pasca bencana secara holistik dan beraturan.
Jepang bukan sekadar negara yang siap tanggap terhadap bencana, lebih dari itu. Membekali masyarakatnya dengan segenap keilmuan kebencanaan sejak dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
Masyarakatnya pun mau belajar dan siap menerima himbauan dan informasi menyeluruh dari pemerintah daerah hingga pusat. Artinya Jepang bukan negara yang baru kemarin sore menggagas dan berinovasi atas kebencanaan yang kerap menimpanya.
Alhasil, Jepang berpredikat sukses sebagai negara yang melindungi masyarakatnya dengan sigap dan cepat. Tak ada lagi kata bencana gagal diatasi oleh Jepang. Mewaspadai hal itu, Indonesia bisa belajar dengan serius.
Berkaca dari setiap peristiwa kebencanaan di Indonesia, Jepanglah yang dapat diprioritaskan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Sesungguhnya kita tidak kekurangan ahli di bidang kebencanaan. Ahli-ahli tersebut dapat mempelajari program yang dicanangkan Jepang untuk warganya.
Dari setiap program itu kemudian diarahkan diduplikasi dan diimplementasikan di Indonesia. Mulai dari pra bencana, persiapan saat terjadi bencana, hingga penanganan pasca bencana.
Bukankah Indonesia mampu menggelontorkan dana besar untuk bencana? Maka dana prioritas atas penanggulangan bencana ini merupakan pengharapan dari masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, kita meyakini pemerintah mampu memaksimalkan peristiwa kebencanaan ditangani lebih spesifik dan komprehensif.
Hakikatnya kita berkebangsaan tentu tidak bisa dipisahkan dari peranan masing-masing dan berkolaborasi untuk menyelesaikan tragedi bencana yang tak kunjung selesai dan tuntas.
Faktanya, menyisakan pertanyaan, setiap terjadi bencana di Indonesia, apakah pemerintah sudah menganggarkan dana yang besar dan tepat sasaran? Mengingat dana yang disalurkan terkadang masih berputar-putar di lingkaran yang tak menentu keputusannya, kebijakan birokrasi mengalahkan dana darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
Refleksi Sampai Aksi
Tidak ada salahnya, saran sederhana, ambillah langkah dari setiap peristiwa dengan merefleksi. Peristiwa demi peristiwa seolah terjadi sebagai teguran dan kewaspadaan.
Pencegahan lebih baik dari sekadar mengusulkan program baru di tengah bencana yan berlangsung. Kebutuhan masyarakat terganggu. Bantuan yang belum optimal akibat dari infrastruktur yang rusak.
Langkah sederhananya, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga, LSM dan organisasi nirlaba lainnya yang menginisiasi pembentukan percepatan dan terpadu.
Kondisinya tidak boleh instan, melainkan kolaborasi yang dibentuk ad hoc. Upayanya menangani dengan mencegah. Teknologi wajib mendampingi agar setiap masyarakat tahu bahwa bencana terjadi namun masyarakat sudah mendapatkan sinyal dari gawainya.
Refleksi sampai beraksi kembali. Pertanyaan dalam refleksi ini di antaranya, jika kebencanaan ini diwaspadai, bagaimana langkah konkritnya? Benarkah dapat diberi sinyal kebencanaan di setiap gawai masing-masing.
Melalui kolaborasi dengan komdigi, setiap nomor seluler yang terdaftar dan digunakan oleh masyarakat, maka setiap kali muncul bencana akan memberi sinyal langsung kepada masyarakat, menyesuaikan alamat lengkap dan domisili masyarakat.
Sejauh ini, program pemerintah mengatasi karhutla dari memproduksi tepung dari singkong bukan solusi jangka panjang. Sementara kebencanaan selalu hadir di bumi Indonesia tidak hanya di bulan tertentu.
Maka dari itu, kelebihan dari gagasan nomor seluler sebenarnya sudah diterapkan di negara-negara maju. Sejak itu, pemerintah bisa menyiapkan diri. Betulkah kesempatan memperbaiki kualitas layanan kebencanaan akan mengiringi pencegahannya.
Masyarakat Indonesia mengidamkan kepada pemerintah untuk mau belajar dari negara yang sudah mengatasi kebencanaan secara berkala dan memudahkan masyarakat bersiap-siap ketika bencana datang.
Alternatifnya sekarang, pemerintah bisa menggerakkan semuanya, mulai dari hal sederhana hingga memutuskan agar bencana di tahun-tahun mendatang tak akan ada lagi. Terutama, jika bencana hadir pun sudah tentu masyarakat mengantisipasinya.
Singkatnya, kita tidak ingin durasi kemerdekaan ternodai oleh peristiwa bencana. Kita tidak siap menerima kenyataan kalau bencana di bulan kemerdekaan cukup memprihatinkan. Langkah kecil agar ketika bencana datang, namun masyarakat merasa tenang.
Ketersediaan wawasan kebencanaan juga dapat dibuat oleh masyarakat pendidik dan dihimbau untuk digunakan menyeluruh. Peranan komunitas yang berfokus kebencanaan dapat membantu mewujudkan refleksi sampai aksinya.
Merdeka dari kebencanaan adalah kado terindah, semoga di tahun mendatang terealisasi paling cepat di awal Januari. Kelak kita akan berkata kepada penerus bangsa, tongkat estafet menangani kebencanaan akan diambil alih oleh generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha.
Usaha dari refleksi memitigasi bencana tidak dapat dihindari dan wajib diagendakan serta dibekali pelbagai informasi. Dengan menganut dua iklim pun warga Indonesia cepat memeroleh hasil tanpa tahu bahwa hasil belajar mitigasi pun sebagai belajar yang menyenangkan dan menggerakkan masyarakat mencintai diri sendiri dan tidak berkegiatan ilegal.
Gerakan masyarakat peduli Aceh, NTT, dan Kalimantan dapat dimaknai bahwa kebencanaan di era kemerdekaan dapat diartikan sebagai teguran dan ada hikmahnya. (*)