Mari kita bayangkan fenomena ini. Dua ibu rumah tangga sedang pergi berbelanja pada hari dan waktu yang sama. Satu sisi, seorang ibu berbelanja di sebuah pasar tradisional. Sang ibu menghela napas panjang menatap sisa kembaliannya, uang seratus ribu rupiah yang ia bawa sudah hampir habis, tapi ketika melihat isi tas belanjanya, tas tersebut bahkan belum setengah penuh. Cabai, bawang, semua bumbu pokok naik, telur ikut naik, hingga minyak goreng pun belum turun dari beberapa pekan lalu.
Ia pun mencoba menggeser-geser barang belanjaannya, menimbang barang mana yang bisa ditunda untuk dibeli. Lalu di sisi lain, di sebuah supermarket yang serba ada, seorang ibu lain mengernyitkan dahi menatap kemasan cemilan favoritnya. “Kok terasa lebih kecil ya?” Harganya memang tidak berubah, tapi isinya sudah dikurangi diam-diam. Namun ia tetap menambahkan cemilan tersebut pada keranjang belanjanya tanpa terlalu pusing dan melanjutkan belanja. Inflasi yang dibalut oleh “gula”, harga yang tetap di tengah kenaikan harga, namun diam-diam terjadi pemangkasan.
Keduanya menghadapi permasalahan yang sama, inflasi. Inflasi pada angka yang sama, angka dua hingga tiga persen yang disebut masih dalam batas target pemerintah. Tapi dari situ, pengalaman keduanya berbeda jauh. Dari pengalaman tersebut, nampak bahwa inflasi bukan sekadar masalah ekonomi tapi merupakan masalah keadilan sosial, karena beban angka yang sama bisa terasa dua hingga tiga kali lebih berat bagi mereka yang hampir seluruh penghasilannya habis hanya untuk makan. Hal ini yang seringkali luput dari perhatian ketika kita hanya membaca angka, tanpa tahu cerita dibaliknya.
Jadi Apa Sebenarnya Inflasi dan Mengapa Bisa Terasa Beda bagi Setiap Orang?
Sederhananya, inflasi adalah kondisi dimana harga-harga secara umum naik dari waktu ke waktu, sehingga nilai sebenarnya dari uang yang kita pegang perlahan menurun. Kalau bulan lalu uang lima puluh ribu rupiah cukup untuk membeli stok cabai untuk seminggu, bulan ini mungkin hanya cukup untuk beberapa hari saja. Nominal uangnya mungkin masih sama, tapi daya belinya mengurang. Itulah inflasi dalam kehidupan nyata. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis tahun 2025, inflasi umum di Indonesia sepanjang 2024 tercatat sebesar 1,57%, lebih rendah dari tahun sebelumnya dan masih berada dalam rentang target inflasi 2,5± yang ditetapkan oleh pemerintah, angka yang secara resmi memang masih dalam batas “terkendali” yang secara teknis aman.
Tapi bagi sebagian orang, “aman” itu tidak terasa aman. Kondisi ini disebut regressive inflation, situasi dimana walaupun angka inflasi sama, namun proporsi beban nyatanya lebih besar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kelompok pendapatan bawah jauh lebih sensitif terhadap guncangan harga dibandingkan kelompok atas. Hal ini disebabkan kelompok dengan pendapatan atas memiliki kebutuhan yang lebih beragam, sedangkan kelompok pendapatan bawah bahkan kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sederhananya, inflasi bagi orang kaya mungkin hanya berarti mengurangi rencana rekreasi, sedangkan bagi orang miskin, inflasi bisa berarti mengurangi makan menjadi satu kali dalam sehari.
Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, rumah tangga pada kelompok pengeluaran terendah mengalokasikan sekitar 60 hingga 70 persen dari total pengeluaran hanya untuk kebutuhan makanan. Sementara itu rumah tangga pada kelompok pengeluaran tertinggi hanya menggunakan sekitar 30 hingga 40 persen untuk memenuhi jenis kebutuhan yang sama. Ini artinya dengan angka inflasi yang sama, dampaknya bisa dirasakan berkali lipat lebih berat bagi yang sudah susah. Orang dengan pendapatan lebih masih mempunyai tabungan atau aset sebagai bantalan, sementara keluarga miskin seringkali tidak punya cadangan sama sekali. Oleh karena itu, ketika harga naik, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain memotong kebutuhan yang paling mendasar.
Pasar Tradisional vs. Supermarket
Perbedaan juga semakin dirasakan ketika kita melihat dimana masing-masing kelompok berbelanja. Masyarakat kelas bawah cenderung berbelanja di pasar tradisional. Di pasar tradisional, harga langsung terbentuk dari ujung rantai distribusi, begitu harga cabai dari petani naik, atau ongkos pengiriman melonjak, kenaikan langsung terpantul ke harga di lapak pasar. Pedagang di pasar tradisional tidak mempunyai “privilege” untuk menunggu atau bernegosiasi, sehingga mereka mau tidak mau harus mengikuti harga pasokan yang datang atau risiko barang tidak akan laku.
Sedangkan di supermarket, sistemnya berbeda. Supermarket sudah memiliki kontrak jangka panjang dengan pemasok, gudang stok terencana, dan punya kemampuan menegosiasikan harga. Ketika biaya produksi naik, supermarket punya pilihan seperti mempertahankan harga namun dengan memperkecil kemasan. Konsumen mungkin menyadari kemasan yang mengecil, tapi kebanyakan tidak terlalu memusingkan hal tersebut karena mereka masih mempunyai opsi seperti pindah ke merek lain, mengurangi pembelian atau bahkan berpindah ke kategori lain. Fleksibilitas seperti ini adalah hak istimewa yang tidak dimiliki oleh konsumen dengan pendapatan rendah.
Inilah yang membuat inflasi menjadi tidak adil secara struktural. Masyarakat yang paling susah ekonominya terpaksa berbelanja di tempat yang paling rentan terhadap kenaikan harga, sementara mereka yang lebih mampu, berbelanja di tempat yang punya banyak cara untuk meredam dampak inflasi.
Pemerintah Bergerak: Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah sebenarnya sudah melakukan gerakan melalui berbagai program untuk melindungi daya beli masyarakat bawah seperti dengan bantuan pangan dan subsidi. Tapi adanya gerakan tersebut tidak otomatis berarti tepat sasaran. Faktanya, anggaran subsidi pangan Indonesia tergolong besar, namun efektivitasnya masih menjadi tanda tanya. Salah satu masalah yang terus berulang adalah akurasi data penerima bantuan. Masih ada keluarga yang berhak menerima tapi tidak terdaftar, sementara ada pula yang sudah tidak lagi masuk kategori miskin tapi masih menerima bantuan. Akibatnya, bantuan yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru menjadi tidak tepat sasaran.
KPU RI menyebutkan pemerintah akhirnya menargetkan program subsidi tepat menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025. Program ini hadir dengan tujuan utama yaitu memastikan subsidi benar-benar diterima yang berhak, memperbaiki akurasi data penerima, hingga mencegah kebocoran anggaran negara. Subsidi sembako menjadi salah satu program bantuan yang masuk pada skema subsidi tepat ini. Melalui program subsidi tepat, sistem penerimaan bantuan dibuat dengan menerapkan integrasi data NIK, digitalisasi penyaluran, survei dan update DTKS, pelibatan Pemda dan RT/RW, serta dengan pengawasan berlapis. Dengan ini, pemerintah sudah berupaya dalam menanggulangi masalah subsidi yang tidak tepat sebelumnya. Langkah ini perlu disambut dengan kesadaran dari kita juga. (*)
