WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, ikut menyoroti fenomena downgrade lifestyle atau penurunan gaya hidup yang mulai dirasakan masyarakat akibat meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari, seraya berharap kondisi tersebut tidak sampai meluas dan terjadi di Kota Bandung.
"Downgrade lifestyle sebenarnya merupakan upaya seseorang yang sebelumnya mampu menikmati kategori affordable luxury, kemudian beralih ke pola hidup lebih hemat atau frugal life," kata Farhan, Kamis (5/11/2026), seperti dilaporkan koran-gala.id.
Apa yang dinyatakan Farhan tersebut menarik untuk dicermati. Pasalnya, persoalan ini ujungnya memang tak sekadar menyangkut perubahan gaya hidup atau pilihan seseorang untuk berhemat. Ada pula persoalan daya beli dan kemampuan rumah tangga dalam mempertahankan kualitas hidup di tengah biaya yang terus meningkat.
Sebagai kota yang dikenal dengan kafe, pusat perbelanjaan, kuliner, fesyen, dan pariwisatanya, Kota Bandung memang selalu tampak hidup. Orang Batawi bilang, “Bandung kagak ada matinye.”
Namun, di balik ramainya kawasan komersial dan antrean di tempat makan, toh ada keluarga yang kini mulai berhitung lebih cermat. Para kepala keluarga itu masih bekerja, juga tetap berbelanja, bahkan sesekali masih bisa nongkrong. Namun, ruang untuk menabung, berlibur, atau sekadar menikmati hasil jerih payah mungkin semakin terbatas.
Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang terlihat ramai di Bandung belum tentu mencerminkan kondisi keuangan seluruh rumah tangga di kota ini yang -- kata remaja zaman kiwari -- fine-fine saja.
Masalahnya, mungkin, penurunan kualitas hidup ini tidak selalu kentara seperti kemiskinan. Seseorang barangkali masih memiliki pekerjaan, masih ngagigiwing telepon pintar, turun-unggah kendaraan, dan punya tempat tinggal. Dari luar, kehidupannya tampak baik-baik saja.
Namun, sebagian besar penghasilannya habis untuk pengeluaran rutin. Dana darurat sulit bertambah. Cicilan harus dibayar tepat waktu, serta pengeluaran tak terduga bisa langsung mengganggu keuangan keluarga.
Situasi semacam itu, jelas, bertalian dengan kerentanan finansial. Seseorang mungkin belum masuk kategori miskin, tetapi tidak memiliki cukup bantalan ekonomi untuk menghadapi guncangan.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran penduduk Kota Bandung pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,59 juta per kapita per bulan.
Angka tersebut turun 1,59 persen dibandingkan tahun 2024 yang sekitar Rp2,64 juta. Pengeluaran untuk makanan tercatat sekitar Rp1 juta, sedangkan kebutuhan bukan makanan mencapai Rp1,59 juta.
Angka rata-rata ini memang tidak bisa langsung dianggap sebagai gambaran kondisi kelas menengah di kota berjuluk Kota Kembang ini, apalagi disamakan dengan pendapatan. Namun, penurunan pengeluaran tersebut menarik dibaca bersama fenomena downgrade lifestyle. Apakah rumah tangga di Bandung semakin efisien mengelola uang, atau sebagian mulai mengerem konsumsi karena ruang keuangannya menyempit?
Data BPS yang ditampilkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat rasio Gini Kota Bandung sebesar 0,420 pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan distribusi pengeluaran yang masih timpang.
Artinya, pengalaman ekonomi warga tidak bisa dipahami dari satu angka rata-rata. Di satu sisi, ada kelompok yang tetap mampu membeli rumah, berinvestasi, maupun berwisata. Di sisi lain, ada keluarga yang harus berhitung sebelum memutuskan membeli kebutuhan bulanan. Mereka hidup di kota yang sama, tetapi kemampuan mereka menikmati kehidupan berbeda.
Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Kota Bandung tercatat 3,78 persen, turun menjadi 3,67 persen pada 2026 menurut data statistik Jawa Barat. Ini perkembangan positif dan tentu patut diapresiasi.
Namun, garis kemiskinan bukan garis pemisah antara hidup nyaman dan hidup rentan. Rumah tangga yang penghasilannya berada sedikit di atas batas kemiskinan tidak otomatis memiliki tabungan, rumah sendiri, atau jaminan ketika kehilangan pekerjaan.
Begitu pula keluarga kelas menengah yang masih mampu memenuhi kebutuhan rutin, tetapi bisa terguncang ketika ada anggota keluarga sakit, kontrak kerja berakhir, atau biaya pendidikan meningkat. Artinya, tidak miskin bukan berarti aman secara ekonomi.
Upah minimum kota (UMK) Bandung tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4.737.678 per bulan. Angka ini merupakan batas upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dan bukan gambaran penghasilan seluruh pekerja atau standar pasti kecukupan hidup sebuah keluarga.
Namun, angka tersebut dapat menjadi titik awal untuk mengajukan pertanyaan ihwal seberapa jauh penghasilan pekerja mampu mengejar kebutuhan hidup di Kota Bandung. Terlebih, satu sumber penghasilan sering kali harus menopang lebih dari satu orang.
Kita bisa bayangkan, ada biaya rutin kontrakan atau cicilan rumah, ongkos perjalanan, biaya makan, sekolah anak, listrik, internet, hingga kebutuhan orang tua. Di atas kertas, gaji mungkin terlihat cukup. Dalam praktiknya, bagi sebagian orang tanggal kolot kerap kadang datang lebih cepat daripada tanggal gajian.
Bandung tampaknya memiliki persoalan perkotaan yang membuat pengeluaran rumah tangga saling mempengaruhi. Pilihan tempat tinggal yang lebih terjangkau belum tentu dekat dengan tempat kerja. Jarak yang lebih jauh dapat berarti tambahan ongkos transportasi dan waktu perjalanan yang lebih panjang.
Kemacetan yang merundung Bandung bukan hanya menghabiskan bahan bakar, tetapi juga waktu produktif dan energi. Sementara itu, rumah yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi biasanya menuntut biaya hunian yang lebih tinggi.
Warga akhirnya berhadapan dengan pilihan yang sama-sama tidak ringan, yakni membayar lebih mahal untuk tinggal dekat tempat kerja atau menghemat biaya rumah dengan menanggung ongkos perjalanan lebih besar.
Pernyataan Walikota Bandung Muhammad Farhan tentang tiga langkah menjaga daya beli warga -- dengan mendukung pembangunan tiga juta rumah, memastikan kelancaran pasokan pangan, serta membuka peluang kerja dan usaha -- tentu memiliki relevansi.
Namun, ketiga langkah itu perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang hasilnya bisa dirasakan rumah tangga di kota ini. Pasokan beras yang terjaga membantu mengendalikan pengeluaran. Rumah yang terjangkau mengurangi beban jangka panjang. Lapangan kerja memberi sumber pendapatan.
Akan tetapi, kualitas pekerjaan, besaran upah, kepastian penghasilan, dan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi kerja juga menentukan apakah warga Bandung benar-benar melakoni kehidupan yang lebih baik.
Bandung tentu saja tidak cukup hanya menjaga agar warganya tetap bisa balanja. Kota ini perlu memastikan penduduknya mempunyai kemampuan menyisihkan sebagian penghasilan mereka.
Dalam ekonomi rumah tangga, tabungan bukan sekadar sisa uang setelah semua kebutuhan dibayar. Tabungan merupakan bantalan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana.
Tanpa cadangan keuangan, kehilangan pekerjaan, kerusakan kendaraan, biaya sekolah, atau kebutuhan kesehatan bisa berubah menjadi petaka besar.
Kemampuan menabung juga menentukan apakah sebuah keluarga bisa merencanakan masa depan, bukan hanya sibuk menyelesaikan urusan tagihan bulan berjalan.
Fenomena downgrade lifestyle, seperti yang disoroti Wali Kota Bandung seharusnya tidak buru-buru dipandang sebagai perubahan selera masyarakat Bandung.
Bisa jadi sebagian warga memang memilih hidup lebih sederhana. Dan itu keputusan pribadi yang patut dihargai. Namun, jika penghematan dilakukan karena penghasilan semakin sulit mengejar biaya hidup di kota ini, persoalannya sudah berbeda.
Pengakuan Wali Kota Bandung, sebagaimana dikutip koran-gala.id, bahwa pertumbuhan ekonomi Bandung belum merata dan ketimpangan masih tinggi justru menjadi bagian penting dari persoalan yang harus diselesaikan.
Bandung sama sekali tidak pernah kekurangan kafe, tempat wisata, pusat belanja, atau restoran-restoran baru tempat memanjakan lidah dan perut.
Yang perlu dipastikan adalah apakah segala fasilitas yang tersedia di kota ini juga memperbesar ruang hidup segenap warganya. Jangan sampai Bandung semakin gemerlap sebagai kota tujuan pelesiran, sementara sebagian penduduknya diam-diam malah sibuk menurunkan standar kehidupan mereka agar tetap bisa survive di kota ini.
Kita selalu berharap Kota Bandung bisa membuat warganya naik kelas, dan bukan mengajari agar mereka kian pintar turun kelas. (*)