Malam yang dingin untuk wilayah Cibiru, dan sekitarnya. Saat asyik menggambar bersama Kakang, anak ketiga (5 tahun), sembari mendengarkan cerita Aa Akil, anak kedua (11 tahun), tentang karnaval Agustusan di Babakan Dangdeur.
Tiba-tiba istri berkata, “Bah, kostum karnaval tadi jangan dibuang, ya!”
“Kunaon, Mbu?”
“Itu buat atribut di sekolah. Besok tidak belajar, tapi ikut memeriahkan HUT RI ke-81. Jadi kostum karnaval adat Papua dibawa, ya, A.”
Tanpa diduga, bocah kecil itu justru balik bertanya, “Bah, kalau umbul-umbul, rawis-rawisan di setiap gang, jalan raya, sama jadi sampah, ya?”
“Muhun!” jawabku singkat.
Pertanyaan sederhana itu membuat pikiraan terus memuter di kepala. Benarkah setiap perayaan selalu berujung pada sampah. Jangan-jangan kita memang belum selesai memahami arti perayaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Meriah, Megah, tetapi Menyisakan Masalah
Bagi masyarakat di kawasan Bandung Timur, seperti Cicalengka dan Nagreg, perayaan HUT RI bisa dibilang sebagai lebaran kedua. Orang-orang yang merantau sengaja mudik hanya untuk memeriahkan acara rutin yang digelar setiap tahunan. Arak-arakan, karnaval menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu, ya bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan bentuk cinta kasih kepada negeri yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.
Wilayah Bandung Timur memang terkenal akan kreativitas masyarakatnya. Tidak heran bila saat karnaval berlangsung, berbagai properti dibuat secara megah, mulai dari kendaraan hias berbentuk alat utama sistem persenjataan (Alutsista), seperti tank, pesawat, dan kapal tempur, hingga bentuk lain menyerupai naga, dan tokoh-tokoh tertentu.
Kemeriahan ini tidak hanya digelar di tingkat desa, tetapi bisa melibatkan masyarakat hingga tingkat RT. Rela merogoh kocek sendiri untuk membuat berbagai properti khas 17-an secara berkelompok. Pada karnaval di Nagreg, Selasa (18 Agustus 2026), misalnya, kemeriahan dan kemegahan arak-arakan terlihat jelas. Antusiasme warga yang tumpah ruah, turun ke jalan, bahkan menyebabkan antrean kendaraan hingga belasan kilometer.
Sayangnya, di balik kemeriahan dan kemegahan itu, karnaval HUT RI di kawasan Bandung Timur menyisakan persoalan sampah yang terus berulang setiap tahunnya. Irfan, salah seorang tokoh pemuda Cicalengka menyebut, pola ini selalu sama setiap kali arak-arakan digelar. "Setiap kami melihat arak-arakan, penyakitnya selalu sama. Menyisakan sampah," ungkapnya.
Beragam residu berserakan setelah acara selesai, termasuk cairan bekas karbit yang dibuang begitu saja di tengah jalan. Sisa cairan itu membuat permukaan jalan berubah warna menjadi putih. Parahnya, berbagai properti kendaraan hias kerap ditinggalkan di pinggir jalan. Tank, pesawat, hingga kapal tempur buatan tangan berukuran besar teronggok begitu saja di sudut-sudut jalan dan akhirnya menjadi sampah yang harus dibereskan oleh pemilik rumah di sekitar lokasi.
Padahal, kebiasaan itu semestinya mulai dipikirkan oleh penyelenggara dan pemerintah setempat. Salah satu solusinya dengan membuat aturan agar seluruh properti karnaval dibawa kembali ke kampung masing-masing setelah acara selesai atau menyediakan layanan pengangkutan sampah khusus. (Ayojelajah, Rabu 19 Agu 2026, 13:06 WIB)
Ingat, setelah bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, karnaval digelar, dan pesta rakyat usai, ada satu pekerjaan yang hampir selalu datang belakangan untuk membersihkan sisa-sisa kegembiraan.
Plastik bekas makanan, gelas sekali pakai, botol minuman, kantong plastik, kertas, hingga atribut dekorasi sering tertinggal begitu saja. Tempat sampah pasti tersedia. Petugas kebersihan sudah disiapkan dan terjaga. Tetapi tetap saja, ada tangan-tangan yang meninggalkan sampah setelah pesta selesai.
Dalam suasana itu kemerdekaan memunculkan satu pertanyaan, apakah kita benar-benar merdeka bila masih merasa bebas membuang sampah sembarangan.
Bandung, Jakarta Darurat Sampah
Sungguh persoalan itu terasa semakin akut bila melihat darurat sampah di Bandung. Betapak tidak, data Pemerintah Kota Bandung menunjukkan, timbulan sampah Kota Bandung pada 2024 mencapai sekitar 1.496,3 ton per hari. Sampah makanan menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi 44,52 persen.
Pada tahun itu, TPA Sarimukti yang melayani Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat telah berada dalam kondisi melebihi kapasitas rencana. Pengiriman sampah ke kawasan ini terus meningkat, hingga sekitar 4.000 ton per hari, dengan Kota Bandung menjadi penyumbang terbesar sekitar 2.500 ton per hari.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan Kota Bandung untuk 2025 besarnya persoalan itu. Timbulan sampah tercatat 479.660,75 ton per tahun, bila dirata-ratakan sekitar 1.314 ton per hari. Dari jumlah itu, sampah yang tertangani mencapai 80,72 persen, pengurangan sampah baru 15,84 persen. Komposisinya menarik sisa makanan 44,52 persen dan plastik 16,70 persen.
Tentunya, angka-angka ini tidak lahir hanya dari pesta Agustusan. Melainkan berasal dari rumah kita, pasar, sekolah, perkantoran, tempat makan, pusat perdagangan, jalan raya, hingga ruang publik. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kita memproduksi sesuatu yang setelah tidak lagi kita butuhkan segera dibuang dan menjadi sampah.
Padahal, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat. Dari tangan ke tempat sampah, lanjut ke truk untuk berpindah ke tempat pembuangan. Akhirnya, masih tetap menjadi persoalan di tempat lain.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung persoalan sampah (saluran air) di sekitar kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung. Menurutnya, sampah di lokasi itu telah menumpuk selama puluhan tahun yang dalam hitungannya mencapai sekitar 32 tahun. Parahnya, saluran air yang tidak diperhatikan dan sebagian ruangnya digunakan untuk aktivitas pedagang kaki lima.
“Artinya ini harus dimerdekakan,” kata Dedi, sembari menekankan setiap orang memiliki hak dan kewajiban atas kebersihan lingkungan, alam sekitar.
Kalimat itu menarik untuk direnungkan secara bersama-sama. Sampah ternyata membutuhkan kemerdekaan. Bukan kemerdekaan untuk dibuang sesuka hati, melainkan kemerdekaan dari kebiasaan buruk yang membuat sampah terus menumpuk. (Kompas, 17 Agustus 2026, 14:11 WIB, www.jabarprov.go.id, www.bandung.go.id)
Mari kita bandingkan dengan Jakarta memberi gambaran yang tak kalah besar. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat, timbulan sampah Jakarta pada 2025 mencapai 9.187,24 ton per hari, (sekitar 3,35 juta ton) dalam setahun. Komposisi terbesarnya sisa makanan 49,87 persen, plastik 22,95 persen, dan kertas (karton) 17,24 persen.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri pada 2026 menyebut neraca sampah Jakarta berada di kisaran 9.000 ton per hari. Besarnya volume itu membuat pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama angkut, buang, lalu selesai.
Pada momen-momen tertentu, angka itu bisa melonjak terkonsentrasi dalam waktu singkat. Misalnya, setelah rangkaian perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menangani sekitar 365 meter kubik (80,4 ton) sampah dari sejumlah titik perayaan, terutama kawasan Monas, Bundaran Hotel Indonesia, koridor Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin.
Sebanyak 1.200 personel dikerahkan untuk membersihkan kawasan itu, pejuang rupiah harus bekerja dalam dua shift hingga ruang-ruang publik kembali bersih, asri, dan nyaman.
Delapan puluh koma empat ton. Angka itu memang bukan keseluruhan sampah Jakarta dalam sehari. Tapi sampah yang terkumpul dari titik-titik pesta pora. Dari angka itu kita bisa melihat betapa dalam pesta rakyat dapat meninggalkan jejak yang begitu berat masalah sampah.
Lucunya, pada malam hari kita bersorak ria. Pagi harinya, ada orang lain yang menyapu sisa-sisanya. Di balik gemerlap pesta, ada petugas kebersihan yang bekerja saat sebagian besar dari kita sudah pulang dan tidur. Riuh pesta boleh usang, tetapi rona bahagia dalam foto ini tetap abadi. Ada plastik yang tertinggal di trotoar. Botol minuman yang menunggu untuk dipungut. Hatta ditengah gemerlap kemerdekaan yang kita rayakan, menyimpan soal pentingnya kewajiban menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan secara bersama-sama, bukan hanya tukang sasapu jalanan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti persoalan sampah. Pemerintah, sejak awal telah menyiapkan tambahan tempat, kantong sampah, dan memperbanyak petugas kebersihan dalam rangkaian perayaan HUT RI.
Tetapi sebanyak apa pun tempat sampah disediakan, petugas dikerahkan, persoalan tidak akan pernah selesai bila sumber masalahnya perilaku kita yang enggan menjaga kebersihan, membuangan sampah pada tempatnya.
Petugas kebersihan bukanlah mesin penghapus dosa lingkungan. Mereka manusia yang bekerja untuk memastikan ruang bersama tetap nyaman. Kiranya layak dihargai, dimuliakan, dan diberi dukungan. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembinaan dan penghargaan kepada petugas kebersihan agar mereka dapat bekerja semakin baik dan disiplin.
Sejatinya penghargaan terbaik kepada petugas kebersihan bukan sekadar tepuk tangan. Melainkan mengurangi pekerjaan yang seharusnya tidak perlu mereka lakukan. Tidak membuang sampah sembarangan. Membawa botol minum sendiri. Mengurangi plastik sekali pakai. Memilah sampah dari rumah. Mengambil kembali sampah yang kita bawa ke lokasi perayaan. Sederhana, tetapi sering kali justru yang remeh temah itulah yang paling sulit dilakukan secara bersama-sama.
Jakarta sendiri kini mendorong gerakan memilah sampah dari sumber, mulai dari rumah tangga, sekolah, perkantoran, pasar, hingga kawasan usaha. Pemprov DKI menilai pengelolaan dari sumber perlu diperkuat karena persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya di hilir. (Kumparan, 18 Agustus 2026 23:25 WIB, www.jakarta.go.id, www.kabarjakarta.com)
Kemerdekaan Sejati dalam Aktivitas Sehari-hari
Saat sampah sudah berada di TPA, pilihannya semakin sedikit. Ketika sampah masih berada di tangan, pilihan sebenarnya masih banyak. Bisa digunakan kembali, dikurangi, dipilah, didaur ulang. Bila memang harus dibuang, setidaknya pada tempat dan jalur pengelolaan yang benar.
Sudah waktunya kita mengubah cara memaknai pesta kemerdekaan. Pasalnya, kemerdekaan bukan hanya tentang bebas memasang umbul-umbul, membuat karnaval, menggelar lomba, menikmati panggung hiburan, lalu pulang meninggalkan (seonggok, tumpukan) sampah.
Kemerdekaan berarti memiliki kesadaran ruang publik itu milik bersama. Jalan raya bukan tempat sampah. Selokan, sungai, gunung, alam semesta, bumi bukan tempat sampah raksasa yang sanggup menerima semua sisa kesenangan manusia yang lalim.
Bila setelah pesta rakyat meninggalkan 80,4 ton sampah di Jakarta, saluran air di Bandung bisa menyimpan sampah hingga puluhan tahun, dan kota-kota lain setiap hari terus menghasilkan ribuan ton sampah, barangkali yang belum benar-benar merdeka bukanlah tanah air.
Melainkan kesadaran yang masih terjajah oleh budaya sekali pakai, kebiasaan membuang (sampah) sembarangan. Anggapan setelah sesuatu masuk ke tempat sampah, persoalannya selesai.
Padahal, bagi bumi, tidak pernah ada kata selesai. Sampah hanya berpindah dari halaman rumah ke tempat lain. Agar setelah Agustusan berlalu, bukan hanya bendera yang masih berkibar, tetapi kesadaran ihwal merdeka dan bersedia menjaga apa yang menjadi milik kita bersama.
Walhasil, arak-arakan, karnaval menjadi bagian dari budaya, merayakan kemerdekaan RI sudah keharusan sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Jangan sampai kemegahan dan semarak karnaval HUT RI justru runtuh diakibatkan persoalan sampah yang ditimbulkannya. (*)
