Tarif Parkir Rp65.000 dan Negara yang Kalah di Pinggir Jalan Kota Bandung

4 menit baca
Djoko Subinarto
Ditulis oleh Djoko Subinarto diterbitkan
Petugas sedang melakukan pemeriksaan bus pariwisata. (Sumber: ayobandung.com | Foto: Muslim Yanuar)
Petugas sedang melakukan pemeriksaan bus pariwisata. (Sumber: ayobandung.com | Foto: Muslim Yanuar)

SELEMBAR kertas berisi tarif parkir tiba-tiba menjadi lebih berkuasa daripada sebuah peraturan wali kota. Itu terjadi di Kota Kembang Bandung.

Kertas itu beredar di media sosial dan memperlihatkan tarif parkir bus Rp65.000 di Jalan Diponegoro, jauh di atas tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandung. Kok, bisa sih?

Struktur tarif

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Parkir sudah memberikan struktur tarif berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan. 

Untuk bus atau truk di kawasan pusat kota, tarifnya Rp7.000 per jam. Bahkan, jika kendaraan berada di sana selama beberapa jam, angka itu tetap harus mengikuti mekanisme tarif yang ditentukan pemerintah, bukan tiba-tiba berubah menjadi Rp65.000 hanya karena ada selembar kertas berwarna biru, misalnya.

Karena itu, perbedaan antara Rp7.000 dan Rp65.000 bukan sekadar perbedaan harga. Selisihnya mencapai lebih dari sembilan kali lipat. Dan kalau angka Rp65.000 itu benar-benar dipungut sebagai tarif parkir tanpa dasar hukum, persoalannya sudah masuk ke wilayah yang jauh lebih serius daripada sekadar “parkir mahal”.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, kepada awak media bilang ia menduga karcis tersebut dibuat oleh oknum petugas parkir. Farhan menegaskan pemerintah kota akan menindaklanjutinya dan menyebut pungutan dengan nominal semacam itu sebagai pungutan liar. 

Tentu saja, dugaan itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan. Tetapi, satu hal sudah jelas bahwa pemerintah pasti tidak pernah memberikan kewenangan kepada petugas parkir untuk menciptakan tarif berdasarkan kreativitasnya sendiri.

Negara hadir

Selama ini, kita mungkin membayangkan negara hadir ketika ada undang-undang, peraturan wali kota, kantor pemerintahan, seragam petugas, atau papan pengumuman resmi. 

Padahal, bagi warga kebanyakan, negara sebenarnya terasa hadir pada saat mereka berhadapan dengan seseorang di lapangan.

Bagi pengemudi bus yang masuk Jalan Diponegoro, misalnya, Perwal bukanlah sesuatu yang dibawa dalam dashboard kendaraannya. Pengemudi bus mungkin tidak pernah membaca Perwal Nomor 66 Tahun 2021. Yang ia lihat adalah petugas yang menghentikannya, kertas yang diberikan kepadanya, angka Rp65.000 yang harus dibayar, dan kemungkinan konsekuensi jika ia menolak.

Dalam situasi seperti itu, hukum yang sesungguhnya dialami warga bukan lagi hukum sebagaimana tertulis dalam dokumen pemerintah. Hukum menjadi apa yang dianggap berlaku oleh orang yang sedang berdiri di depannya. Ini salah satu persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan (governance), di mana Aturan formal bisa kalah efektif dari aturan informal ketika negara gagal memastikan aturan formal bekerja di titik pelayanan paling bawah.

Ilmu politik dan administrasi publik sudah lama mengenal persoalan semacam itu. Negara tidak hanya dinilai dari kemampuan membuat kebijakan, tetapi juga dari state capacity, yaitu kemampuan institusi menerjemahkan keputusan di atas kertas menjadi tindakan yang konsisten di lapangan.

Negara yang memiliki banyak regulasi tetapi lemah dalam pelaksanaan bisa terlihat sangat kuat dari kantor pusat, tetapi terasa sangat lemah di pinggir jalan.

Baca Juga: Halte BRT di Tengah Jalan Satu Arah, Solusi atau Biang Macet Baru di Ahmad Yani Cicadas?

Kemenangan negara

Kembali ke soal tarif parkir Rp65.000, mengapa praktik semacam itu bisa terjadi? Apakah petugas bekerja tanpa pengawasan? Apakah masyarakat kesulitan membedakan karcis resmi dan tidak resmi? Apakah pembayaran dilakukan secara tunai sehingga sulit dilacak? Apakah pengelolaan parkir bus memiliki mekanisme kontrol yang berbeda dengan kendaraan biasa? Dan berapa lama sebuah praktik semacam itu dapat berlangsung sebelum diketahui pemerintah?

Pungutan informal biasanya tidak lahir secara ujug-ujug. Ia membutuhkan kondisi tertentu, mulai dari adanya ruang diskresi, informasi yang tidak seimbang, lemahnya pengawasan, serta pihak yang merasa lebih aman membayar daripada berdebat.

Seorang sopir bus pariwisata yang membawa puluhan anak sekolah, misalnya, mungkin tidak akan berhenti di tengah jalan untuk memperdebatkan dasar hukum tarif parkir. Waktu adalah biaya. Penumpang menunggu. Bus harus segera dipindahkan. Sopir mungkin juga tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Dalam situasi seperti itu, Rp65.000 bisa menjadi harga dari kepraktisan. Bukan karena tarif tersebut dianggap benar, melainkan karena biaya untuk melawannya terasa lebih besar daripada uang yang diminta.

Kalau pola semacam ini dibiarkan, masalahnya bukan lagi satu karcis palsu atau satu petugas. Yang muncul adalah ekonomi kecil yang hidup di antara aturan resmi dan kebutuhan sehari-hari. Ada harga yang ditentukan pemerintah dan ada harga yang diketahui masyarakat melalui pengalaman. Ada tarif dalam peraturan dan ada tarif yang “katanya biasa”. Ada negara yang bekerja melalui regulasi dan ada kekuasaan informal yang bekerja melalui situasi.

Maka, kasus Rp65.000 di Jalan Diponegoro seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa oknumnya. Pelaku, jika terbukti melanggar, tentu harus ditindak. Tetapi, pemerintah juga perlu bertanya kepada dirinya sendiri: mengapa seorang warga bisa sampai percaya bahwa selembar kertas yang tidak sesuai tarif resmi mempunyai cukup kekuatan untuk membuatnya membayar?

Tersebab, negara tidak benar-benar kalah ketika seorang oknum membuat tarif parkir sendiri. Negara kalah ketika warga lebih percaya kepada kertas yang diberikan seseorang di pinggir jalan daripada kepada aturan yang dibuat oleh pemerintahnya sendiri. 

Dan kemenangan negara bukan semata-mata ketika sang oknum pembuat tarif parkir ditemukan, dimarahi, atau disanksi. Kemenangan negara terjadi ketika warga tahu berapa tarif yang benar, tahu siapa yang berwenang memungutnya, tahu bagaimana cara membayar, dan tahu ke mana harus mengadu ketika ada yang meminta lebih. (*)

Ikuti AyoBandung.id di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti

Berita Terkait

News Update

Ayo Netizen 22 Nov 2026, 19:32

Karhutla Papua Belum Usai

Karhutla Papua bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga ujian tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan mengelola sumber daya alam.

Peta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dari Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 1.103.132 hektare. Papua dan Kalimantan menjadi dua pulau terbesar yang mengalami karhutla. (Sumber: mapbiomas.id)
Ayo Netizen 22 Nov 2026, 11:01

Rela Rela Antre demi Foto Cantik dan Dubai Pistachio

Rela antre dan waiting list di The Deli Bakes Bandung terbayar tuntas. Kafe ikonik ini suguhkan suasana "cewek kue" yang estetis serta Dubai Pistachio Salt Bread viral yang lezat.

Makan cantik (Foto: Tazkiya Nurkamila)
Ayo Netizen 22 Nov 2026, 09:51

Bandung Tetap Sehat, Biarkan Hujan Bercerita

Ada yang selalu ingin diceritakan hujan kepada Bandung.Hujan adalah bagian dari siklus kehidupan, dan menjadi keseimbangan agar kota tetap sehat dan layak untuk dihuni.

Hujan di Balai Kota Bandung. (Sumber: Ayobandung | Foto: Kavim Faza)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 20:55

Kopi, Ceker, Cobek, dan Mitos

Mitos-mitos sekarang sudah ada yang berubah, bukan menjadi pantangan lagi.

Kuliner ceker ayam. (Sumber: Pexels | Foto: cottonbro studio)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 19:48

Melihat Huma Tangtu di Pasir Kasungka, Cibéo, Baduy Jero

Di Cibéo, huma itu ada tiga jenis sesuai kepentingannya. Pertama huma sérang, huma puun, dan huma tangtu.

Huma yang baru beberapa minggu ditanami benih padi di Baduy Luar, Desa Kanekes. Terlihat daun padinya tumbuh menghijau. (Sumber: T. Bachtiar)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:45

Antassalam FM Legenda Radio Kota Kembang yang Tinggal Kenangan

Radio Antassalam FM mungkin tidak lagi hadir dengan identitas seperti dahulu. Namun, bagi mereka yang pernah menjadi Parakanca, kenangannya tetap hidup.

Studio Radio Antassalam FM yang berlokasi di Jalan Purwakarta No. 200, Griya Bumi Antapani, Kota Bandung. (Sumber: Galeri Antassalam)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:29

Warga Jakarta Gak Bayar Opsen PKB, Bandung Bagaimana?

Alasan mengapa di DKI Jakarta tidak ada pemungutan Opsen PKB sebagaimana halnya daerah -daerah lain di luar DKI Jakarta.

Warga Jakarta Gak Bayar Opsen PKB dan BBNKB. (Sumber: Pexels | Foto: Ahmad Roihan Muqoddes)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:03

Menikmati Ramainya Pasar Minggu Cibatu, Surga Kuliner di Pagi Hari

Beragam kuliner dan minuman meramaikan Pasar Minggu di Alun-Alun Cibatu setiap Minggu pagi.

Suasana Pasar Minggu di Alun-Alun Cibatu yang dipenuhi pedagang dan pengunjung dengan beragam pilihan kuliner. (Sumber: Abu Rijal Mukry)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 16:04

Anatomi Penyakit dan Kebahagiaan Orang Indonesia

Gambaran kesehatan dan tingkat kebahagiaan orang Indonesia hari ini.

Anatomi Penyakit dan Kebahagiaan Orang Indonesia (Sumber: GeminiAI)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 12:58

Pantai Sawarna, Tempat Ombak dan Silaturahmi Bertemu

Menikmati indahnya senja Pantai Tanjung Layar, Sawarna, sekaligus menyambung silaturahmi keluarga di momen libur Idulfitri. Hangatnya kebersamaan dan deburan ombak jadi pelepas rindu yang berkesan.

Gerbang bertuliskan Kawasan Wisata Sawarna menyambut pengunjung. (Sumber: haifaizdihar20@gmail.com | Foto: Haifa Salsabil Izdihar)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 11:53

Festival Buku dan Gerakan Gemar Membaca (Bagian 2)

Festival buku harus berdampak luas bagi masyarakat, pentingnya membaca buku tekstual. Festival buku harus menjadi pintu masuk bagi kebiasaan membaca, dan peran pemerintah dalam gerakan gemar membaca.

Festival Literasi Pages and Plates 2026 featuring Big Bad Wolf Books di Bikasoga Sport Center, Kota Bandung. (Sumber: Ayobandung.com | Foto: Irfan Al-Faritsi)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 10:45

Mengapa KDM Harus Memulai Agenda Antikorupsi dari Rumah Sendiri?

KDM tidak perlu memulai merancang program antikorupsi yang baru. Yang lebih penting adalah menerjemahkan tujuh area intervensi MCSP-RBS KPK 2026 menjadi target kerja yang terukur.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. (Sumber: ayobandung.com | Foto: Rachmadi Rasyad)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 19:30

Menghangatkan Malam Bandung dengan Semangkuk Bubur Kacang Hijau

Malam yang dingin di Cipadung terasa lebih hangat dengan semangkuk bubur kacang hijau ketan hitam seharga Rp8.000 dari pedagang yang telah berjualan sejak 2005.

Uap Hangat yang mengepul dari anci bubur kacang hijau. (Sumber: haifaizdihar20@gmail.com | Foto: Haifa Salsabil Izdihar)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 18:25

Menjemput Mentari di Atas Awan: Hangatnya Pelukan Air Belerang di Tepas Papandayan

Nikmati sensasi berendam di kolam air panas infinity pool Agrowisata Tepas Papandayan Garut sambil berburu golden sunrise berlatar gagahnya Gunung Cikuray.

TEPAS PAPANDAYAN (Foto: M.SYAIBAN)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 18:09

Banjir Besar di Masa Kolonial Belanda

Banjir besar di Lembah Anai pada tahun 1894 dan 1904.

Banjir di Batavia antara tahun 1915-1918. (Sumber: Wikimedia Commons | Foto: Tropenmuseum)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 17:13

Di Balik Kabut Gunung Canar, Tersimpan Pesona Talaga Bodas

Perjalanan mendaki Gunung Canar menghadirkan pengalaman tentang perjuangan, kebersamaan, dan keindahan Talaga Bodas yang tersembunyi di balik kabut perbukitan Garut.

Di balik kabut, Talaga Bodas menyuguhkan pesona alam yang memikat. (Sumber: Dok. Pribadi | Foto: M. Hafizh Arsy Jibril)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 16:09

Jejak Seru Memacu ATV di Tengah Sejuknya De Landden Lembang

Mau berwisata alam ditengah kota? Ke De Landden aja! Menyajikan area playground dan wahana jelajah sampe berkuda. Soal harga ? Sudah tentu murah pastinya.

Berkeliling menggunakan ATV. (Sumber: Dinan Hadiyan phone | Foto: Dinan Hadiyan)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 15:59

Merawat Kompas Berpikir di Tengah Realitas Instan yang Rawan Kebablasan

Ketergantungan pada kecerdasan buatan (AI) dan media sosial mengancam nalar kritis. Mengapa kompas berpikir wajib dirawat hari ini?

Ilustrasi. Bagaimana cara merawat kompas berpikir di era mudahnya mendapatkan informasi secara instan? (Sumber: Pexels | Foto: Lara Jameson)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 15:23

Siapa Bilang Membaca Harus di Perpustakaan?

Hawa Community berupaya menumbuhkan budaya membaca dan semangat belajar di kalangan perempuan

Alam dan buku seketika menjadi teman belajar.