Setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada masa sebelumnya dikenal sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, enam dekade silam, peringatan itu berlangsung dalam suasana yang sama sekali berbeda. Republik Indonesia sedang berada di salah satu persimpangan paling genting dalam perjalanan sejarahnya.
Beberapa pekan sebelumnya, pada akhir September 1965, terjadi Gerakan 30 September (G30S), yang berujung pada penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi krisis politik dan keamanan nasional yang luas, disertai penangkapan, kekerasan, perubahan kekuasaan, serta pergeseran besar dalam konstelasi politik Indonesia.
Di tengah suasana penuh ketegangan itu, media massa memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi sekaligus membentuk persepsi publik. Salah satu surat kabar yang menonjol adalah Harian Umum Berita Yudha, yang memiliki kedekatan dengan lingkungan militer.
Membuka kembali Berita Yudha edisi 30 Oktober 1965, berarti membuka sebuah jendela menuju Indonesia beberapa pekan setelah G30S. Dari judul berita, laporan politik, pernyataan pejabat, berita keamanan, hingga halaman ucapan belasungkawa, koran tersebut merekam suasana sebuah negeri yang sedang diliputi ketegangan dan ketidakpastian.
Di kepala halaman depannya tercetak semboyan:
“Nasakom, Pancasila, Manipol, Trisakti, Berdikari, Untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia.”
Kalimat tersebut menjadi penanda kuat sebuah zaman ketika politik, revolusi, ideologi, dan kekuasaan negara begitu lekat dengan kehidupan masyarakat.
Instruksi Bung Karno: Pemulihan Keamanan Dipercepat
Berita utama edisi tersebut menyoroti arahan Presiden sekaligus Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno, agar pemulihan keamanan segera dipercepat.
Setelah menerima laporan dari Staf KOTI, Bung Karno menginstruksikan jajaran sipil dan militer untuk menertibkan keadaan agar keputusan-keputusan politik selanjutnya dapat dijalankan.
Sidang terbatas Komando Operasi Tertinggi (KOTI) di Paviliun Istana Negara berlangsung hingga larut malam. Sidang tersebut dihadiri jajaran kabinet, para panglima angkatan, serta sejumlah tokoh penting, antara lain Ruslan Abdulgani, Jusuf Muda Dalam, dan Brigjen Sabur dari Resimen Tjakrabirawa.
Menteri Penerangan Mayjen Achmadi dalam pemberitaan menyampaikan bahwa situasi di Jakarta dan Jawa Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda stabil.
KOTI pada masa itu merupakan lembaga yang berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan memiliki kewenangan komando tertinggi dalam menghadapi persoalan keamanan dan politik nasional.
Membaca berita tersebut hari ini memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah berusaha menunjukkan kendali atas keadaan di tengah situasi politik yang bergerak sangat cepat.
Tujuh Partai Politik dan Desakan Pembubaran PKI
Sorotan penting lainnya adalah pernyataan tujuh partai politik yaitu PNI, NU, Partai Katolik, Parkindo, Perti, PSII, dan IPKI yang menyatakan kesetiaan kepada Presiden Soekarno sekaligus mendesak pembubaran PKI.
Frans Seda, Ketua Umum Partai Katolik, dalam pemberitaan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan PKI dalam G30S merupakan fakta.
Berita semacam ini memperlihatkan bagaimana posisi politik sejumlah kelompok mulai mengeras setelah G30S. Pers tidak hanya menjadi tempat menyampaikan perkembangan politik, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai kelompok untuk menyuarakan sikap, tuntutan, dan legitimasi politik.
Dalam konteks itulah Berita Yudha menjadi menarik untuk dibaca kembali. Bukan semata-mata untuk mencari jawaban tunggal mengenai apa yang terjadi pada 1965, melainkan untuk melihat bagaimana sebuah surat kabar memberitakan sebuah krisis ketika peristiwa tersebut masih berlangsung dan arah sejarah belum sepenuhnya terbaca.
Dokumen, Pengakuan, dan Narasi tentang G30S
Berita Yudha juga memuat sejumlah laporan mengenai dokumen yang dikaitkan dengan PKI dan disebut ditemukan oleh Kostrad, pengakuan tahanan mengenai pelatihan di kawasan Lubang Buaya, hingga kisah seorang mata-mata yang disebut menyamar sebagai penjual mi goreng.
Rangkaian pemberitaan tersebut memperlihatkan narasi yang dibangun surat kabar itu mengenai keterlibatan PKI dalam G30S.
Ada pula berita tentang “Gerakan Nasi Bungkus” dan “gelandangan gadungan” di Malang. Aktivitas yang sekilas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tersebut diberitakan dalam konteks dugaan jaringan kontra-revolusi.
Jika dibaca dengan perspektif sejarah hari ini, berita-berita tersebut menarik bukan hanya karena informasi yang disampaikannya, tetapi juga karena memperlihatkan cara sebuah media membingkai peristiwa pada saat peristiwa itu sendiri masih berkembang.
Karena itu, istilah, tuduhan, dan kesimpulan yang muncul dalam koran perlu ditempatkan sebagai bagian dari konteks pemberitaan pada zamannya. Ia adalah kesaksian tentang bagaimana informasi beredar, bukan dengan sendirinya merupakan putusan akhir atas seluruh fakta sejarah.
Suasana genting juga tergambar melalui berita mengenai bentrokan di berbagai daerah.
Salah satunya adalah laporan mengenai 51 anggota GP Ansor di Banyuwangi yang disebut gugur akibat bentrokan dengan kelompok yang dalam pemberitaan disebut sebagai “teror merah kontra-revolusioner”.
Di Jakarta, pemerintah mempertegas pemberlakuan jam malam untuk wilayah ibu kota dan sekitarnya, yakni pukul 21.00 hingga 04.30 WIB.
Bagi masyarakat pada masa itu, informasi semacam ini tentu bukan sekadar berita politik. Jam malam menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, kapan seseorang boleh bepergian, bekerja, berkumpul, dan kembali ke rumah.
Di tengah ketidakpastian, sebuah pengumuman mengenai jam malam dapat menjadi bagian nyata dari pengalaman sehari-hari masyarakat.
Ucapan Duka untuk Para Pahlawan Revolusi
Salah satu bagian yang mencolok dalam edisi tersebut adalah halaman yang dipenuhi ucapan belasungkawa atas gugurnya para Pahlawan Revolusi.
Nama-nama yang tercantum antara lain Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letjen Anumerta Soeprapto, Letjen Anumerta M.T. Haryono, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Panjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo, dan Kapten Anumerta Pierre Tendean.
Ucapan duka juga ditujukan kepada Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal A.H. Nasution yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.
Belasungkawa datang dari berbagai lembaga dan organisasi, antara lain ITB, Pindad, Komando Pertahanan Udara, Corps Akmil Tangerang, Komando Proyek Industri Penerbangan, Perusahaan Pelayaran Pantai Sriwijaya Raya, PN Tambang Mas Cikotok, PN Permata Nusantara, DPP Tata Sastra, PP IKAPI, PB Gerakan Ahmadiyah Indonesia Aliran Lahore, Essence Indonesia, hingga PT Soetan Ltd.
Halaman ucapan duka tersebut kini tidak hanya menarik sebagai bagian dari sebuah koran lama. Ia juga menjadi semacam potret visual tentang bagaimana penghormatan, kehilangan, dan ingatan terhadap para korban dipresentasikan kepada publik pada masa itu.
“Gugur Bunga” di Taman Pahlawan
Pada Jumat pagi, 29 Oktober 1965, sehari sebelum edisi Berita Yudha yang menjadi bahan penelusuran ini terbit, digelar apel suci di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Kegiatan tersebut berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-37. Dalam pemberitaan Berita Yudha, para pemuda yang hadir disebut sebagai pemuda Indonesia progresif-revolusioner dan mengikrarkan Panca Tekad Pemuda Indonesia.
Upacara dipimpin Brigjen Subarto, Asisten V Men/Pangad, yang mewakili Menteri/Panglima Angkatan Darat.
Dalam pidatonya, ia menyampaikan pesan:
“Perjuangan saudara adalah perjuangan kami. Jalan yang saudara tempuh adalah jalan yang akan kami tempuh.”
Setelah pembacaan Panca Tekad, upacara ditutup dengan lagu “Gugur Bunga”. Brigjen Subarto, didampingi Menteri Perindustrian Maritim Mardanus dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya, kemudian menaburkan bunga di pusara para Pahlawan Revolusi.
Adegan tersebut memperlihatkan suasana duka sekaligus penguatan simbol kepahlawanan yang tengah dibangun di tengah krisis politik pasca-G30S.
Membaca kembali Berita Yudha edisi 30 Oktober 1965 dari perspektif enam dekade kemudian menghadirkan gambaran mengenai Indonesia pada masa yang penuh ketegangan: situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih, pertarungan politik yang semakin tajam, duka atas gugurnya para perwira Angkatan Darat, serta menguatnya narasi anti-PKI.
Namun, koran lawas seperti Berita Yudha sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai kumpulan berita.
Ia juga layak ditempatkan sebagai dokumen primer yang merekam bagaimana suatu zaman melihat, memilih, dan menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung.
Apa yang diberitakan, siapa yang diberi ruang bicara, istilah apa yang digunakan, serta peristiwa mana yang ditempatkan sebagai berita utama merupakan bagian dari konstruksi informasi pada masa tersebut.
Dengan demikian, Berita Yudha tidak sekadar menyimpan berita tentang krisis 1965. Ia juga menyimpan jejak bagaimana kekuasaan, militer, politik, dan media saling berkelindan dalam membentuk persepsi masyarakat.
Membaca koran lama karenanya bukan hanya membaca masa lalu. Kita juga sedang membaca cara orang-orang pada masa itu memahami masa kini mereka.
Kini, ketika Hari TNI kembali diperingati setiap 5 Oktober, membuka lembaran Berita Yudha dari akhir Oktober 1965 terasa seperti membuka jendela menuju sebuah masa ketika republik sedang berada di persimpangan sejarah.
Dari halaman-halamannya, kita dapat melihat duka, ketegangan, instruksi pemerintah, sikap partai politik, laporan keamanan, hingga bahasa politik yang begitu khas pada zamannya.
Lebih dari sekadar nostalgia terhadap media cetak lawas, arsip semacam ini mengajak kita membaca sejarah dengan lebih kritis. Sebab sebuah surat kabar bukan hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dipilih, diberi makna, dan disampaikan kepada publik.
Baca Juga: Bandung, Banjir, dan Rutinitas Tahunan yang Tak Pernah Ada Solusi
Enam puluh satu tahun setelah 1965, lembaran Berita Yudha itu telah berubah menjadi benda tua yang kertasnya dimakan usia. Namun, di balik tinta dan halaman yang mulai menguning, tersimpan fragmen penting perjalanan republik.
Pada akhirnya, setiap koran tua adalah sebuah kapsul waktu. Ia menyimpan bukan hanya berita, tetapi juga suara sebuah zaman kecemasan, duka, keyakinan, pertarungan politik, dan cara masyarakat memandang peristiwa yang sedang mengguncang negeri.
Berita Yudha edisi 30 Oktober 1965 menjadi salah satu fragmen untuk memahami suasana Indonesia setelah G30S. Membacanya kembali hari ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya tersimpan di buku-buku sejarah atau arsip resmi, tetapi juga di antara lembaran-lembaran koran yang telah menguning dimakan usia. (*)
