ADALAH hal lumrah ketika menerima pesan suara dari seseorang yang dikenal, kita cenderung percaya bahwa suara itu memang miliknya. Apalagi jika yang menelepon adalah anak, saudara, atau atasan di tempat kerja. Kita mengenali intonasinya, cara bicaranya, bahkan kebiasaan kecil yang sulit ditiru orang lain.
Namun, di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), keyakinan semacam itu tidak lagi selalu bisa diandalkan. Teknologi kloning suara memungkinkan seseorang meniru suara orang lain hanya dengan memanfaatkan sampel audio.
Teknologi deepfake juga dapat merekayasa wajah dan gerak bibir dalam video. Bagi masyarakat awam, hasilnya bisa tampak cukup meyakinkan. Penipu tidak harus lagi mengandalkan cerita yang masuk akal. Mereka bisa meminjam identitas orang yang dipercaya untuk membuat kebohongan terasa seperti kenyataan.
Persoalannya bukan semata-mata semakin canggihnya penipuan. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu cara manusia mengenali kebenaran sedang berubah.
Selama ini, kita mengandalkan apa yang dilihat, didengar, dan disampaikan orang yang dikenal. Ketika semua itu dapat dimanipulasi, masyarakat membutuhkan cara lain untuk memastikan apakah sebuah informasi benar atau sekadar tampak benar.
Hal tersebut membawa tantangan tersendiri bagi dunia jurnalistik. Foto dan video yang beredar di media sosial bisa saja menjadi bahan awal pemberitaan, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi.
Rekaman suara yang seolah-olah berasal dari seorang pejabat juga belum tentu autentik. Wartawan harus memeriksa sumber, waktu, lokasi, konteks, dan keterangan pihak lain sebelum memutuskan apakah materi tersebut layak dipublikasikan.
Bukan sekadar soal teknologi
Laporan Digital News Report 2025 dari Reuters Institute for the Study of Journalism, yang menghimpun hampir 100.000 responden, memperlihatkan bahwa 58 persen responden mengaku khawatir mengenai mana yang nyata dan mana yang palsu dalam informasi berita di internet.
Angka tersebut bukan ukuran langsung jumlah berita palsu atau tingkat keberhasilan penipuan AI. Namun, temuan itu menunjukkan bahwa keraguan terhadap keaslian informasi telah menjadi persoalan lintas negara, bukan lagi kekhawatiran segelintir orang. (Reuters Institute, 2025).
Di Indonesia, persoalan tersebut berkelindan dengan kebiasaan masyarakat memperoleh informasi melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Sebuah rekaman bisa beredar jauh sebelum asal-usulnya diperiksa.
Di saat yang sama, potongan video dapat dilepaskan dari peristiwa yang sebenarnya, sementara tangkapan layar tanpa sumber yang jelas dapat diteruskan berkali-kali. Ketika klarifikasi muncul, informasi awal mungkin sudah telanjur dipercaya atau bahkan digunakan untuk mengambil keputusan.
Di sinilah barangkali perlu dibedakan antara informasi palsu dan informasi yang belum terverifikasi. Tidak semua kekeliruan merupakan hasil rekayasa AI. Ada kabar yang salah karena sumbernya keliru, ada video lama yang disebarkan seolah-olah baru, dan ada pula materi yang sengaja dimanipulasi untuk menipu atau memengaruhi opini. Perbedaan ini penting karena setiap persoalan membutuhkan cara pemeriksaan yang tidak selalu sama.
AI memperbesar tantangan tersebut, tetapi bukan berarti setiap gambar yang tampak aneh pasti palsu atau setiap video yang terlihat meyakinkan pasti asli. Pemeriksaan visual saja memiliki keterbatasan.
Bahkan, alat pendeteksi konten sintetis dapat menghasilkan kesalahan. Karena itu, verifikasi yang kuat tidak seharusnya bergantung pada satu aplikasi atau satu ciri teknis, melainkan pada gabungan pemeriksaan sumber, bukti pendukung, konteks, dan konfirmasi independen.
Kepercayaan tidak lahir dari klaim
Bagi para insan pers, persoalan tersebut menyentuh modal yang paling mendasar, yakni kepercayaan publik. Media dapat memiliki teknologi canggih, jaringan koresponden, dan distribusi berita yang luas.
Namun, semuanya kehilangan nilai jika masyarakat tidak lagi yakin bahwa informasi yang disajikan telah diperiksa secara memadai. Sebaliknya, media yang konsisten mengoreksi kesalahan dan menjelaskan dasar pemberitaannya memiliki kesempatan untuk menjadi rujukan ketika informasi simpang siur.
Reuters Institute dalam laporan yang sama mencatat bahwa 40 persen responden yang diteliti mempercayai sebagian besar berita hampir sepanjang waktu. Angka ini merupakan gambaran agregat lintas negara, bukan tingkat kepercayaan khusus masyarakat Indonesia.
Meski demikian, laporan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap berita tetap menjadi persoalan penting ketika publik berhadapan dengan arus informasi yang semakin terfragmentasi. (Reuters Institute, 2025).
Kepercayaan tentu saja tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa pers bekerja secara profesional. Ia terbentuk melalui kebiasaan yang bisa diamati: apakah wartawan mengkonfirmasi informasi sebelum menerbitkannya, apakah media membedakan fakta dan dugaan, apakah judul sesuai dengan isi, serta apakah kesalahan diperbaiki secara terbuka.
Dalam situasi ketika konten palsu semakin mudah dibuat, proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan justru menjadi bagian penting dari nilai sebuah berita.
Di kaitan inilah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) memiliki ruang untuk mengambil peran signifikan.
Rencana pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 dapat menjadi kesempatan untuk mempertemukan kebutuhan edukasi masyarakat dengan pengalaman praktis dunia jurnalistik. Isu yang dibicarakan tidak hanya menyangkut bagaimana mengenali penipuan AI, tetapi juga bagaimana membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Namun, tentu saja, kontribusi organisasi wartawan seperti PWI Jawa Barat tidak harus berhenti pada seminar, presentasi, atau kampanye sesaat. Pengetahuan tentang verifikasi dapat diterjemahkan menjadi panduan sederhana bagi masyarakat, pelatihan bagi wartawan, materi edukasi yang mudah dibagikan, serta kerja sama dengan sekolah, komunitas, dan lembaga yang menangani keamanan digital.
Program semacam itu akan lebih berarti apabila dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi berdasarkan manfaatnya, bukan semata-mata jumlah peserta atau kegiatan yang terselenggara.
PWI Jawa Barat juga dapat mendorong penguatan disiplin verifikasi di kalangan anggotanya. Misalnya, dengan membahas prosedur pemeriksaan video yang viral, penggunaan gambar hasil AI, autentikasi rekaman suara, dan pencantuman sumber dalam berita digital. Tidak semua redaksi memiliki perangkat atau tenaga khusus untuk analisis forensik digital.
Karena itu, berbagi metode, membangun jejaring pemeriksa fakta, dan mengetahui kapan harus meminta bantuan ahli dapat menjadi langkah yang lebih realistis daripada mengandalkan perangkat mahal.
Tentu, organisasi wartawan bukan lembaga penyidik, regulator teknologi, atau pengawas transaksi keuangan. PWI Jabar tidak dapat menggantikan kewenangan pemerintah, tanggung jawab platform digital, maupun mekanisme perlindungan nasabah oleh lembaga keuangan.
Justru dengan memahami batas tersebut, kontribusinya dapat lebih terarah, mulai dari memperkuat kemampuan masyarakat memeriksa informasi, memastikan pemberitaan tentang kejahatan digital tidak menyesatkan, hingga mengawasi bagaimana institusi terkait menangani persoalan yang merugikan publik.
Tantangan lainnya adalah menjaga independensi. Kerja sama dengan pemerintah dalam edukasi keamanan digital dapat memberikan manfaat, selama kemitraan tersebut tidak membuat organisasi pers kehilangan ruang untuk bersikap kritis.
Pemerintah tetap perlu diperiksa kebijakannya, platform digital tetap perlu dimintai pertanggungjawaban, dan penanganan pengaduan masyarakat tetap perlu dievaluasi. Kolaborasi yang sehat bukan berarti semua pihak harus selalu sepakat, melainkan mampu bekerja bersama tanpa menghilangkan fungsi masing-masing.
Baca Juga: Terlalu Dekat untuk Dikenal: Mengapa Situs Candi Bojong Menje perlu Diceritakan Kembali?
Keberadaan AI sekarang ini tidak otomatis menghancurkan kepercayaan publik. Teknologi ini juga dapat membantu menelusuri pola manipulasi, memeriksa materi digital, dan mempercepat pekerjaan jurnalistik.
Persoalannya terletak pada bagaimana teknologi digunakan, bagaimana hasilnya diverifikasi, dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan.
Bagi PWI Jawa Barat, tantangan baru ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang hanya tampak meyakinkan.
Ketika wajah, suara, dan gambar bisa direkayasa, kepercayaan tidak cukup diminta. Ia harus dibangun melalui bukti, ketelitian, dan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
