DI sela-sela KTT APEC di Shenzhen, China, yang berlangsung dari 18-19 November 2026, Donald Trump (Presiden Amerika Serikat), Xi Jinping (Presiden China), dan Vladimir Putin (Presiden Rusia) dijadwalkan melakukan pertemuan trilateral. Ada sejumlah agenda yang bakal mereka bicarakan.
Walau begitu, sebaiknya kita lupakan dulu sejenak soal pertemuan ketiga pemimpin negara besar itu di Shenzen.
Sekarang, mari kita bayangkan saja Trump, Xi, dan Putin nyemah ka Bandung. Ketiganya lalu duduk semeja di Gedung Sate dan lantas membicarakan masa depan dunia.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mungkin ikut sibuk karena harus memastikan jamuan makan siang balakecrakan berlangsung sempurna. Menu perlu dipilih dengan hati-hati. Jangan sampai Trump merasa suguhan dagingnya kurang, Xi tidak cocok dengan hidangan yang disajikan, atau Putin menganggap tuan rumah kurang serius memilih menu.
Kalau perlu, sate maranggi disiapkan sebagai hidangan penengah. Setidaknya, untuk urusan makan siang, Indonesia bisa menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Washington, Beijing, ataupun Moskow.
Lalu, siapa yang sebenarnya harus membayar tagihan makan siang bagi ketiganya?
Ada aturan
Dalam protokoler diplomatik, tentu ada aturan mengenai siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang menanggung biaya. Namun, pertanyaan ini lebih menarik jika dibawa keluar dari urusan katering.
Dalam diplomasi internasional, jamuan makan hampir tidak pernah sekadar urusan perut. Di balik jabat tangan, senyum, foto bersama, dan percakapan ringan, ada kepentingan yang selalu dihitung.
Misalnua, akses pasar yang ingin dibuka, investasi yang hendak diamankan, pengaruh yang ingin diperluas, dan mungkin juga konsesi yang ingin diperoleh.
Tentu, dalam realitanya, Trump, Xi, dan Putin, seperti disebutkan di muka, dijadwalkan bertemu di Shenzhen, China. Pertemuan itu mempertemukan tiga pemimpin dengan agenda dan kepentingan yang tidak selalu sejalan.
Dewasa ini, suka atau tidak, Amerika Serikat, China, dan Rusia memiliki pengaruh besar dalam perdagangan, keamanan, energi, dan teknologi dunia.
Trump berkepentingan membicarakan sejumlah persoalan strategis, termasuk pengendalian senjata nuklir dan konflik Iran. Xi harus menjaga kepentingan China di tengah persaingan dengan Washington. Adapun Putin berkepentingan mempertahankan posisi Rusia dalam percaturan internasional.
Ketiganya tidak datang sebagai tiga sahabat yang hendak makan siang bersama, melainkan sebagai pemimpin yang masing-masing membawa daftar kepentingan.
Tidak memiliki teman permanen
Sejatinya, negara tidak memiliki teman permanen dalam pengertian hubungan antarmanusia. Yang ada adalah kepentingan yang bisa bertemu, bernegosiasi, kemudian berpisah ketika arah kepentingannya berubah.
Bahkan, negara yang hari ini duduk semeja bisa menjadi pesaing keras dalam urusan lain. Diplomasi bukan reuni keluarga besar yang semua anggotanya harus pulang dengan wajah marahmay dan perasaan gumbira.
Kalau kita balik lagi ke skenario imajiner di mana Trump, Xi, dan putin benar-benar menyambangi Bandung dan memilih bersua di Gedung Sate, maka Indonesia tentu memperoleh kehormatan sebagai tuan rumah.
Tetapi, kehormatan tidak selalu identik dengan keuntungan. Menjadi tuan rumah pertemuan internasional bisa meningkatkan perhatian dunia, membuka peluang diplomasi, dan memperkuat citra sebuah negara.
Persoalannya, sebagai tuan rumah, apakah Indonesia ikut pula menentukan apa yang dibicarakan dan apa yang dihasilkan. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara menyediakan ruangan untuk perundingan dan memiliki suara dalam perundingan.
Orang yang menyiapkan meja belum tentu ikut menentukan isi pembicaraan. Bahkan, bisa saja ia hanya sibuk memastikan gelas dan piring para tamu tidak kosong.
Tempat 29 negara
Pada tahun 1955, Bandung pernah menjadi tempat 29 negara Asia dan Afrika berkumpul untuk menegaskan bahwa negara-negara yang baru merdeka tidak harus mengikuti kemauan dua blok besar -- Blok Barat dan Blok Timur -- yang sedang bersaing dalam Perang Dingin. Momen ini dikenal kemudian sebagai Konfereni Asia-Afrika (KAA).
KAA melahirkan Dasasila Bandung, antara lain menekankan persamaan kedaulatan, penghormatan terhadap integritas wilayah, larangan campur tangan, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Pesannya bukan agar negara berkembang memusuhi negara besar, melainkan agar kekuatan tidak dijadikan alasan untuk merampas hak negara lain.
Bandung ketika itu tidak menawarkan sate sebagai hidangan diplomatik. Ia menawarkan gagasan bahwa negara kecil dan besar sama-sama memiliki hak menentukan masa depannya.
Tujuh puluh satu tahun kemudian, gagasan itu menghadapi ujian yang berbeda. Ketimpangan tidak lagi hanya terlihat dari kepemilikan jumlah kapal perang atau hulu ledak nuklir. Ia juga hadir dalam penguasaan teknologi, kendali atas rantai pasok, akses pembiayaan, standar perdagangan, dan kemampuan menentukan harga sumber daya alam. Indonesia bisa menerima investasi besar, tetapi belum tentu menguasai teknologi yang dibawa investor.
Kita sekarang ini bisa mengekspor mineral, tetapi belum tentu mengendalikan teknologi dan pasar produk turunannya. Kita bisa menjadi bagian dari rantai pasok global, tetapi masih berada di bagian yang menghasilkan nilai tambah lebih kecil.
Dalam keadaan seperti itu, kedaulatan formal tetap utuh, tetapi ruang untuk menentukan pilihan ekonomi bisa menyempit.
Itulah sebabnya politik luar negeri bebas aktif tidak cukup diterjemahkan sebagai kesediaan berteman dengan semua negara.

Kemampuan mengatakan tidak
Indonesia membutuhkan hubungan baik dengan Amerika, China, Rusia, dan kekuatan lainnya. Namun, hubungan baik tidak boleh membuat kita kehilangan kemampuan mengatakan tidak ketika sebuah kerja sama merugikan kepentingan nasional.
Diplomasi bebas aktif seharusnya terlihat dalam kemampuan merumuskan agenda sendiri, menegosiasikan persyaratan investasi, melindungi industri domestik, dan memperjuangkan aturan internasional yang lebih adil.
Kalau setiap tawaran investasi langsung disambut dengan karpet merah tanpa perhitungan mengenai manfaat jangka panjang, kita bukan sedang menjalankan diplomasi bebas aktif. Kita mungkin hanya sedang menjadi pelayan yang terlalu ramah kepada semua tamu.
Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin investor dari negara mana pun. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan investasi itu menciptakan pekerjaan produktif, memperkuat perusahaan lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperluas penguasaan teknologi. Jangan sampai kita mendapat banyak tamu, tetapi dapur ekonomi sendiri tetap bergantung pada orang lain.
Jadi, jika suatu hari Trump, Xi, dan Putin benar-benar bertemu di Gedung Sate, tentu tak ada salahnya kita menjamu mereka dengan baik. Sate maranggi bisa disajikan sebagai hidangan pembuka, surabi sebagai pencuci mulut, dan kopi Puntang menemani percakapan ketiganya.
Namun, kita jangan sampai hanya sibuk mengurusi soal jamuan, sementara kepentingannya sendiri terlupakan. Menjadi tuan rumah memang sebuah kehormatan, tetapi kehormatan itu tidak otomatis membuat suara kita diperhitungkan.
Di masa baheula, Bandung pernah menunjukkan bahwa negara-negara yang tidak memiliki kekuatan sebesar Amerika Serikat atau Uni Soviet tetap bisa duduk sejajar dan menyuarakan gagasan tentang dunia yang lebih adil. Tantangan Indonesia kiwari adalah membuktikan bahwa semangat seperti itu belum tinggal sebagai kenangan dalam buku sejarah.
Dalam diplomasi internasional, tagihan paling mahal bukanlah biaya jamuan untuk para tamu. Tagihan sesungguhnya muncul ketika kita terlalu sibuk menyenangkan tamu-tamu besar, sampai lupa memastikan bahwa kepentingan rakyat dan bangsanya sendiri ikut diperjuangkan. (*)