Keberagaman suku dan budaya di Indonesia ternyata tidak hanya tercermin dari pakaian adat atau kulinernya saja, tetapi juga dari bagaimana panggilan / sapaan disematkan kepada seorang ayah. Sapaan-sapaan ini sering kali menyimpan filosofi sekaligus keunikan linguistik, serta kedekatan emosional yang khas pada tiap daerah. Bapak / Bapa adalah sapaan paling umum masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Abah sangat populer di kalangan masyarakat Sunda dan sebagian masyarakat Jawa Timur. Bapak / Buya belaku dii Sumatera Barat. Amak / Ama / Bapa ditutukan dalam rumpun bahasa Batak (Toba, Mandailing, Karo). Abak / Ayah ditutukan masyarakat Melayu Sumatra dan Riau. Ambe / Aji dalam tradisi masyarakat Bugis dan Makassar. Tete / Papa dalam beberapa sub-suku di Sulawesi Utara (seperti Minahasa). Bapa digunakan secara luas oleh masyarakat Dayak. Beli / Bapa di Bali. Bapa galib digunakan di Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga tanah Papua.
Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap bulan November sering kali lewat begitu saja dibandingkan peringatan Hari Ibu. Padahal, jika kita menengok dinamika sosial keluarga hari ini, isu mengenai peran dan kehadiran seorang ayah (atau justru ketiadaannya) menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam peradaban modern.
Di tengah tuntutan zaman yang kian kompleks, Al-Qur'an merekam figur ayah yang inspiratif dan terlibat secara emosional, mengapa fenomena fatherless country atau absennya ayah dalam pengasuhan menjadi ancaman nyata, serta bagaimana posisi seorang ayah—dari ruang keluarga yang paling sunyi hingga struktur kekuasaan tertinggi di institusi negara—memiliki benang merah yang sangat erat.
Kita sering kali mengira pengasuhan anak adalah wilayah privat yang didominasi ibu. Dalam tradisi keilmuan Islam, Al Qur’an justru merekam potret kebapaan yang sangat hidup, dialogis, dan penuh kelembutan. Sebagai contoh kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam Surah Ash-Shaffat. Ketika Ibrahim menerima ujian berat melalui mimpi untuk menyembelih putranya, ia tidak serta-merta menggunakan otoritas mutlaknya sebagai orang tua. Perhatikan bagaimana kalimat Ibrahim disapa kepada Ismail "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu..." Sebuah kalimat pembuka yang sarat dialog, meminta pendapat, dan melibatkan ruang psikologis sang anak.
Respons Ismail pun menunjukkan hasil dari pola asuh berbasis kedekatan emosional, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu..." Hubungan ayah dan anak di sini bukan relasi komando militer, melainkan persekutuan batin yang dibangun atas dasar cinta dan keterbukaan.
Contoh lain adalah relasi antara Nabi Yakub dan anak-anaknya, khususnya Yusuf. Yakub adalah tipikal ayah yang tidak malu menunjukkan air mata kesedihannya ketika kehilangan buah hatinya. Ia mendengarkan keluh kesah, memeluk, dan terus merawat harapan. Kita belajar bahwa figur ayah yang ideal bukanlah sosok yang dingin, kaku, dan hanya datang membawa nafkah material, melainkan figur yang hadir secara penuh—menjadi tempat berlabuh akal dan nurani bagi anak-anaknya.
Ironisnya, potret ideal itu sering kali berbanding terbalik dengan realitas sosial. Indonesia kiwari kerap disematkan predikat sebagai fatherless country—bukan berarti anak-anak tidak memiliki ayah secara biologis, melainkan karena para ayah absen secara psikologis dan emosional dalam proses tumbuh kembang anak.
Fenomena ini lahir dari warisan budaya patriarki yang keliru. Ayah dibebani stigma tunggal sebagai pencari nafkah. Urusan mencuci popok, menemani anak belajar, mendengar cerita hari pertama sekolah, hingga memeluk anak saat bersedih dianggap "bukan pekerjaan lelaki". Akibatnya, jutaan anak tumbuh dalam rumah tangga yang secara fisik lengkap, tetapi secara batin yatim (piatu) dari figur ayah.
Dampaknya tidak main-main. Berbagai kajian psikologi dan sosiologi menunjukkan bahwa ketiadaan figur ayah berkorelasi kuat dengan krisis identitas pada anak, kecenderungan mencari validasi negatif di luar rumah, masalah pengendalian emosi, hingga rapuhnya mentalitas generasi muda. Anak laki-laki kehilangan cetak biru bagaimana menjadi pria yang bertanggung jawab, sementara anak perempuan sering kali tumbuh dengan kecemasan relasional (father hunger).
Ayah yang "hadir tapi tiada" di ruang keluarga menciptakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh gawai, pergaulan bebas, atau pelarian-pelarian destruktif lainnya.
Budaya patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang dari ruang hampa, atau sekadar warisan tradisi lokal yang statis. Sosiolog melihat sistem patriarki sebagai konstruksi sosial yang berakar kuat dari persilangan antara struktur agraris tradisional, hukum kolonial, hingga interpretasi keagamaan yang cenderung tekstual-konservatif. Dalam masyarakat agraris masa lalu, pembagian kerja berbasis gender terbentuk karena tuntutan fisik, pekerjaan berat di ruang publik atau ladang dianggap membutuhkan kekuatan otot laki-laki, sementara urusan domestik didelegasikan kepada perempuan.
Sistem ini semakin terkunci rapat ketika bersentuhan dengan modernitas kolonial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda, misalnya, memperkuat posisi kepala keluarga laki-laki sebagai penanggung jawab administratif dan finansial tunggal, yang kemudian diserap oleh birokrasi modern Indonesia melalui berbagai kebijakan hukum keluarga (seperti UU Perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengurus rumah tangga).
Akibatnya, peran gender tersekat secara kaku, laki-laki diasosiasikan dengan kekuasaan, pencari nafkah, dan ruang publik; sementara perempuan diasosiasikan dengan kepatuhan, pengasuhan, dan ruang domestik.
Di tengah arus modernisasi hari ini, di mana banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi dan ikut bekerja membantu perekonomian keluarga, budaya patriarki mengalami metamorfosis yang ironis. Sosiolog menyebutnya sebagai fenomena beban ganda. Perempuan dituntut untuk sukses di ranah publik, tetapi tetap memikul 100% tanggung jawab domestik . Di sisi lain, para ayah terjebak dalam mitos maskulinitas toksik yang mengajarkan bahwa keterlibatan emosional dalam pengasuhan anak akan menurunkan "wibawa" mereka sebagai kepala rumah tangga.
Kurang lebih dinamika inilah yang melahirkan fenomena fatherless society, baik di perkotaan maupun pedesaan Indonesia kiwari. Pengasingan emosional, di mana ayah hadir secara fisik di rumah, tetapi secara psikologis berjarak. Hubungan dengan anak sering kali direduksi hanya menjadi pemberi sanksi atau penyedia materi. Hilangnya ruang dialog, di mana pengambilan keputusan di dalam rumah tangga sering kali bersifat top-down, meniru struktur kekuasaan militeristik, alih-alih musyawarah yang setara dan hangat seperti yang dicontohkan dalam narasi kenabian. Dan, krisis keteladanan, di mana anak-anak tumbuh tanpa melihat bagaimana seorang pria mengekspresikan kasih sayang, empati, dan kerja sama secara setara dalam merawat rumah.
Mengubah arah peradaban keluarga menuntut dekonstruksi terhadap cara kita memandang peran ayah. Patriarki tidak hanya merugikan perempuan karena membatasi ruang gerak mereka, tetapi juga merampas hak esensial laki-laki untuk merasakan keintiman emosional dan kedekatan yang utuh dengan anak-anak mereka. Ketika seorang ayah berani turun tangan memandikan anak, mendengarkan cerita sekolah mereka tanpa menghakimi, dan berbagi peran domestik, ia sedang meruntuhkan tembok patriarki yang kaku—membangun ketahanan keluarga yang tidak lagi bertumpu pada dominasi, melainkan pada cinta dan kemitraan.
Menariknya, jika ditarik garis lurus, ada korelasi antara posisi seorang ayah di dalam rumah tangga dengan bagaimana sebuah institusi negara dikelola. Keluarga adalah miniatur negara terkecil, dan seorang ayah memegang peran sebagai pemimpin yang semestinya melindungi, mengarahkan, dan memberikan rasa aman.

Ketika seorang ayah gagal menjalankan fungsinya di rumah—gagal hadir dengan empati, gagal mendengarkan suara yang paling lemah, atau menggunakan kekerasan verbal dan fisik untuk menegakkan otoritas—maka pola kepemimpinan yang sama sering kali direproduksi di ruang publik. Kita melihat bagaimana budaya otoritarianisme, pengabaian terhadap dialog, dan minimnya transparansi dalam birokrasi kerap berakar dari mentalitas pengasuhan domestik yang tidak sehat.
Sebaliknya, sebuah negara yang sehat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki "jiwa kebapaan"—bukan dalam arti paternalistik yang merendahkan, melainkan dalam arti pelindung yang adil, pengayom yang sabar, dan figur yang memastikan tidak ada satupun "anak" (warga negara) yang tertinggal dalam kegelapan. Ketika institusi negara gagal memberikan keadilan sosial, ia sedang mengulangi kesalahan seorang ayah yang menelantarkan keluarganya.
Para ayah harus melakukan refleksi kolektif, sudahkah para ayah di negeri ini pulang secara utuh—tidak hanya membawa lembaran rupiah, tetapi juga merengkuh, mendengar, dan membersamai? Sebab, masa depan bangsa ini, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh seberapa hangat pelukan seorang ayah di ruang-ruang keluarga yang paling sunyi. Bedanya, demokrasi memberi kita kesempatan untuk memilih ayah terbaik tiap lima tahun, kecuali untuk kasus luar biasa seperti kudeta, pemakzulan, atau malah pengunduran diri. (*)