Setiap musim hujan, seakan beberapa wilayah selalu menjadi langganan banjir. Curah hujan yang tinggi senantiasa membuat kegelisahan bagi warga di sebagian wilayah, khususnya di wilayah Bandung Selatan.
Ada sesuatu yang ironis ketika Bandung Selatan berulang kali berhadapan dengan banjir. Kawasan yang semestinya menjadi ruang kehidupan, tempat masyarakat membangun rumah, mengembangkan usaha, mengolah tanah, dan menggantungkan masa depan, justru kerap berubah menjadi hamparan genangan air ketika musim hujan tiba. Banjir seolah menjadi bagian dari kalender tahunan yang terus berulang, sementara masyarakat dipaksa beradaptasi dengan kerugian yang tidak sedikit.
Namun, persoalan banjir di Bandung Selatan tidak semata-mata sebagai peristiwa alam yang datang tanpa sebab. Apalagi menghubungkannya dengan mitologi, cerita mistis, atau anggapan bahwa kawasan tertentu memang ditakdirkan menjadi wilayah langganan banjir. Cara pandang semacam itu justru berpotensi menjauhkan masyarakat dari pemahaman ilmiah.
Banjir adalah persoalan hidrologi, geografi, tata ruang, lingkungan, dan pengelolaan infrastruktur. Ada proses alamiah yang dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, tetapi ada pula faktor aktivitas manusia yang memperbesar risiko dan dampaknya. Karena itu, memahami banjir berarti memahami hubungan antara manusia, tanah, air, dan kebijakan pembangunan.
Secara geografis, Bandung Selatan berada dalam kawasan Cekungan Bandung, sebuah bentang alam yang memiliki karakter topografi relatif rendah pada bagian tertentu. Air dari kawasan yang lebih tinggi mengalir menuju wilayah cekungan tersebut. Sungai Citarum dan sejumlah anak sungainya menjadi bagian penting dari sistem hidrologi kawasan ini.
Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang merupakan beberapa wilayah yang kerap menghadapi persoalan banjir. Kondisi tersebut bukan semata-mata karena hujan turun dengan intensitas tinggi, melainkan juga karena kemampuan sungai, saluran drainase, dan kawasan resapan dalam menampung serta mengalirkan air memiliki keterbatasan.
Penelitian mengenai banjir di Cekungan Bandung menunjukkan bahwa faktor elevasi, penggunaan lahan, kepadatan permukiman, serta kondisi daerah aliran sungai (DAS) turut menentukan tingkat kerawanan banjir. Dengan kata lain, air yang turun dari langit bukan sebagai alasan penyebab bencana. Ada proses akumulasi aliran air yang dipengaruhi karakteristik wilayah dan perubahan lingkungan.
Salah satu persoalan mendasar adalah perubahan fungsi lahan di kawasan hulu. Hutan, lahan terbuka, dan kawasan yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan mengalami tekanan akibat pembangunan permukiman, kegiatan ekonomi, serta perubahan penggunaan lahan. Ketika permukaan tanah semakin tertutup beton, aspal, dan bangunan, kemampuan tanah menyerap air hujan menjadi berkurang.
Dalam ilmu hidrologi, kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya limpasan permukaan atau “surface runoff”. Air hujan yang sebelumnya dapat meresap ke dalam tanah kemudian lebih cepat mengalir menuju saluran drainase dan sungai. Jika debit air yang masuk melampaui kapasitas saluran, genangan dan luapan sungai menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Masalah lain adalah sedimentasi sungai. Material tanah yang terbawa dari kawasan hulu dapat mengendap di dasar sungai dan mengurangi kapasitas daya tampung. Apabila sedimentasi bertemu dengan penyempitan alur, bangunan yang melanggar sempadan sungai, serta saluran yang tidak terpelihara, kemampuan sistem sungai untuk mengalirkan air semakin terbatas.
Ada kecenderungan masyarakat memandang banjir sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali manusia. Padahal, sebagian risiko banjir justru dapat diperbesar oleh perilaku manusia sendiri.
Membuang sampah ke selokan, membiarkan saluran air tertutup bangunan, mendirikan bangunan tanpa memperhatikan fungsi sempadan sungai, hingga mengabaikan ruang terbuka hijau merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi ekologis.
Sampah yang dibuang ke sungai mungkin terlihat sebagai persoalan kecil bagi satu orang. Namun, ketika dilakukan oleh ribuan orang, sampah tersebut dapat menjadi akumulasi masalah yang menghambat aliran air. Demikian pula dengan kebiasaan menutup lahan pekarangan menggunakan beton tanpa menyediakan ruang resapan. Jika perilaku tersebut berlangsung secara masif, kemampuan lingkungan dalam mengelola air hujan akan semakin menurun.
Namun, kesadaran masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada warga. Pemerintah daerah juga harus berani mengevaluasi kebijakan tata ruang, perizinan pembangunan, pengawasan kawasan lindung, pengelolaan drainase, dan pemeliharaan sungai.

Banjir tidak mengenal batas administrasi. Air tidak memahami apakah sebuah wilayah berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Karena itu, penanganannya tidak boleh terjebak dalam ego sektoral.
Pengelolaan Citarum Hulu membutuhkan koordinasi lintas wilayah, mulai dari kawasan hulu, tengah, hingga hilir. Apabila kawasan hulu mengalami kerusakan ekologis, kawasan hilir dapat menanggung konsekuensinya. Sebaliknya, pembenahan sungai di hilir tidak akan memberikan hasil maksimal apabila persoalan daerah tangkapan air di hulu terus diabaikan.
Menghadapi persoalan banjir Bandung Selatan, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar membangun tanggul atau meninggikan jalan. Infrastruktur pengendali banjir memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak disertai pemulihan fungsi ekologis kawasan.
Pemerintah Kabupaten Bandung bersama BBWS Citarum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah membahas sejumlah langkah pengendalian banjir pada Juni 2026. Di antaranya pemasangan duckbill di beberapa titik prioritas Dayeuhkolot–Baleendah, normalisasi muara sungai pada sembilan lokasi, serta rencana pembangunan kolam retensi.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat juga perlu mengawasi pelaksanaannya, mempertanyakan efektivitasnya, dan memastikan bahwa program tidak berhenti pada perencanaan atau pembangunan fisik semata.
Evaluasi harus dilakukan berdasarkan indikator yang terukur: apakah luas genangan berkurang, apakah durasi banjir semakin pendek, apakah kapasitas drainase meningkat, dan apakah kawasan resapan benar-benar terlindungi?
Kita membutuhkan data, bukan sekadar janji. Kita membutuhkan kebijakan yang konsisten, bukan penanganan yang hanya bergerak ketika banjir menjadi berita utama.
Ada satu hal yang perlu diluruskan dalam kesadaran kolektif masyarakat: Bandung Selatan bukan wilayah yang secara alamiah harus menerima banjir sebagai nasib permanen. Kerentanan geografis memang nyata, tetapi besarnya risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan lingkungan, pembangunan yang bertanggung jawab, dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Kita tidak perlu mencari penjelasan melalui mitologi untuk memahami mengapa air berulang kali memasuki permukiman. Kita perlu membaca peta topografi, mengukur curah hujan, meneliti kondisi DAS, menghitung kapasitas sungai, dan mengevaluasi perubahan penggunaan lahan. Pengetahuan ilmiah memberikan penjelasan sekaligus jalan keluar.
Masyarakat juga harus berhenti menganggap sungai sekadar saluran pembuangan. Sungai adalah bagian dari sistem kehidupan yang memiliki fungsi ekologis, hidrologis, dan sosial. Ketika sungai kehilangan ruang alaminya, manusia sesungguhnya sedang mempersempit ruang keselamatannya sendiri.
Pada akhirnya, persoalan banjir Bandung Selatan bukan hanya tentang berapa tinggi air menggenangi rumah atau berapa lama jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut kualitas perencanaan pembangunan, tanggung jawab pemerintah, dan kedewasaan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan.
Jangan sampai setiap musim hujan hanya melahirkan kecemasan baru, sementara akar persoalannya dibiarkan tumbuh semakin dalam. Jangan pula menjadikan banjir sebagai cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi seolah-olah tidak ada jalan untuk mengubah keadaan.

Bandung Selatan membutuhkan lebih dari sekadar tanggul untuk menahan air. Kawasan ini membutuhkan kesadaran ekologis, tata ruang yang disiplin, infrastruktur yang terencana, dan masyarakat yang memahami bahwa keselamatan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
Sebab, air tidak pernah datang untuk menghukum manusia. Air hanya mengikuti hukum alam. Manusialah yang seharusnya belajar memahami hukum tersebut sebelum terlambat.
Banjir bukan mitos, bukan pula takdir yang tidak dapat diubah. Ia adalah persoalan ilmiah yang menuntut kesungguhan manusia untuk menemukan solusi. (*)