Pergantian kekuasaan tidak selalu berarti perubahan arah politik. Sebuah pemerintahan bisa berganti, kabinet bisa disusun ulang, bahkan koalisi politik bisa berubah bentuk. Namun, jika struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan yang menopangnya tetap dipertahankan, sesungguhnya yang berubah mungkin hanya orang-orang yang mengelolanya.
Di tengah dinamika politik nasional, perebutan posisi dan pembicaraan mengenai komposisi kekuasaan kembali menjadi perhatian. Kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka ruang perdebatan baru mengenai figur yang akan menggantikannya. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar justru sering terabaikan: ke mana arah demokrasi Indonesia setelah Reformasi 1998?
Persoalannya bukan semata siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan nilai dan prinsip apa yang akan dibawa oleh orang yang menduduki jabatan tersebut. Sebab, jabatan publik bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membayar utang koalisi. Ia merupakan amanat konstitusional yang semestinya dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Pergantian Kekuasaan Bukan Koreksi Demokrasi
Tulisan mengenai pertarungan elite dan kreativitas pikiran Bandung sebelumnya berangkat dari kegelisahan terhadap semakin sempitnya ruang politik yang diisi oleh gagasan. Politik seolah lebih sibuk mengurus konfigurasi kekuasaan daripada menawarkan jalan keluar bagi persoalan masyarakat.
Kondisi ini perlu dibaca lebih jauh. Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan mekanisme pemilihan pemimpin. Demokrasi juga membutuhkan pembatasan kekuasaan, kebebasan mengkritik, lembaga negara yang independen, serta keberanian mengoreksi kebijakan yang merugikan kepentingan publik.
Salah satu persoalan yang perlu diperiksa adalah warisan regulasi pemerintahan Joko Widodo. Sejumlah produk hukum pada masa tersebut masih menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan sekarang. Di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan UU Minerba, serta Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Menyebutnya sebagai warisan bukan berarti seluruh regulasi tersebut harus ditolak tanpa pemeriksaan. Namun, keberlanjutannya tidak boleh pula dianggap sebagai sesuatu yang otomatis benar hanya karena telah disahkan melalui prosedur legislasi.
UU KPK, misalnya, mengubah kedudukan dan tata kelola lembaga antikorupsi. Perubahan tersebut sejak awal memunculkan perdebatan mengenai independensi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Pertanyaannya, apakah pemerintah sekarang memiliki keberanian untuk mengevaluasi dampak perubahan tersebut secara terbuka?
Demikian pula UU Cipta Kerja. Persoalan yang perlu diperiksa bukan hanya kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan, tetapi juga bagaimana negara menempatkan perlindungan pekerja, kepastian kerja, lingkungan hidup, dan keseimbangan hubungan antara modal dengan masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah ketentuan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa persoalan konstitusional dan perlindungan hak pekerja masih membutuhkan perhatian. Regulasi tidak semestinya hanya dinilai dari kemampuannya mempercepat investasi, tetapi juga dari keadilan yang dihasilkannya.
Dalam sektor pertambangan, perubahan UU Minerba juga perlu dilihat dari perspektif penguasaan sumber daya alam. Apakah pengelolaan kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat? Ataukah kebijakan tersebut justru memperkuat konsentrasi penguasaan sumber daya pada kelompok pemilik modal?

Begitu pula pembangunan Ibu Kota Nusantara. Perdebatan mengenai IKN tidak seharusnya berhenti pada soal setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota. Yang perlu diperiksa adalah akuntabilitas anggaran, keberlanjutan lingkungan, kepastian hukum, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat luas.
Keempat persoalan tersebut memperlihatkan bahwa koreksi terhadap warisan kebijakan bukanlah upaya menghidupkan kembali pertarungan politik masa lalu. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan sekarang untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan publik.
Supremasi Sipil dan Ingatan Reformasi 1998
Di tengah persoalan tersebut, sikap Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98) dalam pertemuan presidium di Bandung, Minggu, 15 November 2026, menjadi relevan untuk diperhatikan.
Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya, secara tegas menyampaikan penolakan terhadap wacana pengisian jabatan Wakil Presiden dari kalangan militer.
Menurut Surya, amanat Reformasi 1998 masih harus dipegang. Posisi Wakil Presiden semestinya tidak diberikan kepada figur militer, melainkan diisi oleh kalangan sipil, baik teknokrat, profesional, maupun politisi yang memiliki kapasitas menjalankan pemerintahan.
Sikap tersebut bukan semata persoalan latar belakang seseorang. Pokok persoalannya adalah menjaga batas antara fungsi pertahanan negara dan penyelenggaraan kekuasaan sipil.
Reformasi 1998 membawa agenda penting untuk mengakhiri Dwifungsi ABRI. Pemisahan TNI dan Polri, penghapusan keterwakilan militer di lembaga legislatif, serta penegasan profesionalisme TNI merupakan bagian dari upaya mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara.
Karena itu, setiap wacana yang berpotensi membawa kembali militer ke ruang kekuasaan sipil perlu diperiksa secara kritis. Bukan karena militer tidak memiliki kapasitas individual, melainkan karena demokrasi membutuhkan institusi pertahanan yang profesional dan berada di bawah supremasi sipil.
Kekhawatiran ini juga berkaitan dengan perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Program tersebut membawa fungsi pembangunan, antara lain di bidang pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan, di samping fungsi tempur.
Pemerintah tentu dapat menjelaskan program tersebut sebagai bagian dari strategi pertahanan dan pembangunan nasional. Namun, persoalan mendasarnya tetap perlu dijawab: sampai di mana batas keterlibatan militer dalam urusan yang sesungguhnya menjadi ranah pemerintahan sipil dan masyarakat?
Ketahanan pangan, pembangunan pertanian, kesehatan, dan reforma agraria membutuhkan keahlian, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat sipil. Petani tidak kekurangan pengetahuan untuk mengelola lahannya, dan pembangunan desa tidak semestinya selalu membutuhkan pendekatan komando.
Kita perlu berhati-hati agar semangat membantu pembangunan tidak justru mengaburkan batas kewenangan. Reformasi sektor keamanan bukan berarti menolak kontribusi TNI dalam tugas yang dibenarkan undang-undang, melainkan memastikan setiap pelibatan berlangsung secara proporsional, memiliki dasar hukum, dan tidak menggeser kewenangan sipil.
Hal serupa terlihat dalam perdebatan mengenai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Pencantuman penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu contoh ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial-budaya menimbulkan pertanyaan mengenai cara negara mendefinisikan ancaman terhadap ketahanan nasional.
Pemerintah menyatakan bahwa peraturan tersebut bukan regulasi khusus mengenai LGBTQ. Namun, tetap penting untuk mempertanyakan apakah persoalan sosial dan keberagaman warga negara semestinya ditempatkan dalam kerangka ancaman pertahanan. Negara harus mampu membedakan persoalan keamanan nasional dari persoalan hak dan kebebasan warga negara.
Jangan sampai negara terlalu sibuk mengidentifikasi ancaman dalam kehidupan sosial, tetapi kurang cermat mengawasi kemungkinan meluasnya kekuasaan institusi negara ke ruang-ruang sipil.
Prabowo dan Keberanian Mengoreksi Warisan Kekuasaan
Di sinilah pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi ujian politik yang sesungguhnya.
Prabowo tidak cukup hanya menawarkan kesinambungan pembangunan atau mengklaim keberhasilan program pemerintahan sebelumnya. Ia perlu menunjukkan keberanian untuk mengevaluasi kebijakan yang bermasalah, termasuk regulasi yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi.
Kesinambungan pemerintahan seharusnya tidak berarti kesinambungan seluruh kesalahan. Sebuah kebijakan yang terbukti bermasalah harus dapat diperbaiki, sekalipun kebijakan itu berasal dari pemerintahan sebelumnya atau didukung oleh partai-partai yang sekarang berada dalam koalisi.
Desakan PA 98 agar Presiden melakukan reshuffle kabinet juga perlu dibaca dalam kerangka tersebut. Evaluasi kabinet bukan sekadar memindahkan seseorang dari satu jabatan ke jabatan lain untuk mengakomodasi kepentingan politik. Yang lebih penting adalah memastikan kapasitas, integritas, dan keberpihakan para pejabat terhadap kepentingan masyarakat.
Muhamad Surya Wijaya mengingatkan agar reshuffle tidak menjadi ajang arisan politik untuk memenuhi kepentingan koalisi dan oligarki. Ruang pemerintahan, menurut sikap PA 98, perlu dibuka bagi teknokrat, profesional, dan akademisi yang memiliki kompetensi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dibelanjakan atau megahnya infrastruktur yang dibangun.
Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kehidupan rakyat: apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi, apakah kesejahteraannya meningkat, dan apakah lingkungan hidupnya tetap terjaga.
Pernyataan tersebut penting karena pembangunan kerap direduksi menjadi angka pertumbuhan, besaran investasi, dan pencapaian proyek. Padahal, pembangunan seharusnya memperluas keadilan sosial, bukan sekadar memperbesar akumulasi keuntungan.
PA 98 juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden dan meminta pengusutan dilakukan secara tuntas, tanpa mengorbankan hak privasi maupun kebebasan berpendapat. Dalam negara demokratis, penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam kritik.
Di sisi lain, istilah deep state dan oligarki yang disoroti PA 98 mengingatkan kita pada persoalan pengaruh kekuasaan yang bekerja di luar mekanisme demokrasi formal. Namun, persoalan semacam ini harus dibuktikan melalui transparansi, penyelidikan, dan pengawasan publik, bukan berhenti sebagai kecurigaan politik.
Masyarakat Sipil Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis
Persoalan demokrasi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan parlemen. Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam batas-batas konstitusi.
Di sinilah relevansi konsolidasi lintas elemen yang direncanakan PA 98 pada 25–26 November 2026. Keterlibatan aktivis, akademisi, buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya perlu diarahkan pada pembentukan agenda bersama, bukan sekadar pertemuan atau nostalgia terhadap perjuangan masa lalu.
Namun, konsolidasi masyarakat sipil juga harus melampaui identitas organisasi dan kepentingan kelompok. Kritik terhadap kekuasaan tidak akan banyak berarti apabila setiap kelompok hanya sibuk mempertahankan pengaruhnya sendiri.
Kita membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan perbedaan pandangan bertemu dalam kepentingan yang lebih besar: menjaga demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, dan memastikan negara tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir elite.
Bandung memiliki tradisi panjang sebagai ruang tumbuhnya gagasan, gerakan mahasiswa, kebudayaan, dan pemikiran kritis. Tradisi tersebut semestinya tidak berhenti sebagai romantisme sejarah. Kreativitas pikiran harus kembali menjadi kekuatan untuk membaca persoalan bangsa dan menawarkan koreksi terhadap arah kebijakan negara.
Reformasi tidak pernah dimaksudkan sekadar mengganti siapa yang duduk di istana. Reformasi adalah keberanian mengoreksi sistem, membatasi kekuasaan, dan memastikan negara tidak kembali menjadi alat kepentingan segelintir elite.
Karena itu, pemerintahan yang lahir setelah Reformasi semestinya tidak hanya mewarisi program dan regulasi pendahulunya, tetapi juga mewarisi tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada kebijakan yang kebal dari evaluasi, tidak ada kekuasaan yang kebal dari kritik.
Sebab, demokrasi bukan tentang siapa yang paling lama berkuasa atau siapa yang paling kuat menguasai parlemen. Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan dapat dikendalikan, hak warga negara dilindungi, dan kekayaan negeri dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pergantian kekuasaan seharusnya menjadi kesempatan untuk mengoreksi sejarah, bukan sekadar melanjutkan warisan kekuasaan. (*)