Integritas ASN Jadi Kunci Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi, Reformasi Sistem Dinilai Mendesak

5 menit baca
Candra Setya Nugroho
Ditulis oleh Candra Setya Nugroho diterbitkan
Ilustrasi ASN. (Sumber: indonesia.go.id)
Ilustrasi ASN. (Sumber: indonesia.go.id)

Upaya memberantas korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan besar yang harus mendapatkan perhatian. Rendahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih bertahan pada angka 34 dari skala 100 pada Tahun 2026 menjadi sinyal kuat bahwa persoalan korupsi belum berhasil ditangani secara mendasar.  

Skor IPK Indonesia masih berada jauh di bawah standar negara-negara yang memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan, selama lebih dari dua dekade terakhir Indonesia belum pernah menembus skor 50, yang sering dianggap sebagai batas minimal negara dengan tingkat korupsi yang relatif terkendali.

Di sisi lain, Indeks Integritas Nasional Indonesia tercatat sebesar 72,32. Angka tersebut dinilai masih belum cukup untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah pakar tata kelola pemerintahan menilai peningkatan IPK tidak dapat dicapai hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku korupsi. Beberapa hal yang perlu dilakukan selain penindakan hukum adalah perbaikan sistem birokrasi, penguatan pengawasan internal, serta transformasi digital layanan publik menjadi faktor yang menentukan keberhasilan upaya pencegahan korupsi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pemerintah didorong untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan dengan menempatkan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) sebagai agenda prioritas nasional. ASN merupakan aktor yang sangat penting karena merupakan motor penggerak roda dan sistem pemerintahan. Pengamat kebijakan publik menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah peluang terjadinya korupsi sejak awal.

Korupsi Bukan Sekadar Persoalan Moral

Sebuah kajian mengungkapkan bahwa korupsi tidak hanya dipicu oleh faktor individu, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kelemahan dalam organisasi dan sistem pemerintahan. Pada tingkat individu, tekanan ekonomi, gaya hidup, ambisi jabatan, hingga moral hazard menjadi faktor yang kerap mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Namun, faktor tersebut semakin mudah berkembang ketika organisasi tidak memiliki sistem pengawasan yang kuat. Banyak kasus korupsi terjadi karena sistem memberikan peluang dan ruang yang terlalu besar bagi penyalahgunaan kewenangan.

Pada level organisasi, budaya kerja yang permisif, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kepemimpinan yang belum mampu menjadi teladan dinilai turut memperbesar risiko korupsi. Sementara itu, pada level sistem, masih ditemukan berbagai persoalan seperti regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang kompleks, pengendalian internal yang belum efektif, serta digitalisasi layanan yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari gratifikasi, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga kebocoran anggaran negara.

Penguatan ASN dan SPIP Jadi Prioritas

Sebuah kajian merekomendasikan agar pemerintah menjadikan penguatan integritas ASN sebagai salah satu indikator utama dalam reformasi birokrasi nasional. Integritas ASN adalah kesetiaan terhadap prinsip moral dan etika, di mana seorang pegawai tidak akan menyalahgunakan jabatan atau mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017, integritas didefinisikan sebagai sikap konsisten dalam bertindak sesuai dengan nilai dan norma organisasi.

Upaya meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dilakukan melalui pendekatan kultural dan struktural untuk memperkuat budaya antikorupsi. Salah satu yang sudah dilakukan adalah melalui internalisasi nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar seluruh Aparatur Sipil Negara di Indonesia.

Aparatur Sipil Negara (ASN). (Sumber: dinkominfo.demakkab.go.id)
Aparatur Sipil Negara (ASN). (Sumber: dinkominfo.demakkab.go.id)

Upaya lainnya adalah dengan mengembangkan dan memanfaatan platform pelatihan digital untuk ASN khusus pengembangan budaya antikorupsi. Pada Tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas dan pendidikan antikorupsi bagi lebih dari 6,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Program ini merupakan hasil kolaborasi KPK bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Melalui sinergi ini, keempat institusi membangun ekosistem nasional penguatan integritas ASN sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya

Langkah lain yang dinilai strategis adalah mengintegrasikan pengukuran integritas ASN ke dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta manajemen talenta nasional. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong untuk memiliki peta risiko korupsi atau Corruption Risk Assessment guna mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap penyimpangan. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di lingkungan birokrasi. Pengawasan internal harus menjadi garis pertahanan pertama dalam mencegah korupsi untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.

Digitalisasi Pangkas Ruang Korupsi

Untuk memperkuat sistem, transformasi digital layanan publik juga disebut sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk menurunkan risiko korupsi. Layanan yang memiliki tingkat interaksi tinggi antara masyarakat dan aparat pemerintah, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, perpajakan, dan pertanahan, dinilai perlu menjadi prioritas digitalisasi.

Pemerintah mendorong pemanfaatan digitalisasi pemerintahan dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini diatur melalui PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 yang menjadi panduan untuk mengukur tingkat kematangan dan capaian kemajuan penerapan SPBE. Penilaian ini mencakup evaluasi pada domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Selai itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan manajemen resiko SPBE yang diatur melalui PermenPANRB No. 5 Tahun 2020 yang berisi pedoman sistematis bagi instansi pemerintah dalam mengelola kemungkinan risiko (baik ancaman maupun peluang) dalam penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan hasil kajian, digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses layanan, serta mengurangi praktik transaksi informal yang selama ini menjadi salah satu sumber korupsi. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa negara dengan tingkat penerapan digital governance yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan negara yang masih mengandalkan proses birokrasi konvensional.

Akhirnya, reformasi birokrasi yang berorientasi pada penguatan integritas ASN, perbaikan sistem pengendalian, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki persepsi korupsi Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Semua pihak diharapkan dapat secara konsisten dan berkelanjutan mewujudkan peningkatan IPK Indonesia. (*)

Ikuti AyoBandung.id di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti

Berita Terkait

News Update

Ayo Netizen 22 Nov 2026, 19:32

Karhutla Papua Belum Usai

Karhutla Papua bukan sekadar bencana lingkungan, tetapi juga ujian tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan mengelola sumber daya alam.

Peta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dari Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 1.103.132 hektare. Papua dan Kalimantan menjadi dua pulau terbesar yang mengalami karhutla. (Sumber: mapbiomas.id)
Ayo Netizen 22 Nov 2026, 11:01

Rela Rela Antre demi Foto Cantik dan Dubai Pistachio

Rela antre dan waiting list di The Deli Bakes Bandung terbayar tuntas. Kafe ikonik ini suguhkan suasana "cewek kue" yang estetis serta Dubai Pistachio Salt Bread viral yang lezat.

Makan cantik (Foto: Tazkiya Nurkamila)
Ayo Netizen 22 Nov 2026, 09:51

Bandung Tetap Sehat, Biarkan Hujan Bercerita

Ada yang selalu ingin diceritakan hujan kepada Bandung.Hujan adalah bagian dari siklus kehidupan, dan menjadi keseimbangan agar kota tetap sehat dan layak untuk dihuni.

Hujan di Balai Kota Bandung. (Sumber: Ayobandung | Foto: Kavim Faza)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 20:55

Kopi, Ceker, Cobek, dan Mitos

Mitos-mitos sekarang sudah ada yang berubah, bukan menjadi pantangan lagi.

Kuliner ceker ayam. (Sumber: Pexels | Foto: cottonbro studio)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 19:48

Melihat Huma Tangtu di Pasir Kasungka, Cibéo, Baduy Jero

Di Cibéo, huma itu ada tiga jenis sesuai kepentingannya. Pertama huma sérang, huma puun, dan huma tangtu.

Huma yang baru beberapa minggu ditanami benih padi di Baduy Luar, Desa Kanekes. Terlihat daun padinya tumbuh menghijau. (Sumber: T. Bachtiar)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:45

Antassalam FM Legenda Radio Kota Kembang yang Tinggal Kenangan

Radio Antassalam FM mungkin tidak lagi hadir dengan identitas seperti dahulu. Namun, bagi mereka yang pernah menjadi Parakanca, kenangannya tetap hidup.

Studio Radio Antassalam FM yang berlokasi di Jalan Purwakarta No. 200, Griya Bumi Antapani, Kota Bandung. (Sumber: Galeri Antassalam)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:29

Warga Jakarta Gak Bayar Opsen PKB, Bandung Bagaimana?

Alasan mengapa di DKI Jakarta tidak ada pemungutan Opsen PKB sebagaimana halnya daerah -daerah lain di luar DKI Jakarta.

Warga Jakarta Gak Bayar Opsen PKB dan BBNKB. (Sumber: Pexels | Foto: Ahmad Roihan Muqoddes)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 18:03

Menikmati Ramainya Pasar Minggu Cibatu, Surga Kuliner di Pagi Hari

Beragam kuliner dan minuman meramaikan Pasar Minggu di Alun-Alun Cibatu setiap Minggu pagi.

Suasana Pasar Minggu di Alun-Alun Cibatu yang dipenuhi pedagang dan pengunjung dengan beragam pilihan kuliner. (Sumber: Abu Rijal Mukry)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 16:04

Anatomi Penyakit dan Kebahagiaan Orang Indonesia

Gambaran kesehatan dan tingkat kebahagiaan orang Indonesia hari ini.

Anatomi Penyakit dan Kebahagiaan Orang Indonesia (Sumber: GeminiAI)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 12:58

Pantai Sawarna, Tempat Ombak dan Silaturahmi Bertemu

Menikmati indahnya senja Pantai Tanjung Layar, Sawarna, sekaligus menyambung silaturahmi keluarga di momen libur Idulfitri. Hangatnya kebersamaan dan deburan ombak jadi pelepas rindu yang berkesan.

Gerbang bertuliskan Kawasan Wisata Sawarna menyambut pengunjung. (Sumber: haifaizdihar20@gmail.com | Foto: Haifa Salsabil Izdihar)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 11:53

Festival Buku dan Gerakan Gemar Membaca (Bagian 2)

Festival buku harus berdampak luas bagi masyarakat, pentingnya membaca buku tekstual. Festival buku harus menjadi pintu masuk bagi kebiasaan membaca, dan peran pemerintah dalam gerakan gemar membaca.

Festival Literasi Pages and Plates 2026 featuring Big Bad Wolf Books di Bikasoga Sport Center, Kota Bandung. (Sumber: Ayobandung.com | Foto: Irfan Al-Faritsi)
Ayo Netizen 20 Nov 2026, 10:45

Mengapa KDM Harus Memulai Agenda Antikorupsi dari Rumah Sendiri?

KDM tidak perlu memulai merancang program antikorupsi yang baru. Yang lebih penting adalah menerjemahkan tujuh area intervensi MCSP-RBS KPK 2026 menjadi target kerja yang terukur.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. (Sumber: ayobandung.com | Foto: Rachmadi Rasyad)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 19:30

Menghangatkan Malam Bandung dengan Semangkuk Bubur Kacang Hijau

Malam yang dingin di Cipadung terasa lebih hangat dengan semangkuk bubur kacang hijau ketan hitam seharga Rp8.000 dari pedagang yang telah berjualan sejak 2005.

Uap Hangat yang mengepul dari anci bubur kacang hijau. (Sumber: haifaizdihar20@gmail.com | Foto: Haifa Salsabil Izdihar)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 18:25

Menjemput Mentari di Atas Awan: Hangatnya Pelukan Air Belerang di Tepas Papandayan

Nikmati sensasi berendam di kolam air panas infinity pool Agrowisata Tepas Papandayan Garut sambil berburu golden sunrise berlatar gagahnya Gunung Cikuray.

TEPAS PAPANDAYAN (Foto: M.SYAIBAN)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 18:09

Banjir Besar di Masa Kolonial Belanda

Banjir besar di Lembah Anai pada tahun 1894 dan 1904.

Banjir di Batavia antara tahun 1915-1918. (Sumber: Wikimedia Commons | Foto: Tropenmuseum)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 17:13

Di Balik Kabut Gunung Canar, Tersimpan Pesona Talaga Bodas

Perjalanan mendaki Gunung Canar menghadirkan pengalaman tentang perjuangan, kebersamaan, dan keindahan Talaga Bodas yang tersembunyi di balik kabut perbukitan Garut.

Di balik kabut, Talaga Bodas menyuguhkan pesona alam yang memikat. (Sumber: Dok. Pribadi | Foto: M. Hafizh Arsy Jibril)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 16:09

Jejak Seru Memacu ATV di Tengah Sejuknya De Landden Lembang

Mau berwisata alam ditengah kota? Ke De Landden aja! Menyajikan area playground dan wahana jelajah sampe berkuda. Soal harga ? Sudah tentu murah pastinya.

Berkeliling menggunakan ATV. (Sumber: Dinan Hadiyan phone | Foto: Dinan Hadiyan)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 15:59

Merawat Kompas Berpikir di Tengah Realitas Instan yang Rawan Kebablasan

Ketergantungan pada kecerdasan buatan (AI) dan media sosial mengancam nalar kritis. Mengapa kompas berpikir wajib dirawat hari ini?

Ilustrasi. Bagaimana cara merawat kompas berpikir di era mudahnya mendapatkan informasi secara instan? (Sumber: Pexels | Foto: Lara Jameson)
Ayo Netizen 19 Nov 2026, 15:23

Siapa Bilang Membaca Harus di Perpustakaan?

Hawa Community berupaya menumbuhkan budaya membaca dan semangat belajar di kalangan perempuan

Alam dan buku seketika menjadi teman belajar.