Ketika pemerintah, perusahaan, dan masyarakat berlomba memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), perhatian kita sering tertuju pada satu hal: pekerjaan apa yang akan hilang. Di Indonesia, kekhawatiran tersebut mulai muncul seiring meningkatnya otomatisasi layanan, penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan, serta transformasi digital yang menjangkau hampir seluruh sektor kehidupan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar sesungguhnya bukanlah pekerjaan apa yang hilang, melainkan bagaimana manusia akan dimaknai di tengah perubahan tersebut.
Perdebatan mengenai masa depan manusia dalam era teknologi bukanlah hal baru. Dalam bukunya Homo Deus, Yuval Noah Harari memperkenalkan istilah useless class, yaitu kelompok manusia yang berpotensi tersisih dari sistem ekonomi karena tidak lagi memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perkembangan teknologi. Terlepas dari berbagai kritik terhadap pandangannya, gagasan tersebut mengandung satu kegelisahan penting: bagaimana nasib manusia ketika ukuran kebermanfaatannya semakin ditentukan oleh produktivitas?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika berbagai aktivitas manusia mulai diterjemahkan ke dalam data, indikator, dan ukuran-ukuran kinerja. Efisiensi menjadi kata kunci zaman. Produktivitas menjadi ukuran keberhasilan. Dalam banyak kasus, identitas seseorang perlahan direduksi menjadi angka-angka yang dapat dihitung, dibandingkan, dan dievaluasi. Padahal, kehidupan manusia tidak pernah sesederhana itu.
Seorang guru di daerah terpencil mungkin tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi ia membentuk masa depan generasi berikutnya. Seorang ibu rumah tangga mungkin tidak tercatat sebagai tenaga kerja formal, tetapi ia menopang kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang relawan yang mengajar anak-anak di lingkungan marginal mungkin tidak masuk dalam statistik pertumbuhan ekonomi, tetapi keberadaannya menghadirkan nilai sosial yang nyata.
Di sinilah persoalan relevansi menjadi penting. Relevansi manusia tidak pernah tunggal. Ia hidup dalam berbagai ruang sekaligus: ekonomi, sosial, budaya, keluarga, dan moralitas.
Reduksi Manusia
Perubahan teknologi pada dasarnya bukanlah masalah. Sepanjang sejarah, manusia selalu beradaptasi dengan inovasi baru. Tantangan sesungguhnya muncul ketika logika teknologi dan ekonomi menjadi satu-satunya cara dalam memahami manusia.
Gejala ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, misalnya, semakin sering dipahami sebagai instrumen untuk memasok kebutuhan pasar kerja. Pertanyaan yang muncul bukan lagi "manusia seperti apa yang ingin dibentuk", melainkan "tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan".
Tentu saja kebutuhan dunia kerja penting. Namun pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar berisiko kehilangan fungsi dasarnya sebagai sarana pembentukan karakter, kebijaksanaan, dan kemampuan memahami kehidupan secara utuh.
Kecenderungan serupa juga terlihat dalam kehidupan sosial. Tidak jarang relasi antarindividu dinilai berdasarkan manfaat praktis yang dapat diperoleh. Secara perlahan, logika utilitas merembes ke ruang-ruang yang sebelumnya dibangun atas dasar solidaritas dan kebersamaan. Akibatnya, ukuran keberhasilan manusia menjadi semakin sempit.
Negara, Data, dan Tata Kelola
Dalam masyarakat modern, negara memiliki peran penting dalam mengelola kehidupan bersama. Melalui data kependudukan, sistem pendidikan, program perlindungan sosial, dan berbagai kebijakan publik lainnya, negara berusaha memastikan pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Indonesia pun bergerak ke arah tersebut. Digitalisasi pelayanan publik, integrasi data sosial-ekonomi, dan berbagai upaya reformasi birokrasi merupakan bagian dari usaha meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Namun, semakin banyak aspek kehidupan yang diadministrasikan, semakin besar pula tantangan untuk memastikan bahwa manusia tidak dipahami semata-mata sebagai objek data.
Data memang membantu pengambilan keputusan. Akan tetapi, data tidak selalu mampu menangkap seluruh kompleksitas kehidupan manusia. Tidak semua pengalaman hidup dapat diterjemahkan ke dalam indikator statistik. Tidak semua nilai dapat dihitung melalui ukuran produktivitas.
Karena itu, modernisasi tata kelola perlu berjalan beriringan dengan kesadaran bahwa manusia memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibandingkan kategori administratif yang melekat padanya.
Merawat Solidaritas
Di tengah perubahan yang cepat, masyarakat sesungguhnya memiliki sumber daya penting yang sering kali terlupakan: solidaritas sosial.
Indonesia memiliki tradisi panjang dalam hal ini. Gotong royong, kerja bakti, musyawarah kampung, hingga berbagai bentuk bantuan sukarela yang muncul saat bencana menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak sepenuhnya digerakkan oleh logika pasar ataupun negara.
Dalam tradisi pemikiran Ibn Khaldun, kekuatan semacam ini dikenal sebagai asabiyah, yaitu ikatan sosial yang memungkinkan suatu komunitas bertahan dan berkembang. Dalam konteks kekinian, maknanya dapat diterjemahkan sebagai kemampuan masyarakat untuk membangun rasa saling percaya dan kepedulian terhadap sesama.
Tantangannya, solidaritas tersebut kini berhadapan dengan budaya kompetisi yang semakin kuat. Setiap individu didorong untuk bersaing, mengejar pencapaian, dan membuktikan dirinya secara personal. Tidak ada yang salah dengan kompetisi. Namun ketika seluruh aspek kehidupan dipahami semata-mata sebagai arena persaingan, ruang bagi kepedulian kolektif menjadi semakin sempit.
Menjadi Manusia
Pada akhirnya, perdebatan mengenai relevansi tidak dapat diselesaikan hanya dengan ukuran ekonomi atau teknologi. Relevansi manusia selalu lebih luas daripada sekadar fungsi yang dijalankannya.
Seseorang mungkin kehilangan pekerjaan karena perubahan teknologi. Seseorang mungkin tidak lagi dianggap produktif menurut ukuran tertentu. Namun hal itu tidak serta-merta menghilangkan nilai kemanusiaannya.
Karena itu, tantangan terbesar di era disrupsi bukanlah bagaimana manusia bersaing dengan mesin. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, efisiensi birokrasi, dan pertumbuhan ekonomi, manusia tetap dipandang sebagai tujuan, bukan sekadar alat.
Sebab ketika relevansi hanya diukur dari kegunaan, kita berisiko kehilangan sesuatu yang paling mendasar: kemampuan untuk melihat manusia sebagai manusia. (*)
