AYOBANDUNG.ID - Pernahkah Anda membuka lemari pakaian lalu menemukan baju yang bahkan lupa pernah dibeli? Atau pakaian yang baru sekali dipakai, lalu tersisih karena tren sudah berganti? Bagi banyak orang, itu mungkin hanya perkara kebiasaan belanja. Namun, bagi sejumlah pegiat lingkungan di Bandung, isi lemari ternyata menyimpan jejak krisis yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan.
Isu itulah yang dibongkar dalam pemutaran film dokumenter Menolak Punah produksi Watchdogs yang digelar di kafe estetik favorit anak muda, Tjap Sahabat, kawasan Tjibadak, Bandung, hari Minggu lalu. Diinisiasi kolaborasi lintas generasi antara kelompok ibu-ibu Mama Mingle (DigitalMamaID) dan perempuan muda usia 18–24 tahun yang tergabung dalam Kutub Sisters, pemutaran film ini menjelma menjadi ruang refleksi tentang gaya hidup masyarakat urban.
Bagi penggagas acara dari DigitalMamaID, Catur Ratna Wulandari, isu fesyen sengaja dipilih karena Bandung dikenal sebagai salah satu kiblat mode di Indonesia. Selain itu, persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan perempuan dan ibu rumah tangga.
"Tahun ini DigitalMamaID memang fokus mengomunikasikan isu lingkungan. Ketika tahu ada film ini, kami merasa sangat relate karena fesyen itu dekat sekali dengan perempuan. Industri ini juga termasuk yang paling gacor dan terus berkembang pesat. Bahkan saat situasi ekonomi sedang sulit, lini fesyen dan kosmetik tetap jalan," ujar Catur usai pemutaran film.
Penyakit Check Out Sambil Rebahan dan Ongkos 2.700 Liter Air
Celakanya, menurut Catur, pesatnya industri ini justru didorong oleh lahirnya tren fast fashion yang menawarkan pakaian massal dengan harga murah. Kehadiran platform belanja daring dan algoritma pasar digital membuat masyarakat semakin mudah mengonsumsi sandang tanpa banyak pertimbangan.
"Sekarang produk fesyen semakin murah dan semakin mudah dijangkau. Orang tidak perlu datang ke toko. Sambil rebahan malam-malam karena enggak bisa tidur juga bisa check out keranjang belanjaan. Ada promo tanggal kembar, ada hari belanja nasional terus-menerus. Akhirnya orang membeli bukan karena butuh, tapi karena merasa mampu dan sayang kalau tidak membeli," kritiknya.
Fenomena psikologis ini perlahan mengikis kebiasaan berbelanja secara sadar atau mindful shopping. Pakaian dibeli dalam jumlah besar, dipakai sekali demi formalitas foto di media sosial, lalu berakhir menjadi tumpukan kain yang tak lagi tersentuh.
Dalam dokumenter tersebut dipaparkan fakta yang mencengangkan. Untuk memproduksi satu kaus katun, dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Jumlah itu setara dengan kebutuhan air minum satu orang selama 3,5 tahun.
Ketika pola konsumsi seperti ini menjangkiti kebutuhan domestik, misalnya pembelian pakaian anak, dampaknya menjadi berlipat.
"Baju bayi itu umur pakainya pendek sekali, kurang dari tiga bulan. Banyak ibu-ibu yang akhirnya sadar mereka punya gunungan baju anak yang bahkan belum pernah sempat dipakai satu kali pun karena fisik anaknya keburu besar. Itu problem nyata yang terjadi di Bandung," tutur Catur.
Tumpukan pakaian yang mubazir ini menjadi ironi ketika masyarakat diajak berbicara tentang krisis iklim.
"Kadang kalau bicara krisis iklim, orang merasa itu terlalu jauh di langit, seperti suhu bumi meningkat. Mereka merasa it's not my problem. Padahal keputusan domestik seperti membeli baju yang tidak dibutuhkan malam ini adalah penyumbang emisi nyata yang menjadi tanggung jawab kita," tambahnya.
Dilema Ruang Publik dan Stigma "Baju Itu-Itu Saja"
Persoalan lingkungan semakin rumit karena keinginan menahan diri untuk tidak membeli pakaian baru sering kali berbenturan dengan stigma sosial.
Hal itu dirasakan oleh Siti Latifah (32), atau yang akrab disapa Teh Puput.
Sebagai anggota komunitas Kutub.co sekaligus dosen di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, Puput dituntut untuk selalu tampil rapi di depan mahasiswa dan kolega.
"Aku sendiri merasakan dilema sosiologisnya. Sebagai dosen dan orang yang setiap hari keluar rumah bertemu banyak orang, di lingkungan kita itu masih sering ada komentar nyinyir seperti, 'kok bajunya itu-itu aja?' atau 'kok ganti harinya pakai baju yang sama?' Stigma seperti itu nyata ada dan kerap menghakimi perempuan di ruang publik," ungkap Puput.
Tekanan sosial itulah yang secara psikologis mendorong banyak perempuan urban terus membeli pakaian baru berbahan poliester sintetis murah demi menjaga citra sosial.
Padahal, menurut Puput, berpakaian rapi dan profesional sama sekali tidak berkorelasi dengan memiliki baju baru. Dokumenter Menolak Punah mencatat bahwa dalam satu kali proses pencucian pakaian sintetis, sekitar 700.000 partikel mikroplastik dapat terlepas dan mencemari lingkungan perairan.
Puput mengakui bahwa sebagai individu, meruntuhkan sistem kapitalisme industri tekstil yang eksploitatif bukan perkara mudah. Namun, ia percaya perubahan selalu bisa dimulai dari kesadaran pribadi.
"Kita memang tidak bisa langsung mengubah sistem besar di atas yang sudah susah ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mulai dari kesadaran individu: beli kalau memang butuh, bukan karena lapar mata akibat promo. Dan kalau mau mengeluarkan baju lama, pastikan disalurkan ke tangan orang yang benar-benar membutuhkan agar menjadi manfaat, bukan mudarat atau sampah baru," tegasnya.
Ironi Simbol "Padi dan Kapas" yang 99 Persen Impor
Bagi gerakan perempuan di Bandung, persoalan sandang tidak bisa berhenti pada perubahan gaya hidup semata. Ada benang merah yang menghubungkannya dengan kebijakan negara.
Dalam diskusi pasca-pemutaran film, muncul ironi yang cukup menohok. Sejak awal berdirinya republik, bangsa Indonesia menggunakan simbol "Padi dan Kapas" dalam Sila Kelima Pancasila sebagai lambang kemakmuran pangan dan sandang. Simbol itu hadir di berbagai lambang lembaga negara, mulai dari pemerintah daerah hingga institusi nasional.
Namun kenyataannya berbeda.
Dokumenter tersebut mengungkap bahwa Indonesia masih mengimpor sekitar 99 persen kebutuhan kapas untuk industri tekstil, kecantikan, dan farmasi. Artinya, produksi kapas dalam negeri hanya memenuhi sekitar 1 persen kebutuhan nasional.
Ironisnya, dalam lima tahun terakhir, program penanaman kapas justru dihapuskan.
"Bahan baku kapas kita itu ternyata hampir 100 persen impor. Kita kenal kapas hanya sebagai tanaman simbol di banyak logo lembaga kita, tapi kita tidak pernah benar-benar peduli untuk menanamnya. Saya berharap pemerintah mau lebih serius menanam kapas daripada terus-menerus membuka lahan sawit," ujar Puput.
Menelan Mikroplastik Seukuran Kartu ATM Setiap Bulan
Menempatkan konsumen sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan juga dianggap tidak adil.
Pandangan itu disampaikan Zen Ihsan (28), mahasiswa Magister UIN Sunan Gunung Djati Bandung asal Cibiru yang turut hadir dalam diskusi.
Menurut Zen, berbagai data ilmiah yang dipaparkan dalam film justru memperlihatkan betapa besar ketimpangan antara konsumen dan sistem produksi.
Ketika pakaian berbahan poliester dibuang ke tempat pembuangan akhir atau terbawa hingga ke pantai, panas dan hujan membuat material tersebut terurai menjadi mikroplastik dan nanoplastik. Partikel ini kemudian menyebar melalui udara, tanah, dan perairan.
Bahkan, partikel mikroplastik ditemukan oleh BRIN hingga kedalaman laut 2.450 meter.
Pada akhirnya, limbah itu kembali ke tubuh manusia melalui rantai makanan laut yang dikonsumsi sehari-hari.
Data yang ditampilkan dalam film menunjukkan bahwa konsumsi mikroplastik masyarakat Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, yakni rata-rata 15 gram per bulan atau setara ukuran satu kartu ATM.
"Permasalahan lingkungan itu selalu dimulai dari produsen, bukan konsumen. Konsumen hanya bisa berikhtiar di dalam sistem yang sudah buruk ini. Faktanya, kita hari ini sudah dikepung: udara mikroplastik, air mikroplastik, tanah pun mikroplastik. Bahkan riset terbaru menunjukkan mikroplastik sudah menyumbat pembuluh darah, ditemukan di 75 persen sampel ASI, hingga sperma. Jadi sering kali masyarakat ingin berubah, tetapi ruang geraknya dibatasi oleh sistem yang dibuat oleh kapital dan pemerintah," kata Zen.
Karena itu, ia menilai forum nonton bareng dan diskusi lintas komunitas memiliki fungsi yang lebih besar daripada sekadar berbagi pengetahuan.
"Ketika gerakan sosial lingkungan ini masif dan masyarakatnya semakin cerdas serta kritis, ini akan menjadi nilai daya tawar yang tinggi di hadapan pemerintah maupun kapital industri. Mereka dipaksa tahu bahwa rakyat memperhatikan dan menuntut tanggung jawab sistemik yang lebih besar," pungkasnya.
Melalui pemutaran Menolak Punah, diskusi tentang lingkungan diharapkan tidak berhenti saat lampu ruangan kembali dinyalakan. Sebab krisis ekologis hari ini hadir dalam bentuk yang sangat dekat melalui keranjang belanja daring yang terlalu penuh, pakaian yang hanya dipakai sekali demi gengsi sosial, hingga lemari rumah yang sesak oleh barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.
Di tengah budaya konsumsi yang bergerak serbacepat, langkah kecil untuk menolak kepunahan mungkin bisa dimulai dari satu pertanyaan sederhana sebelum menekan tombol checkout: apakah saya benar-benar membutuhkan pakaian ini? Atau saya hanya sedang membeli sesuatu yang kelak menjadi beban bagi bumi dan generasi berikutnya?
