AYOBANDUNG.ID - Bagi warga yang hidup di lereng gunung, pegunungan bukan sekadar bentang alam yang mereka pandangi setiap hari. Dari sana mengalir air untuk kebutuhan rumah tangga, tumbuh tanaman yang menjadi sumber penghidupan, dan tersimpan harapan agar anak-anak mereka tetap bisa hidup dari tanah yang diwariskan leluhur. Karena itu, ketika proyek panas bumi atau geothermal mulai mendekati kawasan tempat tinggal mereka, yang muncul bukan hanya perdebatan soal energi, melainkan kecemasan tentang masa depan ruang hidup yang selama ini mereka jaga.
Kecemasan itu mengemuka dalam pertemuan warga Jaringan Warga di Kaki Gunung Jawa Bagian Barat di Perpustakaan Bunga di Tembok, Minggu 7 Juni 2026.
Di sela-sela pertemuan, Dani Setiawan (25) mulai menceritakan kondisi pelik di kawasan tempat tinggalnya.
Kabut pagi masih menggantung di lereng Gunung Gede Pangrango ketika Dani memulai harinya sebagai petani. Di kampungnya, Gunung Putri, yang berada di kaki gunung itu, kehidupan berjalan dengan ritme yang nyaris tak berubah selama puluhan tahun. Air mengalir jernih dari mata air pegunungan, sayuran tumbuh subur di lahan pertanian, dan warga menggantungkan hidup sepenuhnya dari tanah yang mereka garap sendiri.
Namun, beberapa tahun terakhir, ketenangan di rumah-rumah warga perlahan terusik. Badai kecemasan itu datang bukan karena gagal panen akibat hama atau cuaca ekstrem, melainkan karena bayang-bayang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal yang merangkak semakin dekat ke halaman rumah mereka.
“Kalau saya mah hidup dari gunung. Minum dari gunung, ngolah lahan dari gunung, hasilnya juga dari gunung,” ujar Dani.
Dani lahir dan besar di sana. Meski sempat mencoba peruntungan di luar kota, ikatan batin membuat pemuda ini pulang dan memilih menjadi petani sayur. Bersama delapan anggota keluarga yang tinggal serumah, Dani memikul tanggung jawab besar. Gunung baginya bukan sekadar lanskap hijau yang indah saat membuka jendela. Gunung adalah tandon ekonomi dan kepastian isi piring makan keluarganya.
“Kalau enggak ada gunung, kayaknya kita enggak bakal hidup,” katanya.
Dapur yang Menyusut dan Retaknya Kekerabatan
Kecemasan Dani bukan tanpa alasan. Ia mengingat kembali tahun 2020, saat alat-alat berat mulai membuka akses jalur proyek geothermal. Kendati pengeboran belum menyentuh perut bumi dan proyek belum beroperasi sepenuhnya, getaran dampaknya sudah merembet ke urusan dapur rumah tangga.
“Yang paling terasa ekonomi. Menurun,” ujarnya singkat.
Dani membeberkan hitung-hitungan mikro yang pahit. Akibat gangguan aktivitas pembukaan lahan di sekitar kawasan, hasil pertanian sayur keluarganya merosot tajam. Jika sebelumnya mereka bisa menikmati masa panen tiga hingga empat kali dalam setahun, kini hanya dua kali.
“Dulu bisa tiga sampai empat kali panen. Sekarang dua kali,” katanya.
Penghasilan keluarga pun ikut anjlok. Dari yang sebelumnya stabil di angka 100 persen, kini turun menjadi sekitar 90 hingga 83 persen. Di tengah pendapatan yang menyusut itu, biaya kebutuhan pokok justru semakin membebani.
“Kebutuhan rumah tangga yang paling berdampak itu beras. Beras jadi terasa mahal,” keluh Dani.
Bukan hanya urusan perut yang terganggu, proyek energi ini menurutnya perlahan merusak tatanan sosial di kampung. Dani menyaksikan fenomena yang menurutnya menyedihkan: disintegrasi sosial akibat uang kompensasi. Perusahaan mulai menyokong sebagian warga lokal untuk memengaruhi warga lainnya.
Jika sebelumnya masyarakat fokus bergotong royong di kebun, kini hampir 40 hingga 50 persen warga terlibat dalam pusaran pembebasan lahan.
“Banyak yang jadi biong (makelar) tanah. Orang proyek menyokong orang sana, akhirnya warga kita sendiri yang malah mengajak warga lainnya untuk menjual tanahnya,” ungkap Dani dengan nada kecewa.
Fenomena itu membuatnya khawatir. Sebab sedikit demi sedikit, orientasi kampung yang selama ini bertumpu pada pertanian mulai bergeser.
"Kurang lebih hampir separuh warga sudah masuk ke situ," ujarnya.
Meski debit mata air keluarganya belum berubah secara drastis, ketakutan terbesar Dani adalah masa depan jangka panjang.
“Takutnya kemanfaatan tanah hilang, kemanfaatan air hilang, kesejahteraan hilang,” tegas pemuda yang bersumpah tidak akan pernah meninggalkan kampung halamannya demi menjaga warisan leluhur.
“Enggak kepikiran pindah. Kita lahir di sana. Mau ada fasilitas apa pun di luar, tetap pengin menjaga kampung sendiri,” ujarnya mantap.
Trauma Setengah Hektare di Hulu Tampomas
Keresahan serupa juga datang dari lereng Gunung Tampomas, Sumedang. Di usianya yang kini menginjak 63 tahun, Maman Juherman masih mengingat jelas dua bencana longsor yang pernah terjadi di kampung halamannya, Kampung Pentas, Desa Cilangkap, Kecamatan Buahdua.
Memori kelam itu terjadi puluhan tahun lalu. Menurut Maman, longsor pertama dipicu oleh kebakaran hutan hebat di puncak gunung. Sementara longsor kedua terjadi tak lama setelah lereng hijau Tampomas dibabat untuk dijadikan perkebunan tembakau komersial.
Padahal, kenang Maman, lahan hutan yang dibuka saat itu terhitung sangat kecil.
“Hanya sekitar setengah hektare. Kecil sekali,” kata Maman.
Namun dampak dari kerusakan setengah hektare itu sanggup membuat warga satu desa dicekam ketakutan akibat ancaman batu dan lumpur yang meluncur deras dari atas gunung.
Pengalaman traumatis itulah yang membuat bulu kuduk Maman berdiri ketika mendengar kabar bahwa Kementerian ESDM kembali melelang proyek geothermal di Gunung Tampomas setelah sempat ditolak warga beberapa tahun lalu.
“Nah sekarang, kalau geotermal ini jadi, lahannya bisa memakan puluhan hektare kawasan hutan. Saya tidak bisa membayangkan besarnya bencana yang akan terjadi. Ini ancaman keselamatan jiwa bagi masyarakat,” desis Maman.
Belakangan masyarakat kembali resah setelah muncul informasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang bahwa pemenang tender proyek tersebut sudah diputuskan.
“Makanya masyarakat bangkit lagi. Tetap menolak,” kata Maman.
Sebagai mantan pengelola media massa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Maman mengaku memahami motif di balik dorongan pemerintah untuk meloloskan proyek ini meskipun mendapat penolakan warga.
“Ini hanya ambisi dari pihak pemerintah untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Karena yang saya tahu, PAD Kabupaten Sumedang itu minus. Makanya pemerintah berusaha keras meningkatkan PAD dengan menyambut proyek geotermal, tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat,” cecar Maman.
Bagi Maman, rekayasa teknologi industri secanggih apa pun tidak akan pernah mampu membentengi desa dari longsor dan banjir bandang jika titik pengeboran dipaksakan berada di kawasan suci Puncak Manik.
“Kampung halaman saya, rumah, sawah, dan kebun peninggalan orang tua itu posisinya berada persis di bawah titik pengeboran. Kalau proyek ini dipaksakan jalan, yang hancur bukan cuma tanah warisan, tapi seluruh kehidupan kami,” kata Maman.
Ia meminta pemerintah berpikir jernih dan mencari alternatif pendapatan daerah lain selain merusak gunung.
Hulu Mulai Dilanda Banjir Bandang
Suara lirih dari meja makan keluarga Dani di Gede Pangrango dan ketakutan Maman di Tampomas selaras dengan fakta yang diceritakan Ahmad Afif Yusuf (25), pemuda dari kaki Gunung Ciremai, Kuningan.
Bagi Afif, apa yang dikhawatirkan warga bukan sekadar ketakutan fiktif, melainkan ancaman nyata yang tanda-tandanya mulai muncul di permukaan.
Afif menuturkan bahwa rusaknya benteng resapan di pegunungan akibat pembukaan lahan infrastruktur mulai mengacaukan keselamatan warga di dataran tinggi.
"Tahun kemarin di Kuningan intensitas kerawanan longsor sudah lumayan berat. Bahkan baru-baru ini, di wilayah jalur pendakian Gunung Ciremai yang merupakan dataran tinggi saja sudah mulai banjir bandang. Di kecamatan saya yang masuk area konservasi Taman Nasional pun banjir," ungkap Afif cemas.
Logika sederhana para petani pun terusik. Jika wilayah hulu yang berada di dataran tinggi saja mulai terjangkit banjir bandang dan longsor akibat pembukaan lahan, bagaimana nasib permukiman warga yang berada jauh di bawah kaki gunung?
Kondisi menyusutnya pendapatan petani sayur akibat rusaknya ekosistem pegunungan dinilai Afif sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita besar negara di sektor pangan.
"Negara ini kan selalu berbicara tinggi tentang menginginkan adanya swasembada pangan. Nah, bagaimana swasembada pangan ini bisa terlaksana kalau tanah dan air untuk memproduksi bahan pangan itu sendiri dirusak dan dihilangkan oleh proyek geotermal?" kritik Afif tajam.
Apalagi, menurut analisis warga, Jawa Barat saat ini sebenarnya sudah mengalami surplus pasokan listrik. Memaksakan proyek energi ekstraktif yang mengorbankan hajat hidup masyarakat dinilai hanya akan membebani rakyat.
"Jabar itu sudah surplus listrik. Kalau proyek ini tetap dipaksakan dan nantinya merugi, yang menanggung kan tetap APBN. APBN itu uang dari masyarakat, dari pajak yang dibayar oleh keluarga-keluarga kita. Ujung-ujungnya, rakyat lagi yang dirugikan dua kali: ruang hidupnya rusak, uang pajaknya disedot untuk proyek yang menyengsarakan mereka," cetus Afif.
