Sebuah video yang memperlihatkan kendaraan melintas di pelican crossing saat lampu penyeberangan pejalan kaki sedang menyala hijau memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian publik menyoroti perilaku pengemudi, sebagian lainnya membahas respons petugas di lokasi. Namun di balik polemik tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar: masih banyak pengguna jalan yang belum memahami fungsi pelican crossing dan hak yang dimiliki pejalan kaki ketika menggunakan fasilitas tersebut.
Fenomena ini patut menjadi bahan refleksi bersama. Di tengah pembangunan kota yang semakin modern dan upaya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, keselamatan pejalan kaki seharusnya menjadi perhatian utama. Sayangnya, ruang jalan masih sering dipandang sebagai domain kendaraan bermotor, sehingga hak pejalan kaki kerap terabaikan.
Padahal, jalan merupakan ruang publik yang digunakan oleh berbagai kelompok, mulai dari pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum, hingga pengendara kendaraan pribadi. Untuk memastikan seluruh pengguna jalan dapat bergerak dengan aman, diperlukan aturan yang jelas dan dipatuhi bersama. Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah pelican crossing.
Ketika Hak Prioritas Berada pada Pejalan Kaki
Pelican crossing merupakan fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas untuk mengatur pergerakan kendaraan dan pejalan kaki secara bergantian. Berbeda dengan zebra cross yang lebih mengandalkan kesadaran pengendara untuk memberi jalan, pelican crossing memberikan kepastian melalui pengaturan sinyal lalu lintas.
Ketika lampu penyeberangan berubah hijau, pejalan kaki memperoleh hak prioritas untuk menyeberang. Pada saat yang sama, kendaraan wajib berhenti dan menunggu hingga fase penyeberangan berakhir. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi potensi konflik antara kendaraan dan pejalan kaki pada titik-titik yang memiliki aktivitas penyeberangan tinggi.
Pemberian prioritas kepada pejalan kaki bukanlah keputusan yang dibuat tanpa alasan. Dalam pendekatan keselamatan jalan modern, terdapat hierarki pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki pada posisi tertinggi. Prinsip ini didasarkan pada tingkat kerentanan setiap pengguna jalan. Semakin kecil perlindungan yang dimiliki seseorang ketika berada di jalan, semakin besar perlindungan yang harus diberikan oleh sistem lalu lintas.
Pejalan kaki merupakan kelompok yang paling rentan karena tidak memiliki perlindungan fisik ketika terjadi tabrakan. Berbeda dengan pengendara mobil yang dilindungi oleh rangka kendaraan, sabuk pengaman, dan berbagai fitur keselamatan, pejalan kaki hanya mengandalkan tubuhnya sendiri. Karena itu, risiko cedera serius bahkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas jauh lebih besar pada kelompok ini.
Atas dasar itulah berbagai kota di dunia mulai mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada keselamatan pengguna jalan rentan. Trotoar yang layak, jalur sepeda, zona kecepatan rendah, hingga pelican crossing dibangun bukan sekadar untuk mengatur arus lalu lintas, melainkan untuk memastikan bahwa mereka yang paling rentan tetap dapat menggunakan ruang publik dengan aman dan bermartabat.
Dalam konteks ini, pelican crossing bukan hanya fasilitas penyeberangan. Ia merupakan wujud nyata dari prinsip bahwa keselamatan manusia harus ditempatkan di atas kelancaran arus kendaraan.
Mengapa Pelanggaran di Pelican Crossing Tidak Bisa Dianggap Sepele?
Sebagian orang mungkin memandang pelanggaran di pelican crossing sebagai bentuk ketidaksabaran yang tidak terlalu berbahaya. Pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama keberadaan fasilitas ini, yaitu memberikan perlindungan kepada pejalan kaki.
Ketika seseorang mulai menyeberang saat lampu hijau menyala, ia melakukannya dengan keyakinan bahwa kendaraan akan berhenti sesuai aturan. Kepercayaan terhadap sistem inilah yang memungkinkan lalu lintas berjalan secara teratur. Apabila ada kendaraan yang tetap melaju, perlindungan yang seharusnya diberikan oleh sistem menjadi hilang dalam sekejap.
Sebenarnya, keberadaan pelican crossing sendiri sudah menjadi tanda bahwa lokasi tersebut memerlukan perhatian lebih dari pengguna kendaraan bermotor. Fasilitas ini tidak dipasang secara sembarangan. Dalam perencanaan lalu lintas, pelican crossing umumnya diterapkan pada ruas jalan yang memiliki volume kendaraan dan aktivitas penyeberangan pejalan kaki yang relatif tinggi sehingga diperlukan pengaturan melalui sinyal lalu lintas. Kehadirannya menunjukkan bahwa interaksi antara kendaraan dan pejalan kaki di titik tersebut sudah cukup intens dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diatur secara khusus.
Karena itu, pengendara seharusnya meningkatkan kewaspadaan ketika mendekati pelican crossing. Fasilitas tersebut pada dasarnya merupakan peringatan bahwa kemungkinan adanya pejalan kaki yang akan menyeberang jauh lebih besar dibandingkan pada ruas jalan biasa. Mengurangi kecepatan, memperhatikan perubahan sinyal, dan mengantisipasi pergerakan pejalan kaki bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap aturan, melainkan bagian dari praktik berkendara yang aman.
Ironisnya, sebagian pelanggaran terjadi karena waktu henti yang diberikan kepada kendaraan dianggap sebagai hambatan yang mengganggu kelancaran perjalanan. Padahal, jeda tersebut merupakan mekanisme keselamatan yang sengaja dirancang untuk melindungi pengguna jalan yang paling rentan. Beberapa detik yang digunakan untuk menunggu tidak sebanding dengan risiko yang dapat timbul apabila pengendara mengabaikan hak pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman.
Dampaknya tidak hanya berupa potensi kecelakaan. Pelanggaran semacam ini juga menciptakan ketidakpastian di ruang lalu lintas. Pejalan kaki menjadi ragu menggunakan fasilitas yang tersedia, sementara pengguna jalan lain dapat menganggap pelanggaran sebagai hal yang lumrah. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi melemahkan budaya tertib berlalu lintas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum. Dalam sistem lalu lintas Indonesia, kepatuhan terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas merupakan kewajiban setiap pengguna jalan. Pelican crossing yang menggunakan pengaturan sinyal lalu lintas pada dasarnya merupakan bagian dari sistem tersebut. Ketika fase penyeberangan pejalan kaki aktif dan kendaraan diperintahkan untuk berhenti, pengemudi wajib mematuhi sinyal yang berlaku. Kewajiban ini bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pejalan kaki yang sedang menggunakan haknya untuk menyeberang.
Lebih jauh, peraturan perundang-undangan juga menempatkan pejalan kaki sebagai pengguna jalan yang harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, ketika seseorang telah menggunakan fasilitas penyeberangan sebagaimana mestinya dan memperoleh hak jalan melalui pengaturan sinyal lalu lintas, seluruh pengguna kendaraan berkewajiban menghormati hak tersebut. Dengan demikian, kepatuhan di pelican crossing tidak hanya berkaitan dengan ketaatan terhadap lampu lalu lintas, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dan keselamatan sesama pengguna jalan.
Kasus yang viral tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik tidak akan cukup tanpa kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan. Lampu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas penyeberangan hanya dapat berfungsi secara efektif apabila seluruh pengguna jalan memahami tujuan keberadaannya dan bersedia menghormatinya.
Dari Kepatuhan Menuju Budaya Lalu Lintas yang Beradab
Peristiwa yang menjadi perbincangan publik ini seharusnya tidak berhenti sebagai bahan konsumsi media sosial. Yang jauh lebih penting adalah menjadikannya momentum untuk memperkuat budaya keselamatan di jalan.
Selama ini, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sering dipahami sebatas upaya menghindari sanksi. Padahal, tujuan utama setiap aturan adalah melindungi nyawa manusia. Lampu merah, batas kecepatan, marka jalan, hingga pelican crossing pada dasarnya dirancang untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang publik.
Budaya lalu lintas yang beradab tercermin dari kemampuan setiap orang untuk menghormati hak pengguna jalan lain, terutama mereka yang lebih rentan. Pengendara yang berhenti ketika pejalan kaki mendapat giliran menyeberang tidak sedang menunjukkan kelemahan atau mengalah secara tidak perlu. Sebaliknya, ia sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem lalu lintas yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari kasus ini bukanlah tentang siapa yang menjadi sorotan atau siapa yang paling banyak dikritik. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa keselamatan jalan dibangun melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Berhenti beberapa detik ketika lampu penyeberangan menyala mungkin tampak sepele, tetapi tindakan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak hidup, keselamatan, dan martabat sesama pengguna jalan.
Jika setiap pengguna jalan memahami fungsi pelican crossing, menyadari bahwa pejalan kaki merupakan kelompok yang paling rentan dalam hierarki lalu lintas, serta menghormati hak mereka untuk menyeberang dengan aman, maka jalan tidak hanya menjadi sarana mobilitas. Jalan akan menjadi ruang publik yang tertib, inklusif, dan manusiawi—tempat setiap orang dapat bergerak dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya hanya untuk menyeberang. (*)
