Menginjak usia Bandung yang ke-216 pada 25 September, masih ada persolan klasik yang mendera Kota Bandung, yakni masalah sampah dan kemacetan. Persoalan ini sudah berulang kali dirilis oleh masyarakat melalui media, tetapi kenapa masih saja menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai? Ini memang tidak mudah. Tapi bagaimana kita menarik benang merah ini dan mengurainya menjadi solusi, minimal memperkecil volume masalah.
Problem lingkungan hidup acapkali diabaikan oleh masyarakat. Apakah tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang makin menurun, atau ada akar permasalahan yang dibiarkan tanpa gerakan atau program nyata yang lebih reliable? Tapi ini terlalu skeptis.
Kota yang besar tidak selalu berarti kota yang tertata. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan permukiman, pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan mobilitas penduduk memang membuat sebuah kota semakin hidup. Tetapi di balik kehidupan itu selalu ada persoalan yang harus dibayar: semakin banyak manusia berarti semakin banyak sampah, semakin banyak kendaraan berarti semakin besar tekanan terhadap ruang jalan.
Bandung sedang berhadapan dengan dua persoalan yang sesungguhnya saling berkaitan: sampah dan kemacetan. Keduanya bukan sekadar persoalan teknis pemerintah daerah. Keduanya adalah cermin dari bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan ruang hidupnya sendiri.
Bandung tidak kekurangan orang pintar. Bandung memiliki perguruan tinggi, komunitas kreatif, pelaku usaha, seniman, teknolog, birokrat, dan masyarakat sipil yang relatif aktif. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah kita memiliki pengetahuan untuk mengatasi sampah dan kemacetan. Persoalannya adalah bagaimana pengetahuan tersebut berubah menjadi kebiasaan kolektif.
Di sinilah urgensinya. Sampah yang tidak pernah hilang. Kita sering berpikir bahwa persoalan sampah selesai ketika petugas mengangkutnya dari depan rumah. Padahal, sesungguhnya sampah hanya berpindah tempat.
Dari rumah menuju TPS. Dari TPS menuju kendaraan pengangkut. Dari kendaraan menuju tempat pembuangan akhir. Dengan kata lain, selama paradigma yang digunakan masih sebatas kumpul, angkut, buang, maka persoalan sampah sebenarnya tidak pernah selesai.
Pada April 2026, Pemerintah Kota Bandung bahkan menyebut produksi sampah sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang dapat diolah baru sekitar 200–300 ton. Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti menjadi persoalan tersendiri karena kapasitas tempat tersebut terbatas.
Sampah sebenarnya adalah jejak peradaban. Semakin konsumtif masyarakat, semakin besar jejak sampah yang ditinggalkan.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika masyarakat masih melihat sampah sebagai sesuatu yang berada “di luar dirinya”. Seolah-olah setelah sampah dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diletakkan di depan rumah, persoalan itu menjadi urusan petugas kebersihan. Cara berpikir seperti ini harus diubah.
Bagaimana solusi nyata harus dibangun? Yang harus diingat, infrastruktur tanpa perubahan perilaku hanya akan menghasilkan fasilitas yang tidak optimal.
Persoalan lain adalah kemacetan. Bandung memiliki karakter geografis dan sosial yang membuat mobilitasnya kompleks. Kota ini tidak berdiri sendiri. Pergerakan manusia berlangsung dalam kawasan Bandung Raya. Orang tinggal di satu wilayah, bekerja di wilayah lain, bersekolah di wilayah lain, berbelanja di tempat lain, dan kembali ke rumah pada waktu yang hampir bersamaan.
Jalan kemudian menjadi tempat bertemunya semua kepentingan tersebut. Kemacetan bukan hanya persoalan jumlah kendaraan. Ia merupakan persoalan tata ruang, transportasi publik, parkir, perilaku berkendara, distribusi kegiatan ekonomi, konsentrasi pusat aktivitas, serta konektivitas antarkawasan.
Kemacetan dengan demikian tidak boleh hanya dijawab dengan menambah ruas jalan. Jika jumlah kendaraan terus bertambah, maka jalan baru pada akhirnya akan kembali dipenuhi kendaraan.
Yang diperlukan adalah perubahan paradigma: dari memindahkan kendaraan sebanyak-banyaknya menjadi memindahkan manusia seefisien mungkin. Ini perbedaan yang sangat penting.
Kota modern bukan kota yang membuat semua orang memiliki kendaraan pribadi. Kota modern adalah kota yang membuat seseorang tetap dapat bekerja, belajar, berbelanja, berwisata, dan menjalani kehidupannya tanpa selalu bergantung pada kendaraan pribadi. Karena itu, transportasi publik harus menjadi bagian penting dari masa depan Bandung.
Pemerintah Kota Bandung dan pemerintah pusat kini mendorong pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Raya sebagai bagian dari upaya mengatasi kemacetan dan meningkatkan layanan transportasi publik. Pemerintah Kota juga menyiapkan kebijakan pendukung, termasuk penataan parkir di sepanjang koridor BRT.
Pada sisi lain, pembangunan transportasi publik tentu tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Proses pembangunan dapat menimbulkan gangguan lalu lintas sementara, seperti yang terjadi pada sejumlah titik pembangunan halte BRT dan telah menjadi keluhan masyarakat.
Karena itu, transportasi publik harus dibangun bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai ekosistem mobilitas. Bus harus terintegrasi dengan angkot, kereta api, jalur pejalan kaki, pesepeda, kawasan parkir, dan sistem pembayaran yang mudah. Masyarakat harus merasa bahwa meninggalkan kendaraan pribadi bukan berarti kehilangan kenyamanan.
Jika transportasi publik lebih lambat, lebih rumit, tidak pasti, dan tidak nyaman dibanding kendaraan pribadi, maka imbauan untuk meninggalkan kendaraan pribadi akan sulit menghasilkan perubahan perilaku masyarakat.
Masyarakat hidup di dalam sistem. Karena itu, kesadaran harus dibangun melalui pendidikan, keteladanan, fasilitas, insentif, dan penegakan aturan.
Untuk sampah, misalnya, pemerintah dapat membuat sistem pemilahan yang sederhana dan seragam dari tingkat rumah tangga sampai RW. Sekolah dapat mengubah pengelolaan sampah menjadi bagian dari pendidikan karakter.
Pasar dapat diwajibkan memiliki sistem pemilahan organik dan anorganik. Restoran dan pusat perdagangan harus memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap sampah yang mereka hasilkan.
Jangan sampai masyarakat diminta memilah sampah di rumah, tetapi ketika diangkut semuanya kembali dicampur. Itu akan menghancurkan kepercayaan.
Demikian pula dalam transportasi. Masyarakat tidak cukup hanya diminta menggunakan angkutan umum. Mereka harus diberi pilihan yang rasional: jadwal yang dapat dipercaya, halte yang aman, tarif yang terjangkau, akses pejalan kaki yang baik, konektivitas antarmoda, serta informasi perjalanan yang mudah dipahami.
Kesadaran akan tumbuh apabila masyarakat melihat bahwa perilaku baik menghasilkan manfaat nyata.
Barangkali kita tidak membutuhkan revolusi besar dalam pengertian politik. Kita membutuhkan revolusi yang jauh lebih sederhana tetapi lebih sulit: revolusi kebiasaan. Kota pada akhirnya dibangun oleh jutaan kebiasaan kecil.
Tidak ada pemerintah yang mampu membersihkan kota sepanjang waktu jika warganya terus memproduksi sampah tanpa tanggung jawab.
Tidak ada polisi lalu lintas yang mampu mengatasi seluruh persoalan jalan jika masyarakat menganggap aturan lalu lintas sebagai sesuatu yang boleh dinegosiasikan.
Ada satu perubahan kesadaran yang sangat penting: masyarakat harus berhenti melihat Bandung hanya sebagai tempat tinggal. Bandung harus dipandang sebagai rumah bersama.
Dalam kota yang berpenduduk besar, tindakan individual selalu memiliki dampak kolektif. Karena itu, kesadaran kewargaan harus dibangun dari gagasan sederhana. Tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang salah, tetapi dengan memperbaiki diri sendiri untuk berpartisipasi secara positif demi kenyamanan bersama. Menjadikan Bandung sebagai rumah yang memberikan napas kehidupan sehat.
Bandung membutuhkan lebih dari sekadar program. Bandung membutuhkan kesadaran kolektif. Sebab persoalan kota pada akhirnya bukan hanya persoalan pemerintah. Ia adalah persoalan kita semua. Dan masa depan Bandung akan sangat ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana: Apakah kita hanya ingin tinggal di Bandung, atau bersedia ikut bertanggung jawab atas Bandung? (*)
