Beberapa waktu lalu saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Pontianak salah satu wilayah yang terdampak serius asap karhutla. Beberapa hari berada di sana secara faktual saya merasakan langsung betapa asap karhutla mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu mobilitas masyarakat.
Empat hari berada di sana, saya tidak berjumpa dengan matahari. Hanya asap menutupi, tebal bak kabut namun ternyata berselimut partikel berbahaya ketika dihirup. Sebelum berkunjung ke wilayah ibu pertiwi di tanah Borneo, saya hanya mendengar masalah karhutla melalui media.
Pengalaman langsung berada di daerah terdampak asap karhutla menyadarkan saya bahwa masalah ini bukan masalah ringan, dan suara hati masyarakat yang banyak muncul di media bukan sekadar omong kosong atau sekadar melontarkan kritik pada pemerintah karena kebencian.
Baca Juga: Sumpah Pemuda Jangan Cuma Gagah di Kata
Pengalaman itu membuat saya juga sampai pada kesadaran bahwa masalah ini, tidak dapat selesai dengan harapan bahwa alam akan menyelesaikan dirinya sendiri dengan datangnya hujan, namun, masalah ini menuntut sikap keberpihakan terhadap semua yang terdampak.
Saya terlahir sebagai anak petani yang tumbuh besar di Sumatera Utara. Sedikit banyak saya mengalami dan mengerti mengapa banyak petani begitu berhasrat untuk mengembangkan pertanian lahan sawit. Orang tua saya pernah membeli hutan sekitar 10 hektar dan dibuka menjadi lahan sawit di wilayah Riau.
Saya ikut menebang hutan dan setelah itu proses selanjutnya adalah menunggu hasil penebangan hutan mengering untuk kemudian dibakar agar lahan bisa cepat terbuka. Bagi petani, pengembangan kebun sawit cukup menjanjikan untuk penopang hidup di masa depan. Sekitar tiga sampai lima tahun sawit akan berbuah dan ketika sawit berusia hingga sepuluh tahun maka akan memberikan stabilitas ekonomi petani.
Baca Juga: Tantangan Jurnalis di Era AI Bukan Lagi Soal Kecepatan
Bagi petani di sana, menanam sawit mirip seperti pepatah ‘bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian’. Itulah yang dikejar para petani sawit. Faktanya memang demikian, setelah sawit produktif maka ketika petani mempunyai sepuluh hektar saja, sawit produktif dapat memberikan stabilitas ekonomi yang panjang bagi petani. Namun, petani dengan modal terbatas tentu hanya mampu membuka lahan pertanian sawit yang terbatas juga.
Mari bayangkan jika perusahaan korporasi yang bermain. Dengan modal yang besar tentu berpotensi membuka lahan yang luas, ratusan ribu bahkan jutaan hektar hutan dibuka. Sepuluh hektar untuk rata-rata petani yang mempunyai modal terbatas dibandingkan dengan korporasi tentu menyadarkan bahwa tidak adil jika hanya menyalahkan petani sawit atas masalah karhutla.
Tanah Borneo yang dilanda asap tidak lepas dari hasrat pemilik modal mengejar keuntungan dalam pertanian sawit. Dengan ini saya tidak bermaksud bahwa karhutla disebabkan oleh pembukaan lahan sawit berskala luas oleh korporasi di Kalimantan. Namun, fakta menunjukkan bahwa lahan perkebunan sawit terbesar di kawasan hutan yang dibuka ada di Sumatera dan Kalimantan.
Dengan pola pengalaman bertani sawit yang pernah saya alami langsung, untuk efektivitas dan efisiensi, pembukaan lahan tentu dilakukan dengan dibakar. Meskipun tidak bisa langsung disimpulkan bahwa karhutla terjadi karena pembukaan lahan perkebunan sawit. Tetap ada ruang bagi dampak alamiah misalnya musim kemarau berkepanjangan. Namun, bukan berarti bahwa peran manusia, korporasi dan penguasa sedikit dalam peristiwa ini.
Baca Juga: Budaya, Etika dan Moral di Tengah Perubahan Zaman: Refleksi Hari Sumpah Pemuda
Greenpeace Indonesia mencatat pada akhir tahun 2019, terdapat sekitar 3, 12 juta hektar perkebunan sawit ilegal dan setidaknya ada 600 perusahaan yang terlibat didalamnya. Greenpeace Indonesia juga mencatat dalam rentang bulan Januari hingga September 2026, luas lahan terbakar mencapai 1,9 juta hektar. Data tersebut melampaui jumlah yang disampaikan pemerintah yang hanya sekitar 200.000 hektar.
Dari pengalaman saya membuka lahan sawit sebagai anak petani (yang hanya membuka sekitar 10 hektar), sulit membayangkan bencana yang muncul dari kebakaran seluas itu apalagi itu terjadi situasi musim kemarau dan serangan el nino. Hemat saya, peristiwa ini menimbulkan bencana sangat besar, meski pemerintah cenderung menolak melihatnya sebagai bencana nasional.
Mengapa perkebunan sawit terus dibuka dan hutan terus dirusak? Pertanyaan ini berat dan butuh keberanian, kejujuran dan keseriusan untuk menjawabnya. Buruknya tata kelola, tidak adanya transparansi, pengawasan yang lemah, bahkan lemahnya hukum adalah fakta-fakta yang tidak bisa ditolak. Ujungnya tentu hanya mengkritik pemerintah dengan kebijakan yang tampak berpihak untuk perluasan perkebunan kelapa sawit dengan motif proyek strategis nasional atau apapun itu.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tempat Ngopi: Cerita tentang Jeda di Kalatemu
Penulis merasa minder jika mengelaborasi aspek itu. Saya memilih jalan kritik filosofis sesuai dengan bidang kajian yang saya tekuni. Masalah eksploitasi alam bukan masalah baru. Banyak pemikir yang sudah memberikan kritik terhadap masalah tersebut. Karl Marx dalam Das Kapital (volume 2, 431) telah membongkar pertanyaan mengapa sumber daya alam menjadi sasaran empuk pemilik modal dengan prinsip kapitalistik untuk mendorong akumulasi keuntungan.
Karl Marx telah melihat bahwa alam adalah bahan murah yang tersedia untuk peningkatan produksi dan menambah keuntungan bagi kapitalisme. Alam ditempatkan sebagai entitas penopang bahan produksi untuk dieksploitasi demi mendapat banyak keuntungan. Kerusakan menjadi dampak yang niscaya meski cakupan kerusakan tergantung intensitas.
Bidang industri pertanian menjadi salah satu lahan industri kapitalistik yang menjanjikan keuntungan. Karl Marx telah melihat potensi degradasi ekologis yang masif dari perkembangan peradaban industrialisasi. Celakanya usaha untuk pelestarian sama sekali tidak berarti dibanding dengan dampak masif yang muncul akibat hasrat produksi kapitalistik demi keuntungan (volume 2, 321-322).
Baca Juga: Kita Menghirup Asap yang Sama
Deforestasi adalah salah satu jalan efektif untuk mencapai hasrat tersebut, dengan dalih membuka lahan pertanian ataupun untuk peternakan. Siapa korbannya? Yang paling terdampak adalah keragaman hayati penopang ekosistem dan masyarakat adat lokal yang sering kali menjunjung tinggi prinsip hidup harmonis dengan alam.
Karl Marx telah melihat masalah deforestasi berdampak serius merusak peradaban dan menciptakan krisis ekologis berkepanjangan. Hasrat kapitalisme untuk mengejar akumulasi keuntungan adalah akar penyebabnya. Bahkan Marx sudah mengkaji persoalan industri pertanian dan menyebutnya sebagai model sistem ‘pertanian perampokan’ (robbery of agriculture) (volume 2, 78). Mengapa perampokan? Dengan prinsip kapitalistik, pertanian diubah menjadi sumber keuntungan dengan modal produksi murah.
Alam bisa diambil dan dianggap sebagai objek yang bisa terus menerus dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan produksi dan mendapatkan keuntungan. Di sini, petani bukan lagi kelompok masyarakat yang bekerja untuk memenuhi hidup dengan mengolah alam. Mereka dipaksa untuk bersaing dengan sistem yang ditawarkan kapitalisme, yaitu mempercepat produksi dan memperbesar keuntungan dan mencari alternatif baru untuk keuntungan baru.
Rekayasa pertanian melalui pestisida, dan berbagai rekayasa teknologi yang menopang percepatan pertanian adalah instrumen yang digunakan. Di wilayah itu saja petani sudah sulit untuk bertanding. Tidak sedikit fakta kerap menunjukkan bahwa petani kesulitan mendapat modal dan kerap kalah berhadapan dengan inovasi instrumen teknologi percepatan pertanian. Ketika mereka kalah, mereka tumbang, dan jalan untuk mencari makan adalah menjadi buruh pertanian di lahan pemilik modal besar. Di sisi lain, lahan pertanian banyak didominasi oleh pemilik modal besar yang dipelopori korporasi.
Baca Juga: Media Sosial sebagai Mesin Pencari Utama Generasi Muda
Di Indonesia juga mempunyai fenomena yang sama. Sebagian besar lahan pertanian sawit di Indonesia dimiliki oleh korporasi. Petani lokal dan petani yang berhasrat hidup sejahtera kelak dengan bertani sawit adalah pemain kecil yang sering kali kalah.
Belajar dari kritik Marx terhadap kapitalisme di bidang industri pertanian yang melibas hutan, menjadikan alam sekadar bahan eksploitasi demi produksi dan keuntungan, saat ini semakin kompleks. Akar degradasi kerusakan dan bencana ekologis melalui pertanian adalah hasrat kapitalisme untuk terus mendapatkan keuntungan.
Siapa yang untung? Adalah mereka yang bermain dengan modal besar dibalik perkebunan sawit. Siapa yang bermodal besar? Modal besar bukan hanya uang, namun juga kekuasaan. Masalahnya, kekuasaan sering hadir dengan dalih kesejahteraan masyarakat dan membangun opini seolah-olah tidak ada masalah dibalik kebijakan membuka hutan demi proyek nasional.
Beberapa waktu lalu, tersebar luas argumentasi pemerintah dalam upaya mengganti sebagian bahan bakar fosil dengan biofuel (bahan bakar nabati/biodiesel). Argumen dan kebijakan ini seperti memberi harapan, namun menyimpan kepalsuan tanpa menjelaskan konsekuensi ekologis di balik kebijakan tersebut.
Marx sudah lama menyoroti gimmick argumentasi dibalik upaya yang dilakukan atas nama kesejahteraan. Ekonomi hijau misalnya, adalah semacam harapan palsu yang seolah dengan itu masalah ekologis sudah mendapat solusi dari perkembangan teknologi. Padahal itu hanya dalih untuk terus melakukan produksi dan mendapatkan keuntungan.
Asap adalah bencana besar yang sudah lama menjadi langganan bencana masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan hasrat dalam kebijakan mengganti bahan bakar berbasis fosil menjadi biofuel. Bisa jadi asap akan menjadi bencana konstan yang terus dialami masyarakat Indonesia. Orang kaya bisa mengatasi dampak kesehatan atau lingkungan yang dirasakan dengan banyaknya uang yang dimiliki. Lain dengan orang yang hidupnya pas-pasan, mau tidak mau harus mau belajar beradaptasi dengan asap dengan segala resikonya.
Apa solusinya? Hampir tidak ada, mengapa? Jika penguasa di balik pemerintahan adalah pemilik modal, hampir tidak ada harapan. Negara yang kawin dengan kapitalisme adalah perkawinan yang paling ideal untuk menimbulkan bencana ekologis.
Baca Juga: PLN Nusantara Power UP Cirata Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Bersama Gemapala
Tulisan ini memang bernada pesimis, bukan karena putus asa, namun pengalaman asap di Pontianak membuat hati meringis dengan kehidupan masyarakat di sana, apalagi anak-anak yang paru-parunya harus sudah beradaptasi dengan asap di usia muda.
Negara terlalu asik kawin dengan pemilik modal, sehingga enggan menganggap serius masalah ini. Media sosial bisa dikontrol untuk menekan kritik kepada pemerintah, dan suara masyarakat lokal dibungkam bahkan bisa hilang.
Apa harapannya? Dahulu Marx mempunyai ide bahwa relasi ekologis manusia dan alam hanya dapat harmonis jika dikelola dalam prinsip komunal yang tidak berpusat pada kepentingan dan keuntungan personal atau kelompok tertentu. Indonesia telah mempunyai itu, hampir semua wilayah di Indonesia mempunyai masyarakat adat yang hidup dengan prinsip kearifan lokal.
Baca Juga: Gambut Oh Gambut
Masyarakat model ini, hampir tidak punya kepentingan dengan keuntungan ala mode kapitalistik. Yang penting bagi mereka adalah harmoni dengan alam lingkungan di mana mereka tinggal. Mereka kini tersingkir, padahal mereka adalah garda depan pembentuk relasi ekologi yang harmonis. Hampir tidak ada rem untuk menghentikan asap jika perkawinan pemerintah dan kapitalisme masih terus langgeng. Ini harus terus diganggu, sebab pemerintah harusnya kawin dengan masyarakat bukan dengan segelintir pemilik modal saja. Gangguan itu harus datang dari mana saja yang tergerak hatinya atas masalah ini.
Tulisan ini berusaha mengganggu dengan menawarkan cara hidup ekologis berkelanjutan yang ditawarkan Karl Marx adalah masyarakat komunal yang kritis terhadap agenda pertumbuhan. Lekas sembuh ibu pertiwi. ***
