*Ditulis oleh Diah Fatma Sjoraida
Setiap kali musim pemilu tiba, perhatian publik hampir selalu tertuju pada satu pertanyaan: siapa yang menang? Partai mana yang meraih suara terbanyak? Siapa yang akhirnya duduk di kursi kekuasaan? Pertanyaan itu wajar, tetapi ia hanya menangkap permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam.
Sebelum seseorang menjatuhkan pilihan politiknya, ada proses komunikasi yang panjang. Sebelum sebuah kekuasaan dianggap sah, ada proses pembentukan makna. Dan sebelum warga mempercayai seorang pemimpin, ada hubungan yang dibangun, dinegosiasikan, bahkan kadang diwariskan lewat budaya.
Pertanyaan yang menurut saya lebih penting bukan sekadar “siapa yang berkuasa”, melainkan: bagaimana komunikasi membuat seseorang, kelompok, atau institusi politik dianggap layak dipercaya?
Pertanyaan itulah yang menuntun sejumlah penelitian saya belakangan ini tentang partai politik, perempuan dalam politik, dan masyarakat adat Sunda di Jawa Barat. Ketiganya bermuara pada satu benang merah: kepercayaan.
Kampanye yang Ramai, Kepercayaan yang Sunyi
Riset pertama menelusuri strategi komunikasi partai politik pasca-pemilu dan Pilkada 2024 di Jawa Barat. Hasilnya cukup menegaskan tren yang sudah kita duga, politik memang semakin digital. Dari 117 responden yang disurvei, 76,9% mengaku mengakses pesan politik lewat media sosial, dengan Instagram sebagai kanal utama (61,5%), disusul TikTok (14,5%).
Namun yang menarik justru bukan angka, melainkan apa yang terjadi di baliknya. Partai-partai politik di Jawa Barat ternyata tidak sepenuhnya berpindah ke dunia digital. Mereka justru mengembangkan pola komunikasi hibrida, media sosial berjalan beriringan dengan pertemuan komunitas, dialog tatap muka, dan kunjungan langsung ke masyarakat.
Di sinilah kita perlu berhati-hati membaca keberhasilan komunikasi politik. Kita terbiasa mengukurnya dari likes, views, atau jumlah pengikut, padahal viral belum tentu dipercaya. Sebuah unggahan bisa dibagikan jutaan kali tanpa mengubah satu pun keyakinan orang, sementara satu percakapan sederhana di sebuah kampung bisa membangun ikatan emosional yang jauh lebih kuat. Semakin digital politik kita, ternyata, semakin berharga pula keaslian hubungan antarmanusia.
Ketika Perempuan Memilih Mendengarkan
Jalur riset kedua membawa saya pada persoalan gender dalam komunikasi politik dengan menyoroti politisi perempuan dari PKS, PDIP, Gerindra, dan PPP di Jawa Barat. Perhatian riset dialihkan dari sekadar jumlah perempuan di kursi politik menuju cara mereka berkomunikasi, ditemukan sesuatu yang menarik.
Politisi perempuan yang diteliti cenderung membangun komunikasi dua arah yang intim, terbuka, dan kolaboratif. Mereka mendekati warga bukan semata sebagai target suara, melainkan sebagai kelompok sosial yang persoalannya perlu didengar lewat silaturahmi, forum warga, pengajian, komunitas olahraga, hingga pertemuan informal. Media sosial tetap dipakai, tetapi perannya lebih sebagai penguat dari hubungan yang sudah lebih dulu terbangun secara langsung.
Ada pelajaran penting di sini: kekuatan komunikasi politik tidak selalu terletak pada siapa yang paling keras bersuara, tetapi pada siapa yang paling dalam mendengarkan. Di tengah ruang politik yang makin bising oleh pernyataan cepat dan potongan video, kemampuan membangun dialog yang empatik justru menjadi semakin langka dan berharga. Demokrasi butuh suara, tetapi ia juga butuh kesediaan untuk mendengar suara yang lain.
Ketika Demokrasi Berbicara lewat Siloka
Jalur riset ketiga menuntun saya pada sesuatu yang lebih mendasar: komunikasi simbolik di komunitas adat Sunda, di Cigugur, Talaga, Cigumentong, Ciptagelar, Pulo, Cireundeu, dan Dukuh. Di sini, model komunikasi politik yang biasa kita pakai, yakni partai sebagai pengirim pesan dan masyarakat sebagai pemilih, ternyata tidak sepenuhnya berlaku.
Di komunitas-komunitas ini, tokoh adat menjadi mediator penting antara masyarakat, kandidat politik, dan pemerintah. Tetapi pilihan politik tidak selalu disampaikan lewat instruksi terbuka. Pesan sering muncul lewat siloka seperti petunjuk tak langsung, ritual, pilihan kata, bahkan sikap diam seorang pemimpin adat.
Masyarakat memahaminya karena mereka berbagi sistem makna dan pengalaman budaya yang sama. Kekuasaan, dalam konteks ini, tidak selalu bekerja lewat perintah, melainkan lewat legitimasi moral yang dipercaya masyarakat.
Yang menarik, masyarakat adat tidak menutup diri dari teknologi. WhatsApp dan media sosial hadir, digunakan untuk koordinasi dan bertukar informasi. Tetapi teknologi tidak menggantikan tradisi, mereka tetap hidup berdampingan. Forum seperti Panggih Lemah Cai atau Tawasulan tetap menjadi ruang komunikasi utama, sementara WhatsApp memperkuat keterhubungan di antaranya. Modernisasi, tidak selalu berarti penggantian yang lama oleh yang baru, ia bisa berarti keduanya hidup bersama dalam satu sistem yang baru.
Tiga Lapisan Kepercayaan
Saat ketiga temuan ini ditelaah, saya melihat komunikasi politik di Jawa Barat bekerja lewat tiga lapisan legitimasi yang saling menopang. Pertama, legitimasi institusional: struktur, kader, dan platform yang disediakan partai politik. Kedua, legitimasi relasional: kepercayaan yang tumbuh karena politisi hadir, mendengar, dan membangun kedekatan. Ketiga, legitimasi simbolik dan kultural: kepercayaan yang lahir karena pesan dibawa lewat tokoh, nilai, dan simbol yang bermakna bagi komunitasnya.
Ketiga lapisan ini bertemu dengan dunia digital dan membentuk ekosistem komunikasi politik yang hibrida dan berakar pada budaya. Dan dari pertemuan itu, saya meyakini satu hal: masa depan komunikasi politik Indonesia tidak akan cukup hanya mengandalkan kecepatan digital. Ia harus tetap dialogis, relasional, dan kontekstual dengan budaya masyarakatnya.
Dari riset yang saya lakukan, satu pelajaran sederhana didapat: demokrasi tidak hidup hanya di dalam kotak suara. Pekerjaan rumah kita bukan sekadar mencari media apa yang paling efektif untuk berkampanye, melainkan komunikasi seperti apa yang membuat warga merasa dihargai sebagai bagian dari negara ini.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga dalam politik kita hari ini. Refleksi ini pula yang ingin saya bawa sebagai catatan kecil pada momentum Dies Natalis ke-66 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran: selamat merayakan usia yang matang! Semoga ilmu komunikasi yang kita rawat bersama terus berakar melayani masyarakat. (*)
*Diah Fatma Sjoraida merupakan Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
