AYOBANDUNG.ID - Bagi generasi yang lahir pada awal 2000-an, mendapatkan jawaban atas pertanyaan ujian sekolah atau sekadar mengerjakan soal latihan dari Lembar Kerja Siswa (LKS) membutuhkan usaha lebih. Saat mengetikkan pertanyaan di kolom pencarian Google, biasanya akan muncul salah satu situs bernama Brainly. Platform tersebut menampilkan berbagai opsi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
Sebagian besar jawaban di Brainly bukan berasal dari kecerdasan buatan, melainkan dari pengguna lain yang sebelumnya bersedia membagikan jawaban yang menurut mereka benar. Sebagai pencari jawaban, seorang siswa harus memilih dan menimbang sendiri mana yang paling tepat.
“Jawabannya (A). 250, maaf kalo salah,” tutur anonim di salah satu unggahan Brainly. Menariknya, jawaban yang disertai kalimat “maaf kalo salah” di akhir sering kali justru dianggap paling meyakinkan dan banyak dipercaya oleh para pencari jawaban LKS.
Kini, kehadiran kecerdasan buatan terasa seperti solusi bagi berbagai persoalan kompleks. Teknologi ini mampu merangkum berita, memberikan rekomendasi belanja, hingga menulis kode pemrograman dalam waktu singkat. Namun, di balik kecepatan yang mengesankan itu, muncul kegamangan baru. Batas antara efisiensi teknologi dan pelanggaran hak asasi manusia kian kabur.
Adi Marsiela dari AJI Bandung dan Kholikul Alim dari Jaring.id memandang fenomena ini bukan sekadar sebagai kemajuan, tetapi juga sebagai tantangan besar terhadap akuntabilitas. Mereka melihat adanya jurang lebar antara janji kemakmuran yang ditawarkan perusahaan teknologi dan realitas di lapangan.
Kurang Masifnya Media dalam Memberitakan Kritik AI
Salah satu temuan penting Kholikul Alim adalah minimnya pemberitaan mengenai dampak negatif Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, media di Indonesia masih berkutat pada narasi yang disampaikan pejabat pemerintah. Isu AI kerap hanya dijadikan alat untuk memperkuat pujian terhadap kecanggihan teknologi, tanpa membuka ruang kritik yang konstruktif.
“Di tengah narasi yang cenderung seragam ini, perspektifnya masih perspektif pemerintah. Ayo kita belajar nge-prompt. Kita dukung Pak Wapres, diajarkan jadi jurnalis sejak kecil bertanya kepada AI,” kritik Alim.
Ia menilai media mulai mengabaikan fungsinya sebagai kontrol sosial ketika berhadapan dengan perusahaan teknologi besar. Minimnya sudut pandang kritis membuat masyarakat hanya melihat AI sebagai sesuatu yang “ajaib”, sementara isu eksploitasi dan privasi data terpinggirkan.
Pencurian di Balik Layar “AI Overview”
Dalam dunia informasi, AI telah mengubah cara orang mengakses berita. Jika sebelumnya mesin pencari mengarahkan pengguna ke berbagai sumber, kini algoritma menyajikan kesimpulan instan yang meresahkan para kreator konten.
Adi Marsiela mencatat bahwa proses tersebut kerap mengabaikan transparansi dan hak cipta jurnalis.
“Ketika teman-teman ketemu kesimpulan, Anda akan merasa informasinya cukup. Tapi si AI Gemini ini menampilkan kesimpulan itu kan dari aneka sumber. Perusahaan AI-nya apakah kemudian secara etis meminta izin untuk narik data?” ujar Adi.
Ia menegaskan bahwa reputasi merupakan aset utama media. “Bisnis media itu adalah bisnis kepercayaan. Sekali media salah karena AI, orang pasti lebih ingat salahnya,” tambahnya.
Kolonialisasi Digital
Kholikul Alim juga menyoroti aspek fisik dari pengembangan AI sebagai bentuk kolonialisasi digital baru. Investasi besar di Indonesia, menurutnya, kerap hanya dimanfaatkan untuk membangun pusat data karena biaya lahan dan sumber daya yang relatif murah.
“Indonesia selalu dijadikan sumber tenaga kerja murah, sumber lahan murah. Kalau bangun data center di California mahal dong untuk sewa lahannya, buat air pendinginnya. Jadi dibangun di Indonesia saja yang cost-nya lebih murah,” ungkap Alim.
Mitos Merdeka dari Kerja
Salah satu harapan besar dari AI adalah pengurangan beban kerja manusia. Namun, Alim justru menilai teknologi ini sering kali menjadi sarana baru eksploitasi. Waktu yang dihemat justru digunakan untuk menambah beban pekerjaan lain.
“Teknologi hanya memudahkan eksploitasi kita. Jadi tadinya kita 8 jam kerja untuk ngetik jadi cuma 2 jam, 6 jamnya lu pakai ngerjain yang lain. Gaji nggak naik, diperasnya lebih kencang,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan melonjaknya harga komponen seperti RAM dan SSD hingga berkali-kali lipat akibat diborong perusahaan AI.
Pentingnya Kontrol Manusia
Meski AI mampu meniru cara berbicara manusia, mesin tetap tidak memiliki emosi dan kesadaran moral. Adi Marsiela menegaskan bahwa jurnalis unggul dalam memahami konteks dan interpretasi. Tanpa sentuhan manusia, data yang dihasilkan AI berpotensi cacat dan menyesatkan.
“AI ini hanya bantu kita menandai proses pencarian kita, satu pola dari satu peristiwa, tapi bukan sekadar menyimpulkan. Jadi, kesimpulan dari AI itu hanya petunjuk awal. Konteks, verifikasi, dan pertimbangan etika tetap penting,” kata Adi.
Sebagai langkah pencegahan, ia mendorong media untuk memiliki pedoman etika yang jelas. Sementara itu, Alim mengingatkan masyarakat agar tidak menolak teknologi secara membabi buta, tetapi tetap kritis dan menuntut akuntabilitas.
“Penting bagi jurnalis untuk terus-terusan meliput soal akuntabilitas AI. Itu yang kemudian menapis hype soal AI. Di balik kecanggihannya, ada hal yang perlu kita kritisi terus,” pungkas Alim.
Menjadi pengguna yang cerdas berarti menyadari apa yang dikorbankan setiap kali memberikan perintah kepada mesin pintar. Di tengah dunia yang semakin otomatis, akuntabilitas menjadi benteng terakhir agar manusia tidak sekadar menjadi penonton dalam pesta algoritma global.
