AYOBANDUNG.ID - Rasa khawatir akan keselamatan terus menghantui pesepeda di Kota Bandung, terutama saat melintasi ruas-ruas jalan berisiko tinggi seperti Jalan Soekarno-Hatta. Meski sepeda semakin populer sebagai sarana transportasi dan gaya hidup sehat, rasa aman di jalan raya masih menjadi kemewahan yang belum sepenuhnya dirasakan para penggunanya.
Perasaan tersebut lahir bukan tanpa alasan. Tersimpan catatan panjang tentang minimnya infrastruktur yang selama ini dinanti para pengguna sepeda di Kota Bandung. Mereka khawatir kurangnya infrastruktur yang aman bagi pesepeda akan menimbulkan korban jiwa.
Namun mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan. Pada Selasa, 16 Juni 2026, seorang remaja berinisial DP tewas saat bersepeda di Jalan Soekarno-Hatta. Insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk mewujudkan infrastruktur yang aman bagi pesepeda.
Sebagai bentuk penghormatan dan simbol duka, komunitas sepeda dan pejalan kaki di Kota Bandung memasang memorial Ghost Bike di dekat lokasi kejadian. Aksi ini juga menjadi pengingat kepada pemerintah agar segera menjamin keamanan bagi warga yang bersepeda dan berjalan kaki.
Sepeda berkelir putih diletakkan di sebuah pohon yang tak jauh dari lokasi DP kehilangan nyawa. Di sekitarnya terdapat taburan bunga dan poster berisi kritik terhadap pemerintah.
Ketua Bike to Work (B2W) Bandung, Mochamad Andi Nurfauzi, mengatakan pemasangan Ghost Bike bukan sekadar simbol duka atas meninggalnya DP, melainkan juga peringatan bahwa Jalan Soekarno-Hatta telah lama menjadi koridor berisiko bagi pesepeda.
"Ini menjadi pengingat untuk warga, untuk semuanya, untuk berbagai pihak bahwa di jalan ini sudah pernah terjadi kecelakaan yang mengorbankan pesepeda. Jangan sampai ada lagi kondisi-kondisi seperti ini," ujarnya di lokasi, Sabtu, 20 Juni 2026.
Pagi itu, para pesepeda berkumpul dalam kegiatan Ride in Peace. Mereka mengayuh sepeda bersama, berdoa untuk korban, sekaligus menyuarakan keresahan yang selama ini terus berulang. Kematian DP menjadi gambaran bahwa keselamatan pesepeda masih belum menjadi perhatian utama dalam perencanaan transportasi perkotaan.
"Ini kita bareng-bareng dan ini menjadi sebuah gerakan yang menurut saya bisa memunculkan sense of urgency bahwa di Jalan Soekarno-Hatta ini ternyata dari tahun ke tahun kondisinya tidak berubah dan selalu memakan korban," katanya.
Keresahan itu semakin terasa ketika berbicara soal infrastruktur. Secara regulasi, Kota Bandung sebenarnya telah memiliki aturan mengenai lajur sepeda melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandung Nomor 47 Tahun 2022 dan juga tertuang dalam Permenhub Nomor 59 Tahun 2020. Namun, menurut komunitas pesepeda, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keselamatan di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas yang tersedia saat ini masih berupa lajur sepeda yang ditandai marka di badan jalan. Pesepeda tetap harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan tinggi.
"Kenapa di Bandung masih belum aman untuk menggunakan sepeda? Karena kami belum mendapatkan jalur yang terproteksi, jadi masih berupa lajur gitu," ujarnya.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Sejumlah lajur sepeda yang telah tersedia juga menghadapi berbagai persoalan, mulai dari marka yang memudar akibat pengaspalan ulang, digunakan sebagai area parkir liar, minim penerangan pada malam hari, hingga kondisi jalan yang berlubang.
Kajian yang dilakukan B2W Bandung bersama sejumlah komunitas melalui program "Pesepeda Udunan Gagasan" bahkan menempatkan Jalan Soekarno-Hatta sebagai koridor dengan tingkat risiko tertinggi bagi pesepeda. Selain itu, Jalan Aceh dan Jalan Wastukancana juga masuk dalam daftar ruas jalan yang dianggap berbahaya karena keberadaan parkir liar dan arus lalu lintas yang padat.
Bagi para pesepeda, keselamatan di jalan raya bukan hanya persoalan marka atau jalur khusus. Ada kebutuhan yang lebih besar, yakni koordinasi lintas pemerintah untuk memastikan setiap pengguna jalan dapat bergerak dengan aman.
Karena itu, B2W Bandung mendesak pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk duduk bersama melakukan audit keselamatan di Jalan Soekarno-Hatta. Menurut mereka, status jalan nasional tidak boleh menjadi alasan lambannya penanganan.
"Apakah JPO, apakah jembatan penyeberangan sepeda, apakah Pelican Crossing atau rambu-rambu yang perlu diadakan, perlu dilengkapi sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta. Ya itu harus dibahas berdasarkan audit keselamatan yang mereka lakukan juga," katanya.
Ia menyayangkan belum terlihat adanya koordinasi yang nyata antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam merespons tragedi yang terjadi di koridor tersebut.
Di tingkat kota, komunitas pesepeda juga berharap adanya penegakan aturan yang lebih konsisten terhadap pelanggaran di lajur sepeda. Kendaraan yang parkir sembarangan maupun pengendara yang memasuki lajur sepeda dinilai masih menjadi pemandangan sehari-hari.
"Kami nggak menuntut apa pun, kami menuntut ya sudah, apa yang ada dalam Perwali lengkapi saja," ujarnya.
"Entah itu kendaraan bermotor yang parkir sembarangan, kemudian juga kawan-kawan kendaraan bermotor yang membahayakan. Kami ingin ada penegakan ke arah sana gitu," tambahnya.
Meski kerap menjadikan Belanda sebagai referensi kota ramah sepeda, ia menilai Bandung membutuhkan pendekatan yang berbeda. Karakter wilayah metropolitan Bandung Raya tidak bisa disamakan dengan kota-kota di Eropa yang memiliki pola mobilitas, pendapatan daerah, dan tata ruang yang berbeda.
Menurutnya, tantangan utama Bandung terletak pada tingginya mobilitas warga dari daerah penyangga seperti Soreang, Jatinangor, hingga Rancaekek yang setiap hari bekerja di pusat kota.
Karena itu, masa depan transportasi ramah pesepeda di Bandung tidak cukup hanya dengan membangun jalur sepeda. Yang lebih penting adalah menciptakan integrasi antara transportasi publik, pesepeda, dan pejalan kaki.
"Yang dibutuhkan ini sebetulnya integrasi transportasi publik dengan pesepeda dan pejalan kaki. Sebetulnya itu yang kami temukan, itu khasnya," kata Andi.
Sementara itu, Naufal dari Transport for Bandung mengkritisi ruas Jalan Soekarno-Hatta yang telah memakan banyak korban. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari tata kelola transportasi Bandung yang lebih banyak melayani kendaraan pribadi.
Ia menyebut Jalan Soekarno-Hatta awalnya berfungsi untuk mengalihkan jalan nasional yang melintasi pusat kota, yakni koridor Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Asia Afrika. Oleh sebab itu, jalan tersebut dibangun dengan lebar yang memadai untuk mengakomodasi arus angkutan logistik dan barang.
"Masalahnya kemudian, Bandung secara tata ruang kota tidak dikelola secara serius," sebutnya dalam keterangan pers.
Hal tersebut kemudian memicu tumbuhnya permukiman baru serta pusat aktivitas di kawasan Bandung Timur yang menjadikan Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalur utama mobilitas.
"Alhasil, Soetta yang awalnya hendak dijadikan jalan lingkar, sekarang sudah bercampur dengan lalu lintas perkotaan. Bila ingin diubah menjadi 'street' juga sulit karena bukan peruntukannya," katanya.
