Beberapa kejadian menunjukkan bagaimana para public figure dan pejabat yang kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan pada olah kata di hadapan publik, yang akhirnya menjadi polemik dan mengundang kekisruhan. Reputasi lembaga, pemerintah, dan pribadi pun menjadi tercoreng.
Sejarah mencatat banyak bukti bagaimana lisan yang terlontar tanpa pertimbangan matang bisa menjatuhkan jabatan seseorang, tidak peduli betapa tinggi jabatannya. Di Amerika Serikat, dalam acara penggalangan dana untuk kalangan terbatas, bakal calon presiden Mitt Romney membuat pernyataan yang membuatnya jatuh, bahwa hampir separuh warga Amerika adalah kelompok yang bergantung pada negara, dan tidak akan pernah mendukungnya. Pernyataannya ada yang merekam kemudian tersebar luas. Citra Romney pun hancur, dan ia akhirnya kalah oleh Barack Obama dalam pemilihan umum.
Kisah serupa juga terjadi di Inggris. Kwasi Kwarteng, Menteri Keuangan di bawah Perdana Menteri Liz Truss, yang mengumumkan kebijakan fiskal berupa pemangkasan pajak besar-besaran tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga pengawas anggaran yang independen. Kesalahan berikutnya ialah cara penyampaian kebijakan yang arogan, dan dianggap tidak transparansi kemudian memicu guncangan di pasar keuangan, disusul dengan merosotnya nilai poundsterling dan tekanan politik, yang memaksa Perdana Menteri Truss mengundurkan diri hanya setelah 45 hari dilantik. Ini merupakan PM yang menjabat terpendek dalam sejarah pejabat-pejabat di Inggris.
Tentu masih banyak kasus lain terjadi dengan latar belakang kesalahan dalam berkomunikasi yang dilakukan publik figur. Setidaknya ada tiga akar persoalan para pejabat yang salah dalam berkomunikasi. Pertama, ilusi impunitas kekuasaan. Keith Grint (2005) menjelaskan bahwa kekuasaan kerap menumbuhkan keyakinan palsu, dan ada pejabat yang merasakan kalau kata-kata sang penguasa tidak akan pernah dipersoalkan oleh publik. Selain itu, seringkali juga para pejabat merasa kalau kata-katanya adalah sakti, maka tidak akan ada yang berani menentangnya. Inilah kekeliruan yang bisa berakibat fatal untuk para pejabat.
James Carey memperkuat argumen ini, bahwa komunikasi jauh melampaui sekadar pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang dilakukan para pejabat adalah sebuah ritual pembentukan realitas yang terus berlangsung. Ketika seorang pejabat berbicara, bahkan dalam forum yang dianggap tidak resmi sekalipun, tanda disadari pejabat tersebut sedang membentuk persepsi publik tentang dirinya, dan institusi yang diwakili nya.
Kedua, defisit empati dalam berkomunikasi. Carl Rogers (1961) menegaskan bahwa komunikasi yang sungguh-sungguh efektif dibutuhkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kondisi situasi orang lain. Pejabat yang berbicara tanpa benar-benar memahami konteks masyarakat yang mendengarnya, hampir pasti tidak akan diterima dengan baik pesan-pesan yang disampaikannya. Tanpa empati terhadap apa yang dirasakan publik, maka komunikasi pun hanya akan menjadi satu arah dari kekuasaan semata, tanpa ada respon yang positif dari publik.
Pejabat dan publik figur adalah sebagai pemegang mandat publik, yang dituntut benar-benar peka terhadap perasaan masyarakatnya. Setiap kata yang terucap, setiap gestur yang ditampilkan, setiap kebijakan yang diumumkan, tidak lagi urusan pribadi, semuanya menjadi milik dan berdampak pada publik. Untuk seorang publik, pesan harus berasal dari kondisi objektif publik.
Ketiga, kegagalan dalam membaca ekologi media baru. Media sosial telah mengubah cara pesan yang menyebar ke segala arah secara serentak dan tidak terkendali. Berbeda dengan era konvensional yang pesan itu menyebar satu arah, dari media ke khalayak. Di era digital, rekam jejak itu tersimpan tanpa batas waktu, dan hampir mustahil untuk dihapus dengan mudah. Di era digital juga betapa mudahnya sesuatu itu viral, dan menjadi gerakan massif untuk sebuah perlawanan atau pembelaan. Ada prinsip di masyarakat, kalau perubahan akan terjadi jika sudah viral.
Menurut Vosoughi dan kawan kawan (2018) bahwa konten yang membangkitkan reaksi emosional kuat, terutama kemarahan, keterkejutan, dan rasa jijik, akan menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang bersifat netral atau positif. Ini berarti pernyataan pejabat yang terasa meremehkan, arogan, atau tidak berempati memiliki potensi viral yang jauh lebih besar daripada pernyataan yang bijak dan penuh pengertian.
Publik kini lebih berani dan kritis, lebih terhubung satu sama lain, dan lebih vokal dari sebelumnya, maka publik akan menghakimi keduanya. Beberapa pejabat yang salah ucap, salah merespon keresahan dan masalah publik, dan salah melontarkan gagasan, langsung menjadi bulan-bulanan di bully di jagat maya.
Sekarang ini adalah era di mana setiap kata menjadi arsip dan catatan sejarah, maka berhati-hatilah dalam merespon fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kata-kata akan menjadi bukti dan saksi nyata di kemudian hari. Berbicaralah seolah-olah seluruh dunia mendengarkan. Berhati-hati karena jabatan adalah ibarat sebuah panggung, yang tidak pernah sepi dari para penonton. (*)
