AYOBANDUNG.ID - Sampah masih menjadi persoalan pelik di Kota Bandung. Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah meluncurkan program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah), pengelolaan masih belum maksimal. Program ini hadir sebagai respons atas kondisi darurat sampah setelah insinerator tidak lagi diprioritaskan. Sebanyak 1.596 petugas di tingkat RW telah direkrut untuk menjalankan tugas pemilahan dan pengolahan.
Kota Bandung setiap hari memproduksi sekitar 1.500 ton sampah. Angka yang tak lagi sekadar statistik, melainkan tanda bahaya yang menuntut kesadaran baru dari setiap rumah tangga.
"Namun dari sisi volume, baru mampu mengelola maksimal sekitar 40 ton per hari," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Mapolrestabes Bandung, Senin, 2 Maret 2026.
Artinya, dari 1.500 ton sampah yang dihasilkan setiap hari, yang benar-benar tertangani secara maksimal baru sebagian kecil saja. Sisanya tetap menjadi beban kota—mengalir ke tempat penampungan, menunggu diangkut, atau berakhir di TPA dengan sistem yang belum sepenuhnya ideal.
Kunjungan ke TPA Jelekong di Kabupaten Bandung membuka fakta lain. Tempat itu didorong menjadi lokasi pengelolaan sampah organik. Harapannya, jika di permukiman pemilahan sudah dilakukan melalui Gaslah, maka tahap lanjutan bisa dilakukan dalam skala lebih besar sebelum sampah dikirim ke TPA.
"Artinya, jika di permukiman Gaslah sudah melakukan pemilahan, maka pemilahan lanjutan dalam skala lebih besar harus dilakukan sebelum sampah dikirim ke TPA," ujarnya.
Namun kapasitas yang ada masih terbatas. Dalam sehari, pengelolaan sampah organik di sana tak lebih dari 10 ton. Padahal potensi kapasitasnya disebut bisa jauh lebih besar.
"Secara potensi, kapasitasnya bisa mencapai lebih dari 500 ton per hari, dan jika itu tercapai, kita sudah sangat bersyukur," katanya.
Persoalan lain pun muncul, mulai dari akses jalan menuju TPA yang melewati permukiman warga hingga kebutuhan infrastruktur pendukung. Pemerintah terus mengkaji berbagai kemungkinan, sembari mengingatkan publik agar tidak bereaksi berlebihan sebelum hasil kajian tuntas.
"Sambil menunggu kajian tersebut, kami akan tetap mengoptimalkan pengelolaan di dalam kota melalui program Gaslah, pengelolaan TPS, pemberantasan TPS ilegal, penegakan hukum bagi kawasan berpengelola agar zero waste, serta pemanfaatan teknologi lainnya," ucapnya.
Di tingkat regional, persoalan sampah tak kalah pelik. Kota Bandung menghasilkan 1.500 ton per hari, sementara Kabupaten Bandung sekitar 1.800 ton. Dua wilayah ini saja sudah memproduksi hampir 3.300 ton sampah setiap hari, dengan sebagian besar masih dikelola menggunakan sistem open dumping.
“Kalau kita serius di sini, ini bisa jadi solusi bersama. Tapi memang harus didalami, tidak sesederhana itu,” katanya.
Upaya pembangunan akses menuju TPA Jelekong pun masih harus diperjuangkan.
“Lahannya ada, memang aksesnya mesti diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Kalau diizinkan, saya akan kumpulkan beberapa teman untuk diskusi, mencari pelaku usaha yang bisa bantu kita berinvestasi ke sini,” lanjut Farhan.
Ia bahkan membuka kemungkinan kolaborasi lintas daerah.
“Kalau kita patungan bikin jalan akses masuk ke sini, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung pasti sama-sama untung. Benefit-nya jelas ada,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pembangunan akses jalan menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai proses yang berjalan.
“Kalau akses masuk ditugaskan ke Menteri PU untuk mendorong pembangunannya. Yang diperlukan nanti desain dan pembebasan tanahnya. Kalau pembangunan fisiknya, saya rasa tidak ada masalah,” ujar Hanif.
Semua rencana itu penting. Namun angka 1.500 ton per hari menyimpan pesan yang lebih mendesak: tak ada sistem yang akan benar-benar efektif tanpa perubahan perilaku dari hulu. Tanpa pemilahan mandiri di rumah, tanpa pengurangan sampah dari dapur sendiri, kota akan terus kewalahan.
Di sinilah peran masyarakat menjadi kunci. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, membuat kompos sederhana di pekarangan, hingga membawa tas belanja sendiri—langkah-langkah kecil itu jika dilakukan jutaan warga akan jauh lebih berdampak dibanding sekadar mengandalkan sistem di hilir.
Sebab jika produksi sampah terus berada di angka 1.500 ton per hari sementara yang mampu dikelola optimal baru sekitar 40 ton, maka persoalan ini bukan hanya milik pemerintah—melainkan tanggung jawab bersama setiap warga kota.
