AYOBANDUNG.ID - Lampu notifikasi di ponsel cerdas itu berkedip pelan di atas meja kayu sebuah kafe yang ramai. Di seberangnya, dua orang tengah terlibat obrolan hangat tentang rencana membeli sepatu hiking untuk pendakian pekan depan. Mereka membahas merek, harga, hingga jalur pendakian yang ingin ditempuh.
Tak lama setelah percakapan itu berakhir, salah satunya terdiam. Layar ponselnya tiba-tiba dipenuhi iklan sepatu gunung dari berbagai merek ternama. Ia terkejut. Jemarinya belum sempat menyentuh kolom pencarian Google. Tidak ada riwayat pencarian. Hanya obrolan santai di meja kafe.
Kholikul Alim dari Jaring.id, mengatakan peristiwa semacam itu bukan lagi sekadar kebetulan teknologi. Ia melihatnya sebagai sinyal ancaman serius terhadap privasi pengguna.
Alim mengingatkan pada putusan pengadilan di California yang menjatuhkan denda triliunan rupiah kepada perusahaan teknologi raksasa.
“Google terbukti menguping semua pembicaraan kita di handphone. Data yang direkam itu kemudian dipakai untuk marketing targeting,” ungkapnya dalam diskusi “Mempertanyakan Kecerdasan Buatan” yang di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung pada (31/1/26).
Menurut Alim, kecerdasan buatan saat ini bekerja dengan cara mengumpulkan hampir seluruh jejak digital manusia. Setiap percakapan, klik, dan instruksi menjadi bahan bakar gratis untuk melatih mesin agar semakin memahami perilaku manusia.
Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, posisi Indonesia dalam ekosistem global AI masih lemah. Negara ini lebih banyak berperan sebagai pemasok data dan infrastruktur, bukan sebagai pengembang utama teknologi.
Kolonialisme Digital
Dalam lima tahun terakhir, investasi kecerdasan buatan yang masuk ke Indonesia mencapai Rp9,16 triliun. Angka ini terlihat menjanjikan. Namun, Alim mengingatkan agar publik tidak terburu-buru merasa bangga.
Sebagian besar dana tersebut, kata dia, hanya digunakan untuk membangun pusat data di kawasan strategis seperti Batam dan Bekasi.
“Indonesia selalu dijadikan sumber tenaga kerja murah dan lahan murah. Kalau bangun data center di California mahal, buat sewa tanah dan air pendinginnya. Jadi dibangun di Indonesia saja karena lebih murah,” ujarnya.
Pola ini mengingatkan pada praktik lama eksploitasi sumber daya. Indonesia menyediakan lahan, energi, dan air. Sementara riset, pengembangan teknologi inti, dan keuntungan utama tetap berpusat di Amerika Serikat dan Eropa.
“Sementara pengembangan teknologi dasar tetap dilakukan di luar negeri, Indonesia tertinggal,” tambah Alim.
Keberadaan pusat data berskala raksasa juga membawa dampak ekologis. Data center beroperasi 24 jam tanpa henti dan membutuhkan sistem pendinginan berbasis air dalam jumlah besar.
Alim membayangkan risiko jangka panjang yang mungkin muncul.
“Suatu saat warga Bekasi bisa antre air bersih, sementara air itu dipakai untuk mendinginkan mesin perusahaan besar,” katanya.
Selain persoalan air, lonjakan permintaan teknologi AI juga memicu kelangkaan komponen komputer. Harga RAM dan SSD melonjak hingga tujuh kali lipat karena perusahaan teknologi memborong stok chip global.
Situasi ini semakin memperlebar jarak antara negara pengembang dan negara pengguna teknologi.
Menjaga Jarak dengan Sang Mitra
Di tengah masifnya perkembangan kecerdasan buatan, Alim menekankan pentingnya menjaga jarak kritis terhadap teknologi. AI, menurutnya, seharusnya tetap menjadi alat bantu, bukan pengganti daya pikir manusia.
Ia bahkan menyoroti kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele.
“Jangan nambahin kata ‘tolong’ di prompt. Itu bikin mesin bekerja lebih keras. Emisinya jadi lebih besar,” ujarnya.
Bagi Alim, setiap interaksi digital memiliki konsekuensi energi dan lingkungan. Semakin panjang instruksi, semakin besar pula beban komputasi yang harus dijalankan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Kemudahan yang ditawarkan AI tidak boleh membuat publik lupa pada dampak struktural yang menyertainya.
Jika tidak disikapi dengan kritis, kemajuan teknologi justru berpotensi membangun kesejahteraan pihak luar di atas sumber daya negeri sendiri.
Alim berharap masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif dalam arus digital global.
“Kita harus sadar. Jangan sampai hanya jadi objek eksploitasi di balik narasi kemajuan teknologi,” katanya.
