Resolusi hakiki untuk kota Bandung sepanjang 2026 adalah segenap warga kota hendaknya terus berusaha memuliakan air dan mencintai siklus hidrologi. Kota Bandung perlu berpikir keras untuk menghadapi kondisi curah hujan dengan berbagai intensitas lalu ditabung untuk kehidupan yang berkelanjutan. Banyak cara kota Bandung menabung hujan, seperti adanya danau, situ, embung, kolam retensi hingga bendungan.
Kota Bandung mestinya sudah memiliki solusi yang bagus untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Sudah sering beberapa kawasan Bandung disergap banjir,dengan demikian sudah ada antisipasi dini. Bencana banjir dan tanah longsor justru lebih banyak karena faktor kerusakan lingkungan dan ketidakmampuan pemeritah daerah untuk menata dan membanggun infrastruktur pengairan yang memadai berbasis ilmu hidrologi.
Jangan sampai kota Bandung kehilangan filosofi, ilmu dan kearifan tentang air. Filosofi pemuliaan air dapat dianggap sebagai visi kota yang komprehensif, sebagai cara pandang positif segala sesuatu tentang air yang dibakukan dalam kaidah ilmu hidrologi. Perlu rekayasa sosial agar masyarakat tidak semakin cenderung sewenang wenang terhadap air dan siklusnya.
Budaya pemuliaan air dan ilmu pengetahuan terkait sungai harus dihidupkan lagi lewat kurikulum pendidikan maupun swadaya masyarakat. Agar kepedulian dan kecintaan masyarakat akan sungai bisa tumbuh dan sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi masalah pencemaran sungai dan kasus-kasus perusakan lingkungan.
Pemahaman terhadap pemuliaan dan pemaknaan air memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Sunda. Masyarakat memiliki warisan budaya kearifan lokal terkait air. Aliran sungai yang lestari tergambar dalam bentuk seni budaya berupa irama music degung. Lagu-lagu tradisional degung menggambarkan lingkungan budaya perairan sungai. Bagi masyarakat Sunda, mata air dalam kawasan tertentu disebut mata air Kabuyutan yang dikeramatkan.
Masalah sumber daya air sebenarnya terakumulasi dalam hal yang mendasar. Yaitu kondisi dimana kaidah hidrologi di kota telah jatuh ke titik nadir. Betapa pentingnya upaya untuk memahami lalu mengfungsikan kaidah hidrologi dalam menata perikehidupan kota.
Pengertian Hidrologi berasal dari akar kata bahasa Yunani Hidrologia, yang berarti ilmu air. Secara definitif merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh planet bumi. Termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Disiplin ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi, hidrologi air-permukaan, hidrogeologi, manajemen limbah dan kualitas air untuk kehidupan manusia. Aspek Hidrologi memiliki peran penting yang lebih lanjut bagi teknik lingkungan, kebijakan lingkungan beserta perencanaanya.
Kota Bandung memiliki luas 16.729,65 Ha. Terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 m dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 m dpl. Wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan membentuk Kota Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).
Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh Gunung Berapi yang masih aktif dan berada di antara tiga daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup.
Kondisi hidrologi wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedug, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK.
Kota Bandung juga termasuk dalam wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara Nasional, DPS ini sangat penting karena merupakan pemasok utama waduk Saguling dan Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya.
Saat ini kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai vital yang mengalir membelah Kota Bandung . Namun sungai ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.
Melihat kondisi alam kota Bandung,maka pihak pemkot dituntut untuk menemukan faktor-faktor penting dari data spasial yang ada. Karena dengan berbagai varian data spasial dasar seperti land cover atau peta tutupan lahan, Daerah Aliran Sungai (DAS), kejadian banjir, kondisi curah hujan, peta rupa bumi, sistem lahan, hal itu sangat berguna bagi upaya mitigasi bencana yang bisa meminimalkan resiko bencana. Begitu juga dengan data yang terkait dengan peta rawan banjir dan tanah longsor keberadaannya belum terkonsolidasi dengan baik.
Prakiraan cuaca yang cepat dan akurat sangat berguna untuk mitigasi banjir bandang. Banjir bandang itu sebenarnya bisa diprediksi sebelumnya, serta dikurangi daya rusaknya dengan teknologi agar tidak banyak memakan banyak korban jiwa dan menerjang infrastruktur publik.
Perlu program pemkot Bandung yang bisa mengawal kondisi daerah aliran sungai (DAS) beserta degradasi atau kerusakan yang timbul sewaktu-waktu. Pengawalan juga ditujukan terhadap infrastruktur pengaman banjir, seperti kondisi aktual tanggul, pintu air, sistem pengelak banjir dan lain-lain.
Baca Juga: Belajar dari Banjir Sumatra: Komunikasi Politik Bencana Lingkungan
Program dirancang dengan sistem yang berbasis aplikasi digital. Program kawal DAS juga perlu disertai dengan pembentukan taruna siaga bencana (Tagana) yang berasal dari masyarakat sekitar DAS. Mereka secara rutin berpatroli sepanjang DAS dan memberikan laporan yang bilamana kondisinya ada yang rusak sehingga berpotensi jebol dan longsor.
Hampir seluruh daerah sudah terbentuk Tagana dalam jumlah yang cukup, tetapi mereka ini belum memiliki mekanisme kerja dan keterampilan praktis dengan teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang baik. Sebenarnya pengawalan DAS menjadi tugas pemerintah. Namun selama ini kurang efektif dan terkendala disana-sini. Birokrasi yang selama ini menangani dan mengelola DAS kurang berdaya dan tidak efektif kerjanya.
Kelemahan pengelolaan DAS sebaiknya dibantu dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengawal DAS sepanjang waktu. Apalagi kondisi alam dan iklim yang tidak menentu saat ini, banjir bisa menerjang kapan saja. (*)
