AYOBANDUNG.ID - Seorang balita terbaring tenang di atas alat pengukur tinggi badan. Tangan kecilnya bergerak pelan, sementara seorang kader menahan kepalanya agar tetap sejajar dengan skala. Di ruangan sederhana itu, angka-angka pada papan ukur menjadi penanda tumbuh kembang anak-anak yang dipantau setiap bulan.
Di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, pemandangan seperti ini terjadi hampir setiap hari. Wilayah dengan populasi sekitar 26.000 jiwa ini merupakan daerah terpadat kedua di kecamatan tersebut. Tercatat ada 1.486 balita yang dipantau pertumbuhannya. Data Kelurahan Sukapura Tahun 2025 menunjukkan jumlah anak berisiko stunting menurun dari 83 anak pada 2024 menjadi 53 anak pada 2025.
“Jika targetnya 53, maka harus capai 53. Kalau ada yang tidak datang, kami akan mengunjungi rumahnya,” kata Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura, Agus Jami’ah, saat ditemui di kantornya.
Kelurahan Sukapura memiliki 15 RW dan 20 posyandu yang secara bergilir melaksanakan pemeriksaan dari Senin hingga Kamis. Setiap RW mendapat jadwal tetap untuk memastikan tidak ada balita yang terlewat dari penimbangan dan pengukuran. Bila ada yang absen, kader akan langsung mendatangi rumahnya.
Di RW 03, dari sekitar 100 balita yang terdata, 90 hingga 95 anak rutin hadir setiap bulan. Di wilayah ini tidak ada anak yang tergolong stunting. Namun, terdapat empat anak yang teridentifikasi berisiko atau berada di zona kuning pada Kartu Menuju Sehat (KMS).
“Kalau dibilang stunting, orang tua suka tersinggung. Jadi kami menyebutnya berisiko atau perlu dipantau, supaya orang tua tetap mau datang dan mau dibina,” kata Santi, Ketua Posyandu RW 03 Sukapura.
Bukan Hanya Masalah Tinggi Badan
Bagi para kader, stunting bukan semata persoalan tinggi badan. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rohaeti, menyebut faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran kesehatan masih menjadi penyebab utama anak berisiko stunting.
Hal itu diamini Ketua Tim Pendamping Keluarga (TPK) RW 03, Piah. Ia menilai pola asuh dan kebiasaan dalam keluarga juga berperan besar.
“Kadang bukan karena tidak ada makanan. Tapi orang tuanya sibuk bekerja, anak makannya tidak teratur. Ada juga yang lebih memilih beli rokok daripada beli susu,” ujarnya.
Menurutnya, jarak kelahiran yang terlalu dekat juga menjadi faktor risiko. Kondisi fisik ibu yang belum pulih sepenuhnya dapat memengaruhi kualitas gizi anak berikutnya.
“Kalau jarak kelahirannya mepet, ibunya belum siap lagi secara fisik. Itu juga berpengaruh ke tumbuh kembang anak,” tambahnya.
Tren Menurun, Tantangan Masih Ada
Data kelurahan menunjukkan tren penurunan jumlah anak berisiko stunting. Pada 2024 tercatat 83 anak, sedangkan pada 2025 turun menjadi 53 anak.
“Alhamdulillah ada penurunan. Kami berupaya seoptimal mungkin untuk mengurangi, meski untuk menghilangkan sepenuhnya mungkin tidak bisa,” ungkap Agus.
Intervensi dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) reguler, PMT harian selama enam bulan dari Dana Alokasi Umum (DAU), bantuan susu bagi ibu hamil, serta program Dapur Sehat (Dashat) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan diberikan dalam bentuk bahan makanan agar lebih tepat sasaran.
Namun para kader menilai keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran keluarga.
“Kami hanya bisa mendampingi. Tapi yang menentukan itu orang tuanya. Kalau mereka konsisten, insyaallah anaknya bisa naik ke garis hijau lagi,” ujar Santi.
Harapan dari Lapangan
Di tengah rutinitas penimbangan dan penyuluhan, para kader menyimpan harapan sederhana: anak-anak di wilayahnya dapat tumbuh sehat tanpa tertinggal. Di sisi lain, mereka juga berharap ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan kader posyandu yang selama ini bekerja secara sukarela.
“Kalau untuk balita alhamdulillah sudah banyak bantuan dari puskesmas dan pemerintah, tidak kekurangan. Saya cuma berharap kadernya juga diperhatikan, bisa lebih disejahterakan,” ujar Santi, diamini kader lainnya.
Bagi pihak kelurahan, angka 53 bukan sekadar target administrasi, melainkan tanggung jawab sosial yang harus dijaga bersama.
