AYOBANDUNG.ID - Di aula Pusat Studi Bahasa Jepang Universitas Padjadjaran, suara tepuk tangan terdengar riuh beberapa kali setelah film dokumenter bertajuk Pesta Babi karya Dandhy Dwilaksono dan Cypri Paju Dale beres ditayangkan.
Film ini tidak hanya menampilkan bentang hutan Papua Selatan yang dibabat untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi juga menampilkan wajah-wajah masyarakat adat yang perlahan-lahan kehilangan tanah, tempat tinggal, dan rasa aman yang mereka miliki.
Di tengah ruangan, Hofni Sibetai atau Opik (28), seorang mahasiswa magister Teknik Geologi Unpad dari Papua, menonton tanpa banyak berkomentar. Satu dua kali ia hanya tertawa kecil dan berbisik pada teman di sebelahnya ketika cuplikan para pejabat negara muncul di layar.
Opik merupakan masyarakat asli Papua, tepatnya di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Distrik adalah sebutan kecamatan bagi wilayah Papua. Opik merupakan anak kedelapan dari tiga belas bersaudara. Sebelum menjadi mahasiswa magister Teknik Geologi di Unpad, Opik besar di Papua.
Ia bersekolah di SDN Inpres Adipura III, lalu melanjutkan di SMPN 3 Jayapura dan SMKN 3 Jayapura. Kemudian melanjutkan studi S1-nya di Teknik Geologi UGM. Hingga kini, ia menjadi mahasiswa magister semester dua di Teknik Geologi Unpad.
Ia bercerita, mahasiswa Papua yang ada di Unpad bisa terhitung jari. Di magister Teknik Geologi sendiri hanya ada dia dan satu orang lainnya. Momen nobar Pesta Babi ini adalah kali pertama baginya. Sebelum penayangan dimulai, ia mengatakan datang karena diajak teman untuk menonton dan ingin tahu juga.
“Yang paling realitas itu operasi militer sih. Itu memang benar-benar kenyataan di sana,” kata Opik saat diwawancarai seusai penayangan film.
Film dokumenter buatan Watchdoc ini mengangkat mengenai PSN yang ada di Papua Selatan. Megaproyek pangan dan energi ini meliputi pembabatan hutan seluas 2,5 juta hektare. Menurut temuan dari riset film ini, pembukaan lahan tersebut menjadi yang terbesar di dunia.
Hutan-hutan ini akan diubah menjadi 1,3 juta hektare sawah untuk swasembada beras, 560 ribu hektare tebu untuk bioethanol, 400 ribu hektare kelapa sawit untuk biodiesel, dan 380 ribu hektare untuk peternakan. Wilayah-wilayah yang terdampak dari PSN ini ada lima distrik, meliputi Distrik Ilwayab, Tanah Miring, Jagebob, Fofi, dan Waropko yang menjadi bagian dari ekspansi proyek ini.
Dalam film, tampak ekskavator menggulingkan pohon-pohon. Disebutkan jumlahnya mencapai 2.000 ekskavator yang diterjunkan dan dikirim dari Cina. Sebuah jalan sepanjang 135 kilometer pun dibangun.
Merespons hal tersebut, masyarakat tidak diam. Pohon-pohon diberi tanda cat merah sebagai penanda kawasan masyarakat adat yang ditolak keras untuk dikooptasi oleh perusahaan dan pemerintah.
Beberapa tanah adat dihargai Rp300 ribu per hektare. Mirisnya, dalam temuan film ini disebutkan bahwa gereja setempat tidak berpihak pada warga. Alih-alih ikut menyuarakan penolakan, mereka justru mendapat keuntungan dari konversi tanah adat tersebut.
Bagi Opik, banyak adegan dalam film tersebut terasa dekat dengan apa yang ia lihat dan rasakan di sana, terutama saat film menunjukkan banyaknya aparat bersenjata di Papua.
Dalam film disebutkan sebanyak 56.000 tentara dikerahkan. Hal ini sebanding dengan rasio 1:100 warga, di mana satu tentara menjaga 100 warga Papua. Bila dibandingkan dengan skala nasional, rasionya adalah 1:690, di mana satu tentara menjaga 690 warga.
“Di sana satu orang tentara menjaga 100 orang warga. Itu benar,” ucap Opik dengan logat timurnya.
1.800 Salib Merah
Besar di Papua, Opik tumbuh dalam lingkungan di mana keluarga dihargai lebih dari perbedaan agama. Baginya, Papua dulunya adalah ruang hidup yang hangat dan sederhana.
“Kalau ada perayaan agama, semuanya ikut. Kami percaya kita punya cara berbeda untuk berdoa, tapi Tuhan tetap sama,” katanya sambil menunjukkan lebar senyumnya.
Ia masih ingat masa kecilnya di Pelabuhan Jayapura. Dulu, ikan-ikan banyak dijumpai di perairan sekitar. Anak-anak bisa langsung berenang dan menangkap ikan dari tepi pelabuhan. Kini, ia merasa laut semakin jauh dari kehidupan masyarakat. Nelayan pun harus menempuh satu dua kilometer untuk bisa menangkap ikan dari sana.
Film Pesta Babi menunjukkan perubahan serupa dalam skala yang lebih besar. Hutan dibuka untuk sawah, tebu, kelapa sawit, dan peternakan. Tanah adat sedikit demi sedikit beralih menjadi kawasan industri pangan dan energi. Papua dianggap tanah kosong, tanpa melibatkan pandangan dari warga setempat.
Dalam sesi diskusi setelah pemutaran film, Dosen Sosiologi Pedesaan dan Kebijakan Unpad, Tomi Setiawan, menyebut situasi tersebut sebagai akumulasi primitif.
Ini adalah proses di mana masyarakat dijauhkan dari sistem produksi dan tempat tinggal mereka sendiri. Beberapa kelompok mendapatkan keuntungan, sementara yang lainnya kehilangan banyak hal.
“Semurah-murahnya akumulasi kapital adalah dengan cara mengusir orang,” ujar Tomi saat duduk di meja pemateri ketika diskusi dimulai.
Film tersebut juga menampilkan 1.800 salib merah yang ditancapkan di berbagai wilayah adat. Ini menjadi simbol penolakan masyarakat terhadap proyek yang dianggap akan memberikan dampak ekologis buruk dan mengancam tanah nenek moyang mereka.
Seorang mahasiswi dari Papua yang hadir dalam diskusi menilai simbol tersebut sebagai ungkapan keputusasaan masyarakat adat.
“Mereka bangkit bukan karena merasa dilindungi gereja, tapi langsung ke Tuhan,” ucapnya saat moderator memberikan kesempatan berbicara kepada audiens yang hadir.
“Artinya, suara mereka selama ini tidak pernah didengar,” tambahnya dengan lantang.
Baginya, salib dalam film itu bukan hanya simbol agama. Ia menjadi pertanda kehilangan ruang aman, bahkan dari institusi yang selama ini dianggap sebagai pelindung oleh masyarakat Papua sendiri.
Lagu Lama Terulang: PLG, MIFEE, Food Estate, Kini PSN
Meski demikian, Opik tidak sepenuhnya menolak proses pembangunan. Ia mengakui bahwa Papua memerlukan kemajuan dan akses ekonomi yang lebih baik, dan ada yang harus dibayar untuk itu.
“Saya mendukung programnya. Tapi yang harus diperhatikan itu input masalahnya bagaimana, dampaknya bagaimana,” katanya.
Ia berpendapat bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang setara dengan komunitas adat. Dalam pandangannya, sering kali konflik timbul karena masyarakat hanya dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai pihak yang diajak berdiskusi.
“Kalau ada komunikasi yang seimbang, tidak mungkin ada konflik,” ucapnya sambil menaikkan sudut alisnya.
Menurut Opik, masyarakat di Papua sebenarnya tidak menolak perubahan. Mereka hanya mendambakan kehidupan yang lebih adil. Banyak keluarga berharap agar aset yang diberikan kepada perusahaan dapat ditukar dengan pendidikan atau kesejahteraan yang nyata bagi anak-anak mereka.
Namun, kenyataannya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Dalam film tersebut, komunitas adat berulang kali mempertanyakan janji pembangunan yang dianggap tidak pernah benar-benar sampai kepada mereka.
“Mereka bilang, ‘Saya sudah kasih cinta semua tapi dikhianati juga’,” tutur Opik meniru ucapan warga yang ia dengar langsung saat berada di Papua Selatan.
Di sisi lain, proyek serupa sebelumnya pernah gagal di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari proyek PLG atau Pengembangan Lahan Gambut seluas satu juta hektare pada era Soeharto di Kalimantan, MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energy Estate pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hingga proyek food estate singkong di Kalimantan Tengah pada era Joko Widodo.
Meski begitu, proyek pangan kali ini diulang kembali dengan ukuran yang lebih besar di Papua Selatan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Film ini kemudian memperlihatkan pesta babi sebagai simbol penting bagi komunitas adat Papua. Seekor babi dipelihara selama 10 tahun untuk sebuah upacara adat.
Babi bukan hanya sekadar hewan ternak, tetapi juga bagian dari relasi sosial, solidaritas, dan cara masyarakat berhubungan dengan alam.
“Pesta babi itu merupakan bentuk konsolidasi,” ucap narator di salah satu scene Pesta Babi.
Ditutup oleh Soho Mukang
Bagi Opik, menonton Pesta Babi membangkitkan rasa yang bercampur aduk. Ada rasa marah, sedih, dan sekaligus lega karena masih ada individu yang berani menyuarakan kondisi Papua melalui film.
“Masih ada orang-orang yang mau menyuarakan kebenaran. Walau lewat film, mereka tetap bersuara bahwa ini salah,” katanya.
Di akhir pemutaran, ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Lagu Soho Mukang yang dibawakan oleh Awyu Bersatu menjadi penutup dalam film dokumenter Pesta Babi.
Opik hanya duduk diam memperhatikan layar yang perlahan kosong. Ia menyadari bahwa Papua bukan hanya cerita tentang konflik atau pembangunan. Di sana terdapat rumah, keluarga, dan masa depan yang sedang diperjuangkan.
“Untuk kemajuan memang ada harga yang harus dibayar,” ucapnya perlahan.
“Tapi jangan terlalu rakus. Kita juga harus pikir generasi berikutnya,” pungkasnya di akhir wawancara.
