Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan memfokuskan program penanganan banjir di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya mulai tahun 2026. Penanganan ini membutuhkan modal besar dan kerja lintas sektor, mencakup normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pembenahan tata ruang, rehabilitasi kawasan pegunungan, hingga upaya menghidupkan kembali danau-danau alami yang kini telah berubah menjadi kawasan permukiman.
Penanganan banjir memang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dimulai dari kawasan hulu. Karena keterbatasan anggaran dan skala pekerjaan yang sangat besar, penentuan daerah prioritas tentu memerlukan perencanaan yang matang dan bertahap.
Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang hampir setiap musim penghujan mengalami banjir di sejumlah titik. Curah hujan tinggi yang turun secara terus-menerus kerap memicu luapan air. Kondisi ini tidak terlepas dari alih fungsi lahan di daerah hulu, seperti Ciwidey dan Pangalengan, dari perkebunan menjadi lahan sayuran, serta berkembangnya perumahan di kawasan resapan air dan dataran tinggi. Minimnya vegetasi penahan air menyebabkan erosi, sedimentasi, dan penyempitan aliran sungai ketika hujan turun.
Namun banjir tidak selalu disebabkan oleh sungai besar. Di banyak kampung dan kawasan permukiman, genangan justru berasal dari sungai kecil, selokan, dan anak sungai yang dangkal, menyempit, serta tersumbat sampah. Sementara itu, pemerintah secara realistis lebih memprioritaskan sungai-sungai besar karena dampak luapannya bisa meluas dan menimbulkan kerugian sosial-ekonomi yang besar. Akibatnya, sungai kecil di lingkungan warga sering kali luput dari penanganan rutin.
Kondisi ini seharusnya tidak membuat warga bersikap pasrah. Justru di sinilah pentingnya peran masyarakat, terutama kepemimpinan RT dan RW sebagai pemimpin terdekat warga. Normalisasi sungai skala lingkungan dapat dilakukan secara mandiri, relatif murah, dan berkelanjutan apabila dikelola dengan kesadaran kolektif dan kepemimpinan yang aktif.
Sungai Cikasungka yang melintasi Perumahan Parahyangan Kencana merupakan salah satu contoh sungai kecil yang bermuara ke Sungai Citarum dan memiliki hulu di kawasan Pangalengan. Saat musim hujan dengan intensitas tinggi, sungai ini kerap meluap dan menggenangi beberapa rumah warga yang posisinya lebih rendah dari permukiman sekitarnya.
Upaya normalisasi sederhana sebenarnya dapat dilakukan oleh warga, seperti memangkas semak dan tanaman liar yang menghambat aliran air, membersihkan sampah, mengangkat sedimen tanah secara rutin, serta menjaga lebar dan kedalaman aliran agar debit air tetap lancar saat hujan deras. Untuk kondisi tertentu, penggunaan alat berat seperti excavator ukuran sedang dapat membantu pengerukan endapan tanah, selama akses menuju sungai memungkinkan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
Pengalaman warga RW 03 menjadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan lingkungan mampu menggerakkan solusi konkret. Pada awal Desember, pasca banjir akibat luapan Sungai Cikasungka, warga bergotong royong membersihkan aliran sungai dari sampah dan semak. Atas inisiatif pengurus RT dan hasil musyawarah warga, disepakati untuk menyewa alat berat yang kebetulan sedang mengerjakan proyek tidak jauh dari lokasi.
Dalam waktu beberapa jam, endapan tanah berhasil dikeruk dan dipindahkan ke area kosong di bantaran sungai. Hasilnya, aliran air menjadi lebih lancar dan kedalaman sungai bertambah. Kendati alat berat hanya dapat menjangkau wilayah RT 03 karena keterbatasan akses jalan dan lebar sungai di RT 02 dan RT 04, upaya manual tetap dilanjutkan oleh warga. Inisiatif ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama.
Baca Juga: Lisa Blackpink di Bandung Barat: Antara Gengsi Global dan Ujian Tatakrama Kita
Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa kepemimpinan RT dan RW tidak sebatas urusan administrasi. Mereka berperan sebagai penggerak, komunikator, sekaligus teladan di lapangan. Ketika pemimpin lingkungan hadir, membangun musyawarah, dan berani mengambil keputusan, partisipasi warga tumbuh secara alami.
Jika pemerintah provinsi memiliki resolusi besar dalam mengurangi banjir di Bandung Raya, maka warga pun memiliki resolusi menjaga lingkungan agar tetap bersih, tertata, dan nyaman. Sampah tidak berserakan, saluran air terawat, dan genangan dapat diminimalkan meski hujan turun dengan intensitas tinggi.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya bertumpu pada proyek besar pemerintah, tetapi juga pada kekuatan kepemimpinan lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Dari ketua RT dan RW hingga gubernur, semua memiliki peran strategis. Ketika kepemimpinan berjalan berlapis dan saling menguatkan, ketahanan lingkungan bukan lagi sekadar wacana, melainkan menjadi gerakan nyata dari tingkat paling dekat dengan kehidupan warga. (*)
