Agenda krusial untuk rakyat Jawa Barat yang paling mendasar dan hingga kini belum tuntas adalah pembangunan manusia yang masih memprihatinkan. Publik berharap para pemimpin di Jabar mampu melaksanakan pembangunan manusia sesuai tantangan zaman.
Keniscayaan, Jawa Barat perlu revolusi untuk mencetak SDM terbarukan yang sesuai dengan kemajuan zaman. SDM terbarukan memiliki etos kerja, kompetensi, daya literasi, kreativitas dan inovasi yang sesuai dengan tantangan zaman dan gelombang revolusi Industri gelombang keempat.
Data BPS menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat hingga 2025 tercatat jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 39.237.385 orang. Angka ini mencerminkan proporsi besar dari total penduduk Jawa Barat, yang menurut data Dukcapil 2025, jumlahnya mencapai 52 juta jiwa.
Sebagian besar penduduk bekerja terserap di sektor perdagangan (22,44%), industri pengolahan (18,61%), dan pertanian/kehutanan/perikanan (15,43%). Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan penduduk usia kerja terbesar di Indonesia.
Para angkatan kerja asal Jawa Barat belum mampu memanfaatkan peluang kerja pada kawasan-kawasan industri yang ada di provinsi ini. Secara umum mereka kalah bersaing dengan pekerja dari luar, padahal 54 persen industri manufaktur nasional berada di provinsi berpenduduk paling padat di Indonesia itu.
Data dari Kabupaten Karawang menunjukkan lebih dari 60 persen tenaga kerja diisi oleh pekerja dari luar. Karena itu, dengan pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari kabupaten/kota ke Pemprov Jabar mestinya harus berhasil meningkatkan kompetensi lulusannya agar siap bekerja di sektor industri. Sebagian besar industri manufaktur di Jabar berbahan baku impor, terutama industri mesin dan logam. Dengan demikian, kecil sekali menggunakan kandungan lokal, termasuk pekerjanya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja menjadi sangat krusial.
Aset Pemprov Jabar perlu didayagunakan sebesar-besarnya dalam rangka revolusi ketenagakerjaan. Agar antara program ekonomi kerakyatan bisa sinkron dengan aset yang dimiliki. Perlu membenahi manajemen aset dan mencetak SDM yang menguasai sistem manajemen aset sesuai dengan perkembangan dunia.
Manajemen aset pemerintah daerah adalah persenyawaan dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik, dan praktek-praktek lain yang diterapkan pada aset fisik dan fisik dengan tujuan menyediakan layanan dengan cara yang paling hemat biaya dan memiliki kepastian hukum. Aspek tersebut mencakup pengelolaan seluruh siklus atau tahapan aset fisik maupun non fisik yang terdiri dari tahap desain, konstruksi, komisioning, operasi, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi, mengganti hingga dekomisioning atau pembuangan.
SDM pengelola aset daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal.
Kepala daerah dituntut mampu mewujudkan optimasi aset daerah sehingga bisa bernilai tambah sebesar besarnya untuk kesejahteraan warga. Keberadaan dan pengelolaan aset Pemprov masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Birokrasi belum mengelola aset itu secara efektif, efisien dan profit.Jabar membutuhkan ahli manajemen aset yang merupakan profesi atau keahlian yang meliputi inventarisasi aset secara modern, legal audit, penilai aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian.
Definisi optimalisasi pemanfaatan aset adalah usaha yang harus dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Pemprov Jabar. Perlu evaluasi total terhadap perbandingan pendapatan dari aset atau Return on Asset (ROA). Dari hasil evaluasi terhadap penerimaan dari masing-masing aset tersebut bila terdapat penyelewengan agar langsung diproses secara hukum.
Revolusi Ketenagakerjaan Empat Segmen
Dengan kondisi postur SDM di atas Jawa Barat perlu revolusi ketenagakerjaan yang terdiri dari empat Segmen.
Segmen pertama menekankan program penjaringan dan penggemblengan oleh para Supermentor bagi lulusan PT yang berbakat dan memiliki prestasi akademis yang bagus untuk diberi kesempatan dan dipacu agar menjadi tenaga ahli atau ilmuwan kelas dunia. Jumlah lulusan PT berbakat setiap tahun meningkat dan tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas lapangan kerja terbaik di Tanah Air.
Segmen kedua, adalah program vokasional berbasis link and match dengan bantuan Supermentor oleh Guru Produktif, termasuk dari anggota Serikat Pekerja yang memiliki pengalaman dan prestasi kerja yang gemilang. Penekanan program adalah mengembangkan sistem apprenticeship seluas-luasnya di kawasan industri Jawa Barat.
Baca Juga: Prospek Usaha Florikultura saat Lebaran dan Reinventing Kota Kembang
Segmen ketiga, adalah program pendidikan informal untuk segmen masyarakat berpendidikan rendah, lulusan SD atau tidak tamat SD serta lulusan SMP. Yang dipusatkan di Pasar Tradisional atau sentra penghasilan komoditas atau kerajinan. Pendidikan informal juga bisa mereduksi masalah sosial khususnya di pedesaan. Tahap pertama untuk program ini adalah membenahi organisasi pendidikan nonformal yang ada. Perlu merombak yang ada, baik di tingkat desa atau kecamatan yang biasa disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM ) dan di tingkat Kabupaten/Kota yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Organisasi ini harus dimodernisasi prasarananya serta kurikulumnya disesuaikan dengan kemajuan zaman.
Segmen keempat adalah kantong-kantong buruh migran. Perlu program untuk meningkatkan kompetensi dan transformasi profesi buruh migran. Program diatas memiliki empat pilar utama, yaitu mengubah buruh menjadi majikan, mempersatukan keluarga melalui entrepreneurship atau kewirausahaan.Perlu rekayasa sosial dan pendekatan budaya untuk mengoptimalkan aliran remitansi agar lebih berdaya guna untuk pembangunan desa. (*)
