Selain krisis kepemimpinan, kota Bandung kembali krisis sampah. Krisis pemimpin, karena nampaknya belum ada pemimpin yang benar benar tumbuh bersama rakyatnya. Anggota DPRD kota? Wah, kerja mereka tidak nampak. Walikota? Apalagi itu.
Antara parlemen dan walikota nampak seperti pahare hare. Kepemimpinan walikota Bandung terasa makin merosot apalagi menyorot tantangan sosial dan kebijakan, dan atau konflik pengelolaan, lalu menyoal sengketa lahan cagar budaya. Misalnya sorotan Kebijakan soal SMAN 1 Bandung, Kepemimpinan Walikota dianggap tidak berpihak pada pelestarian cagar budaya.
Konflik lainnya soal Bandung Zoo, terjadi bentrokan antar kelompok pengelolaan di Kebun Binatang Bandung Zoo dan konflik ini menjalar ke binatang yang tidak terurus. Kepercayaan dan gaya Kepemimpinannya mengerucut pada kepemimpinan yang berkaitan dengan dinamika penanganan konflik sosial dan kebijakan strategis.
Banyak lagi, belum hubungan walikota dengan para seniman yang dinilai tidak akur. Dan sekarang soal sampah, krisis sampah kembali melanda Bandung Raya pada Mei 2026, di kawasan Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, yang menumpuk hingga 400 ton dan memerlukan penanganan darurat. Penumpukan ini disebabkan kendala kuota TPA, sementara Kota Bandung masih menyisakan 200 ton sampah per hari yang belum terangkut.
Darurat Sampah Pasar Baleendah pada 30 April - 1 Mei 2026, gunungan sampah di TPS Pasar Baleendah mencapai 400 ton, menutupi akses jalan dan menimbulkan bau menyengat. Pemprov Jawa Barat turun tangan langsung melakukan penanganan darurat (pembersihan) di lokasi penumpukan sampah.
Nah, di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius dengan 200 ton sampah per hari tidak terangkut. Maka sejumlah aktivis lingkungan menekankan perlunya kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, swasta dan perbaikan perilaku masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.
Sebenarnya ini bukan masalah sederhana, artinya kepemimpinan walikota maupun DPRD harus diuji sejak awal sebelum pemilihan. Nanti jika ada lagi pemilihan harus ada ujian praktek bagaimana seorang pemimpin bisa menangani sampah.
Bandung memang butuh pemimpin yang faham ruh kultural kasundaan, dan ini tentu selain orang Sunda juga hatinya pun harus nyunda. Kultural pemimpin yang baik memang butuh itu semua. Agar semua masalah bisa diselesaikan,termasuk soal sampah
Jika tidak, maka janji janji kampanye akan menjadi sampah, jika janji menjadi sampah maka mulut nya juga sampah, jika mulutnya sampah, maka apakah "jati dirinya" dan "tubuhnya" bukan sampah? Cag! (*)
