Aktivis 98 kota Bandung, meminta dengan tegas, agar Fadli Zon mundur sebagai Menteri Kebudayaan serta harus minta maaf kepada rakyat Indonesia, karena telah melukai hati bangsa Indonesia.
Beberapa waktu lalu, Fadli Zon mengatakan bahwa bahwa tidak ada kasus perkosaan terhadap para wanita keturunan Tionghoa pada kerusuhan tahun 1998.
Demikian yang saya catat, dalam sebuah diskusi terbuka aktivis angkatan 98, Minggu malam kemarin 29 Juni 2025 di sebuah rumah makan Bandung.
Dalam diskusi serius ini, para aktivis ini sepakat mengutuk pernyataan Fadli Zon, apalagi Hemasari Dharmabumi, seorang aktivis perempuan dan saksi sejarah, ia menilai kerusuhan itu terjadi secara sistematis dan terstruktur dan peristiwa itu benar benar terjadi, bahkan ada sekitar 78 orang diperkosa dan dilecehkan.
Hema yang saat itu masih di LBHI menceritakan secara gamblang, peristiwa mengerikan itu benar benar terjadi, dan kini Fadli Zon mengaburkan sejarah itu, padahal dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGFP) membenarkan hal itu. Yang belum terungkap sampai saat ini adalah pelakunya karena belum ada pengadilan HAM pada tahun 98.
Ingatan itu masih melekat dalam diri Hema, karena ia menyaksikan sendiri bahkan selain itu ia sangat sibuk waktu itu mengurus kawan kawan mahasiswa dari Bandung yang hilang.
Sementara M. Surya Wijaya selaku ketua Presidium Perkumpulan Aktivis 98 pun geram, ia menginginkan ada penuntasan proses pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM sampai tuntas. Serta dibentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi (KKR) dalam rangka pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi nasional.
Ya, forum ini menjadi ruang konsolidasi, pernyataan sikap, dan pembacaan ulang terhadap tragedi Mei 1998, yang hingga kini masih meninggalkan luka kolektif dalam sejarah bangsa Indonesia.
Saat itu, tutur Surya, kekacauan melanda Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Gedung-gedung dibakar, toko-toko dijarah, dan yang paling menyayat hati: pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa terjadi secara brutal dan sistematis.
Fakta-fakta ini bukan opini sepihak, melainkan temuan resmi yang tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
TGPF menyimpulkan bahwa kerusuhan 1998 bukanlah peristiwa spontan, melainkan melibatkan aktor-aktor terorganisir dan bermotif politik.
Sedikitnya 1.188 orang meninggal dunia, sebagian besar akibat terbakar dalam gedung yang disulut api oleh massa. Sebanyak 52 perempuan korban pemerkosaan, 14 orang koraban pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 orang korban penyerangan atau penganiayaan seksual dan 4 orang korban pelecehan seksual, dan mereka mayoritas dari etnis Tionghoa, menjadi korban kekerasan seksual - mulai dari pemerkosaan, pemukulan, hingga penyiksaan yang disertai penghinaan rasial.
Sasaran utama kerusuhan adalah pusat-pusat ekonomi milik warga Tionghoa, seperti Mall Mangga Dua, Mall Roxy, Glodok, dan kawasan Grogol. Fakta-fakta ini disampaikan secara jelas dalam laporan TGPF tahun 1999, yang kala itu sempat menciptakan ketegangan politik karena menyeret nama-nama elite dan unsur militer.
Ada Prof. Muradi, yang pada tahun 1998 ia masih menjadi mahasiswa, menyoroti kecenderungan sejarah ditulis oleh para pemenang. Namun, ia menegaskan bahwa pemenang tidak boleh semena-mena dalam menentukan arah narasi sejarah.
Sejarah harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Jika ada kekerasan, ia harus diakui sebagai kekerasan. Jika ada pemerkosaan massal, maka itu adalah kejahatan kemanusiaan - dan tidak boleh didiamkan.
Namun, Priston Sagala, seorang aktivis 98, memberikan auto kritik, bahwa semangat dan nilai-nilai Reformasi 1998 gagal diwariskan sepenuhnya kepada generasi penerus. Menurutnya, generasi sebelumnya terlalu nyaman, terlalu sibuk, hingga lupa bahwa tongkat perjuangan tidak otomatis diteruskan. (*)
Jangan Lewatkan Podcast Terbaru AyoTalk:
