AYOBANDUNG.ID - Waduk Jatiluhur menjadi salah satu sumber air penting bagi masyarakat Jawa Barat hingga Jakarta. Namun, pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau data center AI BDx CGK 4 (AI) di kawasan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan air, terutama di tengah kondisi daerah aliran sungai yang masih mengalami kerusakan.
Direktur Utama WALHI Jabar, Wahyudin Iwang, mengatakan Waduk Jatiluhur memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat. Pasokan air waduk tersebut berasal dari Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya.
Iwang menyebut, kondisi daerah tangkapan air yang mengalami kerusakan harus menjadi perhatian sebelum pembangunan industri dengan kebutuhan air besar dilakukan.
Baca Juga: Manusia Bisa Hidup Tanpa AI, Tapi Bagaimana Bila Tanpa Air?
"WALHI mencatat masih terdapat 600 mikro DAS itu dalam kondisi sangat kritis," katanya saat ditemui di Bandung, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kerusakan kawasan hulu dapat memengaruhi ketersediaan air yang masuk ke Waduk Jatiluhur. Karena itu, pemulihan DAS dinilai perlu menjadi prioritas untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat.
"Jatiluhur itu dapat air dari mana gitu ya, dari anak-anak sungai maupun juga dari Sungai Citarum itu sendiri," ujarnya.
Besarnya kebutuhan air pusat data menjadi salah satu persoalan yang disoroti. Dalam kajian berjudul "Demam Data Center: Lebih dari Sekadar Amdal" yang disusun Trend Asia pada 13 Oktober 2026, dipaparkan neraca air untuk data center AI CGK4 Jatiluhur.
Berdasarkan kajian tersebut, sistem pendingin yang digunakan pusat data AI adalah liquid to chip. Sistem ini menggunakan cairan untuk membantu membuang panas dari komponen komputasi.
Dari hasil perhitungan neraca air, sebanyak 76,4 persen air hilang melalui proses evaporasi atau penguapan. Jika ditambah kehilangan akibat kebocoran dan drift, total air yang hilang mencapai 81 persen.
Sementara itu, sekitar 19 persen sisanya digunakan untuk penyiraman taman. Berdasarkan hitungan dari kajian tersebut, tidak ada air yang dikembalikan ke waduk.
Angka tersebut merupakan hasil pengolahan data dari pembahasan dokumen Andal data center CGK4 Jatiluhur pada 5 Oktober 2026. Dalam kajian itu, disebutkan angka dalam liter merupakan hasil konversi sendiri dan perhitungan hanya mencakup alokasi air di luar pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Data tersebut memperkuat kekhawatiran mengenai besarnya kebutuhan air untuk operasional pusat data, terutama ketika sumber air yang digunakan juga menopang kebutuhan rumah tangga dan pertanian.
Iwang menilai, pemanfaatan air untuk industri harus mempertimbangkan hak dasar masyarakat yang selama ini bergantung pada Waduk Jatiluhur. Ia menekankan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
"Ketika proses ini dimanfaatkan dan pemerintah memberikan karpet merah kepada perusahaan gitu ya untuk kegiatan data center ini, maka dia sedang mengesampingkan apa yang menjadi hak dasar rakyat," ucapnya.
Karena itu, pemanfaatan air untuk industri perlu mempertimbangkan keberlangsungan pasokan bagi warga dan petani.
Selain penggunaan air, pusat data AI juga dikhawatirkan berdampak pada ekologis di lingkungan sekitarnya. Fasilitas semacam ini dapat berada di wilayah dengan tekanan air tinggi, menggunakan sumber energi fosil seperti gas dan batu bara, serta menghasilkan panas, kebisingan, emisi karbon dioksida (CO2), dan metana.
Dalam konteks pembangunan di Jatiluhur, Wahyudin juga mengingatkan potensi peningkatan emisi dan suhu akibat operasional pusat data. Ia turut menyoroti kemungkinan munculnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari penggunaan baterai, oli, serta bahan kimia lainnya.
Dia bilang, pengelolaan limbah tersebut perlu diperjelas, termasuk pihak yang bertanggung jawab dan standar pengelolaannya. Wahyudin mempertanyakan transparansi proses penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek tersebut. Ia menilai masyarakat belum dilibatkan secara memadai dalam proses itu.
"Nah kita kan tidak tahu gitu karena AMDAL-nya pun juga ini dibuat secara tertutup ya, tidak dilakukan secara partisipatif, tidak dilakukan secara transparan," tuturnya.
Kebutuhan listrik yang besar untuk mengoperasikan pusat data juga menjadi perhatian pihaknya. Kebutuhan energi tersebut menurutnya berpotensi mendorong pembangunan pembangkit listrik khusus atau captive power plant di kawasan Jatiluhur.
Dia khawatir kebutuhan energi untuk pusat data AI itu dapat memengaruhi pemenuhan listrik masyarakat bila tidak diantisipasi dengan baik.
"Tidak kebayang kalau ini dibiarkan, dia akan berpotensi listrik akan naik harga dan kebutuhan masyarakat akan listrik itu akan terganggu karena data center itu harus hidup setiap harinya," katanya.
Variabel lainnya yang turut memengaruhi konsumsi air serta energi pusat data AI ialah sistem pendingin, kondisi iklim, dan desain fasilitas. Dampak pembangunan pusat data tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga dapat merembet ke sektor sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, terutama pertanian.
Dia bilang, gangguan terhadap akses air dapat memengaruhi aktivitas petani dan keberlangsungan produksi pangan. Kondisi tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah yang selama ini mendorong penguatan ketahanan pangan.
"Ketika misal akses dari kebutuhan hak dasar utamanya terganggu yaitu air gitu. Nah makanya yang harus diprioritaskan dan dipertimbangkan pemerintah itu bukan hanya per second, per detik," ujarnya.
Berdasarkan perhitungan pihaknya, kebutuhan air pusat data AI diperkirakan mencapai 33 juta liter per hari. Jumlah tersebut menurutnya mengancam pasokan air yang digunakan untuk warga dan para petani.
"Kalau kita jumlahkan 33 juta per hari itu, dengan kondisi hulunya juga rusak tadi atau dasnya itu rusak, maka ketercukupan air bagi kelompok tani, bagi konsumen yang selama ini diairi oleh PDAM itu akan terganggu, bahkan warga DKI itu akan terancam," katanya.
Lebih lanjut, dia berkata, kebijakan pusat data AI di Indonesia dibangun di tengah kekhawatiran terhadap kebutuhan sumber daya yang besar. Ia menyebut Singapura dan Amerika Serikat telah melakukan moratorium terhadap pembangunan pusat data.
Iwang menduga kebijakan pengembangan pusat data di Jawa Barat berkaitan dengan kepentingan antarnegara. Namun, ia mempertanyakan manfaat ekonomi yang benar-benar akan diterima masyarakat Indonesia dari investasi tersebut.
"Makanya saya di prolog awal ada dugaan di mana dokumen RUPTL ini yang mengamini data center dibangun di Jawa Barat itu, itu adalah pertemuan antar negara yang mengatakan di daerah lain itu sudah melakukan moratorium," ujarnya.
Ia kemudian menyinggung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai ketersediaan sumber daya alam Indonesia sebagai salah satu alasan untuk mengakomodasi pembangunan pusat data.
"Tapi kepentingannya untuk negara kita apa? Karena yang memanfaatkan orang lain, dia berinvestasi dan keuntungannya pun juga larinya keluar, bukan di dalam negeri," kata Wahyudin.
WALHI Jabar menilai pembangunan pusat data di Jatiluhur perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, ketersediaan air bagi masyarakat, dampak terhadap pertanian, serta kebutuhan energi. Transparansi dokumen lingkungan dan pelibatan masyarakat juga menjadi aspek yang disoroti dalam menilai potensi dampak proyek tersebut.
