AYOBANDUNG.ID - Priangan masa lalu selalu dibayangkan sebagai sebuah negeri berkabut yang penduduknya hidup damai di antara huma dan hutan. Imajinasi seperti itu memang menggoda. Tetapi kenyataan abad ke-17 hingga awal abad ke-18 ternyata lebih riuh dibanding mitos. Di dataran wilayah geobudaya Jawa Barat bagian selatan itu, pepohonan masih mendominasi wajah bumi, dan siapa saja yang melongok dari bukit akan melihat lembah-lembah yang nyaris kosong, hanya ditinggali gubuk-gubuk kecil di tepian ladang. Sawah irigasi masih jarang, kota-kota kepala daerah cuma berupa simpul-simpul kecil di sepanjang jalur yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Dengan kata lain, Priangan sebelum Kompeni benar-benar masih berupa pulau rimbun di tengah kegaduhan politik Jawa.
Tapi, sebuah masyarakat yang tampak sepi tidak berarti pasif. Justru sebaliknya. Penduduknya gesit berpindah, para kepala daerah sibuk mengatur strategi, dan hutan yang tampak tenang itu sebenarnya menjadi panggung dari perebutan orang. Di sini, orang adalah modal. Siapa yang punya lebih banyak orang, dialah yang lebih kuat. Sederhana mamang. Namun kesederhanaan itu berubah dramatis ketika sebuah tanaman kecil bernama kopi diperintahkan untuk tumbuh di lereng Priangan.
Semua ini terjadi sebelum para blue dari Belanda benar-benar berkantor rapi di pegunungan Jawa Barat. Ada masa transisi panjang, dari tahun-tahun ketika Priangan masih jadi rebutan Mataram, Banten, dan VOC, hingga masa ketika pemerintah kolonial akhirnya menyebut para kepala daerah sebagai bupati dan menanamkan sebuah tata kelola khas Eropa di dalam masyarakat yang sebelumnya amat cair. Untuk sampai ke sana, dataran tinggi ini melewati sebuah perjalanan panjang yang diwarnai lompatan-lompatan administratif, pasar lada, karavan barang, serta perubahan struktur kekuasaan yang diam-diam mengubah cara hidup orang Priangan.
Baca Juga: Sejarah Pahit Keemasan Kopi Priangan di Zaman Kolonial, Kalahkan Yaman via Preangerstelsel
Bayangkan Priangan pada 1700-an awal. Alamnya luas, rerimbunan hutan menutupi sebagian besar lereng, pemukiman kecil tersebar di lembah dan dataran tinggi. Satu kampung kadang hanya terdiri dari lima rumah tangga, paling banyak tiga puluh. Tidak ada perkampungan padat seperti sekarang. Orang bekerja di huma, bukan sawah. Sawah irigasi hanya terdapat di sekitar kediaman kepala daerah, atau umbul, pejabat di bawahnya yang memegang peran penting dalam kehidupan politik lokal.
Penelti Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Atsuko Ohashi dalam The Genesis of Local Dutch East Indian Administration menggambarkan Priangan pada masa itu bukanlah wilayah yang diatur oleh satu otoritas tunggal. Ada kepala daerah yang mewarisi jabatan dari ayahnya dan memegang kekuasaan atas orang-orang yang memilih tinggal di bawah perlindungannya. Ada umbul yang menjadi kepanjangan tangan sang kepala daerah. Ada patih sebagai wakil yang punya suara kuat. Semua unsur ini membentuk satu sistem kepemimpinan yang cair.
Orang bebas berpindah jika merasa tidak cocok. Penduduk bahkan bisa meninggalkan wilayahnya dan hidup dari berburu ketika panen memburuk. Jika seorang kepala daerah dianggap terlalu keras atau tak adil, rakyatnya bisa pindah ke kepala daerah lain. Begitu pula oembol yang merasa tidak cocok dengan atasannya bisa membawa rakyatnya keluar dan mencari perlindungan di tempat lain.
Sifat cair ini membuat Priangan punya dinamika sosial yang mirip pasar bebas. Tidak ada kewenangan absolut yang bisa mencegah eksodus. Larangan melarikan diri pernah dikeluarkan VOC, tetapi itu sebatas larangan di atas kertas. Mereka tidak punya kekuatan fisik untuk menahan siapa pun. Di Priangan, kehendak manusia lebih cepat bergerak daripada kebijakan kolonial.
Kepala daerah mengurus banyak hal. Mereka berdagang ke Batavia dan Cirebon, membawa lada, kapas, atau belerang, lalu pulang dengan garam atau barang besi. Mereka pula yang mengurus perselisihan antarwarga. Bahkan ketika rakyat mereka dituduh oleh kepala daerah lain, sang oembol bisa turun tangan menjadi pembela. Perlindungan adalah mata uang terpenting dalam masyarakat ini. Tidak heran bila populasi menjadi indikator utama kekuasaan. Semakin banyak orang, semakin tinggi martabat seorang kepala daerah.
Baca Juga: Sejarah Panjang Hotel Preanger Bandung, Saksi Bisu Perubahan Zaman di Jatung Kota
Terdapat satu hal yang membuat keadaan berubah perlahan: jaringan jalan. Priangan memiliki jalur yang menghubungkan kota-kota kepala daerah dengan Batavia dan Cirebon. Jalan itu dirawat oleh para kepala daerah, termasuk penginapan-penginapan kecil di sepanjang perjalanan. Semua dilakukan demi kelancaran aktivitas dagang. Jalan adalah nadi yang menghubungkan hulu dan hilir. Jalan pula yang nantinya memuluskan masuknya tata kelola kolonial.
Tapi, perubahan besar tidak dimulai dari jalan. Ia dimulai dari kopi.
Pada 1707, pemerintah VOC memberikan perintah untuk menanam kopi. Empat tahun kemudian, 46 kilogram kopi pertama dikirim dari Tjandjoer. Volume kirimannya lalu naik turun karena harga yang fluktuatif. Tetapi keuntungan tinggi membuat kepala daerah ketagihan. Mereka menjadi semakin kaya dari kopi. Pemerintah panik. Mereka khawatir uang itu digunakan membeli senjata. Maka muncullah upaya menekan produksi kopi atau membatasi pembelian. Hasilnya nihil. Pemerintah tidak bisa benar-benar mengatur kepala daerah, apalagi menyuruh rakyat mengirim kopi langsung ke Batavia. Tanpa kepala daerah, tidak ada seorang pun yang mampu mengorganisasi karavan kopi.
Dengan kata lain, di awal abad ke-18, kekuasaan masih berada di tangan para pemimpin lokal.
Baca Juga: Hikayat Java Preanger, Warisan Kopi Harum dari Lereng Priangan
Kompeni tidak sepenuhnya tinggal diam. Pada 1740-an mereka mulai membangun Batavia sebagai pusat koloni dan memperkenalkan sistem administrasi Eropa ke Priangan. Mereka mengganti istilah kepala daerah menjadi bupati. Oembol menjadi kepala distrik. Priangan menjadi Wilayah Pemerintahan Bupati Priangan. Keputusan-keputusan administratif ini kelak mengubah seluruh pola kekuasaan.
Perluasan Tanam Kopi, Penyempitan Otonomi Pribumi
Pada 1820-an, wajah Priangan sudah berubah drastis. Apa yang dulu berupa entitas politik cair kini berubah menjadi wilayah administratif yang kaku dengan batas jelas. Pemerintah kolonial menempatkan seorang residen Eropa, lalu seorang pengawas di tiap kabupaten. Muncul birokrasi dua lapis. Para bupati menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.
Tapi posisi bupati sendiri tidak lagi kokoh. Kekuasaan mereka menyusut seperti kain dicuci berkali-kali. Pemerintah bisa mengganti bupati kapan pun. Bahkan mereka dilarang bepergian tanpa izin residen. Mereka menjadi figur penting tetapi tidak berdaulat.
Lebih jauh, para bupati tidak lagi mengelola kopi seperti sebelumnya. Pemerintah mengambil alih organisasi produksi dan transportasi. Sistem produksi menjadi sangat terstruktur, dan setiap distrik punya fungsi ekonomi masing-masing. Ada distrik penghasil padi yang berfungsi memberi makan buruh kopi. Ada distrik penghasil kopi intensif yang tanahnya cocok untuk tanaman itu. Ada distrik pengangkutan yang menjadi pusat mobilisasi orang dan barang. Priangan menjadi sebuah mesin produksi besar.
Salah satu kabupaten yang menunjukkan struktur ini adalah Tjanjoer. Dari dua puluh distrik yang dianalisis, terlihat betapa fungsi setiap tempat sudah seperti bagian mesin pabrik. Ada kelompok yang fokus pada beras, kelompok yang fokus pada kopi, kelompok yang memasok tenaga kerja, dan kelompok yang menjadi simpul transportasi. Semua berjalan seperti mekanisme jam yang digerakkan dari luar.
Baca Juga: Dari Gurun Pasir ke Kamp Konsentrasi, Kisah Tragis Keluarga Berretty Pemilik Vila Isola Bandung
Penanaman sawah irigasi meluas karena pemerintah sadar bahwa kopi tidak mungkin tumbuh tanpa pangan yang cukup. Sawah menjadi prioritas, tetapi kerja rodi tidak pernah memandang apakah seseorang punya sawah atau tidak. Semua orang kena giliran, termasuk pendatang yang baru membuka ladang. Sebuah sistem pungutan tenaga yang tak peduli pada kondisi ekonomi atau status seseorang. Satu-satunya yang diperhitungkan hanyalah jumlah orang dalam rumah tangga.
Priangan yang sebelumnya otonom kemudian berubah menjadi wilayah yang dikunci oleh birokrasi kolonial. Orang tak lagi bebas berpindah. Bupati tak lagi membangun jalan sesuai kehendaknya. Bahkan waktu dan tenaga rakyat pun bukan lagi milik mereka sendiri. Inilah kehilangan paling besar. Bukan sekadar kemiskinan atau pemaksaan, tetapi hilangnya ruang menentukan ritme hidup sendiri.
Di antara harumnya kopi, sunyinya huma, dan gemericik air irigasi, terselip kisah tentang bagaimana satu masyarakat berubah bukan semata karena ekonomi atau perang, tetapi karena cara baru dalam mengatur manusia. Priangan sebelum Kompeni adalah dunia yang mengalir bebas. Priangan sesudahnya adalah dunia yang diarahkan oleh aturan-aturan dari luar. Di situlah sejarah dataran tinggi ini menemukan bentuk barunya.
