AYOBANDUNG.ID – Batulayang mungkin terdengar seperti nama tempat wisata alam atau curug yang belum viral. Tapi pada akhir abad ke-18, Batulayang adalah nama kabupaten resmi di pedalaman Priangan, lengkap dengan sistem pemerintahan sendiri. Ia muncul di antara catatan arsip sejarah dan kisah lisan masyarakat barat Bandung. Dan seperti banyak entitas lokal yang kalah oleh kolonialisme, ia pun tenggelam, menyisakan kenangan tentang dinasti, kopi, dan cerita tentang gajah yang datang jauh-jauh dari Palembang.
Dalam artikel Kopi dari Batulayang, 1777–1802 di Ayobandung, nama Batulayang merujuk pada sebuah kabupaten tua yang pernah berdiri di sekitar Bandung Raya. Ia merupakan sebuah wilayah otonom kecil yang punya bupati dan ibu kota. Wilayah administratifnya terdiri atas tiga distrik besar: Kopo, Rongga, dan Cisondari—yang hari ini dikenal sebagai wilayah Cililin, Ciwidey, dan Gunung Halu. Sumber lain menyebut bahwa Cihea, sebuah daerah yang lebih dekat ke Cianjur, juga sempat masuk ke dalam administrasi Batulayang.
Keberadaannya tercatat dalam berbagai arsip sejarah, termasuk catatan F. De Haan (1910–1912), juga disebut oleh Edi S. Ekadjati dalam Ceritera Dipati Ukur (1982), dan dikonfirmasi dalam Ensiklopedi Sunda yang disunting Ajip Rosidi (2000). Batulayang lahir pada abad ke-18 dan resmi bubar tahun 1802. Namanya memang tak setenar Sumedang Larang atau Bandung, tapi ia pernah ada.
Kisah Batulayang, seperti banyak kisah kerajaan lokal, dimulai dengan tokoh semi-legendaris. Namanya Prabu Sang Adipati Kertamanah. Ia disebut sebagai putra seorang pangeran Sunda dan tinggal di suatu tempat bernama Papakmanggu. Tempat ini sekarang mungkin sudah jadi kebun kol atau malah kompleks vila, tapi pada zamannya, ia adalah pusat kuasa.
Dari Kertamanah, kekuasaan Batulayang diwariskan turun-temurun. Anak lelakinya naik jadi pemimpin, begitu pula cucunya. Nama-nama seperti Tumenggung Suradirana, Wira Anom, hingga Rangga Abdulgalip muncul. Lalu diteruskan oleh Yudanagara dan Rangga Abdurahman, yang konon mendirikan ibu kota Batulayang di suatu tempat bernama Gajah atau Gajah Palembang.
Cetakan panduan wisata Bandung zaman kolonial Gids van Bandoeng en Midden-Priangan (1927) mencatat nama Gajah sebagai ibu kota Batulayang tersebut. "Gajah berarti sepotong kecil sejarah Priangan dan itu karena pada waktu itu merupakan ibu kota bekas kabupaten Batulayang."
Buku Pesona Sejarah Bandung: Perkebunan di Priangan (2022) yang ditulis Ryzki Wiryawan menyebutkan nama Gajah warisan ibu kota Batulayang masih hidup dalam nama sebuah desa: Gajahmekar, yang masuk wilayah Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tak jauh dari sana, pernah dibangun tempat pemandian gajah yang kemudian dikenal sebagai Leuwigajah. Tempat itu kini menjelma menjadi sebuah kelurahan di Kota Cimahi.
Jabatan terakhir Bupati Batulayang dipegang oleh Tumenggung Rangga Adikusuma (1794–1802). Setelah itu, tirai ditutup. Kabupaten Batulayang tinggal nama.
Pemecatan Bupati Batulayang oleh Pemerintah Kolonial
Gids van Bandoeng menyebut Bupati Batulayang dipecat gegara “kelakuan buruk dan perilaku bejat”. Bukan hanya diberhentikan, tapi juga “ditahan” di Batavia. Bupati Bandung kala itu harus menanggung semua utangnya dan memberikan uang tunjangan sebesar 50 rijksdaalder tiap bulan.
Dalam Priangan: De Preanger-Regentschappen (1910), sejarawan F. de Haan mencatat bahwa pemecatan Tumenggung itu bukan keputusan mendadak. Sejak 1797, Kompeni telah mengendus kebiasaannya yang kurang pantas. Ia mendapat peringatan keras karena “menyelundupkan opium secara rakus”. Surat-surat peringatan itu terus berlanjut hingga 1801.
“Usulan dari pejabat yang diberi wewenang [Gecommitteerde] untuk mencopotnya diajukan pada 24 Desember 1801, karena ia terlalu sering mabuk dan kecanduan opium,” tulis de Haan.
Tapi VOC menunda pencopotannya hingga panen kopi berikutnya usai. Kolonial tampaknya masih berharap, dalam logika dagang khas mereka, bahwa mabuk pun bisa dimaafkan asal panen tetap masuk gudang. Tapi panen berikutnya justru mengukuhkan nasibnya.
Laporan Kumitir Pribumi, Pieter Engelhard pada Oktober 1802, mencatat produksi kopi Batulayang hanya 1.489 pikul—jumlah yang jauh dari harapan pemerintah kolonial. Kegagalan ini disebut-sebut sebagai puncak kekecewaan VOC pada Bupati Batulayang.
Pada 16 April 1802, Kompeni resmi memberhentikannya dengan alasan kelakuan buruk dan perilaku bejat seperti yang dinukil Gids van Bandoeng. Ia pun ditahan dan diasingkan ke Batavia, kemungkinan di salah satu perkampungan milik Kompeni, dengan penghidupan yang disubsidi 50 rijksdaalder per bulan oleh Bupati Bandung.
Cerita Tumenggung Rangga Adikusuma tak bisa dilihat semata dari kaca mata moral kolonial. Menurutnya Rizky, kegagalan dalam mengelola perkebunan kopi yang menjadi tulang punggung sistem tanam paksa di wilayah Priangan, bisa jadi bentuk perlawanan diam terhadap kekuasaan.
“Bisa disimpulkan bahwa ada faktor lain yang membuat Bupati Batulayang terakhir dihukum, kemungkinan karena ia bermasalah dengan Pieter Engelhard dan melawan dengan cara menelantarkan perkebunan kopi."
Batulayang di Era Tatar Ukur
Di awal 1630-an, nama Batulayang bukan sekadar kampung sunyi di Priangan. Ia adalah sebuah umbul—wilayah kekuasaan lokal—yang dipimpin oleh seorang Tumenggung. Dan pemimpinnya waktu itu bukan orang sembarangan: Ki Tumenggung Batulayang adalah salah satu dari sembilan kepala wilayah yang setia kepada Dipati Ukur, tokoh pemberontak dari Tatar Ukur yang menentang Sultan Agung dari Mataram.
Saat serangan Mataram ke Batavia gagal pada 1629, Dipati Ukur memilih tidak kembali ke Jawa. Ia membangkang. Pemberontakan dimulai. Gunung Lumbung di wilayah Batulayang dijadikan markas pertahanan. Di sanalah Ki Tumenggung Batulayang menunjukkan kesetiaan: ikut mempertahankan wilayah selama lebih dari dua tahun dari kepungan pasukan Mataram.
Pada tahun 1632, kekuatan mereka runtuh. Setelah pengepungan panjang oleh pasukan Tumenggung Bahuraksa, Dipati Ukur dan para umbul-nya menyerah. Mereka digiring ke Mataram. Di sanalah akhir tragis itu terjadi. Ki Tumenggung Batulayang dijatuhi hukuman mati yang kejam: direbus hidup-hidup dalam air mendidih. Ia menjadi simbol dari nasib pemberontak yang kalah—dihukum tak hanya untuk dibinasakan, tapi juga untuk dijadikan peringatan. Kisah Tumenggung Batulayang jadi salah satu yang paling diingat karena kekejamannya yang nyaris tak masuk akal.
Setelahnya, Batulayang dipecah. Wilayahnya diserahkan kepada loyalis Mataram. Kekuasaan lokal hilang, nama Tumenggung Batulayang tenggelam, dan tempat itu perlahan hanya jadi nama kampung biasa.
Kini, nama Batulayang dihidupkan kembali. Ia diusulkan sebagai pengganti Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang katanya kurang bagus dari segi branding. Ia pernah tenggelam dalam kabut kolonialisme, dikoyak perang dan intrik, hanya tersisa dalam catatan arsip dan dongeng tua. Kini, Batulayang kembali diseru, seolah sejarah itu sendiri enggan dibiarkan mati. Akankah ia hidup kembali?
