Sejarah dan Transformasi Nahdlatul Ulama di Bumi Pasundan (1926–1967)

Jawa Barat menempati posisi strategis yang sering disebut sebagai "pintu utama wajah Indonesia". Sebagai wilayah dengan populasi Muslim terbesar, Tanah Pasundan menjadi medan pertempuran hegemoni massa yang paling kompetitif pada awal abad ke-20. Kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga keseimbangan antara tradisi pesantren yang mengakar dan gelombang modernisme yang mulai masif.

Merujuk sepernuhnya pada buku Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat: Dari Pesantren hingga Panggung Politik (Penerbit BRIN, 2025) karya Budi Sujati dan Ajid Thohir, tulisan ini bertujuan mengungkap dan meluruskan inkonsistensi kronologis yang kerap ditemukan dalam catatan sejarah kiprah kiai Sunda.

Sebelum kemapanan Nahdlatul Ulama (NU), dinamika keislaman di Jawa Barat diwarnai oleh hadirnya spektrum organisasi yang sangat luas serta memicu kontestasi ideologis yang tajam. Pergerakan ini diawali oleh masuknya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1913 ke wilayah Jakarta, Bogor, Bandung, hingga Cirebon. Menyusul kemudian, Mathlaul Anwar (MA) berdiri di Menes, Banten pada 10 Juli 1916, disusul pembentukan Perserikatan Oelama (PO/PUI) oleh KH. Abdul Halim di Majalengka pada 21 Desember 1917.

Perkembangan pergerakan Islam semakin marak di dekade 1920-an dengan masuknya Muhammadiyah secara formal di Garut pada 30 Maret 1923, serta berdirinya Persatuan Islam (Persis) di Bandung pada 12 September 1923. Pergerakan ini terus berlanjut hingga dekade berikutnya ketika Al-Itihadul Islamiyah (AII) didirikan oleh KH. Ahmad Sanusi di Sukabumi pada tahun 1931.

Kehadiran berbagai organisasi ini menciptakan pergulatan pemikiran yang intens, sehingga menuntut hadirnya sosok perintis lokal yang mampu menjembatani visi besar para kiai Jawa Timur ke dalam karakteristik sosiokultural masyarakat Sunda yang unik.

Profil Tokoh Perintis: KH. Abdul Chalim dan Jaringan Sanad Pesantren

Keberhasilan NU di Jawa Barat tidak semata bergantung pada struktur organisasi, tetapi pada otoritas moral dan "jaringan saraf tak terlihat" dari para kiai kharismatik. Tokoh sentral dalam narasi ini adalah KH. Abdul Chalim Leuwimunding (Majalengka). Beliau bukan sekadar pengurus, melainkan seorang "Harmonisator Pemikiran" yang menjembatani hubungan antara KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah pada masa-masa awal pendirian NU di Surabaya (1926).

Sebagai satu-satunya ulama asal Jawa Barat dalam lingkar inti pendiri, KH. Abdul Chalim memiliki daya tahan fisik dan mental yang luar biasa, terbukti dari sejarah perjalanan kakinya dari Cirebon ke Surabaya demi menjalankan misi dakwah. Kapasitas intelektualnya diakui melalui perannya sebagai Katib Tsani (Sekretaris Kedua) dan Redaktur majalah resmi organisasi, Swara Nahdlatoel Oelama, pada tahun 1927. Dalam naskah perjuangannya tahun 1970, beliau menyusun deskripsi kepengurusan pertama dengan penuh penghormatan:

"Syuhriyahlah pimpinan pertama, Tanfidziyah yang bagian pelaksana. Syuhriyah boleh kata legislatif, Tanfidziyah boleh kata eksekutif. Pak Kiai Hasyim Rais Utama pertama, pak Dahlan Kebondalemlah wakilnya. Katib awal pak kiai Wahab yang utama, otak Nahdlatul Ulama yang pertama."

Kekuatan kultural NU di Jawa Barat kian solid berkat dukungan pilar-pilar kiai lokal. Di Cirebon, KH. Abbas Buntet hadir sebagai pusat gravitasi jaringan ulama, sementara KH. Ruhiyat dari Cipasung, Tasikmalaya, menjadi tokoh sentral pendidikan di wilayah Priangan Timur. Pergerakan ini juga diperkuat oleh KH. Zainal Mustafa dari Sukamanah—simbol perlawanan pesantren yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional—serta KH. Ahmad Dimyati dari Sukamiskin yang konsisten memperkokoh basis NU di Bandung sejak tahun 1929.

Jaringan guru-murid (sanad) inilah yang menjadi infrastruktur utama ekspansi organisasi, di mana otoritas kiai menjadi legitimasi bagi ribuan santri untuk mengadopsi visi jam'iyyah ke tanah kelahiran mereka.

Dinamika Perkembangan Institusional dan Ekspansi Geografis

Transformasi NU di Jawa Barat bergerak dari komunitas kultural (jam'iyyah) menjadi organisasi formal yang terstruktur. Proses ini divalidasi melalui pertumbuhan cabang-cabang yang signifikan dalam kongres-kongres besar. Pelaksanaan Kongres NU di wilayah Jawa Barat, seperti Kongres ke-6 di Cirebon (1931) dan Kongres ke-13 di Menes (1938), berfungsi sebagai momen legitimasi krusial yang menegaskan bahwa NU bukan lagi sekadar organisasi "impor" dari Jawa Timur, melainkan wadah inklusif bagi kiai tradisionalis di seluruh tanah air.

Berikut adalah data perkembangan cabang NU di Jawa Barat yang menunjukkan pertumbuhan institusional yang stabil:

Peningkatan tajam pada tahun 1959 mencerminkan keberhasilan NU dalam mengonsolidasikan basis massa di tingkat karesidenan dan kabupaten pasca-Pemilu 1955.

Karakteristik Sosiologis: Analisis AGIL dan Akulturasi Budaya

Mengapa Nahdlatul Ulama (NU) mampu berakar kuat di wilayah yang secara kultural berbeda dari Jawa Timur? Melalui kacamata fungsionalisme struktural AGIL karya Talcott Parsons, rahasia soliditas tersebut dapat terjelaskan dengan jernih.

Pertama; dari dimensi Adaptation (adaptasi), NU menunjukkan fleksibilitas luar biasa lewat prinsip tawasut (moderasi). Pendekatan ini berhasil meredam gesekan dengan kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan dan konsep Hyang, sekaligus memberi ruang bagi ekspresi budaya Sunda tanpa mengorbankan syariat. Kedua; pada aspek Goal Attainment (pencapaian tujuan), NU berfokus menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang selaras dengan tradisi keagamaan sejak era Sunan Gunung Jati. Narasi ini membuat keberadaan NU terasa begitu familiar di tanah Pasundan.

Selanjutnya, dimensi Integration (integrasi) diwujudkan melalui jaringan sanad keilmuan yang mengikat para ajengan dan pesantren ke dalam satu komando organisasi. Terakhir, aspek Latency (pemeliharaan pola) dijalankan oleh pesantren sebagai benteng penjaga ideologi agar terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Fleksibilitas sosiologis inilah yang membuat NU mampu mewarnai tradisi lokal dari dalam, hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kesundaan.

Transformasi Politik: "Perang Parit" Intelektual dan Konversi Kekuatan

Keputusan NU bertransformasi menjadi partai politik mandiri pada tahun 1952 menjadi titik balik penting. Kekuatan latency dari pesantren-pesantren di Jawa Barat secara otomatis terkonversi menjadi blok pemilih (voting blocs) yang solid, hingga memicu puncak kontestasi ideologis di wilayah Priangan. Di panggung literasi, terjadi perang parit intelektual yang sengit. Kelompok reformis (Persis) melancarkan serangan pemikiran melalui Majalah Al-Lisaan, yang kemudian dibalas secara substantif oleh NU lewat Majalah Al-Mawaidz di Tasikmalaya untuk membentengi jamaah dari ancaman terhadap paham tradisionalis.

Keterlibatan politik NU Jawa Barat mencapai titik krusial pada dua momen bersejarah. Pertama; saat merespons peristiwa 1965, NU Jawa Barat—khususnya di Indramayu dan Bogor—bersikap tegas menolak pengaruh PKI serta menuntut pembubaran organisasi tersebut demi menjaga stabilitas NKRI. Kedua; pada Muktamar ke-24 di Bandung (1967), NU secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Demokrasi Pancasila yang berlandaskan UUD 1945. Momen historis ini makin menegaskan posisi NU sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) sekaligus pilar integrasi nasional di tengah transisi politik Orde Baru.

Sejarah perjalanan NU di Jawa Barat membuktikan bahwa keberhasilan sebuah organisasi massa sangat bergantung pada kemampuannya mengharmonisasikan nilai universal agama dengan nilai sosiokultural lokal. Terdapat sejumlah rekam jejak strategis yang memperkuat hal ini. Pengibaran bendera NU pertama pada tahun 1926 yang memuat peta Indonesia mencerminkan nasionalisme religius; lahir di Surabaya, tetapi dibawa dan diperjuangkan di tanah Pasundan oleh kiai lokal.

Keteguhan itu juga tercermin dari ketahanan (grit) KH. Abdul Chalim yang berjalan kaki dari Cirebon ke Surabaya sebagai simbol keteguhan fisik dan ideologis dalam melandasi ekspansi NU.

Karakteristik kebudayaan organisasi ini juga terlihat unik, seperti pada Muktamar ke-23 di Surakarta ketika rokok tercatat menjadi media silaturahmi yang efektif dalam mencairkan ketegangan perdebatan teologis antar-delegasi. Di ranah pemikiran, KH. Abdul Chalim mengukuhkan peran intelektual Sunda sebagai kiai asal Jawa Barat pertama yang menduduki posisi redaktur strategis di media resmi organisasi pada tahun 1927.

Sebagai penutup, penguatan pengelolaan arsip sejarah dan tertib administrasi di lingkungan PWNU Jawa Barat bukanlah sekadar tugas teknis, melainkan sebuah imperatif strategis (strategic imperative). Tanpa dokumentasi yang kredibel, narasi perjuangan para kiai Sunda berisiko terus tersisih dibanding narasi dari wilayah lain. Pembenahan literasi sejarah ini menjadi fondasi vital bagi generasi mendatang untuk memahami bahwa NU di Bumi Pasundan adalah benteng integrasi bangsa yang tak tergoyahkan. (*)