AYOBANDUNG.ID - Deretan spanduk putih dengan cat merah menyala membentang di sepanjang kawasan Cicadas, Kota Bandung. Tulisan-tulisan bernada protes itu terpasang di depan lapak pedagang kaki lima (PKL), menempel di dinding kios, hingga pagar besi yang menghadap langsung ke jalan utama. Pesannya beragam, namun mengerucut pada satu suara: penolakan terhadap rencana pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT).
“Kami tidak butuh BRT. Kami butuh makan. Kami butuh kepastian,” demikian bunyi salah satu spanduk yang mencantumkan identitas PKL Cicadas. Spanduk lain menyinggung kondisi usaha yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi, menyiratkan kegelisahan pedagang kecil yang kembali merasa berada di posisi rawan.
Di balik spanduk-spanduk itu, aktivitas jual beli di sepanjang Cicadas tetap berjalan seperti biasa. Pedagang membuka lapak, pembeli datang silih berganti. Namun di balik rutinitas tersebut, tersimpan kekhawatiran tentang masa depan ruang usaha yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.
Tak semua pedagang bersedia memberikan keterangan. Sejumlah PKL memilih diam, mengaku bingung dan khawatir karena belum pernah menerima sosialisasi resmi terkait rencana pembangunan. Dari pantauan di lapangan, hanya dua pedagang yang berkenan berbicara terbuka, sementara sebagian lainnya menyatakan belum memahami secara utuh apa yang akan terjadi pada lapak mereka.
Jaja (63), Wakil Ketua PKL Cicadas, mengatakan penolakan yang disuarakan para pedagang bukan tanpa alasan. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan menyeluruh terkait dampak pembangunan jalur BRT terhadap keberadaan PKL.
“Pedagang di sini bukan nolak pembangunan. Yang kami khawatirkan itu nasib kami ke depan. Sampai sekarang belum ada penjelasan jelas, kami mau ditempatkan di mana, bagaimana kelanjutannya,” ujar Jaja.
Ia menuturkan, sebagian besar PKL di kawasan Cicadas menggantungkan hidup sepenuhnya dari lapak yang mereka tempati saat ini. Jika lapak tersebut hilang tanpa solusi jangka panjang, dampaknya akan langsung terasa pada penghasilan harian.
“Kalau cuma dikasih uang kompensasi, itu kan habis. Usaha kami ini buat makan tiap hari. Yang kami butuhkan itu kepastian tempat usaha, bukan sekadar uang,” katanya.
Berdasarkan temuan di lapangan, kegelisahan pedagang memuncak setelah adanya pendataan mendadak yang dilakukan dua kali, masing-masing oleh konsultan dan Satpol PP. Tak lama berselang, petugas dari Dinas Perhubungan juga terlihat mengukur badan jalan dan memasang patok-patok, yang diduga sebagai penanda awal pembangunan jalur BRT.
Langkah-langkah tersebut dilakukan di tengah ketiadaan sosialisasi resmi kepada PKL. Hingga kini, para pedagang mengaku belum mendapat penjelasan terkait rencana relokasi, lokasi pengganti usaha, maupun skema kompensasi yang akan diberikan. Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya tulisan-tulisan penolakan di sepanjang kawasan Cicadas.
Kekhawatiran serupa disampaikan Sunesi (47), salah satu pedagang yang telah lama berjualan di kawasan tersebut. Ia menilai kondisi ekonomi pedagang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19, sehingga rencana pembangunan justru menambah beban baru.
“Sejak Covid sampai sekarang dagangan masih sepi. Baru pelan-pelan bangkit, eh sekarang ada rencana BRT. Kami bingung, kalau harus pindah, terus jualan di mana,” ujar Bu Sunesi.
Menurutnya, informasi terkait pembangunan jalur BRT masih terasa samar di kalangan pedagang. Sosialisasi yang jelas dan menyeluruh dinilai belum pernah dirasakan oleh PKL di lapangan.
“Kami pengennya diajak ngomong. Jangan tahu-tahu digusur atau disuruh pindah, disuruh pindah mau pindah ke mana, di sini aja sedikit apalagi nanti pindah. Kami ini cari makan, bukan mau menghalangi pembangunan,” katanya.
Jaja juga menegaskan bahwa PKL di kawasan Cicadas bukan pedagang liar. Menurutnya, sebagian besar PKL telah lama berjualan dan memiliki legalitas dari Pemerintah Kota Bandung, termasuk surat keputusan (SK) yang mengakui keberadaan mereka.
Spanduk-spanduk yang terpasang di sepanjang jalan Cicadas pun menjadi ekspresi dari kegelisahan tersebut. Ada yang ditulis dalam bahasa Sunda dengan nada satir, ada pula yang secara tegas menyatakan penolakan. Di balik kata-kata keras itu, tersimpan pesan tentang jarak antara kebijakan pembangunan dan realitas hidup pedagang kecil.
Rencana pembangunan jalur BRT merupakan bagian dari pengembangan transportasi massal perkotaan. Namun bagi PKL Cicadas, proyek berskala besar itu dinilai berpotensi menggerus ruang hidup mereka jika tidak disertai solusi yang berpihak pada keberlanjutan usaha.
Jaja menegaskan, PKL tidak menutup mata terhadap kebutuhan transportasi publik. Namun ia berharap pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang adil dan melibatkan pihak-pihak yang terdampak langsung.
“Pembangunan silakan jalan, tapi jangan ada yang dikorbankan. Kami juga bagian dari kota ini,” ujarnya.
Nada yang sama tergambar dari tulisan-tulisan di spanduk: kebutuhan akan kepastian, rasa aman, dan keberlangsungan hidup. Di tengah arus pembangunan, para PKL berharap tidak ditinggalkan begitu saja.
