AYOBANDUNG.ID- Pada 6 Februari 2024, sesaat setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilkada 2024, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih, Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail, menegaskan komitmennya untuk tidak menunda-nunda kerja.
Dalam konferensi pers di Kantor KPU Bandung Barat mereka menyatakan bahwa proses transisi pemerintahan akan langsung dimulai pada pekan berikutnya, dengan fokus pada realisasi 32 program prioritas yang telah dijanjikan selama masa kampanye.
Salah satu program prioritas yang langsung dikebut dalam 100 hari pertama pemerintahan Jeje–Asep adalah pembangunan infrastruktur, selain sektor kesehatan dan pendidikan.
Janji itu kembali ditegaskan Jeje Ritchie Ismail pada pertengahan Juni lalu, menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam menepati komitmen awal masa jabatan. Salah satu sorotan utamanya adalah pembenahan sektor pendidikan, terutama perbaikan infrastruktur sekolah dasar dan menengah yang kondisinya memprihatinkan di sejumlah wilayah.
Bupati Jeje menegaskan bahwa hingga akhir 2025, pemerintahannya akan memprioritaskan tiga program utama pembangunan: perbaikan jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan demi mendukung kualitas belajar mengajar, serta penanganan sampah yang menjadi masalah lingkungan kronis di KBB.
Kini janji Jeje-Asep soal pembangunan infrastruktur ditagih warganya.
Fakta di lapangan masih ditemukan kenyataan pahit yang dihadapi warganya yang masih berjibaku dengan kondisi infrastruktur yang buruk. Potret buram pembangunan ini mencuat dari pelosok kecamatan yang seakan tak tersentuh pembangunan.
Salah satu gambaran paling mencolok datang dari Desa Bojongsalam, Kecamatan Rongga. Di sana, sebuah madrasah ibtidaiyah menjadi saksi ketimpangan pembangunan selama hampir dua dekade. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Cangkuang, satu-satunya tempat belajar bagi anak-anak Kampung Langkop, Cangkuang, dan Ciawitali, kini tinggal menunggu waktu untuk runtuh.
Bangunan sekolah itu rusak sejak gempa tahun 2023. Plafon jebol, dinding retak, dan atap bocor jadi pemandangan harian. Ruang guru hanya ditutupi triplek, sementara para siswa tetap belajar di bawah bayang-bayang bangunan yang sewaktu-waktu bisa runtuh.
Jalan menuju sekolah pun bukan perkara mudah. Anak-anak harus menapaki jalan setapak sejauh 5 kilometer, melintasi bukit dan hutan. Saat hujan turun, jalur itu berubah menjadi lintasan lumpur yang tak bisa dilewati kendaraan.
Belum cukup sampai di situ, seluruh tenaga pengajar di MI Cangkuang berstatus honorer. Mereka mengabdi dengan bayaran jauh di bawah upah layak. Gedung sekolah boleh nyaris roboh, tapi semangat mereka tak runtuh untuk memberi anak-anak kesempatan belajar.
Sementara itu, di sektor kesehatan, cerita tragis datang dari ibu-ibu hamil yang harus ditandu ketika hendak melahirkan. Tidak ada puskesmas, tak ada mobil ambulans yang bisa masuk, dan jalan rusak membuat motor pun tak bisa jadi solusi.
Warga setempat hanya bisa mengandalkan tandu dari bambu dan sarung. Seorang ibu bahkan pernah melahirkan di atas tandu dalam perjalanan menembus hutan. Video peristiwa itu sempat viral, menyentak kesadaran publik, namun tak banyak perubahan terjadi setelahnya.
Ironinya, wilayah ini berada di sekitar proyek strategis nasional PLTA Upper Cisokan. Tapi infrastruktur dasar seperti jalan dan layanan kesehatan justru tertinggal jauh. Warga seperti hidup berdampingan dengan pembangunan besar yang tak menyentuh kehidupan mereka.
Jeje- Asep sebenarnya memahami permasalahan di wilayahnya. Seperti saat kampanye, dia menawarkan misi besar yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur layanan dasar dan lingkungan hidup.
Misi tersebut diterjemahkan dalam program nyata seperti pembangunan pusat kesehatan masyarakat desa (Puskesdes), penempatan tenaga kesehatan di desa, serta peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.
Namun bagi warga yang tinggal di pelosok, lagi-lagi semua janji politik itu hanya akan berarti jika benar-benar diwujudkan.
Selain masalah di atas, nasib korban bencana di Kecamatan Rongga juga belum mendapat kejelasan. Acih seorang warga Kampung Cigombong salah satunya yang sudah hampir satu setengah tahun tinggal di rumah darurat setelah tanah bergerak meluluhlantakkan rumahnya.
Janji relokasi yang dilontarkan sejak awal bencana tak kunjung ditepati. Acih terpaksa meminjam uang untuk membangun rumah semi permanen di atas kolam ikan milik anaknya. Di usia senja, dia harus kembali berutang demi tempat berteduh.
Cerita serupa datang dari Wawan dan Hindun, warga terdampak lain. Mereka membangun rumah dari tabungan pribadi karena tak tahan hidup berpindah-pindah. Bagi mereka, ulang tahun daerah bukanlah pesta, melainkan pengingat bahwa janji pemerintah belum ditepati.
Data menunjukkan ada lima lokasi bencana di Bandung Barat yang belum direlokasi hingga kini. Ratusan jiwa hidup di bawah bayang-bayang risiko. Dari Rongga hingga Lembang, berbagai bencana telah terjadi, tapi solusi masih jalan di tempat.
Pemkab Bandung Barat berdalih relokasi terhambat masalah lahan. Gubernur Jawa Barat bahkan merencanakan desain rumah adat sebagai solusi hunian, namun prosesnya lambat. Kajian akademik dari ITB masih berlangsung dan pembangunan baru direncanakan dimulai Juli 2025.
Semua potret ini seakan menunjukkan bahwa Bandung Barat yang telah berdiri selama 18 tahun atau 5 bulan pemerintah Jeje-Asep masih menyisakan PR besar di banyak sektor. Infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana belum berjalan merata.
Mereka yang tinggal di pelosok, yang jadi korban bencana, dan yang bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, hanya ingin satu: keadilan pembangunan. Warga Bandung Barat kini menagih janji setelah tuntas memberikan suaranya. Mereka butuh sekolah dan rumah layak serta jalan yang aman untuk dilalui.
